SlideShare a Scribd company logo

Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran

•
•
Oswar Mungkasa
Oswar Mungkasa

Buku ini diterbitkan oleh Waspola bersama dengan Pokja AMPL Nasional pada tahun 2009, sebagai bagian penerapan 'manajemen pengetahuan'. Diharapkan dengan demikian akan terjadi proses berbagi pengetahuan diantara pemangku kepentingan.

Health & Medicine
1 of 134
Download to read offline
K etidak berkelanjutannya fungsi sarana yang dibangun di masyarakat adalah masalah klasik pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan sejak di era tahun 1970. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk melakukan perubahan (reformasi) agar pembangunan yang dilakukan dapat berguna dan berkelan- jutan. Pemerintah RI telah menyusun kebijakan bersifat nasional yang dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangu- nan air minum dan penyehatan lingkungan. Penyusunan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proyek Indonesia Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning atau lebih dikenal sebagai WASPOLA. Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkun- gan Berbasis Masyarakat, yang diluncurkan pada tahun 2003 tersebut telah diimplementasikan di 9 provinsi dan 72 kabupaten/kota. Pendekatan komitmen yang ditawarkan, antara lain melalui penguatan kapasitas mampu mendorong Kelompok Kerja (Pokja) AMPL menjadi menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan Kebijakan Nasional AMPL di daerah. Bagi daerah hal ini menjadi suatu proses penyegaran kembali dengan cara pandang yang baru. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Komunikasi yang cair dan intensif menjadi kunci keharmon- isan antara pusat dan daerah, yang pada akhirnya mewujud- kan terjadinya sinergi dengan berbagai pihak pemangku Penyehatan Lingkungan kepentingan lainnya. Buku Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ini, pada dasarnya menyajikan sebuah pembelajaran bagaimana upaya membu- mikan Kebijakan Nasional menjadi suatu visi bersama. Tak hanya sekedar menggambarkan proses perubahan Satu Visi Membumikan Kebijakan, (reformasi), tetapi juga tantangan dan hambatan yang melingkupinya selama proses “pembumian” Kebijakan Sebuah Pembelajaran Nasional Pembangunan AMPL. Buku ini juga mengupas bagaimana pola pikir dan persepsi yang berkembang dari masing-masing pelaku di daerah, siapa saja yang terlibat, bagaimana komitmennya, kelembagaan yang mengimple- mentasikan kebijakan, dukungan dan kontribusi semua pihak terkait, regulasi yang disediakan, inovasi dan penguatan kapasitas yang dikembangkan, dukungan penganggaran dan keberlanjutan implementasinya, baik ditingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lain. Semoga dari pembelajaran ini, dapat menjadi bagian dari upaya pencerahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan AMPL yang berkelanjutan
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Satu Visi Membumikan Kebijakan, Sebuah Pembelajaran Diterbitkan oleh: WASPOLA Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 2009 BAPPENAS
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Satu Visi Membumikan Kebijakan, Sebuah Pembelajaran Pengarah : Budi Hidayat Gary Swisher Supervisor : Sofyan Iskandar Editor : Oswar Mungkasa Tim Penulis : Iip D Yahya, Alma Arif, Wiwit Heris Foto dan Desain : Wiwit Heris dan Agus Santosa Kontributor : Dormaringan Saragih, Purnomo, Nasthain Gasba, Nugroho Tomo, Subari , Husein Pasaribu, Bambang Pujiatmoko, Syarifudin, Agus Priyatna, Nur Apriatman, Udi Maadi, Ardi Adji Diterbitkan oleh : WASPOLA Edisi Pertama : April 2009 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan i
KATA PENGANTAR Atas rahmat dan karuniaNya, akhirnya dokumentasi pembelajaran dari pengalaman lapangan WASPOLA (Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning Project) bisa diselesaikan dengan baik. Disadari bahwa banyaknya masukan dan saran selama proses penyusunan buku ini, merupakan bentuk perhatian dan apresiasi dari berbagai pihak terkait proses fasilitasi di lapangan yang telah berjalan selama empat tahun ini. Untuk itu terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan gagasan, saran maupun dukungan moril. ii Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Tulisan disajikan secara ringan, melalui berbagai sumber informasi, data dan fakta yang diperoleh selama kunjungan lapangan. Buku ini terdiri dari 5 (lima) bab yang mengupas bagaimana perjalanan “membumikan” kebijakan, pola pendekatan fasilitasi, membangun harmonisasi pusat dan daerah, pengalaman empat daerah dan pembelajaran yang didapat, serta catatan kritis untuk perbaikan ke depan. Selain itu juga dilengkapi dengan contoh sukses (best practices) daerah mitra kerja WASPOLA. Diharapkan dari dokumentasi pembelajaran ini, pembaca bisa mencermati sejauh mana potret keberhasilan dan kelemahan pendekatan fasilitasi yang dilakukan. Buku ini masih jauh dari sempurna, karenanya masukan dan saran membangun dari semua pihak tentu memberikan kontribusi bagi perbaikan sehingga menjadikannya lebih bermakna. Akhir kata, sekecil apapun manfaat yang didapat, semogalah buku ini mampu menumbuhkan semangat perubahan dihati pembaca dan menjadi inspirasi pembangunan AMPL yang lebih baik, terutama pelayanan kepada masyarakat miskin ke depan. ( Tim Penyusun) Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan iii
Didedikasikan kepada mereka, narasumber dan inspirator buku ini. Fadel Mohammad (Gubernur Provinsi Gorontalo), Winarni Monoarfa (Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo), Rusman Zakaria (Pokja AMPL Provinsi Gorontalo), Arto Naue (Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo), Isman Uge (Pokja AMPL Provinsi Gorontalo) dan seluruh masyarakat Desa Olimo’o Gusmal Dt. Rj. Lelo (Bupati Solok, Sumatera Barat), Hilda Osmiati Urbans (Ketua DPRD Kabupaten Solok), Gemala Ranti (Pokja AMPL Sumatra Barat), Mardan ( Pokja AMPL Kabupaten Solok), Ety Herawati (Ketua BPPA Jorong Kampung Baru, Solok) Siti Qomariah (Bupati Pekalongan, Jawa Tengah), Agung T. Prabowo dan Sudardi (Pokja AMPL Jawa Tengah) Hilman Nitiamidjaya (Sekda Provinsi Banten), Taufik Nuriman (Bupati Kabupaten Serang), Karimil Fatah (Ketua Bappeda Provinsi Banten), Nuryanto (Pokja AMPL Banten), Ida Nuraida (Pokja AMPL Kabupaten Serang), Anwar Rusdi (Pokja AMPL Kabupaten Lebak) Basah Hernowo, Oswar Mungkasa dan Nugroho Tri Utomo (Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas), Handy Legowo (Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen. Cipta Karya, Departemen PU), Raymond M (Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen. Cipta Karya, Deartemen PU), Zainal Nampira (Direktorat Penyehatan Lingkungan, Ditjen Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes), Rheida Pramudy dan Helda Nusi (Direktorat Fasilitasi dan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Bangda, Depdagri), Rewang Budiyana dan Togap Siagian (Direktorat Sumberdaya Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Ditjen PMD, Depdagri) iv Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
SAMBUTAN DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA BAPPENAS Syukur Alhamdulillah, Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan ridhoNya kepada kita semua dalam menjalankan amanah sebagai mahkluk yang diberi tanggungjawab untuk mengelola salah satu bidang pembangunan yang sangat penting, yaitu air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL). Sektor ini menjadi kebutuhan vital bagi semua orang dan berpengaruh terhadap aspek pembangunan lainnya. Tetapi dalam kenyataan ternyata tidak mudah menjadikan air minum dan penyehatan lingkungan menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Walaupun demikian berbagai upaya pembangunan AMPL terus digulirkan dan diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Dari pembelajaran pembangunan AMPL, disadari bahwa pendekatan yang lebih banyak mengandalkan aspek fisik tanpa mengoptimalkan partisipasi masyarakat akan berakibat pada rendahnya keberlanjutan karena tidak adanya rasa memiliki dari masyarakat. Kondisi ini mendorong Pemerintah Indonesia menginisiasi perubahan dalam pendekatan pembangunan AMPL menjadi seoptimal mungkin melibatkan masyarakat yang tertuang dalam 11 Prinsip Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat. Proses penyusunan tersebut dilaksanakan melalui WASPOLA (Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning Project) yang didanai oleh AusAID dan dikelola oleh WSP-EAP, World Bank. Sampai saat ini, implementasi kebijakan melalui fasilitasi WASPOLA telah menjangkau 9 propinsi dan 63 kabupaten/kota serta telah menunjukkan hasil positif. Berkaca pada pengalaman implementasi kebijakan AMPL diberbagai daerah, baik di propinsi maupun kabupaten/kota ditemukan banyak pengalaman unik, terutama bagaimana proses menerapkan aspek kebijakan menjadi aksi nyata dalam pelayanan publik ini. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan v
Karenanya patutlah dihargai upaya untuk mendokumentasikannya dalam bentuk buku pembelajaran ini. ”Pengalaman adalah guru yang terbaik”, pengalaman WASPOLA ini menarik untuk dipelajari karena telah memberi warna baru dalam pendekatan reformasi AMPL dan harmonisasi pusat dan daerah, setidaknya dalam relasi antara Kelompok Kerja AMPL Daerah dan Kelompok Kerja AMPL Nasional. Termasuk juga menjembatani komunikasi donor dengan daerah dalam konteks pembangunan AMPL. Diharapkan dengan kumpulan pembelajaran ini, daerah dampingan WASPOLA maupun daerah lainnya mendapatkan inspirasi untuk melakukan perubahan- kearah yang lebih positif. Diharapkan juga hasil pembelajaran ini dapat terinternalisasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan AMPL oleh pemangku kepentingan. Hal ini tentu akan memberi nilai positif terhadap upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan ketujuh pembangunan milenium (MDG), yaitu mengurangi separuh proporsi penduduk yang belum mendapat akses air minum dan sanitasi yang layak, pada tahun 2015. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pimpinan daerah dari provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Banten. Tak lupa semua pihak yang turut membantu terbitnya buku ini, terutama penyusun dan kontributor yang berasal dari Kelompok Kerja AMPL Nasional, propinsi maupun kabupaten/kota, serta tim WASPOLA atas segala kerja keras dan inisiatifnya untuk terwujudnya buku ini Jakarta, 1 April 2009 Dedy Supriadi Priatna Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS vi Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
DAFTAR ISI Kata Pengantar ii Sambutan v Daftar Isi vii Daftar Singkatan x Testimoni 1 Ringkasan Sajian 4 Bab I Satu Visi Membumikan Kebijakan 9 1.1 Konstruksi Lahirnya Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) 1.2 Pihak-pihak yang Terlibat 14 1.4 Implementasi Kebijakan Nasional 15 1.5 Manfaat Adanya Kebijakan 18 Bab II Mendekati Dengan Komitmen 21 2.1 Pola Pendekatan WASPOLA 21 2.2 Tawaran WASPOLA 23 2.2.1 Diseminasi Kebijakan sekaligus Penguatan Kapasitas 23 2.2.2 Implementasi Kebijakan 27 2.3 Dukungan WASPOLA 30 Bab III Membangun Harmonisasi Pusat dan Daerah 33 3.1 Potret Pokja AMPL Nasional 33 3.2 Harmonisasi dengan Daerah 34 3.3. Strategi Komunikasi Kebijakan 37 3.4 Sinergi Pelaku Sektor AMPL 39 3.5 Sinkronisasi Donor dan Kemitraan Proyek AMPL 41 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan vii
