Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan khusus kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro memberikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik perdesaan secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

1. DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PTO
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LINGKUNGAN MANDIRI PERDESAAN
(PNPM· LMP)
KHUSUS KEGIATAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH)
PEMB~~
"OCRAMI
MA5Y=.i.
pnRn:l
MAN DIRI

2. DEPARTEMEN DALAM EGERI
REP BLIK INDONESIA
PTO
PETUNJUK TEKNIS OPERASIO AL
PROGRAM NASIO AL PEMBERDAYAAN MASYA RAKAT
LINGKUNGAN MANDIRI PERDESAAN
(PNPM - LMP)
KHUSUS KEGIATAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH)
DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEND ERAL PE BE DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3. --
KATA PENGA NTAR
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah
dimulai sejak tahun 2007 sebagai kelanjutan dari Program Pengembangan
Kecamatan (PPK). Untuk mendukung PNPM Mandiri Perdesaan yang terkait
dengan program lingkungan, mulai tahun 2008 dilaksanakan Pilot Project
PIIPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM LMP) yang pada awalnya dikenal
dengan nama Pilot Project Green Kecamatan Development Project (Pilot
Project Green KDP). Salah satu jenis kegiatan dalam PNPM LMP adalah
pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).
Untuk memberikan arahan dan pedoman operasional bagi pelaku-pelaku yang
terkait dengan keg iatan PNPM LMP yang terkait dengan kegiatan PLTMH maka
perlu disusun Petunjuk Tek nis Operasional ( PTO) PIIPM LMP khusus jenis
kegiatan PLTMH. PTO ini merupakan materi tambahan atau supplemen dari
PTO PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
Penyusunan PTO PIIPM LMP kegiatan PLTMH ini melibatkan berbagai pihak,
yaitu Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD),
Bank Dunia, Konsultan Manajemen Nasional PIJPI"1 Mandiri Perdesaan (NMC),
Civil Society Organizations (C50's), antara lain Care In tern ationa 1/ Wildlife
Conservation Society, dan Operation Wallace Trust serta Tim Teknis PLTMH
serta saran dari berbaga i pihak pemerhati PNPM LMP baik di tingkat pusat
maupun daerah. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap
penyusunan PTO ini maka kami sampaikan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya.
PTO kegiatan PLMTH ini tentunya belumlah sempurna, oleh karena itu akan
terus menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan
kegiatan.
Jakarta, Oktober 2008
Direktur Jenderal
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Negeri
A

4. DAFTAR SINGKATAN
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Ba pe da Badan Perencana Daerah
Bapedalda Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Bawasda Badan Pengawasan Daerah
BP DA S Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BKAD Badan Kerjasama Antar Desa
BLM Bantuan Langsung Masyarakat
BPD Badan Permusyawaratan Desa
BPKP Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
BP-UPK Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan
CSO Civil Society Organization
Depkeu Departemen Keuangan
DI PA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DOK Dana Operasional Kegiatan
Dit. SDA dan Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
TTG
Ditjen PMD Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Depdagri Departemen Dalam Negeri
FK Fasilitator Kecamatan
FT Fasilitator Teknik
FK Lingkungan Fasilitator Kecamatan Lingkungan (PIIPM LMP)
Fas Kab Fasilitator Kabupaten
FT Kab Fasilitator Teknik Kabupaten
HOK Hari Orang Kerja
Kades Kepala Desa
KP M D Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kor-Prov Koordinator Provinsi
KM-Nas Konsultan Manajemen Nasional
KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LP2K Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
LPD Laporan Penggunaan Dana
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
MAD Musyawarah Antar Desa
Musdes Musyawarah Desa
MDKP Musyawarah Desa Khusus Perempuan
MDST Musyawarah Desa Serah Terima
M H PP Micro Hydro Power Project
Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Ormas Organisasi Massa
PAP Pembinaan dan Administrasi Proyek
PjAK Penanggung jawab Administrasi Kegiatan
PjOK Penanggung jawab Operasional Kegiatan
PNPM-MP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesc
PNPM-L MP Program lJasional Pemberdayaan IVlasyarakat Lingkungan
Mandiri Perdesaan (Green KDP)
Pokmas Kelompok Masyarakat
PPK Program Pengembangan Kecamatan
PL Pendamping Lokal
PTO Petunjuk Teknis Operasional
RAB Rencana Anggaran Biaya
RKB Rencana Kegiatan dan Biaya
RKTL Rencana Kerja Tindak Lanjut
11

5. RPD Rencana Pengg unaan Dana
RTM Rumah Tangga Miskin
SE-DJPB Surat Edaran Dir ektorat Jenderal Perbendaharaa n Depke u
SKMP Surat Kesan ggu pan Menyel esaikan Pekerjaan
SKPD Sat uan Kerja Pera ng kat Daera h
SP3K Sura t Pernya taa n Peny elesaian Pelaksa naan Kegia tan
SPC Surat Penet apan Camat
SPB Surat Penetapan Bupa t i
SPM Su rat Perintah Membayar
SPPB Surat Perjanj ian Pemberian Bantuan
SPP-LS Surat Permintaan Pembayara n Lan gsun g
TA Tahun Anggaran
TK-Provinsi Tim Koord inas i Provinsi
TPK Tim Pengelola Kegiatan
TPU Tim Penulis Usulan
TV Tim Verifikasi
UPK Unit Penge lo la Keg iata n

