1. URGENSI KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN (POKJA AMPL)
DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) AMPL
DALAM RANGKA KESINAMBUNGAN CWSHP
Direktorat Permukiman dan Perumahan – Bappenas
Pokja AMPL Nasional

2. Latar Belakang
 Sebagaimana proyek AMPL-BM lainnya,
CWSHP di 27 Kabupaten di 5 Provinsi (loan +
grant) menjadi bagian dalam upaya
pemerintah Indonesia dalam memenuhi target
layanan air minum dan penyehatan
lingkungan di Indonesia
 Keberlanjutan proyek AMPL-BM di tingkat
daerah menjadi isu penting yang perlu disikapi
dengan strategi yang efektif
 Kebijakan Nasional AMPL-BM, Pokja AMPL
dan Renstra AMPL merupakan instrumen
penting untuk memastikan keberlanjutan
pembangunan AMPL

3. Kebijakan Nasional AMPL-BM
dan CWSHP
 Memastikan hasil pembangunan AMPL
berkelanjutan melalui:
 Penerapan prinsip keberlanjutan dalam
keseluruhan proses pembangunan
 Transformasi rasa kepemilikan masyarakat
terhadap proyek dalam seluruh tahapan
pelaksanaan
 Memampukan masyarakat sebagai pelaku
utama terhadap pelaksanaan program
 Alih pengetahuan dan kemampuan kepada
pemerintah daerah sebagai pemegang mandat
dalam pemenuhan layanan AMPL

4. Konsekuensi Logis
 Perubahan cara berpikir (paradigma)
semua pelaku proyek dari orientasi target
ke orientasi proses
 Strategi yang tepat untuk mempertemukan
pemenuhan target dan proses
 Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah
dalam mengawal proses dan adopsi
pendekatan
 Penguatan kapasitas masyarakat dalam
pengelolaan proyek dan pasca proyek

5. Dari Prinsip ke Hasil
Pemahaman esensi 11 Aplikasi proses
berbasis lima Aspek Tujuan Kebijakan
Pokok Kebijakan Nasional
Keberlanjutan AMPL-BM
AMPL-BM
5. Air Merupakan Benda Sosial dan
Benda Ekonomi 3. Faktor sosial Keberlanjutan dan
2. Pilihan yang Diinformasikan
4. Faktor kelembagaan penggunaan efektif
sebagai Dasar dalam Pendekatan
Tanggap Kebutuhan. 5. Faktor teknologi
3. Pembangunan Berwawasan 6. Faktor keuangan/
Lingkungan
4. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih
biaya
dan Sehat 5. Faktor lingkungan
5. Keberpihakan pada Masyarakat
Miskin
6. Peran Perempuan dalam
Pengambilan Keputusan
7. Akuntabilitas Proses Pembangunan
8. Peran Pemerintah Sebagai
Fasilitator
9. Peran Aktif Masyarakat
10. Pelayanan Optimal dan Tepat
Sasaran
11. Penerapan Prinsip Pemulihan Biaya

6. Pokja AMPL Daerah
 Mengapa?
 Perlu pelibatan dan koordinasi yang lebih
baik dari seluruh pelaku terkait untuk
menjawab tantangan pembangunan
AMPL
 Sebagai proyek, CWSHP memiliki batas
waktu pelaksanaan yang selanjutnya
diserahkan kepada daerah
 Memastikan sarana berkelanjutan
melalui peran monitoring dan evaluasi

7. Pokja AMPL
 Siapa?
 Seluruh pelaku program AMPL daerah (multi
pihak)
 Unsur pengambil keputusan dan
pejabat/staf operasional
 Yang memiliki kepedulian dan
keterpanggilan terhadap isu AMPL

8. Pokja AMPL
 Bagaimana Pokja Berperan ?
 Menjadi motor penggerak terjadinya
koordinasi antarprogram AMPL
 Melakukan serangkaian pertemuan
koordinasi untuk memastikan program
AMPL:
○ Direncanakan dengan tepat
○ Dilaksanakan/dikelola secara efektif
○ Berorientasi pada proses menuju
keberlanjutan

9. Pokja AMPL
 Bagaimana Pokja Berperan ?
 Melakukan advokasi internal untuk menjadikan
AMPL sebagai isu bersama dan menjadi program
prioritas
 Pokja AMPL daerah menjadi focal point
pengarusutamaan pembangunan AMPL-BM
 Pokja AMPL menjadi inisiator dan mengawal
penerapan prinsip pendekatan pembangunan
AMPL-BM di daerah

10. Pokja AMPL
 Pokja AMPL
 Lebih dari 200 Kabupaten telah dan akan
memiliki Pokja AMPL:
○ WASPOLA 72 Kab
○ WES UNICEF 15 kab
○ Pamsimas di luar dampingan WASPOLA lk 75 kab/kota
○ CWSHP 27 kab
○ WSLIC 2 15 kab
○ Pro Air 3 kab
○ Inisiatif pemda/LSM/donor: 2 kab
 Sekitar 90 kab/kota telah memiliki Renstra
AMPL melalui dampingan WASPOLA dan
proyek AMPL terkait