Bab IV Penyegaran Kembali dengan Cara Pandang Baru 43 4.1 Banten, Isu AMPL Menembus Semua Lini 44 4.1.1 Sosok Penggerak atau Kampiun 45 4.1.2 Melibatkan Berbagai Pihak 46 4.1.3 MURI untuk Jamban Sehat 48 4.2 Sumatera Barat, Kesinambungan Sebagai Kata Kunci 50 4.2.1 Dari WSLIC ke AMPL 51 4.2.2 Tiga Pilar Solok 52 4.2.3 Menularkan “ AMPL-isme “ 54 4.3 Gorontalo, Komunikasi Cair Menciptakan Lingkungan Kondusif 56 4.3.1 Komunikasi yang Cair 57 4.3.2 Bappeda yang Berperan 59 4.3.3 Relasi Eksekutif –Legislatif 60 4.4 Jawa Tengah, Melebur Ego Sektoral Menjadi Kebersamaan 61 4.4.1 Sinkronisasi Program 63 4.4.2 Membangun Hubungan Personal dan Institusional 64 4.5 Olimoo’o, Salah Satu Potret Desa AMPL-BM 65 4.5.1 Ketemunya Ruas dan Buku, AMPL dan Kebutuhan Masyarakat 65 4.5.2 Prinsip Kebijakan “dibumikan” 67 4.5.2 Gotong Royong Membangun sarana AMPL 69 Bab V AMPL “ Never Ending Story” 75 5.1 Rangkuman Pembelajaran Daerah 75 5.2 Catatan Kritis untuk Perbaikan ke Depan 84 viii Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Daftar Pustaka Lampiran : A. Sekilas Memahami Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM B. Tahapan Penyusunan Renstra di Daerah C. Kompilasi Pengalaman Terbaik Pokja AMPL D. SK Pokja AMPL Sulawesi Tenggara E. Peta Wilayah Kemitraan dan Kerjasama dengan Proyek Lain Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ix
DAFTAR SINGKATAN AMPL-BL Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga AMPL-BM Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat APBD Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pembangunan dan Belanja nasional APFI Aliansi Pendorong Fakta Integritas AusAID Australian Agency for International Development BAPEDALDA Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Daerah BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPPEDA Badan Perencanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah BAPPPPEDA Badan Perencanaan dan Percepatan Pembangunan dan Pengawasan Ekonomi Daerah BAWASDA Badan Pengawasan Daerah BAZ Badan Amil Zakat BKD Badan Keuangan Daerah BKKBN Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana BPM Badan Pemberdayaan Masyarakat BPPA Badan Pengelola Pemakai Air BPR Bank Perkreditan Rakyat BPS Badan Pusat Statistik CLTS Community-Led Total sanitation CWSH Community Water Supply, Sanitation and Health Project DAK Dana Alokasi Khusus DAU Dana Alokasi Umum DEP. Departemen DEPDAGRI Departemen Dalam Negeri DEPKES Departemen Kesehatan DEPKEU Departemen Keuangan DEPKIMPRASWIL Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah DEPSOS Departemen Sosial DIKLAT Pendidikan dan Latihan DIKNAS Pendidikan Nasional DINKES Dinas Kesehatan DINSOS Dinas Sosial DIRJEN Direktur Jenderal DISDIK Dinas Pendidikan x Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
DISTAMBEN Dinas Pertambangan dan Energi DIT. Direktorat DITJEN Direktorat Jenderal DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral FISRA Fisik dan Sarana FPR dan LH Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Ha Hektar IATPI Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah ISSDP Indonesia Sanitation Sector and Development Program JATENG Jawa Tengah JUKLAK Petunjuk Pelaksanaan JUKNIS Petunjuk Teknis KAB Kabupaten KIMPRASWIL/PU Permukiman dan Prasarana Wilayah/Pekerjaan Umum Kimtaru Permukiman dan Tata Ruang KLH Kementerian Lingkungan Hidup KKN Kuliah Kerja Nyata LAPAU Lembaga Pemantau Penyalur Aspirasi Umat LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LSM Lembaga Swadaya Masyarakat MCK Mandi Cuci Kakus MDGs Millennium Development Goals MONEV Monitoring dan Evaluasi MTV Meals Tips and Valet MURI Musium Rekor Indonesia MUSRENBANGDES Musyawarah Perencananaan Pembangunan Desa MUSRENBANGNAG Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari NTT Nusa Tenggara Timur PAMSIMAS Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat PCI Project Concern International PDAM Perusahaan Daerah Air Minum PEMDA Pemerintah Daerah PEMKAB Pemerintah Kabupaten PERBUB Peraturan Bupati PERDA Peraturan Daerah PERDES Peraturan Desa Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan xi
PERGUB Peraturan Gubernur PHBS Pendidikan Hidup Bersih dan Sehat PILKADA Pemilihan Kepala Daerah PKK Program Kesejahteraan Keluarga PLH Penyuluh Lingkungan Hidup PLP Penyehatan Lingkungan Pemukiman PLSDN Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup dan Energi PMD Pembangunan Masyarakat dan Desa POKJA Kelompok Kerja PP Peraturan Pemerintah PP dan PL Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan PROLEGDA Proses Legislasi Daerah PU Pekerjaan Umum RANPERDA Rancangan Peraturan Daerah RENSTRA Rencana Strategis REPELITA Rencana Pembangunan Lima Tahun RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RRI Radio Republik Indonesia SANIMAS Sanitasi oleh Masyarakat SDA Sumber Daya Alam/Sumber Daya Air SDM Sumber Daya Manusia Sekda Sekretaris Daerah SK Surat Keputusan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SMS Short Messaging Service SOE Statement of Expenditure SOSBUD Sosial Budaya STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat SUBDIT Sub Direktorat SUMBAR Sumatera Barat TARKIM Tata Ruang dan Permukiman TKPK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TUPOKSI Tugas Pokok dan Fungsi UPS Unit Pengelola sarana WASPOLA Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning WSLIC Water Supply and Sanitation for Low Income Comunity WSP-EAP Water and Sanitation Program-East Asia and the Pacific xii Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
RINGKASAN SAJIAN Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (biasa disingkat menjadi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM) lahir dari proses pembelajaran pemerintah Indonesia dari pengalaman sebelumnya, bahwa masalah mendasar pembangunan AMPL sejak tahun 1970 adalah tidak berkelanjutannya fungsi sarana yang dibangun. Pengalaman ini mendorong Pemerintah Indonesia melakukan perubahan (reformasi) pembangunan AMPL, agar pembangunan yang dilakukan dapat berguna dan berkelanjutan dengan berinisiatif menyusun kebijakan bersifat nasional yang dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Penyusunan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proyek Indonesia Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning atau lebih dikenal sebagai WASPOLA. Tujuan Penyusunan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan. Buku ini menggambarkan mengenai proses perubahan (reformasi), tantangan dan hambatan yang melingkupinya selama proses “pembumian” Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM, bagaimana pola pikir dan persepsi yang berkembang dari masing- masing pelaku di daerah, siapa saja yang terlibat, bagaimana komitmennya, kelembagaan yang mengimplementasikan kebijakan, dukungan dan kontribusi semua pihak terkait, regulasi yang disediakan, inovasi dan penguatan kapasitas yang dikembangkan, dukungan penganggaran dan keberlanjutan implementasinya, baik ditingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lain. Pada bab I diuraikan secara singkat bagaimana Kebijakan Nasional AMPL –BM disusun sampai dengan proses adopsi dan implementasi di daerah. Kunci keberhasilannya di uraikan Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan xiii
pada bab II yang mengupas pendekatan fasililitasi yang dipergunakan tim WASPOLA, termasuk terobosan lokal yang secara spesifik ditawarkan tim WASPOLA sehingga daerah bersedia mengoperasionalisasikan kebijakan dalam pembangunan daerah. Disisi lain harus diakui bahwa harmonisasi pusat dan daerah menjadi pilar penting untuk menyangga keberlangsungan reformasi tersebut dan ini dikupas dalam bab III. Sejak awal pemerintah melalui Pokja AMPL Nasional menunjukkan konsistensinya dalam mengawal implementasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM di daerah, melalui upaya terobosan strategis dalam mengkomunikasikan kebijakan, membangun sinergi semua pelaku dan semua unsur pemangku kepentingan melalui Jejaring AMPL, serta mengkoordinasikan kegiatan donor di tingkat pusat agar terjadi pemerataan pembangunan AMPL di daerah. Penghormatan dan memperhatikan potensi dasar keragaman antardaerah, adalah salah satu prinsip dalam pelaksanaan pembangunan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kebijakan ini diimplementasikan dengan menghargai prinsip pembangunan tersebut. Untuk itu dalam bab IV diuraikan berbagai pembelajaran penting yang telah berkembang di beberapa daerah mitra kerja WASPOLA seperti Provinsi Gorontalo, Sumatera Barat, Banten, dan Provinsi Jawa Tengah, yakni 4 (empat) dari 9 (sembilan) provinsi dampingan WASPOLA, representasi keterwakilan dari berbagai keragaman kondisi, potensi, budaya, geografis di Indonesia. Provinsi Gorontalo misalnya, secara proaktif mengaitkan pembangunan AMPL dengan capaian target MDGs bidang AMPL dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya pembangunan bidang AMPL-pun memperoleh prioritas utama. Sementara di Jawa Tengah pelaksanaan Kebijakan Nasional dilihat sebagai penyegaran kembali dengan cara pandang baru atas model pembangunan yang selama ini telah diterapkan. Tidak kalah penting, Provinsi Banten telah mampu meleburkan ego sektoral dalam melaksanakan pembangunan AMPL. Program AMPL telah xiv Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
mengatasi hambatan birokrasi, mencairkan koordinasi, menjadi pengikat kegiatan dan menciptakan jejaring (networking) dalam konteks kerjasama antar instansi dan pemangku kepentingan di daerah. Seperti Provinsi Gorontalo, Provinsi Banten-pun optimis akan mampu mencapai target MDGs 2015. Provinsi Sumatra Barat menitik beratkan kesinambungan dan koordinasi antarproyek menjadi kunci keberhasilan. Sekalipun dibentuk belakangan, kedudukan Pokja Provinsi ini cukup kuat dalam mengawal isu AMPL, sekaligus menularkan AMPL-isme kepada pemimpin daerah di kabupaten/kota di wilayahnya. Pembangunan air minum bahkan dipandang sangat strategis di Kabupaten Solok, karenanya diangkat sebagai isu politik yang nyatanya mampu mengantarkan Ketua Pokja AMPL Kabupaten Solok menjadi Bupati Solok. Komitmennya pun jelas, bahwa di akhir masa jabatannya, prosentase masyarakat yang menikmati air bersih harus meningkat atau semakin tinggi. Tidak kalah menarik, di Kabupaten Gorontalo anggota Pokja AMPL yang menjadi champion atau kampiun memfokuskan diri pada penguatan kualitas dan kemampuan pengelolaan air minum di desa. Mereka rajin bertemu masyarakat untuk mendengar dan memberi masukan atas berbagai masalah pembangunan AMPL. Mereka juga banyak mengalokasikan waktu untuk melakukan kunjungan ke desa, dan itu dilakukan secara sukarela. Kabupaten Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Serang dan Pandeglang di Provinsi Banten, memiliki catatan tersendiri. Di Pekalongan, Bupati menunjukkan perhatian kuat terhadap pembangunan AMPL. Pembangunan bidang AMPL terus meningkat dengan bantuan dari provinsi maupun pusat yang diparalelkan dengan peningkatan peran serta masyarakat. Sementara di Kabupaten Serang, kemampuan menembus semua lini menjadi ciri yang menonjol. Forum Musrenbangdes (Musyarawah Perencanaan dan Pembangunan Desa), jambore PKK, Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, mengakomodasi isu dan program AMPL. Kerjasama dengan LSM, Universitas, dan masyarakat termasuk kelompok perempuan, dibangun Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan xv