6. DAFTAR lSI
KATA PENGANTAR .
DAFTAR SINGKATAN ii
DAFTAR lSI iv
BAB 1. KEBI JAKAN PO KOK
1.1. Latar Belakang . 1
1.2. Tujuan . 1
1.2.1 Tujuan Umum . 1
1.2.2 Tujuan Khusus . 1
1.3. Keluaran Program . 1
1.4. Sasaran . 2
1.5. Pendanaan . 2
1.5.1. Alokasi Dana Kegiatan .. 2
1.5.2. Mekanisme Penyaluran Dana . 2
1.5.3. Mekanisme Pencairan Dana . 3
1.6. Ketentuan Dasar PNPM LMP . 3
1.6.1. Kriteria Lokasi . 3
1.6.2. Mekanisme Usulan Kegiatan .. 3
1.6.3. Sanksi . 4
1. 6.4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan
Lokal . 4
BAB 2. PERA N PELAKU - PELAKU
2.1. Pelaku di Desa . 5
2.2. Pelaku di Kecamatan . 5
2.3. Pelaku di Kabupaten . 5
2.4. Pelaku di Provinsi dan Nasional . 5
BAB 3. ALUR TAHA PAN KEGI ATAN
3.1. Verifikasi Usulan 6
3.2. MAD Prioritas Usulan 6
3.3. Penyusunan DED dan RAB 7
3.4. MAD Penetapan usulan 7
3.5. Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Bupati......... . 7
3.6. Pengesahan Dokumen SPPB 8
3.7. Pelaksanaan Kegiatan 8
3.8. Persiapan 8
3.9. Pelaksanaan 8
3.10. Musdes Pertanggungjawaban 9
IV

7. -
3.11. Sertifikasi .
9
3.12. Revisi . 9
3.13. Dokumentasi Keg iatan . 10
3.14 . Penyelesa ian Keg iatan .. 10
3. 15 . Pelesta rian Kegiatan . 10
3.16. Hasil Kegiatan . 10
3.17. Proses Kegiatan Pelestarian .. 11
3.18. Komponen Pendukunq Pelestarian .. 11
3.19. Pelatihan Pemeliha raan . 11
BAB 4. PENGENDALIAN
4 .1. Pemantauan dan Pengawasa n . 12
4.1.1 Pemantauan dan Pengawasan Part isipatif .. 12
4.1.2 Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah .. 12
4.1.3 Pemantauan oleh Pihak Lain .. 13
4.2. Audit dan Pemeriksaan Keuangan . 13
4.3. Evaluasi . 13
4.4. Pelaporan . 14
4.4.1. Pelaporan Jalur St ruktural . 14
4.4.2. Pelaporan Jalur Fungsional . 15
4 .5. Penanganan dan Pengaduan Masalah .. 16
BAB 5. PEN UTUP .... I •••••••••• I I I ••• ••• I •• I I I I I I I'" I I I I I I I I I I I I I I I •• I •• ••••• I 17
I

8. BAB 1
KEB JAKAN P KOK
1.1. Latar Belakang
Program lJasional Pem berdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)
merupakan kelanjutan Prog ram Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini
telah berhasil dalam hal penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok
rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, dan keberhasilannya
menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat . PNPM MP dicanangkan oleh
Pemerintah RI pada tah un 2007 sebagai salah satu program untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Sebagai program pendukung dari PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008, Direktorat
Jenderal PMD, Depdagri me luncurkan Program Pilot PNPM Lingkungan Mandiri
Perdesaan (PNPM LMP) yang merupakan program pemberdayaan masyarakat
perdesaan melalu i kegiatan masyarakat yang berbasis pengelolaa n sumberdaya
alam dan Iingkungan dengan penerapan teknolog i tepat guna yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan.
Salah satu jenis kegiatan masyarakat yang dilaksananakan dalam PNPM LMP adalah
pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Mengingat bahwa
untuk jenis kegiatan PLTMH in i per lu penjelasan khusus, maka perlu disusun
Petunjuk Teknis Operasional ( PTO) t ersen d iri sebagai pelengkap atau supplemen
dari PTO PIJPM IVIP ma upun PNPM LMP yang te lah lebih dahulu disusun.
1.2. Tuj uan
1.2.1. Tuj ua n umum
Tujuan umum kegiatan pengembangan PLTMH adalah meningkatkan kesejahteraan
dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong
kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan
perdesaan melalui pengelolaan Iing kungan dan sumber daya alam dan teknologi
tepat guna secara lestari.
1.2.2. Tuju a n Khusus
Tujuan khusus dari kegiatan pengembangan PLTMH adalah sebagai berikut :
a. Memenuhi kebutuhan energi listrik perdesaan dengan pengelolaan potensi
sumber daya alam secara lest ari m elalui pemberdayaan masyarakat,
b. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam
dan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan,
c. Meningkatkan tata pemerintahan lokal dalam perencanaan pembangunan
khususnya dalam pengembangan energy alternatif yang terbarukan.
1.3. Kelu a ra n rogram
Keluaran program dari kegiatan pengembangan PLTMH adalah
PTO Kegiat an PLTMH - PNPM LMP

9. a. Terbangunnya PLTMH di lokasi sasaran yang diusulkan oleh masyarakat dengan
perencanaan part isipatif dan pengelolaan oleh masyarakat secara mandiri dan
berkelanjutan,
b. Mengupayakan konservasi dan perlindungan DAS yang menjamin keberlanjutan
sumber PLTMH,
c. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan
partisipatif berbasis sumber daya alam secara lestari dalam bentuk Peraturan
Desa (Perdes).
1. 4. Sa saran Keg iat an PLTMH
Lokasi Sa sar an
Lokasi sasaran pengembangan PLTMH pada PNPM LMP adalah desa dan kecamatan
lokasi PIIPM Mandiri Perdesaan yang masih aktif.
Ke lompok Sasaran
Kelompok sasaran kegiatan penge m banga n PLTMH adalah kelompok masyarakat
mi sk in pe rd es aan (RTM), t erut am a y an g wilayahnya tidak mendapatkan
j ar ing a n listri k PLN.
1.5. Pen da naan
Kegiatan pengembagan PLTrvlH ini bersumber dari dana bantuan hibah luar negeri
sesuai dengan Grant Agreement antara Bank Dunia dengan Pemerintah Indonesia
Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
1.5.1. Alokasi Dana Kegi atan PNPM-LMP
Alokasi dana unt uk kegiatan pengembangan PLTMH berupa dana BLM akan
d ialo kasikan m elalui Tu gas Pembatu an (T B) di Kabupaten sesuai dengan
m e kanism e PNPM Mand ir i Perd esaa n .
Alokasi da n a BLM t e rseb ut dipe r unt ukan u nt u k kegiatan-kegiatan:
• Pe m bentuka n k ele m bag aa n pe ngelolaan PLTMH,
• Pe lati h an ope rat o r turbin,
• Pem ba ngu n an fisik infrastruktur PLTMH, seperti: pekerjaan sipil,
peralatan ME, jaringan transmisi, namun tidak termasuk biaya
sambungan rumah ( ka bel dari jaringan induk ke rumah dan instalasi
da la m ruma h),
• Kegiatan konservasi daerah tangkapan air atau DAS.
1. 5 .2. Me ka nisme Penya luran Da na
Penyaluran dana BLM Kegiatan Pembangunan PLTMH disalurkan melalui Kantor
Pelayanan Perbendaharaan l'Jegara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif
BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran dana BLM mengikuti ketentuan
yang berlaku pada PIIPM Mandiri Perdesaan yang diatur dalam Surat Edaran
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI.
2 PTO Kegiatan PLTMH - PNPM LMP