11. Renstra AMPL Daerah
 Mengapa?
 Pengarusutamaan AMPL dalam
perencanaan dan kebijakan daerah
 Menjadi tolok ukur pasca proyek (exit
strategy) proyek-proyek AMPL
 Membantu daerah dalam menetapkan arah
pembangunan AMPL
 Mendorong daerah untuk menjadikan AMPL
sebagai program prioritas

12. Renstra AMPL vs Dokumen
Perencanaan Lainnya
Renstra SKPD
 Lintas SKPD
Renstra SKPD
 Memperjelas operasionalisasi PU
program SKPD
 Dapat diturunkan menjadi Renstra
Renstra
SKPD
rencana yang lebih operasional: AMPL
Kesehatan
 SSK
Renstra Lintas SKPD
Renstra
Renstra
 RISPAM penanggulang
SKPD lain
 RPIJM an
kemiskinan,
 Membantu SKPD dalam Dll.
Rencana Kerja
penyiapan Renja SKPD bidang SKPD PU
AMPL Rencana Kerja
SKPD
 Menjadi tolok ukur penanganan Kesehatan
sektor AMPL di daerah Rencana Kerja
SKPD
Karakteristik Posisi Renstra AMPL

13. Renstra AMPL dan AMPL-BM
 Membangun kesadaran kritis pemangku
kepentingan terhadap isu keberlanjutan AMPL
 Memberikan gambaran menyeluruh
permasalahan mendasar pengelolaan
pembangunan AMPL berbasis masyarakat
 Rute kebijakan daerah dalam menerapkan
prinsip keberlanjutan dan pendekatan AMPL
BM
 Mendorong pengarusutamaan AMPL di
daerah sejak perencanaan pembangunan di
tingkat masyarakat (musbangdes sd
musrenbang)

14. RPJMN Bidang AMPL vs Pokja
dan Renstra AMPL
• Tersedianya akses air minum
RPJMN 20 bagi 70 persen penduduk pada
akhir tahun 2014, (perpipaan 32
10-2014 (Bdg AMPL) % dan non-perpipaan 38%)
• Terciptanya kondisi Stop Buang
Air Besar Sembarangan (BABS)
tahun 2014
• Tersedianya akses terhadap
Pokja AMPL (prov dan kab) pengelolaan sampah bagi 80
> 200 daerah) persen rumah tangga
• Menurunnya luas genangan
sebesar 22.500 Ha di 100
kawasan strategis perkotaan
Renstra AMPL
> 15o Kab/kota
> 200 kab/kota telah mengarusutamakan
> 300 kab/kota belum tergarap
pencapaian sasaran pemb AMPL Nasional

15. Status Ke-Pokjaan dan Renstra
AMPL pada proyek CWSHP
 CWSHP Loan (hasil loknas AMPL)
 Secara umum belum membentuk Pokja AMPL di tingkat
provinsi kecuali di Prov NAD
 CWSHP grant (hasil pelatihan renstra AMPL di
Banda Aceh)
 Dari 7 kabupaten di Aceh dan Nias, baru satu kabupaten
yang telah membentuk Pokja AMPL (Kab Pidie)
 Seluruh kabupaten penerima CWSHP grant telah
mengikuti pelatihan penyusunan Renstra AMPL
 Lokakarya pembentukan pokja dan penyiapan renstra
akan terjadi antara minggu ke 4 Desember sd Februari

16. Tolok Ukur Efektivitas dan Keberlanjutan
CWSHP dan AMPL-BM Lainnya
 Relevansi (Relevance): apakah  Peningkatan akses AMPL
proyek telah menjawab  Pokja AMPL yang mampu dan
berfungsi
permasalahan secara relevan.  Pengembangan daerah layanan
 Kekuatan Kelembagaan: Apakah (replikasi)
proyek mampu meningkatkan peran
dan kapasitas kelembagaan dalam Di masy:
upaya perbaikan terhadap sistem  Pemenuhan akses
dan pendekatan sebelumnya.  Lembaga pengelola yang
berfungsi
 Tanggap terhadap peluang: apakah
 Mekanisme pengelolaan
proyek telah memampukan pemda operasi dan pemeliharaan
untuk menangkap berbagai peluang  Pengembangan cakupan
dalam peningkatan kapasitas yang layanan (akses)
lebih baik dan pengembangan
program
Aspek Evaluasi Tolok Ukur

17.  Semoga hasil CWSHP akan dapat
dinikmati sampai jangka waktu yang
panjang dengan kualitas yang memadai.
 Terima kasih