dengan baik. Di Kabupaten Pandeglang, capaian yang gemilang justru di bidang sanitasi lingkungan dengan fokus pembangunan jamban untuk keluarga miskin. Di Kabupaten Gorontalo, ada desa Olimoo’o yang difasilitasi Pokja AMPL Kabupaten untuk secara konsisten menerapkan Kebijakan Nasional. Hasilnya memang berbeda dari pendekatan model lama. Sarana dan layanan air bersih di desa ini berkelanjutan dan berguna secara efektif. Jawa Tengah, tepatnya Desa Panti Anom, Kabupaten Pekalongan, masyarakat sangat antusias berpartisipasi membangun sarana air minum yang mereka sebut dengan PDAM Desa. Pembangunan sarana air minum ini telah berhasil memecahkan masalah pemenuhan kebutuhan air yang dihadapi selama ini. Kini sarana itu dikelola secara terstruktur dengan sistem iuran yang dipatuhi bersama. Berbagai inovasi telah dilakukan daerah selama proses membumikan kebijakan, antara lain penyusunan Rencana Strategis Pembangunan AMPL (Renstra AMPL), penegasan isu dan program dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan penerapan Kebijakan Nasional dalam membangunan infrastuktur di tingkat desa, dan lain-lain, yang secara umum muaranya kepada terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan AMPL yang berguna, efektif dan berkelanjutan. Dalam bab V yang merupakan bab terakhir buku ini, dirangkum semua pembelajaran tersebut. Diharapkan dari pembelajaran yang didapat WASPOLA akan menjadi inspirasi bersama dalam pembangunan AMPL-BM kedepan, walaupun masih banyak kendala dan kekurangan yang musti dikritisi bersama. ***** xvi Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
TESTIMONI Kebijakan Nasional AMPL di Mata Daerah ”Ketika menetapkan capaian target MDGs Provinsi Gorontalo, saya memilih bidang air minum sebagai prioritas pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan….Air minum sangat penting dan harus ditangani tersendiri.” (Ir. Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo, wawancara di Jakarta,). Fadel Mohammad Gubernur Gorontalo Senada dengan hal itu Gusmal, Bupati Solok menyatakan bahwa “Dengan kecukupan air minum, masyarakat akan sehat. Sedangkan masyarakat yang sehat akan mampu bekerja lebih produktif, penghasilan warga akan meningkat dan dengan sendirinya akan mampu membiayai pendidikan anak-anaknya” Air minum dan penyehatan lingkungan atau biasa disebut AMPL, nampaknya dinilai oleh Fadel Muhamamad dan Gusmal, sebagai Gusmal Dt. Rj. Lelo Bupati Solok salah satu variabel yang menentukan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Salah satu hal yang menarik adalah kepekaan mereka melihat bahwa AMPL bisa menjadi titik sentuh yang tepat untuk membangkitkan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Air adalah kebutuhan vital semua orang, karenanya apabila dilakukan pendekatan secara tepat maka semua orang akan merasa berkepentingan dengan hal tersebut. Gusmal sangat sadar bahwa partisipasi masyarakat adalah potensi penting yang masih tersembunyi, sementara pada fihak lain pemerintah daerah Gemala Ranti memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pokja AMPL Sumatera Barat Dengan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, ditunjang dengan visi dan misi daerah yang jelas, capaian pembangunan dengan sendirinya dapat menjadi lebih optimal. Menurut Gubernur Gorontalo, yang kerap dipanggil dengan nama Fadel itu, air minum merupakan salah satu infrastruktur strategis pemerintahan daerahnya disamping pangan dan energi yang cukup. Jika pembangunan ketiga komponen strategis tersebut berhasil, maka bidang bidang lainnya, seperti: kesehatan dan Ida Nuraida Pokja Kabupaten Serang pendidikan akan ikut terangkat dengan sendirinya. Program air Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 1
minum yang dicanangkan Fadel, sudah merupakan satu paket dengan program penyehatan lingkungan. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), menjadi paket komplit dengan konsep berbasis masyarakat. Melalui program SANIMAS (Sanitasi oleh Masyarakat) yang dikoordinasikan oleh Pokja AMPL Provinsi dan Pokja Kabupaten Gorontalo, warga perkotaan di Gorontalo menampakkan kesungguhannya dalam menangani sanitasi. Begitu pula dengan penyediaan air minum, dimana sejak provinsi ini diresmikan pada tahun 2000, warga di pedesaan, sesuai dengan kondisi alam dan kemampuan pengelolaannya, sudah mulai memperoleh kemudahan akses. Pembangunan AMPL secara politik juga mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Karenanya tidak mengherankan apabila bidang air minum diangkat menjadi isu kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana yang terjadi di Solok, Sumatera Barat. Gusmal Dt. Rj. Lelo S.E.MM, mantan Ketua Pokja AMPL Kabupaten Solok, sudah membuktikannya. Gusmal mengangkat isu AMPL sebagai salah satu dari tiga program unggulan yang patut diperjuangkan, selain pendidikan dan ekonomi. Di Kabupaten Solok, pemenuhan kebutuhan air minum dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Sebelumnya warga yang terlayani hanya 9% pada tahun 2000, kini meningkat menjadi 38%. Hanya 12% yang terlayani PDAM. Penerapan Kebijakan Nasional yang menekankan masyarakat sebagai pengambil keputusan dari seluruh proses pembangunan, diharapkan akan mampu memecahkan masalah pemenuhan kebutuhan air minum. “Semakin masyarakat terlibat dalam pembangunan, aparat pemerintah semakin diringankan tugasnya, dan akan semakin efektif dalam berperan sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi sejauh dan sebesar yang diperlukan” jelas Ida Nuraida anggota Pokja AMPL Kabupaten Serang, Provinsi Banten ketika ditemui penulis dalam suatu lokakarya AMPL. Bagi Ida, melaksanakan sosialisasi Kebijakan Nasional adalah ”ibadah”. Dikatakan seperti itu, karena AMPL yang berbasis masyarakat merupakan program untuk menolong masyarakat 2 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
miskin agar menjadi sehat dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan air minum. Karena itu, menurut Ida, pada saat implementasi lapangan mutlak diperlukan komitmen moral, sehingga aparat yang bekerja harus memiliki dedikasi yang tinggi. Dalam bahasa Gemala Ranti, salah seorang anggota Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat, “Program AMPL bukanlah lahan untuk cari-cari tambahan uang. Program ini lebih untuk meningkatkan kapasitas pribadi, membuka wawasan, dan memberi kemampuan menggali pikiran diri sendiri dan orang lain terutama masyarakat yang kita layani.” Adanya gubernur yang menganggap penting pembangunan AMPL, bupati yang peduli pada peningkatan angka pengguna air minum, dan aparat yang sepenuhnya menyadari pentingnya pembangunan AMPL berbasis masyarakat (AMPL-BM), tentu tidak muncul begitu saja. Hal tersebut terbentuk karena ada kebijakan yang diluncurkan, lalu ditangkap oleh gubernur yang visioner, diaplikasikan oleh bupati yang peduli, dan difasilitasi oleh aparat yang gigih bekerja tanpa pamrih. Dan dengan demikian Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat menjadi semangat dalam aksi pembangunan AMPL di daerah. ***** Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 3
4 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
BAB I SATU VISI MEMBUMIKAN KEBIJAKAN 1.1 Konstruksi Lahirnya Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) Selama 30 tahun lebih sejak REPELITA I, pengalaman pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) lebih banyak diwarnai cerita kelam. Cukup banyak investasi yang telah ditanam untuk membangun sarana air minum dan penyehatan lingkungan melalui berbagai proyek pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga donor, maupun lembaga swadaya masyarakat, tetapi cakupan pelayanan masih saja rendah. Banyak sarana terbangun yang rusak selang beberapa saat setelah diserah terimakan, air tidak mengucur setelah pembangunan selesai, sarana sanitasi yang akhirnya tidak berfungsi, dan yang tidak kurang penting sebagian besar sarana itu ternyata tidak tepat sasaran bahkan sulit diakses oleh kelompok yang paling membutuhkan, yaitu masyarakat miskin. Fakta ini membuktikan, bahwa kita mampu melakukan pembangunan namun belum mampu mengelola keberlanjutan pembangunan. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 5
Rendahnya keberlanjutan sarana yang dibangun tersebut dikarenakan pendekatan pembangunan AMPL yang diterapkan pada masa itu masih bersifat top down dan tidak partisipatif. Hal tersebut berakibat pada tidak adanya rasa memiliki terhadap sarana yang dibangun karena masyarakat tidak dilibatkan dalam seluruh proses pembangunannya. Masyarakat tidak memiliki keterampilan teknis untuk melakukan pemeliharaan sebab tidak dilatih untuk menguasai teknologi dari sarana yang diberikan. Pola pikir sebagian besar masyarakat masih memandang air hanya sebagai benda sosial, sehingga untuk mendapatkannya tidak memerlukan pengorbanan atau biaya apapun. Sementara dilain pihak belum tersedia kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan potensi tersembunyi yang dimiliki masyarakat. Pengalaman ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan (reformasi) dalam melaksanakan pembangunan AMPL, agar pembangunan yang dilakukan dapat berhasil guna dan berkelanjutan. Akhirnya dengan hibah dari Pemerintah Australia, pada tahun 1998 Pemerintah Indonesia berinisiatif menyusun kebijakan yang bersifat nasional yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Inisiatif tersebut direalisasikan melalui WASPOLA (Indonesia Water Supply and Sanitation Policy and Action Planning Project) yang dikelola oleh Bank Dunia melalui Water and Sanitation Program for East Asia (WSP-EAP). Salah satu referensi penting dalam menyusun Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL BM ini adalah hasil Konferensi Internasional mengenai Lingkungan dan Pembangunan yang dilaksanakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Didalam konferensi tersebut di sepakati untuk menerapkan prinsip Dublin dalam melaksanakan pembangunan air minum, yang kemudian dikenal dengan Prinsip Dublin-Rio. Pertama, air adalah sumber daya yang terbatas dan rentan, penting untuk menyokong kehidupan, pembangunan, dan lingkungan. Kedua, pembangunan dan pengelolaan air harus berdasarkan pendekatan partisipatif, menyertakan pengguna, perencana, dan pembuat kebijakan pada semua tingkatan. Ketiga, perempuan memainkan peran utama dalam penyediaan, pengelolaan, dan perlindungan air. 6 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Keempat, air memiliki nilai ekonomi dalam seluruh penggunaannya, dan harus dianggap sebagai benda ekonomi. Tujuan Penyusunan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL- BM adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan. Secara khusus bertujuan agar tercipta, (1) keberlanjutan, meliputi keberlanjutan aspek pembiayaan, teknik, lingkungan hidup, kelembagaan, dan sosial. (2) penggunaan efektif, prasarana dan sarana yang tersedia tepat tujuan dan sasaran, layak dimanfaatkan serta memenuhi standar teknis kesehatan dan kelembagaan, juga memperhatikan perubahan perilaku masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk mengelola prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana AMPL yang dibangun juga secara mudah dimanfaatkan oleh masyarakat secara setara, tanpa membedakan tingkat sosial, jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Gambar 1.1 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 7
Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah terjadinya perubahan paradigma dan pendekatan dari yang tadinya bersifat elitis, teknokratis menjadi populis, partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, yakni menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penentu keberlanjutan pembangunan. Sementara disisi yang lain mengubah peran pemerintah yang dahulu hanya sebagai penyedia menjadi juga berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pembangunan di wilayahnya. Setelah melalui berbagai kajian, uji coba berbagai topik yang relevan dengan substansi kebijakan, dan kemudian mendiskusikannya kembali dengan berbagai pihak terkait, pada tahun 2003 dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat atau yang biasa disingkat sebagai Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM dapat tersusun yang terdiri dari 11 butir-butir kebijakan. 8 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
11 Butir Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat 1. Air Merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang jumlahnya terbatas. Selain itu untuk mendapatkan atau memudahkan pemenuhannya perlu pengorbanan waktu, tenaga, dan beaya. 2. Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan Masyarakat pengguna berhak memperoleh informasi mengenai alternatif pelayanan termasuk resiko dan keuntungannya, sehingga mereka dapat memilih jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya 3. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Keberlanjutan pelayanan air minum sangat tergantung pada kelestarian sumber air. Kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam jangka panjang akan merugikan masyarakat itu sendiri 4. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pembangunan AMPL harus memiliki dampak pada perubahan perilaku masyarakat yang lebih bersih dan sehat. Upaya perubahan perilaku ditempuh melalui pendidikan formal maupun informal yang diberikan sejak usia dini. 5. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mengutamakan pada memberikan pelayanan untuk masyarakat miskin. 6. Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Seluruh proses pembangunan AMPL harus menyertakan perempuan sebagi pengambil keputusan dan pengelola sarana yang dibangun . 7. Akuntabilitas Proses Pembangunan Seluruh proses pembangunan harus dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, administrasi, dan keuangan. 8. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator Penerapan prinsip tanggap kebutuhan menuntut perubahan peran pemerintah dari penyedia (provider) menjadi fasilitator. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih mandiri. 9. Peran Aktif Masyarakat Dalam melaksanakan pembangunan AMPL perlu adanya mekanisme yang demokratis sehingga masyarakat bisa berperan secara aktif dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 10. Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran Prasarana dan sarana AMPL yang dibangun harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan haurus mudah diakses oleh semua anggota masyarakat, utamanya kelompok miskin. 11. Penerapan Prinsip Pemulihan Biaya Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sarana, harus terpulihkan dan bisa dipergunakan untuk memperbaharui dan mengembangkan sarana lebih lanjut. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 9
1.2 Pihak-pihak yang Terlibat Persetujuan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM pada tahun 2003, ditandatangani oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ir. E. Suyono Dikun, PhD, IPM, Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Prof. dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH., Ph.D, Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Ir. Budiman Arif, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Drs. Seman Widjojo, Msi., Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri Dr. Ardi Partadinata, Msi., dan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Dr. Machfud Siddik, MSc. Seiring waktu, Kementerian Lingkungan Hidup mulai terlibat dalam Pokja AMPL, sehingga pada masa sekarang enam departemen telah menjadi pelaku kunci proses reformasi dan implementasi Kebijakan Nasional di Indonesia. Pejabat eselon dua dari masing- masing departemen memainkan peran strategis agar kegiatan WASPOLA berjalan sesuai agenda. Pengorganisasiannya dilakukan oleh Bappenas, dalam hal ini Direktorat Permukiman dan Perumahan. Selama proyek berlangsung, dukungan dana diperoleh dari AusAID, sedangkan dalam pengelolaannya dilakukan oleh WSP-EAP yaitu Divisi Program Air and Sanitasi dari Bank Dunia (World Bank), melalui para fasilitatornya yang memiliki pengetahuan dan kemampuan fasilitasi untuk merancang proses agar reformasi kebijakan sungguh-sungguh terjadi dan menjadi bagian arus utama pembangunan. Dalam pelaksanaannya, kemitraan antara pemerintah Republik Indonesia dengan AusAID dan WSP- EAP/World Bank ini diwadahi melalui WASPOLA. 10 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Untuk mendukung pekerjaan besar tersebut, Pemerintah pusat membentuk unit kerja yang disebut sebagai Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di tingkat nasional. Dalam kesehariannya, Pokja AMPL Nasional dan tim WASPOLA bekerjasama dengan prinsip kemitraan. Kebutuhan akan sumber daya disediakan oleh kedua belah pihak. Peran Pokja AMPL Nasional adalah menjadi pelaku perubahan sekaligus narasumber dalam pembangunan sektor AMPL baik di pusat maupun daerah. Transfer pengetahuan global ke situasi lokal (Indonesia) yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, menjadi agenda penting dalam proses diskusi. Transformasi reformasi kebijakan ke daerah kemudian menjadi agenda bersama yang didesain bersama oleh Pokja AMPL Nasional dan WASPOLA. 1.3 Implementasi Kebijakan Nasional Pada tahun 2004, dimulailah perjalanan “membumikan“ (baca: mengimplementasikan) Kebijakan Nasional melalui proses adopsi dan operasionalisasi di daerah. Esensi dari keberadaan kebijakan ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sektor AMPL bagi pemangku kepentingan. Dalam upaya operasionalisasi kebijakan di daerah, WASPOLA memberikan bantuan teknis kepada daerah yang berminat mengoperasionalisasikan kebijakan, khususnya dalam penyusunan renstra pembangunan AMPL daerah. Proses penjaringan minat yang dilakukan bersifat pendekatan tanggap kebutuhan. Artinya, daerah yang dipilih adalah yang benar-benar berminat dan menunjukkan komitmennya dalam rangka operasionalisasi kebijakan. Komitmen ini dibuktikan dengan surat minat yang ditandatangani oleh pimpinan daerah (Bupati/Walikota) atau pimpinan/pejabat pengambil keputusan di tingkat provinsi (Kepala Bappeda/ Sekretaris Daerah/Gubernur). Proses fasilitasi menekankan pentingnya partisipasi seluruh mitra kerja daerah, khususnya pokja daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan bersama. Kegiatan yang dikembangkan dalam proses fasilitasi daerah dapat dikategorikan dalam: Pertama, pendalaman Kebijakan Nasional, yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan (stakeholders) daerah mengenai nilai penting dan relevansi Kebijakan Nasional Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 11
bagi pemecahan masalah pembangunan AMPL di daerah, dan bagaimana penerapannya untuk memperbaiki kinerja pembangunan AMPL. Pendalaman kebijakan tersebut meliputi kajian keberlanjutan sarana AMPL di daerah, pengelolaan data dan informasi AMPL di daerah, investasi dan alternatif pendanaan dan diikuti dengan penilaian diri (self assesment). Berbagai contoh kegiatan antara lain: lokakarya partisipatif, studi kasus, dan diskusi tematik mengenai keberhasilan dan kegagalan pembangunan AMPL, serta pengembangan rencana kerja dan strategi pembangunan AMPL daerah. Sasaran kegiatan ini tidak saja anggota Pokja daerah, tetapi juga pelaku dan pengambil keputusan politik. Untuk kepentingan itu, pelibatan anggota legislatif dalam diskusi dan dialog pendalaman Kebijakan Nasional sangat positif dan bermanfaat. Tujuannya adalah membangun komitmen dan optimalisasi tujuan, terutama dukungan yang bersifat politis terhadap tatanan ataupun aspek penting dalam pembangunan AMPL, yaitu dukungan kelembagaan, pembiayaan, dan regulasi. Tatanan aspek kelembagaan, tentu mengharuskan adanya instansi yang bertanggung jawab secara jelas dalam proses pengembangan kebijakan dan implikasinya. Pembentukan Pokja menjadi alternatif yang rasional untuk menjembatani kepentingan sekaligus menjadi media koordinasi dan kerjasama antarinstansi di daerah, baik dalam rangka peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan AMPL. Tatanan aspek pembiayaan, memerlukan ketersediaan, alokasi dan pemanfaatan anggaran untuk pembiayaan kegiatan, baik untuk hal yang bersifat fisik maupun non fisik, termasuk pelatihan. Tatanan aspek regulasi memerlukan perangkat hukum jelas untuk memayungi proses reformasi dan operasionalisasi Kebijakan Nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Terpenuhinya ketiga tatanan tersebut mutlak memerlukan dukungan dari pihak legislatif . Dalam konteks pendalaman ini, mitra kerja daerah diajak juga memahami kaitan dan relevansi Kebijakan Nasional dengan regulasi terkait, misalnya Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; peran dan pengaruh komitmen global pemerintah dalam MDGs; 12 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
strategi dan langkah praktis dalam mengintegrasikan substansi kebijakan nasional ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, misalnya RPJM, SKPD sektor; implementasi prinsip Kebijakan Nasional dengan pengembangan program berbasis masyarakat disamping program investasi pembangunan AMPL yang dikelola oleh lembaga, misalnya PDAM. Kedua, penyusunan rencana pembangunan AMPL di daerah, dengan membangun kesepakatan penyusunan rencana pembangunan AMPL–BM dan diikuti dengan penyusunan dokumen renstra (rencana strategi) AMPL-BM. Dalam penyusunan renstra, daerah telah menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain dengan sosialiasi, maupun dialog atau konsultasi publik. Renstra Pembangunan AMPL–BM yang telah dilegalisasi ini kemudian menjadi acuan SKPD untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan AMPL di daerah. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi sarana untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik untuk perbaikan kinerja pembangunan AMPL, termasuk dalam hal ini pemantapan rencana kerja Pokja AMPL ke depan. Diakhir program pada tiap tahun selama masa pendampingan, diselenggarakan Lokakarya Konsolidasi Hasil Pelaksanaan Kebijakan. Review bersama/pemantauan ini sangat penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan rencana kerja. Diharapkan dengan demikian daerah akan terdorong secara konsisten melaksanakan kebijakan. Ketiga, membangun kemandirian. Pada tahap ini, diharapkan kelompok kerja daerah dapat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis selama masa pendampingan. Kegiatan tersebut harus merujuk kepada dokumen perencanaan yang telah disepakati. Bagi daerah yang telah memiliki rencana strategis AMPL, diharapkan dapat melanjutkan kegiatannya mengacu kepada renstra tersebut. Tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan kebijakan Nasional secara garis besar bisa dilihat dari tiga hal berikut : Pertama, dukungan politis dari pimpinan daerah yang cukup kuat. Indikasi ini dapat ditunjukkan dengan adanya keterlibatan pejabat Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 13