10. 1.5.3. Mekanisme Pencairan Dana
Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening BLM yang dikelola Unit
Pengelola Kegiatan ( UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa . Mekanisme
pencairan dana sebagai berikut:
a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK,
b. TPK menyiapkan rencana penggunaan dana (RPD) sesuai kebutuhannya
dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan fisik (gambar desain,
RAB, dan lampirannya) bese rta proposal kegiatan pelatihan atau peningkatan
kapasitas.
c. Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan laporan penggunaan dana (LPD)
sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti -bukti yang sah .
1.6. Ketentuan Da sa r Kegiat a n PLTM H
1.6.1. Kriteria Lokasi Kegiata n
Untuk mendapatkan dana BLM kegiatan PLTMH, lokasi desa atau kecamatan yang
mengusulkan kegiatan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Lokasi wilayah tidak tumpang tindih dengan jaringan listrik PLN, atau tidak
memungkinkan untuk mendapat jaringan listrik PLN,
b. Mempunyai potensi sum ber daya alam, dimana besarnya debit air dan
ketinggian mampu menghasilkan daya lebih besarjsesuai dengan kebutuhan,
c. Mempunyai potensi penerima manfaat yang cukup atau sesuai dengan
kemampuan daya yang tersed ia,
d. Calon lokasi tidak merupakan wilayah sengketa, hutan lindung atau kawasan
yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau hutan lindung, kecuali dengan
izin tertulis dari pemangku kawasan konservasi atau kawasan hutan lindung,
e. Lokasi PLTMH, mula i dari daerah intake sampai saluran pembuangan (tailrace)
dari rumah pembangkit (power house) merupakan tanah desa atau pribadi yang
akan dih ibahkan kepada desa (tidak menuntut ganti rugi), diperkuat dengan
adanya perjanjian tertulis antaran pemilik lahan dengan aparat desa dan
kecamatan.
f. Tidak menimbulkan potensi konflik sosial diantara masyarakat akibat dari
pelaksanaan pembangunan PLTMH ini,
g. Pembangunan PLTMH harus disertai dengan upaya kegiatan konservasi daerah
aliran sungaijDAS
h. Potensi untuk mendapat dana dari APBIJ, APBD atau program lainnya kurang.
1.6.2. Mekanisme usula n Kegiata n PLTM H
Mekanisme usulan kegiatan pengembangan PLTMH pada dasarnya sama dengan
mekanisme usulan kegiatan pada kegiatan pada PIIPM MP. Perbedaannya terjadi
pada tahap verifikasi usulan dan musyawarah prioritas usulan kegiatan untuk
PLTMH.
PTO Kegiatan PLTMH - PNPM LMP 3

11. Setiap desa di kecamatan lokasi yang memiliki potensi dan memenuhi kriteria untuk
kegiatan Pengembangan PLTMH diperbolehkan mengajukan 1 (satu) usulan yang
diajukan dalam Musyawarah Antar Desa / MAD prioritas usulan (MAD II).
1.6.3. Sanksi
Sesuai dengan PTO PNPM Mandiri Perdesaan
1.6.4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Lokal
Tim verifikasi untuk kegiatan pengembangan PLTMH yang didanai dari PNPM LMP
akan dibentuk secara khusus. Tim verifikasi beranggotakan perwakilan masyarakat
dan beberapa tenaga ahli dari konsultan PNPM MP/LMP, dan Tim Teknis PLTrvIH.
Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal menuju
kemandirian, maka di setiap lokasi desa atau kecamatan yang mendapat alokasi
dana kegiatan Pengembangan PLTMH maka Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Tim
Pemelihara akan mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas. Pelatihan
juga bertujuan untuk pembentukan kelembagaan di tingkat desa, bisa dalam wujud
peraturan desa, sehingga mekanisme pengelolaan PLTMH bisa dilaksanakan dengan
baik dan berkelanjutan.
4 PTO Kegiatan PLTMH - PNPM LMP

12. BAB 2
PERAN PELAKU-PE LAKU
Masyarakat adalah pelaku ut a ma ke gi at an pengembangan PLTMH, sedangkan
pelaku-pelaku lainnya di desa, ke ca m ata n, kabupaten dan seterusnya berfungsi
sebagai pel aksa na, fasilit at or , pe m bim bing da n pembina agar tujuan, prinsip,
kebijakan, prosedur dan me kanisme keg iat an pengembangan PLTMH tercapai dan
dilaksanakan secara benar dan ko nsist en .
2.1. Pelaku di Desa
Pelaku kegiatan pengembangan PLTMH di tingkat desa adalah :
a. Kepala Desa (Kades),
b. BPD, TPK, TPU,
c. Tim Pemantau, Tim Pemelihara, KPMD,
d. Pokmas
2.2. Pelaku di Kecamatan
Pelaku kegiatan pen g embanga n PLT MH di tin g kat kecamatan adalah :
a. Camat, PJ O- K PNPM Mand ir i Perd esaa n
b. UPK, BKA D, Penda m pi ng Lo ka l,
c. Fasilitator Keca m at an ( FK/ FT/FK-L)
d. Pokmas
2.3. Pe la ku di Kabupaten
Pelaku kegiatan pengembangan PLTMH di kabupaten adalah pelaku-pelaku yang
berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PIIPM Mandiri Perdesaan di
kabupaten, yaitu:
a. Bupati, Tim Koordinasi PIIPM-Mandiri Perdesaan Kabupaten (TK PNPM Kab),
b. PJO-Kab PNPM Mandiri Perdesaan,
c. Fasilitator Kabupaten (Fas - Kab/FT-Kab), Konsult a n PIJPI"1 LrvlP
d. Tim Verifikasi
e. Pendamping UPK
f. Tim Teknis PLTMH
2.4. Pela ku di Provinsi dan Tingkat Nasional
Sedangkan pelaku kegiatan pengembangan PLTMH di tingkat provinsi dan nasional
pada dasarnya adalah sama dengan pelaku kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan
PIIPM LMP di tingkat pusat dan provinsi (Ii hat suplemen PTO PIIPM LMP), ditambah
dengan Tim Teknis PLTMH.
PTO Kegiatan PLTMH - PNPM LMP 5

13. BAB 3
ALU R TAHAPAN KEGIATAN
Alur tahapan kegiatan pengembangan PLTrvlH pada dasarnya mengacu pada
mekanisme alur tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Hanya saja, untuk
kegiatan PLTMH yang merupakan bagian dari pilot PNPM LMP ini sedikit berbeda
pada m ekanisme verifikasi usulan kegi at an, proses MAD II, penyusunan design
engeering dan biaya, serta MAD III yang me mun gkinkan untu k dilaksanakan secara
khusus.
3.1. Verifikas i Usulan
Verifikasi usulan m er upakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan
me nilai kelayakan usulan kegiatan pengembangan PLTMH dari setiap desa yang
layak untuk untuk didanai. Tim Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim
Verifikasi khusus yang dibent uk dengan beranggotakan 3-5 orang yang terdiri dari
wakil masyarakat yang memiliki keahlian t eknis PLTMH dan pendamping teknis atau
konsultan dari PNPM MPj LMP serta tena ga ah li atau Tim Te knis PLTMH.
Ti m Verifikasi akan menilai setiap usu lan kegiat an dengan memeriksa kesesuaian
usulan kegiatan dengan krit eria usulan kegiatan yang ada dalam ketentuan dasar
kegiatan pengem bangan PLTMH, yait u :
a. Lokasi wil ayah tidak t um pa ng t indih dengan jaringan listrik PLN, atau tidak
memung kinkan untuk mend apat jaringan listrik PLN,
b. Mempunyai potensi sumbe r da ya ala m , dimana besarnya debit air dan
ketinggian mampu mengh asilkan daya lebih besarjsesuai dengan kebutuhan,
c. Mempu nyai pot ensi penerima manfaat yang cukup atau sesuai dengan
kemampuan daya yang tersed ia,
d. Calon lokasi tida k m er upakan wilayah sen gketa, hutan lindung atau kawasan
yang diteta pkan sebagai kawasan konservasi,
e. Lokasi PLTMH, mulai dari daerah intake sampai saluran pembuangan
(tailrace) dari rumah pembangkit (power house) merupaka,n tanah desa atau
pribadi yang akan dihibahkan kepada desa (tidak menuntut ganti rugi),
diperkuat dengan adanya perjanjian tertulis antaran pemilik lahan dengan
aparat desa dan kecamatan.
f. Pembangunan PLTMH harus disertai dengan upaya kegiatan konservasi
daerah aliran sungaij DAS
g. Tidak menimbulkan potensi konflik sosial diantara masyarakat akibat dari
pelaksanaan pernbangunan PLTMH ini,
h. Potensi untuk mendapat dana dari APBI'J, APBD atau Program lainnya kurang.
3.2. MAD Pr ioritas Usulan
l'vlAD prioritas usulan adalah pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas
dan menyusun perin g kat usulan kegiatan PNPM-MPjLrvIP lingkup desa. Penyusunan
narinnka} didaxarkan rltrlS kpSPslJrli rl n usu la n kpClirltrln PI TMH rlpnClrln kritr-ria rian
6 PTO Kegiatan PLTMH - PNPM LMP