teknis dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan serta bentuk legalitas terhadap kelembagaan kelompok kerja (pokja) melalui SK pimpinan daerah, penyusunan Rencana Strategi (renstra) Pembangunan AMPL, dan lebih lanjut adanya legalitas dalam rangka memastikan Renstra AMPL ditindak lanjuti dalam program pembangunan. Legalisasi renstra bisa berupa Peraturan Bupati (Perbub), atau diupayakan untuk masuk dalam Prolegda (Proses Legalisasi Daerah) sebagai proses penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi Perda. Kedua, kelembagaan yang menandai kuatnya fungsi dan peran Pokja AMPL. Indikasi ini ditunjukkan dalam bentuk inisiatif dan inovasi pokja dalam upaya memastikan pelaksanaan kebijakan benar-benar dilaksanakan dalam kerangka keberlanjutan pembangunan AMPL melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi kegiatan. Ketiga, dukungan pembiayaan yang memadai. Kondisi ini ditunjukkan dalam bentuk alokasi dana operasional Pokja, mobilisasi berbagai sumber pembiayaan dalam mendukung operasionalisasi renstra pembangunan AMPL. 1.4 Manfaat Adanya Kebijakan Lahirnya Kebijakan Nasional ternyata membuat Pemerintah lebih serius mengelola pembangunan AMPL, termasuk menyatakan kepada pihak donor yang berhubungan dengan pembangunan AMPL agar mengadopsi Kebijakan Nasional. Ini menjadi daya tawar pemerintah Indonesia dengan negara donor, dalam bahasa Basah Hernowo (pada waktu itu menjabat Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas) dikatakan “Kita bisa sampaikan kepada mereka, inilah kebijakan nasional kita. Kalau mau kita negosiasi, kalau tidak, sorry, thank you for your help. Dengan cara seperti ini kita akan lebih fokus.” Basah Hernowo dan juga Pokja AMPL Nasional berharap agar pembangunan AMPL di Indonesia sungguh-sungguh dapat didanai oleh Pemerintah, melalui APBN dan APBD maupun sumber lain yang bukan berasal dari hutang luar negeri. Akan tetapi hal itu tampaknya masih sulit terwujud karena masih besarnya 14 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
kesenjangan pendanaan. Pengalaman menunjukkan alokasi anggaran untuk AMPL dari berbagai sumber di luar hutang luar negeri hanya berkisar 4 (empat) triliun rupiah per tahun, sementara jika mengikuti target MDGs kebutuhan ideal pembangunan AMPL per tahun adalah 10 sampai 14 trilyun. Menurut Basah Hernowo, selain pemerintah pusat mencari dana dari lembaga donor yang mau menerima Kebijakan Nasional, Pokja AMPL Nasional dituntut bisa menerangkan kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya pembangunan AMPL sehingga anggaran AMPL dalam APBD meningkat. Basah mencontohkan, “Daripada beli kendaraan dinas baru, lebih baik anggaran AMPL yang dinaikkan, misalnya dari kurang 3 persen APBD menjadi 8 persen. Kalau pemerintah daerah mau tapi beralasan tidak punya uang, maka pemerintah pusat bisa membantu mencari jalan untuk berbagi beban itu.” Sebagai sebuah pegangan, Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM pada akhirnya memang kembali pada keputusan pemerintah daerah untuk menerima atau menolaknya, atau menerima dengan berbagai penyesuaian sesuai kondisi, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah. Maka pada tataran implementasi di lapangan, ada yang menjadikannya sebagai target pencapaian MDGs, ada juga yang menetapkan sebagai program unggulan daerah, namun tetap diikat dengan tujuan yang sama, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses AMPL. Pengalaman fasilitasi di daerah, sebagai langkah awal, menunjukkan sangat penting kiranya membangun visi bersama di depan, sehingga antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mempunyai kesamaan pandangan melaksanakan pembangunan AMPL. Seiring berjalannya waktu, tim fasilitator WASPOLA yang banyak berinteraksi dengan pejabat dan masyarakat di daerah menjadi berperan sebagai ujung tombak dalam proses implementasi kebijakan di daerah. Sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 implementasi kebijakan terlaksana di 63 kabupaten /kota pada 9 provinsi. Dari proses ini terdapat sejumlah pembelajaran yang bisa dirujuk, yang kemudian dituangkan dalam buku ini. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 15
16 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
BAB II MENDEKATI DENGAN KOMITMEN 2.1 Pola Pendekatan WASPOLA Sebagai orang Sulawesi Selatan, Nasthain Gasba relatif menguasai karakter masyarakat di kepulauan Sulawesi. Semua kota besar di Sulawesi sudah dikunjunginya. Sebelum menjadi fasilitator WASPOLA, dia telah malang melintang bersama LSM internasional memfasilitasi masyarakat. Tak kurang dari 11 tahun pengalaman telah menjadikannya profesional di bidang pengembangan masyarakat dengan kegiatan berupa studi dan pelatihan di bidang sosial, pendidikan, dan teknis sarana air bersih dan sanitasi. Maka ketika bergabung sebagai fasilitator WASPOLA pada tahun 2004, pengalaman tersebut sudah lebih dari cukup di bidang AMPL. Namun, ketika ditugaskan ke Gorontalo, Nasthain berpikir keras mencari cara, agar mudah diterima di provinsi itu. Selalu saja ada hal baru yang harus dipahami, untuk mempermudah pelaksanaan tugas baru. Menjadi akrab dengan kondisi sosial dan menyiapkan diri belajar beberapa kosa kata dan logat bicara orang Gorontalo, menjadi bagian penting. Hal lain yang tak kalah pentingnya, mempelajari karakter pemerintahan setempat untuk memulai strategi pendekatan yang tepat. Mengingat bahwa mitra utama fasilitator WASPOLA ini adalah pemerintah daerah, yang pada umumnya birokratis dan hirarkis. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 17
Tantangan lainnya adalah bagaimana menyatukan berbagai dinas atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, yang terbiasa kerja sektoral menjadi lebur dalam suatu wadah koordinasi. Tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dari masing-masing SKPD, tetapi Nasthain memandang ini wajar dalam suatu proses. Beberapa kali pertemuan informal dan lokakarya, pada akhirnya kebersamaan terbangun. Masing-masing SKPD mulai mampu menempatkan perannya masing-masing dalam Kelompok Kerja (Pokja) AMPL. Dari pengalaman dua fasilitator sebelumnya di Gorontalo, Agus Priatna dan Alma Arif, Nasthain juga belajar bahwa fungsi fasilitator tidak sekedar konsultan. Lebih jauh dari itu, seorang fasilitator adalah teman yang mau berbagi waktu, mau mendengar sekaligus belajar dari mitra kerja daerah. Hasilnya tak banyak hambatan berarti. Komunikasi yang dibangun membuat semua urusan dapat berjalan lancar, tanpa ada batas hirarki sosial. Pendeknya, komunikasinya menjadi cair. Demikianlah kira-kira gambaran tim WASPOLA saat pertama kali masuk ke daerah yang akan difasilitasi. Syarifuddin yang bertugas di Sumatera Barat menambahkan bahwa ciri khas, sosial dan geografis, setiap daerah menjadi tantangan bagi tim untuk menemukan cara komunikasi dan pendekatan yang efektif. Membentuk suasana ”rumah sendiri” (at home) harus dibangun sedemikian rupa. Hambatan birokratis harus bisa dipecahkan dengan pertemanan dan kekeluargaan dengan mereka yang disiapkan menjadi kampiun AMPL di daerah ( baca: anggota Pokja AMPL di daerah). Tim WASPOLA yang datang ke daerah sebagai profesional dibekali dan memiliki kemampuan membangun pendekatan yang lentur. Bagi fasilitator WASPOLA, membangun komunikasi harus terjadi dalam berbagai waktu dan kesempatan. Kemampuan ini menjadi kekuatan untuk berinteraksi secara formal maupun informal. “Terkadang kami memulai pembicaraan di warung kopi,” kata Alma Arif, fasilitator yang kini bertugas di Provinsi NTT. “Sebelum acara dimulai, biasanya saya mengajak mitra kerja untuk bertemu malam harinya. Mereka senang karena bisa menyampaikan dan bertanya berbagai hal dan saya menjadi pendengar yang baik,” 18 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
ujar Bambang Pujiatmoko yang cukup lama memfasilitasi Pokja Provinsi Jawa Tengah. “Karena intensitas yang tinggi, hubungan dengan mitra di daerah bisa menjadi seperti saudara. Hal ini benar-benar sangat memudahkan tugas saya di lapangan,” papar fasilitator untuk wilayah Banten, Agus Priatna. Selain pembentukan komunikasi yang cair, apresiasi terhadap tim WASPOLA juga terbentuk karena komitmennya terhadap proses penganggaran yang efisien dan transparan. Independensi pendanaan memungkinkan WASPOLA tidak menjadi beban untuk mitra di daerah. Sikap itu tumbuh dan dijiwai oleh muatan Kebijakan Nasional, yang mendorong semangat transparansi dan kejujuran. Karena kepercayaan seperti itulah hubungan yang terjalin kemudian tidak lagi dibatasi kepentingan kedinasan semata, tetapi juga berkembang pola hubungan yang familiar dan hangat. Tim WASPOLA selalu berusaha menjauhkan sikap kepura-puraan, sebab prinsip kebijakan AMPL juga sangat menekankan pada aspek ”keikhlasan” aparat daerah dalam membangun prasarana dan sarana AMPL. 2.2 Tawaran WASPOLA Apa sebenarnya yang ditawarkan WASPOLA melalui fasilitasi?. Ada dua hal pokok yang ditawarkan, yaitu reformasi kebijakan pembangunan AMPL dan komitmen pembangunan yang fokus pada kebutuhan masyarakat. Reformasi kebijakan diawali di tingkat pusat dan diimplementasikan ke daerah dengan pintu adopsi kearifan lokal yang dibuka lebar. Implementasi kebijakan bertujuan untuk memfasilitasi, mendukung, dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan dan memantau pelaksanaan kebijakan AMPL. 2.2.1 Diseminasi Kebijakan Melalui Fasilitasi Partisipatif Sebagai suatu pegangan bagi para pelaku pembangunan AMPL, diseminasi kebijakan menjadi sangat penting untuk diupayakan Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 19
penyebarluasannya, agar dapat dipahami dan diterapkan oleh daerah. Diseminasi ini menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini Pokja AMPL Nasional. Melalui proyek WASPOLA, diseminasi dilakukan di tingkat pusat yang diperuntukkan bagi para pejabat departemen terkait, lembaga donor, perguruan tinggi, dan para pelaku lain di tingkat nasional. Juga dilakukan untuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tingkat daerah, provinsi dan kabupaten/kota juga melakukan diseminasi untuk wilayahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan-kegiatan di daerah ini dikoordinasikan oleh Pokja AMPL Daerah yang didukung oleh Pokja AMPL Nasional. Diseminasi yang dilakukan tim WASPOLA tidak mengandalkan pendekatan searah dengan sekedar menyampaikan apa itu kebijakan Nasional, tetapi lebih diutamakan penguatan kapasitas dengan mitra daerah dan menemukan nilai-nilai penting melalui pembelajaran bersama. Langkah diseminasi diawali dengan mengembangkan pemahaman mitra kerja mengenai isu pembangunan AMPL di daerah. Mitra kerja diajak berpikir bersama untuk mengidentifikasi persoalan atas pembangunan AMPL yang tidak berkelanjutan dan tidak efektif, yang terjadi di daerahnya. Proses ini memberikan dampak yang signifikan dan efektif kepada pemangku kepentingan atas esensi Kebijakan Nasional dan kaitannya dengan realitas isu pembangunan AMPL di daerah mereka. Melalui lokakarya partisipatif, peserta mendiskusikan dan menemukan akar masalahnya. Proses ini memberikan pemahaman terhadap pentingnya penerapan pendekatan tanggap kebutuhan, partisipasi aktif masyarakat, partisipasi perempuan, tidak transparannya proses pembangunan, dan sebagainya dalam pembangunan AMPL. Intinya proses internalisasi jauh lebih penting daripada sekedar membangun pemahaman tanpa diikuti dengan aksi. Dukungan pimpinan daerah merupakan kunci penting dalam diseminasi kebijakan, dan hal ini sangat disadari oleh tim WASPOLA. Maka diawal proses diseminasi program dilakukan melalui sosialisasi kepada pimpinan daerah, biasa disebut roadshow kebijakan, yang dilakukan bersama Pokja AMPL Nasional. Tujuan utama roadshow selain untuk memperkenalkan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM, adalah penggalangan dukungan pimpinan daerah untuk memberikan ruang perubahan 20 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