14. ketentuan dasar yang termuat dalam PTO PN PM-LrvIP dan PLTI"lH sesuai hasil kerja
Tim Verifikasi. Hasil yang diharapkan dari MAD Priorit as Usulan adalah:
a. Ditetapkannya urutan ata u peri ngkat usul an kegiat an PLTMH sesuai skala
prioritas kelayakan dan ke but uhan masyarakat . Jika terjadi usulan-usulan desa
yang sej en is dan sama dapat dijad ikan sat u usulan secara paket lintas desa atau
kecamatan sehi ngga lebih m udah dalam peny usunan proposal kegiatan dan
Desain t ek nis da n RAB.
b. Disepa kat inya sanks i-s an ksi yang akan diter apkan selama pelaksanaan PLTMH di
kecamatan tersebut.
Hasil survey lapan gan atau verifi kasi Tim Teknis PLTMH akan menjadi rekomendasi
kelayakan unt uk usu lan/l okasi yang d iang gap lay ak didanai. Untuk selanjutnya
hasil verifikasi Tim Teknis PLTMH akan dilap orkan kepada forum pertemuan MAD
II, khusus musyawara h priori t as usula n yang akan m em bah as prioritas usulan
kegiatan PLTMH (peran kingan) . Hasil MAD Pr ioritas usu lan kegiatan PLTMH ini
selanjutnya akan dib aw a ke MAD Penetapan Usul an ( MAD III) kh usus kegiatan
PLTMH di ting kat Kabupat en.
3.3. Penyusunan Detail Engeneering Design dan Rencana Angga ran Biaya .
Penyusunan Det ail Enge neering Design (DED) dan Rencana Anggaran dan Biaya
(RAB) usulan keg iata n ya ng t elah m enj ad i priorit as dalam MADII akan dib ant u oleh
Tim Teknis PLTMH, ata u harus m eng iku t i pan du an pen y usunan DED dan RAB yang
disusun oleh Tim Teknis PLTMH untuk m enj am in kualit as PLTMH yang akan
dibangun.
3.4. MAD Penetapan Usulan
MAD penetapa n usul an (MAD III) m er upakan musyawarah untuk mengambil
keputusan t erhad ap usulan kegiatan penge m ba ngan PLTMH yang akan didanai
melalui dana hiba h PNPM -LMP. For um MAD III diselen ggarakan secara adhoc atau
tersendiridi tingkat kabupat en un tuk m embahas usu lan kegiatan khu sus PLTrvlH
hasil MAD II. Hasil rekornendasi Tim Te knis PLTMH akan diperg unakan dalam
menetap kan kegiatan PLTMH yang akan di danai dengan alo kasi dana kegiatan
PLTMH PNPM LMP di ting kat kabu paten.
Untuk selanjutnya, t a hapa n keg iata n PLTMH aka n sama dan mengikuti tahapan dan
mekanisme alur keg iatan PNPM Mandiri Perdes aan.
3.5. Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Bupati
Hasil dari keputusan MAD penetapan usulan disahkan oleh Bupati menjadi Surat
Penetapan Bupati (SPB) yang berisi tentang daftar alokasi bantuan PNPM-LMP
kegiatan PLTMH di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan hasil MAD III.
Berdasarkan SPB, Camat mengeluarkan Surat Penetapan Camat (SPC) atas nama
Bupati mencantumkan nama desa, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dananya,
dikirimkan oleh PJO K kepada TK PNPM Mand iri Perdesaan Kabupaten dengan
tembusan kepa da Bupat i, dan FK/ FT/ FK- L.
PTO Kegiatan PLTMH - PNPM LMP 7

15. 3.6. Pengesahan Dokumen SPPB
Ketua TPK, PjOK dan Ketua UPK akan membuat SPPB, yang diketahui Kades dan
Camat atas nama Bupati. Pengesahan SPPB dilakukan langsung segera sesudah
diterbitkan spc.
Kelengkapan dokumen sebagai lampiran SPPB, terdiri dari:
a. Proposal usulan kegiatan PLTMH,
b. Desain RAB detail per kegiatan,
c. Jadwal pelaksanaan,
d. Formulir Penanganan Masalah Dampak Lingkungan
e. Komitmen sumbangan dari masyarakat,
f . Foto 0 % dari kegiatan yang akan dibangun/dikerjakan
3.7. Pel a k sanaan Kegiatan
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip
dan mekanisme PNPM , maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang
dan terencana . Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek
sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku
lainnya. Oleh karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu
oleh Tim Teknis PLTMH sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai. Pelatihan
UPK dan TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah
penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.
3 .8. Persiapan Pe la k sa na a n
Rapat koordinasi ini difasilitasi oleh FK/FT/FK-L , KPrvlD dan PjOK. Rapat dihadiri
oleh pengurus UPK, Kades, dan TPK setiap desa penerima dana.
Selanjutnya, pengurus TPK bersama Kades secepatnya mengadakan rapat
persiapan pelaksanaan di desa sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Rapat
persiapan di desa difasilitasi oleh KPMD. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi
acuan langkah kerja berikutnya.
3.9. Pelaksan aan
Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah
disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan musdes informasi hasil
MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:
a. Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan
tanggung jawab ada pada masyarakat,
b. Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan
kegiatan terutama bagi RTM,
c. Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat
sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga trarnpil atau ahli dari luar
sepanjang disepakati, dan kebutuhan tersebut di atas harus diperhitungkan
dalam RAB kegiatan,
8 PTO Kegiatan PLTMH - PNPM LMP

16. d . Tim Teknis PLTMH atau tenaga ahli ya ng t elah mendapatkan pelatihan dari Tim
Teknis PLTMH akan mem berika n supe rv isi dan pemantauan selama kegiatan
pembangunan PLTMH berlangsung.
3. 10. Musdes Pertanggungjawaban
lvlusdes ini dimaksud kan unt uk menyam paikan lapora n pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiata n oleh TPK kepada masyara kat. l"1usyawarah
pertanggun gj aw aban ini dila ku kan secara bertahap minimal dua kali yaitu setelah
memanfaatka n dan a kegiatan tah ap pert ama dan tahap kedua.
Hasil yang diharapk an dari m usdes pertan ggungjawaban adalah:
a. Penyampaian laporan dari TPK tentang : penerimaan dan penggunaan dana,
status atau kem aj uan dari tiap kegiatan, tin gkat partisipasi dan keterlibatan
perempuan,
b. Pernyataan diteri ma at au ditola knya laporan pertanggungjawaban dari TPK,
berdasarkan has il votin g t ertutup da ri seluruh peserta pertemuan,
c. Evaluasi terhadap kinerj a dari TPK serta upaya peningkatan pada periode
selanjutnya,
d. Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di
masyarakat,
e. Pembuatan ren cana kerj a da n pendanaan unt uk periode berikutnya,
f. Penyampaian kem aj uan penangana n masalah dan rencana tindak lanjutnya.
3.11. Se rt if ika si
Sertifikasi pada prinsipnya terdiri dari sertifikasi pekerjaan fisik dan non fisiko
Sertifikasi berkaitan dengan kegiatan PLTMH harus ditangani dan merupakan
tanggung jawab FK/ FT/ FK- L, Peng ertian sert ifikasi adalah segala bentuk
penerimaan bahan dan hasil pekerj aan serta kegiat an baik berupa pekerjaan fisik
maupun non fisik . Tujuan sertif ikasi adal ah unt uk mendorong peningkatan kualitas
pekerjaan. Sert if ikasi dila kuka n oleh FK/ FT/ FK- L pada saat melakukan kunjungan
lapangan. Hasil sertifikasi disampaikan di papan informasi agar seluruh masyarakat
dapat mengetahui.
3.12. Revi si
Revisi adalah perubahan t erhadap rencana kegiatan dan desain/RAB. Revisi
kegiatan hanya dapat dilakukan jika t erj adi bencana alam/force majeur dengan
syarat tidak menambah dana BLM. Penet apan suatu kondisi dinyatakan bencana
alam/force majeur ditetapkan oleh Tim Teknis PLTI"1H. Jika terjadi revisi kegiatan
diputuskan oleh MAD. Rev isi kegiat an dibuat oleh TPK berdasarkan keputusan
musyawarah desa yang dit uang ka n dalam berita acara revisi dan mendapatkan
persetujuan PJOK da n FK- Lingkungan. Berita acara revisi harus disampaikan
melalui papan informasi.
PTO Kegiata n PLTMH - PNPM LMP 9

17. 3.13. Dokumentasi Kegiatan
Seluruh kegiatan PLTMH harus didokumentasikan oleh FK/FT/FK-L. Meskipun
demikian, untuk kepentingan desa dan kecamatan, maka TPK dan UPK juga harus
mengelola dokumentasi kegiatan.
Pada akhir periode pelaksanaan, FK/FT/FK-L harus memastikan adanya
dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan :
a. Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto PLTMH di Kecamatan yang
bersangkutan.
b. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.
c. Foto yang ditampilkan meliputi :
1) Foto kegiatan fisik kondisi 0%, 50%, dan 100% yang diambil dari sudut
pengambilan yang sama
2) Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramai-ramai.
3) Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam proses kegiatan.
4) Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat luas dalam proses
kegiatan.
5) Foto yang memperlihatkan pembayaran insentif secara langsung kepada
masyarakat.
6) Foto yang memperlihatkan suasana kampung atau desa yang bersangkutan,
baik sebelum adanya listrik maupun sesudah adanya listrik.
7) Foto kegiatan pelatihan Unit Pengelola Turbin (UPT), baik pelatihan operator
maupun pelatihan manajemen untuk ketua, sekretaris dan bendahara.
3.14. Penyelesaian Kegiatan
Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian dari tiap jenis
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban TPK di
desa. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan diselesaikan
(selanjutnya lihat PTO PNPM Mandiri Perdesaan).
3.15. Pelestarian Kegiatan
Pengelolaan kegiatan PLTIVIH harus dijamin dapat memberi manfaat kepada
masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Untuk mendukung hal tersebut
apaibila diperlukan maka bisa diatur melalui Perdes yang mengukuhkan
kelembagaan pengelolaan dan pemeliharaan PLTMH yang telah dibangun. Tim
pemelihara atau operator serta pengurus administrasi perlu mendapatkan pelatihan
teknis dan administrasi yang memadai. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari
proposal kegiatan yang telah diusulkan dalarn penyusunan desain dan RAB.
3.16. Hasil Kegiatan
Hasil-hasil kegiatan PLTMH yang berupa bangunan fisik merupakan aset bagi
masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana
sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola
dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat maka desa
atau kecamatan tersebut tidak akan mendapat dana pada tahun berikutnya.
10 PTO Kegiatan PLTMH - PNPM LMP

18. 3.17. Proses Kegiatan Pelestarian
Pelestarian kegiatan me rupakan taha pan pasca pelaksanaan yang dikelola dan
merupakan ta nggung jawab masyarak at .
Hasil yang diharapkan dari upaya pelest arian kegiatan adalah :
a. Keberlanj utan pros es dan penerapan prinsip PNPM MP/ LMP dalam pelaksanaan
pemba ngun an secara partisipatif di m asya ra kat ,
b. IVJenja m in berfu ngsinya secara berkelanj ut an sarana yang telah dibangun,
kegiatan yang men unj ang kualitas hidup masyarakat yang berbasis lingkungan
dan sum ber daya ala m denqan kemam puan masyarakat sendiri,
c. Meningkatka n berf ungsinya kele m bagaan masy arakat di desa dan kecamatan
dalam peng elolaan prog ram pemba ngu nan yang berwawasan lingkungan
d. Menumbuhkan dan m eningka tkan rasa me m ilik i masyarakat terhadap hasil
kegiatan yan g t elah dilaksan aka n.
3. 18 . Komponen Pendukung Pelestarian
Guna mendukung upaya pelesta rian maka diperlukan beberapa komponen
a. Peningkatan kem am puan t ekn is dan manajerial yang harus dimiliki oleh
kelompok-kelompo k TPK, Tim pemelihara, operator turbin, serta pelaku-pelaku
lain di desa dan kecamatan,
b. Penye diaan sistem dan mekan isme monit oring, evaluasi, perencanaan, dan
pengendali an secara partisipat if yang mem ungkinkan anggota masyarakat
dapat me nget ahui serta ikut mengontro l keg iat an yang direncanakan, sedang
berjalan, maupun ya ng sudah selesai dil aksanakan,
c. Penguatan lem baga-I embaga mas yarak at di ke camat an dan desa, termasuk
lembag a pengelola has il kegiat an PLTMH.
d. Adanya iura n bulanan yang besarannya tergantung dari hasil musyawarah desa,
dengan mem pert im bangkan biaya ope rasional dan pemeliharaan (O&M), tingkat
ekonom i masyarakat, dan pemakaian day a serta. Sebaiknya pendapatan yang
diterima set iap bulan (setelah dik urang i dengan biaya tetap) dibukukan dalam
sebuah rekening ban k. I ni bert uju an unt uk memudahkan pelaporan keuangan
dan menghindari hal- hal yang t idak diingik an (penyalahgunaan uang oleh pihak
tertentu).
Selama ta hap pelest arian peran kader desa dan t ek nik secara berkelanjutan sangat
diharapkan, m engingat yang bersangku t an t elah m em peroleh alih pengetahuan dan
ketrampilan dari para Fasilit at or dan Ti m Teknis PLTMH.
3. 19 . Pelatihan Pemeliharaan
FK/FT/FK-L dibantu oleh Fas-kab/ FT- Kab atau Tim Teknis PLTMH, perlu memberikan
pelatihan kepada angg ot a Tim Pemelihara atau yang ditunjuk pada waktu
pelaksanaan program hampir selesai. Dalam pelat ihan tersebut, masyarakat diberi
penjelasan me nge nai kepentin gan peme liharaan, organisasi pengelola dan
pemeliharaan, dan te knik-tek nik yang diguna kan dalam pemeliharaan. Pelatihan
juga dilakukan denga n pra ktik di lapangan aga r materi pelatihan lebih dapat
dipahami.
PTO Kegia ta n PLTMH - PNPM LMP 11