pembangunan AMPL di daerahnya melalui pembentukan kelompok kerja AMPL dengan anggota dari berbagai dinas/SKPD terkait yang nantinya akan difasilitasi oleh tim WASPOLA. Dalam prosesnya perjalanan roadshow ini banyak memberikan manfaat untuk dukungan implementasi kebijakan kedepan terutama dari sisi kelembagaan dan peraturan. Pendekatan partisipatif tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi tim WASPOLA konsisten menerapkan dalam kegiatannya. Dalam lokakarya maupun pelatihan, sangat dihindari model yang elitis dan satu arah, semua diskusi di lakukan dengan model dua arah dan dialogis. Peserta yang kebanyakan terdiri dari para birokrat, pertama-tama heran dan canggung ketika dalam diskusi kelompok tidak menggunakan kursi, tetapi diajak ’melantai’ atau duduk dilantai. Hal ini dimaksudkan agar para birokrat mulai terbiasa dengan perannya sebagai fasilitator yang sesungguhnya. Bukan kursi yang diperlukan, tetapi komitmen untuk berempati terhadap situasi masyarakat dan semangat melayani, itu yang diperlukan. Metode partisipatif yang digunakan adalah metode metaplan, yaitu memetakan gagasan/pendapat bersama-sama. Tim WASPOLA menggunakan intempel atau apa yang disebut stickycloth, dimana peserta semuanya harus berbagi pendapat dengan menuliskan pada kertas metaplan sehingga semua berpartisipasi. Metode ini menjadi penting, mengingat tidak semua peserta mempunyai keterampilan berbicara di depan umum, apalagi masyarakat. Dengan metode ini semua peserta harus menyumbangkan pendapatnya. Tidak ada jawaban yang benar dan salah, karena metode ini menganggap semua orang mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini adalah konsekuensi pendekatan partisipatif, memberikan ruang yang luas kepada semua peserta untuk terlibat tanpa membedakan label kedudukan dan pangkat. Pertama-tama banyak peserta dibuat heran dengan lokakarya yang kegiatannya ’tempel menempel’. Bahkan sering terdengar kelakar, kalau tidak tempel menempel bukan WASPOLA. Tetapi konsistensi pendekatan tidak bisa ditawar lagi. Lambat laun dalam proses di lapangan akhirnya Pokja AMPL daerah mulai merasakan manfaat metode Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 21
diskusi partisipatif ini dan sudah fasih menerapkan dalam kegiatan fasilitasi di daerah. Metode ini pada dasarnya juga memperlihatkan peran fasilitator bukanlah peran konsultan yang tahu segala- galanya tetapi justru membuat semua orang berpendapat dan merumuskan bersama-sama itulah intinya partisipasi. Tidak jarang pula dilakukan dinamika kelompok atau ice breaking untuk mencairkan suasana, dari formal menjadi informal yang menjadi pintu masuk untuk memulai kebersamaan dan membangun solidaritas antar peserta. Dalam perjalanan fasilitasi selama kurun waktu 2004-2007, terjadi perubahan dalam prosesnya. Pada tahun pertama yang merupakan uji coba, kegiatan dilakukan di kabupaten sebagai basis kegiatan, tanpa keterlibatan provinsi. Pada tahun kedua, kegiatan fasilitasi dilakukan di kabupaten dengan melibatkan provinsi sebagai pendamping kabupaten. Pada tahun ketiga, fasilitasi difokuskan di tingkat provinsi dan provinsi melakukan fasilitasi kepada kabupaten. Pada tahun keempat, melanjutkan pola pendekatan tahun ketiga yang lebih mengedepankan peran provinsi dalam pendampingan kabupaten/kota. Sedangkan peran pemerintah pusat lebih fokus kepada peningkatan kapasitas kelompok kerja provinsi dengan membekali pengetahuan dan keterampilan dasar dalam fasilitasi implementasi Kebijakan Nasional. Penerimaan Kebijakan Nasional tersebut harus terwujud dalam bentuk meningkatnya kinerja pembangunan AMPL, yang sedikitnya mencakup tiga aspek kunci yaitu: kelembagaan, regulasi dan pembiayaan. 22 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Road Map Diseminasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM 2.2.2 Penguatan Kapasitas Mitra Kerja Daerah Dalam melaksanakan kegiatan implementasi kebijakan, WASPOLA lebih menekankan pada peningkatan kapasitas mitra kerja daerah. Langkah pertama yang dilakukan adalah menawarkan Kebijakan Nasional sebagai acuan pembangunan AMPL daerah dalam rangka mencapai pembangunan AMPL yang berkelanjutan. Pendekatan konvensional yang cenderung memandang dan mengutamakan asas formal melalui penerbitan surat keputusan atau surat edaran tentang pemberlakuan suatu kebijakan pemerintah pusat, tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang utama. Kesediaan daerah untuk menjadi mitra dalam melaksanakan kebijakan lebih merupakan hasil dari proses fasilitasi. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 23
Melalui proses pendampingan di lapangan, tim WASPOLA berusaha mengadvokasi mitra daerah sehingga muncul inisiatif dari daerah sendiri untuk melaksanakan legislasi kebijakan di daerah. WASPOLA lebih menitikberatkan bahwa esensi dari adopsi kebijakan adalah terbentuknya kapasitas pengelola untuk menerjemahkan kebijakan sesuai konteks, kebutuhan, dan tujuan pembangunan daerah itu sendiri. Dengan berbagai pendekatan, salah satunya menggunakan metode metaplan yang lazim dipakai dalam teknik fasilitasi partisipatif, pemerintah daerah yang merupakan ujung tombak pembangunan AMPL bukan hanya dibuka dan diperluas wawasannya untuk menerima Kebijakan Nasional, tetapi juga benar-benar memahami perannya sebagai fasilitator serta memiliki kemampuan menjabarkannya menjadi berbagai strategi pembangunan dan program yang berkelanjutan dalam bentuk kegiatan yang lebih operasional. Peran Pokja AMPL sebagai fasilitator di daerah ternyata mampu memicu beberapa orang untuk tampil menjadi champion atau kampiun pelaksanaan program pembangunan AMPL. Kampiun adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjadi garda terdepan dari sebuah program pembangunan AMPL, baik di tingkat masyarakat, pemerintahan ataupun institusi lainnya. Diharapkan melalui wadah Pokja AMPL yang bersifat ad hoc dan pembentukannya berdasar SK dari kepala daerah ini, akan bermunculan para kampiun baik dari kabupaten/kota maupun provinsi. Anggota Pokja AMPL daerah tentu sangat membutuhkan penguatan kapasitas yang terpadu sehingga nantinya mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan AMPL. Penguatan kapasitas ini meliputi proses perubahan pemahaman (paradigma) terhadap pembangunan AMPL yang diikuti dengan perubahan sikap dalam hal ini kesepakatan dan komitmen melaksanakan, serta ketrampilan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Serangkaian lokalatih disiapkan sebagai menú di tingkat nasional maupun di daerah untuk proses penguatan kapasitas tersebut meliputi Lokalatih Pelaksanaan Kebijakan, Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) AMPL dan beberapa pelatihan pendukung lainnya meliputi pelatihan 24 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
keterampilan fasilitasi seperti, MPA (Methodology for Participatory Assesment), dan CLTS (Community-Led Total Sanitation). Lokakarya pertama yang wajib diikuti oleh daerah adalah Lokakarya Pelaksanaan Kebijakan dimana terjadi proses pembelajaran kepada Pokja AMPL untuk memperoleh kesamaan pemahaman mengenai pokok kebijakan dan strategi operasionalisasi di daerah berdasarkan kondisinya. Lokakarya ini akan membantu daerah dalam mengembangkan arah dan strategi keberlanjutan pembangunan AMPL di daerah. Kemampuan menyusun Renstra (rencana strategi) AMPL mutlak harus dimiliki oleh semua daerah dampingan WASPOLA. Pelatihan ini menjadi menu wajib dan langsung diselenggarakan di daerah sehingga sesuai dengan konteksnya. Dengan demikian daerah memiliki kerangka tindak menuju keberlanjutan pembangunan AMPL, yang meliputi rumusan visi dan misi pembangunan AMPL, rumusan isu strategis AMPL dan program strategis dalam rangka mengatasi isu tersebut, dan matriks renstra AMPL Daerah. Penguatan sumber daya lokal adalah kunci keberlanjutan pembangunan sehingga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar fasilitasi menjadi faktor pendukung dalam penerapan di lapangan. Pelatihan keterampilan fasilitasi membantu mitra kerja daerah baik Pokja AMPL maupun institusi terkait lainnya dalam mentransformasi substansi kebijakan pembangunan AMPL di daerahnya. Semakin banyak fasilitator handal semakin besar peluang daerah untuk berkembang. Dalam pembangunan AMPL, tidak jarang terjadi dominasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat (biasanya kelompok elit) yang seringkali tidak menguntungkan bagi kelompok lain, khususnya masyarakat miskin. Tidak jarang bantuan yang datang ke desa atau pelayanan yang ada di desa akhirnya tidak dapat dinikmati oleh kelompok miskin. Demikian juga dengan kelompok perempuan. Karenanya diperlukan suatu pendekatan yang dapat memberikan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 25
(miskin, kaya, perempuan, laki-laki), dalam proses pengambilan keputusan. Metode ini disebut dengan MPA yaitu Methodology for Participatory Assessment. MPA sangat bermanfaat untuk memperkuat kapasitas Kelompok Kerja AMPL daerah dalam memfasilitasi kebijakan di daerah masing-masing. Aktivitas partisipatifnya menjadi semangat untuk memotivasi kepedulian dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program kebijakan yang diterapkan. Salah satu tawaran WASPOLA yang lain adalah metode CLTS yang saat ini telah menjadi salah satu pilar program pembangunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) -- gerakan sanitasi total yang dipimpin masyarakat--merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk analisis keadaan dan risiko pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh praktik buang air besar di tempat terbuka. Dengan demikian terjadi perubahan cara pandang dan menginisiasi perilaku sanitasi tanpa mengandalkan subsidi dari luar. Saat ini STBM telah banyak diterapkan di berbagai daerah. Titik bidik dari semua pelatihan atau kegiatan tersebut diatas, adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mendorong kapasitas sumber daya pelaku, kelembagaan dan mengembangkan sistem yang mengoptimalkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan. 2.3 Dukungan WASPOLA WASPOLA dalam perkembangannya berlangsung dalam dua tahap, yaitu : tahap pertama yang dikenal sebagai WASPOLA 1, dilakukan pada tahun 1998-2003, yang berfokus pada kajian dan pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Sedangkan tahap kedua atau WASPOLA 2 (2004-2008) yang menekankan pada implementasi kebijakan dan diseminasi, yang dikembangkan melalui empat komponen kegiatan, yaitu: Pertama, Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) yang merupakan langkah lanjutan dari WASPOLA 1. Dengan fokus pada proses fasilitasi operasionalisasi Kebijakan Nasional baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Substansi materinya adalah pendalaman Kebijakan Nasional, pemahaman permasalahan pembangunan AMPL di daerah, kajian lapangan keberhasilan dan kegagalan pembangunan AMPL, diskusi tematik hasil kajian 26 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