19. AB 4
PE GENDALIA N
Pengendalian terhadap kegiatan PLTIVIH pada prinsipnya mengikuti mekanisme
pengendalian yang ada di PNPM MP dan PNPM LMP, yaitu meliputi keg iatan
pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan
serta tindak lanjutnya.
4 . 1. Pe m a nt a uan dan Pe n g awa s a ~
Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengumpulan informasi dan
mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara
periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan . Tujuan pemantauan dan
pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip
dan prosedur PNPM MP dan PNPM LMP, melihat kinerja semua pelaku serta
melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.
Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki
kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini
menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar
pembinaan kepada para pelaku dan masyarakat.
Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan
oleh setiap pelaku kegiatan, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai
tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain-lain.
Jenis Kegiatan pemantauan meliputi:
Pemantauan dan pen gaw a sa n Parti sipat if oleh Masyarakat
Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang
dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu
kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan
mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih
dan membentuk kelompokjtim khusus yang akan melakukan pemantauan dan
pengawasan melalui forum musyawarah desa. Semua anggota kelompok berasal
dari masyarakat desa dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat.
Diharapkan anggota tim in i terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan
tokoh agamajadatjmasyarakat setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk
mengawasi pelaksanaan kegiatan PLTMH di desanya.
Pemantauan da n Pe m eriksaa n oleh Pemerintah
Dana untuk kegiatan PLTMH adalah dana hibah yang merupakan bagian dari
anggaran belanja negara, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa penggunaannya berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta
dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam
kegiatan PIJPIV1 MPjPNPM LMP (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PjOK,
dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau kegiatan PLTMH ini.
12 PTO Kegiatan PLTMH - PNPM LMP

20. Pemantauan oleh Pihak Lain
Pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain
sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak
independen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang
yang berbeda dari para pelaksana program. Pemantauan eksternal dilakukan antara
lain oleh DPR/DPRD, LSM, dan wartawan. Dengan adanya keberadaan pemantau
dari pihak lain bersama pelaku-pelaku kegiatan PLTMH, diharapkan akan terjadi
sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran
program pernberdayaan masyarakat.
4.2. Audit dan Pe me riksa a n Keuang an
Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan rutin dilakukan oleh FK/Fr/FK-L atau Pendamping Lokal pada setiap
kunjungan ke desa untuk memerlksa proses pelaksanaan kegiatan serta
pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama TPK, kemudian
mereka diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan.
Audit Interna l
Audit internal dilakukan oleh KM- Propinsi, dan KM-Nas. PNPM MP. Audit internal
meliputi pemeriksaan/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan PLTM H,
termasuk di dalamnya kinerja fasilitator dan penanganan masalah. Kegiatan ini
dapat juga dengan melibatkan fa silitator dari lokasi kecamatan lain yang berbeda
dengan kecamatan yang akan dia udit (audit silang). Mengenai mekanisme,
indikator, parameter dan langkah kerja da lam keg iat an audit internal ini mengikuti
panduan yang ada di PIIPM MP.
Pemeriksaan Eksternal St ruktural
Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh BPKP sebagai
auditor yang telah ditetapkan dalam Grant Agreement antara Pemerintah Indonesia
dengan lembaga donor (Bank Dunia). Auditor dapat bekerja sama dengan Badan
Pengawas Daerah (Bawasda).
4.3. Evaluasi
Evaluasi kegiatan pengembangan PLTIVl H dapat dilakukan pad a saat selesainya
suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan
evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan
berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku. Sedangkan
pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil
dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam
evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat
dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi
hambatan yang terjadi.
Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari
rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke
lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.
PTO Kegiatan PLTM H - PNPM LMP 13

21. Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa
dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil
kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di
lapangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut:
• Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan PLTMH,
• Jumlah sarana/prasarana umum yang dibangun sebagai dampak adanya PLTMH,
• Adanya peningkatan penghasilan masyarakat akibat pengaruh adanya listrik dari
PLTMH yang dibangun,
• Jumlah kegiatan masyarakat desa yang terkait dengan perbaikan lingkungan
dan sumber daya alam guna mendukung pelestarian PLTMH.
• Jumlah perdes yang rnendukunq kegiatan pengelolaan PLTMH ataupun
pelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada lokasi sasaran.
Selanjutnya indikator, parameter, dan mekanisme evaluasi di atas akan dijabarkan
lebih terperinci dalam panduan tersendiri.
4.4. Pela poran
Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan PLTMH dilakukan melalui jalur
struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses
penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang
disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :
a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,
b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan,
d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,
f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
program.
Sistem laporan dari TPK dibuat sederhana, mengingat keterbatasan kemampuan
administratif TPK. Sistem laporan mengutamakan informasi yang akurat.
Pelaporan Jalur Struktural
Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat
maupun penerima laporan seperti Ketua TPK, PjOK, Camat, TK-PNPM Mandiri
Perdesaan Kabupaten, Bupati, TK-PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi dan TK-PNPM
Lingkungan Mandiri Perdesaan Nasional cq. Sekretariat PNPM Lingkungan Mandiri
Perdesaan Nasional, Direktorat SDA danTTG, Ditjen PMD, Depdagri.
Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai
berikut:
a. Ketua TPK dengan bimbingan dari FK/FT/FK-L membuat laporan bulanan yang
ditujukan kepada PjOK.
b. PjOK dengan bantuan FK /FT/FK-L menelaah dan mengambil langkah-Iangkah
yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua TPK. Selanjutnya PjOK
14 PTO Kegiatan PLTIVIH - PNPM LMP

22. menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Bupati c.q TK
PNPM Mandiri Perde saan Kabupat en dengan tembusan kepada Camat dan arsip.
c. Ketua TK PN PM Mandi ri Perdesaan kabupat en berdasarkan laporan dari PjOK,
hasil-hasil rapat evaluasi, dan kun j ungan atau monitoring ke lapangan
menyusun dan me m buat laporan t ri wulan yang disam paikan kepada Gubernur
c. q. TK PNPM Mand iri Perdesaan Provin si dengan tembusan kepada Bupati dan
arsip.
d. Ketua TK PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi menyusun rekapitulasi laporan
triwulan dari set iap kab upate n di wilayahnya menjadi laporan triwulan TK PNPM
Mandiri Perdesa an Propins i .yang disampaikan kepada TK PNPM Lingkungan
Mandiri Perdesaan Pusat c.q. Sekretariat PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan,
Direktorat SDA danTIG , Ditj en PMD, Depdagri, dengan tembusan kepada
Gubernur dan ars ip.
e. Dalam ha l ya ng di pandang perlu untuk di laporkan secara men desak atau bersifat
khusus , dapat dila kukan di luar mekanisme la poran be rkala yang bentuk format
laporan dan wa kt unya pelaorannya bebas.
Pel aporan Jalur Fungsional
Pelaporan jalur fu ngsional akan melibat kan beberapa pihak baik sebagai pembuat
maupun penerima lapo ran sepert i FK / FT/ FK- L , Fas-Kab, KM -Prov, dan Tim KM­
Nasional di Pusat. Mekanism e pelaporan jalur fungsional dilaksanakan secara
berjenjang sebagai beri ku t:
a FK/FT/FK-L rnem buat sat u laporan bulanan setiap tanggal 5 tentang
perkemba ngan pela ksanaan kegiatan PNPM MP termasuk kegiatan PLTMH di
kecamatannya yang dibu at dalam 4 (ti ga) rangkap . Laporan ditujukan kepada
Fas-kab atau Konsult an PNPM LMP di kabupaten yang selanjutnya akan
diteruskan kepada KM- Pro pinsi dengan tembusan disampaikan kepada PjOK dan
arsip.
b KM-Prov akan mengel ola seluruh data dan inform asi baik dari laporan Fas-Kab,
hasil koordinasi dengan bebe rapa piha k, dan hasil kunjungan ke lapangan.
Selanj ut nya harus diam bil langka h- Iangkah yang dipandang perlu serta
menuangkan nya menj adi laporan bula nan yang disampaikan kepada Ketua Tim
KM-Nas pada setiap ta nggal 10 denga n tembusan kepada TK-PNPM Mandiri
Perdesaan Propinsi dan ar sip.
c Ketua Tim KM- Nas m elaporka n kepada Sat ker PIIPM LMP Pusat, Direktorat SDA
dan TIG, Ditjen PMD, Depdagri, meng enai perkembangan pelaksanaan seluruh
kegiatan PLTMH sert a perm asalahan yang memerlukan tindak lanjut. Laporan
disampa ikan kepada Satker seti ap tan ggal 15.
d Tim Teknis PLTM H memberikan laporan perkembangan pembangunan secara
berkala untuk setiap pem bangunan PLTMH kepada Satker PNPM LMP Pusat,
Direktorat SDA dan TIG, Ditjen PM D, Depda gr i.
e Dalam hal yang bers ifat mendesak dan khusus, semua unsur dapat membuat
dan menyampaikan lapora n secara ins identil di luar jadwal laporan berkala.
PTO Kegiata n PLTMH - PNPM LM P 15

23. 4.5. Penanganan Pengaduan dan Masalah
Penanganan pengaduan dan masalah merupakan bagian dari tindak lanjut hasil
kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan
keluhan yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten
melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus segera ditanggapi
secara serius dan proposional serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap
pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan
terhadap pelaksanaan PLTMH dapat dilakukan melalui:
a Surat/berita langsung/SMS/email kepada FK/FT/FK-L, Fas-Kab maupun tenaga
KM-Provinsi.
b Surat/berlta langsung/SMS/email kepada aparat pemerintahan yang terkait,
seperti PjOK dan Tim Koordinasi PNPM fVIP.
c Pemantau kegiatan PNPM MP dan PNPM L1"1P, termasuk wartawan dan LSM.
Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan
prinsip-prinsip :
a Rahasia. Iidentitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
b Berjenjang, Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku PNPM
Mandiri Perdesaan setempat. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa,
maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah
masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh PJOK, FK/FT/FK-L, pendarnping lokal,
Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau
perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani
pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian
atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.
c Transparan dan Partisipatif. Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu
dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada
di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator. Sebagai pelaku utama
pelaksanaan kegiatan PLTI"1H, masyarakat harus disadarkan untuk selalu
mengendalikan jalannya kegiatan.
d Proporsional. Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya
hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada
tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan
pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah
prosedur atau penyalahgunaan dana saja.
e Objektif. Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara
objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diujl
kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan
sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan
berdasarkan pem ihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur
yang seharusnya.
16 PTO Kegiatan PLTMH - PNPM LMP

24. BAB 5
PEN UTUP
Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan PLTMH ini adalah materi tambahan /
supplemen dari PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Lingkungan Mandiri
Perdesaan dan berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya penyempurnaan
lebi h laj ut . Hal teknis lain yang belum diatur dan ditul is dalam Petunjuk Teknis ini
selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen pelengkap lainnya yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari PTO PNPM LMP.
PTO Kegiatan PLTMH - PNPM LMP 17