lapangan, pengelolaan data base AMPL, penyusunan Rencana Strategis Pembangunan AMPL (Renstra AMPL) daerah, serta pengembangan kerja mandiri untuk kegiatan lanjutan pada tahun berikutnya. Kedua, Reformasi kebijakan (Policy Reform), dengan fokus pada pengembangan kebijakan pembangunan sektor AMPL yang dikelola secara kelembagaan. Kajian dan arah kebijakan lebih cenderung pada pengaturan kelembagaan. Materinya meliputi kajian dan penyusunan kebijakan, pembelajaran pengelolaan institusional. Kerjasama antarsektor menjadi faktor kunci untuk merealisasikan gagasan ini, yang menginginkan adanya reformasi pendekatan pembangunan dan peningkatan kapasitas pengelolaan sektor AMPL di tingkat penyelenggaraan, terutama di perkotaan. Ketiga, Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) dengan fokus untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan mengembangkan inisiatif penyelenggaraan reformasi dan perubahan pola pikir. Dilakukan melalui berbagai kegiatan pengkajian, diseminasi, uji coba, kemitraan dan kerjasama, pengelolaan informasi dan data, komunikasi dan studi banding. Inisiatif studi banding dikembangkan melalui pertukaran pengalaman antardaerah, antarprovinsi maupun antarnegara. Sedangkan kegiatan strategi komunikasi untuk pembangunan AMPL dilakukan melalui proses uji coba, pelatihan, produksi media dan pendampingan di lapangan untuk memperkuat kapasitas pelaku dalam merancang strategi komunikasi yang tepat sasaran untuk mendorong akselerasi pembangunan AMPL. Keempat, Manajemen Proyek (Project Management), merupakan bagian yang memfokuskan pada penyelenggaraan dan dukungan keuangan dan administrasi pengelolaan program secara keseluruhan. Termasuk koordinasi dan komunikasi dengan Pokja AMPL, Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten, serta mitra strategis di tingkat nasional, daerah dan internasional. Keempat komponen tersebut bekerja secara terintegrasi satu sama lain dalam pelaksanaannya, terutama mendukung komponen implementasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Prosesnya memerlukan pendampingan yang intensif dan waktu yang tidak sedikit. Tim WASPOLA belajar dari pengalaman lapangan yang Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 27
acapkali berbenturan dengan sistim birokrasi yang rumit, belum lagi dengan karakteristik daerah yang sangat bervariasi dan motivasi mitra kerja yang beragam. Hal itu sangat memerlukan fleksibilitas waktu dan tenaga dari seorang fasilitator. Kerja seorang fasilitator tidak cukup hanya mengandalkan keahlian di bidangnya, diperlukan pendekatan lain yang lebih manusiawi yaitu komitmen. Dan komitmen yang dimiliki tim fasilitator itu sendirilah, yang menjadi kunci motivasi tumbuhnya komitmen dari mitra kerja daerah. Nampaknya sesuatu yang sangat idealis, tetapi ini adalah realita yang didapat di lapangan. 28 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
BAB III MEMBANGUN HARMONISASI PUSAT DAN DAERAH Bangunan komunikasi dalam proses fasilitasi WASPOLA sengaja tidak dibuat dalam bentuk yang kaku. Namun esensi tranformasi pemahaman antarpemangku kepentingan tetap terjadi. Hal ini terbangun secara alami dan mampu menjembatani kekakuan hubungan birokrasi. Hal tersebut juga nampak dalam semangat kerja Kelompok Kerja AMPL Nasional, sehingga membantu upaya dalam rangka membangun harmonisasi pusat dan daerah. 3.1. Potret POKJA AMPL Nasional Pokja AMPL Nasional, yang nota bene adalah penggagas reformasi dan implementasi Kebijakan Nasional itu sendiri, ternyata tidak mengambil posisi sebagai orang yang tahu segalanya, tetapi secara cermat mendengar ide dan curahan hati mitra daerah yang selanjutnya mendiskusikan jalan keluarnya. Mendengar langsung dari masyarakat juga adalah perilaku perubahan yang ditampilkan oleh Pokja AMPL. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 29
Pokja AMPL Nasional mulai dikenal tahun 1998 pada saat dimulainya penyusunan Dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM, kiprah dan keatifannya sangat dirasakan sejak tahun 2002. Baru pada tahun 2005, ditebitkan Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Pembangunan AMPL Tingkat Nasional. Pokja AMPL adalah wadah untuk melakukan koordinasi, dialog dan sinergi peran pelaku dalam upaya mengawal dan mempengaruhi proses pembangunan AMPL-BM sesuai dengan prinsip Kebijakan Nasional AMPL-BM. Saat ini lima departemen secara aktif ikut serta dalam Pokja AMPL Nasional, diwakili oleh direktorat terkait, yaitu: Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas; Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas; Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Dep.Pekerjaan Umum; Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum; Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum; Direktorat Penyehatan Lingkungan Ditjen Departemen Kesehatan; Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Ditjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri; Direktorat Fasilitasi Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang, Ditjen. Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; dan Asisten Deputi Urusan Pengendalian dan Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Kecil, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup. Fungsi koordinasi Pokja AMPL Nasional dilakukan oleh Bappenas. Karena besarnya kegiatan yang harus dilaksanakan, Pokja AMPL Nasional pada saat ini lebih memerankan sebagai pusat informasi dan dukungan kapasitas dalam pembangunan AMPL secara luas. Pokja AMPL Nasional sangat berperan dalam menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang potensial, baik lembaga donor, LSM internasional, proyek besar, dan lain-lain. Walaupun demikian kepentingan daerah tetap menjadi agenda utama Pokja AMPL Nasional. 3.2 Harmonisasi dengan Daerah Mengawal implementasi Kebijakan Nasional di daerah merupakan peran yang secara konsistensi dijalankan Pokja AMPL Nasional. 30 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Hal ini dilakukan karena tanggap terhadap kebutuhan daerah yang masih memerlukan kehadiran pihak pusat. Karenanya, dalam kenyataan, Pokja AMPL Nasional menjadi dan harus sering naik- turun pegunungan untuk melihat perkembangan proses fasilitasi WASPOLA dalam implementasi kebijakan di daerah. Disadari kemudian bahwa ini merupakan salah satu jalan untuk membangun hubungan harmonis dengan daerah, sehingga tercipta empati dan solidaritas satu sama lain. Perjalanan memutari punggung gunung terjal yang dihiasi tebing curam seperti tak berujung, menjadi bagian pemandangan perjalanan yang lazim di lakukan anggota Pokja. Tuntutan tugas dan komitmen untuk melihat secara langsung tanggapan dan prakasara masyarakat dalam pembanguan AMPL, mengharuskan mereka bersabar. Oswar Mungkasa dari Pokja AMPL Nasional mengatakan, “Biasanya kecemasan sepanjang perjalanan itu berganti semangat dan kebanggaan ketika melihat bagaimana Kebijakan Nasional dilaksanakan dan semangatnya diwujudnyatakan di desa-desa terpencil,. Tentu saja, ini berlangsung karena di daerah telah ada Pokja Daerah“. Hal tersebut terjadi pada saat rombongan Oswar Mungkasa hampir tersesat mengitari jalanan berliku di salah satu desa di kabupaten Gorontalo. Kehadiran Pokja Nasional di daerah, dirasakan benar manfaatnya oleh para fasilitator kabupaten, baik Pokja AMPL Daerah maupun tim WASPOLA, dan lebih-lebih masyarakat. ”Upaya kita benar- dihargai” kata Rusman, Pokja AMPL Kabupaten Gorontalo. Kehadiran Pokja Nasional, setidaknya menyemangati Pokja Daerah dan komunikasi menjadi lebih lancar antara daerah dan Nasional. Memang ada risiko lain yaitu adanya ekspektasi aparat daerah terhadap WASPOLA dan Pokja AMPL Nasional menjadi semakin tinggi. Keberhasilan fasilitasi daerah dan hubungan harmonis fasilitator WASPOLA dengan Provinsi dan Kabupaten/kota, tidak terlepas dari dukungan penuh Pokja AMPL Nasional. Ini juga terbina dan menguat antara Pokja Daerah dan Pusat. Tidak sekedar komunikasi birokrasi formal, namun komunikasi personal yang juga cair. Sebagai pemilik program, Pokja AMPL Nasional tidak saja memberi dukungan penuh dalam aspek administrasi saja, misalnya surat Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 31
menyurat dan undangan ditandatangani oleh Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, tetapi juga secara aktif mewarnai substansi atau mengisi materi fasilitasi berbagai acara lokakarya di daerah, termasuk membantu penyediaan anggaran yang sejak tahun 2004 terus meningkat dari tahun ke tahun. Komitmen anggota Pokja AMPL Nasionalpun juga diwujudkan dengan kesediaan meluangkan waktu khusus mendampingi Pokja AMPL daerah dalam melakukan audiensi dan road show untuk memperkuat penggalangan dukungan dari pimpinan daerah maupun legislatif, proses advokasi di berbagai daerah melalui talk show di media massa dan sebagainya. Sangat terasa partisipasi dari tokoh penting yang terlibat dalam program WASPOLA, setidaknya terlihat dari level direktur (eselon II) di masing-masing departemen yang terlibat pada waktu itu, antara lain Basah Hernowo, Arum Atmawikarta (Bappenas), Joko Muryanto, Susmono, Poedjastanto (Dep PU), Johan Susmono, Sofjan Bakar (Depdagri), Hening Darpito dan Wan Alkadri (Depkes). Sementara pada tataran teknis ada Oswar Mungkasa, Nugroho Tri Utomo, Maraita Listyasari, Pungkas AB, Hadiat (Bappenas), Indar Parawansa, Rheida Pramudhi, Helda Nusi, Rewang Budiyana, Togap Siagian (Depdagri), Savitri Rusdiyanti, Rina Agustin, Tamin MZ Amin, Bambang Purwanto, Essy Assiah, Raymond Marpaung, Handy B. Legowo, Kati Andraini, Endang Setyaningrum (Dep PU), Supriyanto, Zainal Nampira, Ismael, Sutjipto, Djoko Wartono 1 (Depkes), dan Iim Ibrahim (LH) ). Mereka secara bersama-sama atau terpisah, dengan bersungguh- sungguh mendampingi fasilitator WASPOLA, terutama di awal musim fasilitasi. Dengan kehadiran anggota Pokja AMPL yang mewakili pemerintah pusat itu, para pengambil kebijakan di daerah, baik eksekutif maupun legislatif, menjadi lebih mudah memahami dan menerima Kebijakan Nasional. Untuk “membidik” pengambil kebijakan tertinggi di daerah, kehadiran anggota Pokja itu menjadi mutlak. Apalagi, Pokja AMPL- lah yang kemudian akan menindaklanjuti pembangunan setelah program WASPOLA berhenti atau berganti. Dengan kehadiran mereka di daerah pada awal fasilitasi, setidaknya dapat memperoleh gambaran mengenai daerah bersangkutan. Informasi langsung ini sangat penting untuk memudahkan pemetaan 1) Beberapa pejabat telah pindah tugas atau pensiun 32 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran

Recommended

Kaukus lingkungan dprd
Kaukus lingkungan dprdKaukus lingkungan dprd
Kaukus lingkungan dprdRuruh Wisona
 
Kebijakan Nasional air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
Kebijakan Nasional air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis MasyarakatKebijakan Nasional air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
Kebijakan Nasional air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis MasyarakatOswar Mungkasa
 
Kabar jkpp 21
Kabar jkpp 21Kabar jkpp 21
Kabar jkpp 21Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat...
Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat...Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat...
Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat...Oswar Mungkasa
 
Majalah percik edisi khusus stbm 2012
Majalah percik edisi khusus stbm 2012Majalah percik edisi khusus stbm 2012
Majalah percik edisi khusus stbm 2012Sekretariat STBM
 
Seminar Hasil Penelitian
Seminar Hasil PenelitianSeminar Hasil Penelitian
Seminar Hasil PenelitianPemkot prabumulih
 
73912738 proposal-penghijauan-2013
73912738 proposal-penghijauan-201373912738 proposal-penghijauan-2013
73912738 proposal-penghijauan-2013ommmmmmmmmmmmmmmm
 
Proposal kegiatan hari lingkungan lplhi11
Proposal kegiatan hari lingkungan lplhi11Proposal kegiatan hari lingkungan lplhi11
Proposal kegiatan hari lingkungan lplhi11Sufriadi Ayi
 

Recommended

Kaukus lingkungan dprd
Kaukus lingkungan dprdKaukus lingkungan dprd
Kaukus lingkungan dprdRuruh Wisona
 
Kebijakan Nasional air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
Kebijakan Nasional air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis MasyarakatKebijakan Nasional air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
Kebijakan Nasional air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis MasyarakatOswar Mungkasa
 
Kabar jkpp 21
Kabar jkpp 21Kabar jkpp 21
Kabar jkpp 21Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat...
Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat...Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat...
Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat...Oswar Mungkasa
 
Majalah percik edisi khusus stbm 2012
Majalah percik edisi khusus stbm 2012Majalah percik edisi khusus stbm 2012
Majalah percik edisi khusus stbm 2012Sekretariat STBM
 
Seminar Hasil Penelitian
Seminar Hasil PenelitianSeminar Hasil Penelitian
Seminar Hasil PenelitianPemkot prabumulih
 
73912738 proposal-penghijauan-2013
73912738 proposal-penghijauan-201373912738 proposal-penghijauan-2013
73912738 proposal-penghijauan-2013ommmmmmmmmmmmmmmm
 
Proposal kegiatan hari lingkungan lplhi11
Proposal kegiatan hari lingkungan lplhi11Proposal kegiatan hari lingkungan lplhi11
Proposal kegiatan hari lingkungan lplhi11Sufriadi Ayi
 
Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PERCIK' Edisi II Oktober 2003
Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PERCIK' Edisi II Oktober 2003Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PERCIK' Edisi II Oktober 2003
Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PERCIK' Edisi II Oktober 2003Oswar Mungkasa
 
Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010
Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010
Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010Oswar Mungkasa
 
Inovasi dan Kreasi untuk Kuatkan Kelembagaan AMPL. PERCIK Edisi 2 Tahun 2012
Inovasi dan Kreasi untuk Kuatkan Kelembagaan AMPL. PERCIK Edisi 2 Tahun 2012Inovasi dan Kreasi untuk Kuatkan Kelembagaan AMPL. PERCIK Edisi 2 Tahun 2012
Inovasi dan Kreasi untuk Kuatkan Kelembagaan AMPL. PERCIK Edisi 2 Tahun 2012Oswar Mungkasa
 
Profile yelped terbaru 2010
Profile yelped terbaru 2010Profile yelped terbaru 2010
Profile yelped terbaru 2010walhiaceh
 
Profil yasma
Profil yasmaProfil yasma
Profil yasmawalhiaceh
 
daftar peserta final liga proposal pkm sv 2015
daftar peserta final liga proposal pkm sv 2015daftar peserta final liga proposal pkm sv 2015
daftar peserta final liga proposal pkm sv 2015Abraham Hario Lanang
 
Pkm gt lolos seleksi 2014.pdf
Pkm gt lolos seleksi 2014.pdfPkm gt lolos seleksi 2014.pdf
Pkm gt lolos seleksi 2014.pdfDeby Andriana
 
Sponsor lengkap
Sponsor lengkapSponsor lengkap
Sponsor lengkapnila_soffana
 
Rpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariRpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariraflydirgantara2
 
Peta Hijau Jakarta (2010)
Peta Hijau Jakarta (2010)Peta Hijau Jakarta (2010)
Peta Hijau Jakarta (2010)Elanto Wijoyono
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
 
CONTOH PKM GT
CONTOH PKM GTCONTOH PKM GT
CONTOH PKM GTMahros Darsin
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
 
best practices scbfwm 2014 regional lampung
best practices scbfwm 2014 regional lampungbest practices scbfwm 2014 regional lampung
best practices scbfwm 2014 regional lampungMohd. Yunus
 
Prosposal usaha dana 17 an
Prosposal usaha dana 17 anProsposal usaha dana 17 an
Prosposal usaha dana 17 anSusanto Wiworo
 
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkPermen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
 
CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi (Cipta Karya)
CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi (Cipta Karya)CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi (Cipta Karya)
CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi (Cipta Karya)infosanitasi
 
panduan pengelolaan das mikro berbasis masyarakat
panduan pengelolaan das mikro berbasis masyarakatpanduan pengelolaan das mikro berbasis masyarakat
panduan pengelolaan das mikro berbasis masyarakatMohd. Yunus
 
Slide Seminar Hasil (Skripsi)
Slide Seminar Hasil (Skripsi)Slide Seminar Hasil (Skripsi)
Slide Seminar Hasil (Skripsi)Nuky Yanuari
 
Pkm gt-2013-undip-vifta-smoking effect video fix
Pkm gt-2013-undip-vifta-smoking effect video fixPkm gt-2013-undip-vifta-smoking effect video fix
Pkm gt-2013-undip-vifta-smoking effect video fixWegiarti Sikalak
 
Kelas 07 smp_ppkn_guru
Kelas 07 smp_ppkn_guruKelas 07 smp_ppkn_guru
Kelas 07 smp_ppkn_gurutomii23
 
The cost benefit-analysis of 3 in 1 policy in central business district (cbd)...
The cost benefit-analysis of 3 in 1 policy in central business district (cbd)...The cost benefit-analysis of 3 in 1 policy in central business district (cbd)...
The cost benefit-analysis of 3 in 1 policy in central business district (cbd)...Oswar Mungkasa
 

More Related Content

What's hot

Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PERCIK' Edisi II Oktober 2003
Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PERCIK' Edisi II Oktober 2003Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PERCIK' Edisi II Oktober 2003
Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PERCIK' Edisi II Oktober 2003Oswar Mungkasa
 
Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010
Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010
Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010Oswar Mungkasa
 
Inovasi dan Kreasi untuk Kuatkan Kelembagaan AMPL. PERCIK Edisi 2 Tahun 2012
Inovasi dan Kreasi untuk Kuatkan Kelembagaan AMPL. PERCIK Edisi 2 Tahun 2012Inovasi dan Kreasi untuk Kuatkan Kelembagaan AMPL. PERCIK Edisi 2 Tahun 2012
Inovasi dan Kreasi untuk Kuatkan Kelembagaan AMPL. PERCIK Edisi 2 Tahun 2012Oswar Mungkasa
 
Profile yelped terbaru 2010
Profile yelped terbaru 2010Profile yelped terbaru 2010
Profile yelped terbaru 2010walhiaceh
 
Profil yasma
Profil yasmaProfil yasma
Profil yasmawalhiaceh
 
daftar peserta final liga proposal pkm sv 2015
daftar peserta final liga proposal pkm sv 2015daftar peserta final liga proposal pkm sv 2015
daftar peserta final liga proposal pkm sv 2015Abraham Hario Lanang
 
Pkm gt lolos seleksi 2014.pdf
Pkm gt lolos seleksi 2014.pdfPkm gt lolos seleksi 2014.pdf
Pkm gt lolos seleksi 2014.pdfDeby Andriana
 
Peta Hijau Jakarta (2010)
Peta Hijau Jakarta (2010)Peta Hijau Jakarta (2010)
Peta Hijau Jakarta (2010)Elanto Wijoyono
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
 
best practices scbfwm 2014 regional lampung
best practices scbfwm 2014 regional lampungbest practices scbfwm 2014 regional lampung
best practices scbfwm 2014 regional lampungMohd. Yunus
 
Prosposal usaha dana 17 an
Prosposal usaha dana 17 anProsposal usaha dana 17 an
Prosposal usaha dana 17 anSusanto Wiworo
 
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkPermen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
 
CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi (Cipta Karya)
CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi (Cipta Karya)CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi (Cipta Karya)
CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi (Cipta Karya)infosanitasi
 
panduan pengelolaan das mikro berbasis masyarakat
panduan pengelolaan das mikro berbasis masyarakatpanduan pengelolaan das mikro berbasis masyarakat
panduan pengelolaan das mikro berbasis masyarakatMohd. Yunus
 
Slide Seminar Hasil (Skripsi)
Slide Seminar Hasil (Skripsi)Slide Seminar Hasil (Skripsi)
Slide Seminar Hasil (Skripsi)Nuky Yanuari
 
Pkm gt-2013-undip-vifta-smoking effect video fix
Pkm gt-2013-undip-vifta-smoking effect video fixPkm gt-2013-undip-vifta-smoking effect video fix
Pkm gt-2013-undip-vifta-smoking effect video fixWegiarti Sikalak
 

What's hot (20)

Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PERCIK' Edisi II Oktober 2003
Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PERCIK' Edisi II Oktober 2003Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PERCIK' Edisi II Oktober 2003
Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PERCIK' Edisi II Oktober 2003
 
Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010
Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010
Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010
 
Inovasi dan Kreasi untuk Kuatkan Kelembagaan AMPL. PERCIK Edisi 2 Tahun 2012
Inovasi dan Kreasi untuk Kuatkan Kelembagaan AMPL. PERCIK Edisi 2 Tahun 2012Inovasi dan Kreasi untuk Kuatkan Kelembagaan AMPL. PERCIK Edisi 2 Tahun 2012
Inovasi dan Kreasi untuk Kuatkan Kelembagaan AMPL. PERCIK Edisi 2 Tahun 2012
 
Profile yelped terbaru 2010
Profile yelped terbaru 2010Profile yelped terbaru 2010
Profile yelped terbaru 2010
 
Profil yasma
Profil yasmaProfil yasma
Profil yasma
 
daftar peserta final liga proposal pkm sv 2015
daftar peserta final liga proposal pkm sv 2015daftar peserta final liga proposal pkm sv 2015
daftar peserta final liga proposal pkm sv 2015
 
Pkm gt lolos seleksi 2014.pdf
Pkm gt lolos seleksi 2014.pdfPkm gt lolos seleksi 2014.pdf
Pkm gt lolos seleksi 2014.pdf
 
Sponsor lengkap
Sponsor lengkapSponsor lengkap
Sponsor lengkap
 
Rpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariRpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensari
 
Peta Hijau Jakarta (2010)
Peta Hijau Jakarta (2010)Peta Hijau Jakarta (2010)
Peta Hijau Jakarta (2010)
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
CONTOH PKM GT
CONTOH PKM GTCONTOH PKM GT
CONTOH PKM GT
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
best practices scbfwm 2014 regional lampung
best practices scbfwm 2014 regional lampungbest practices scbfwm 2014 regional lampung
best practices scbfwm 2014 regional lampung
 
Prosposal usaha dana 17 an
Prosposal usaha dana 17 anProsposal usaha dana 17 an
Prosposal usaha dana 17 an
 
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkPermen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
 
CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi (Cipta Karya)
CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi (Cipta Karya)CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi (Cipta Karya)
CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi (Cipta Karya)
 
panduan pengelolaan das mikro berbasis masyarakat
panduan pengelolaan das mikro berbasis masyarakatpanduan pengelolaan das mikro berbasis masyarakat
panduan pengelolaan das mikro berbasis masyarakat
 
Slide Seminar Hasil (Skripsi)
Slide Seminar Hasil (Skripsi)Slide Seminar Hasil (Skripsi)
Slide Seminar Hasil (Skripsi)
 
Pkm gt-2013-undip-vifta-smoking effect video fix
Pkm gt-2013-undip-vifta-smoking effect video fixPkm gt-2013-undip-vifta-smoking effect video fix
Pkm gt-2013-undip-vifta-smoking effect video fix
 

Viewers also liked

Kelas 07 smp_ppkn_guru
Kelas 07 smp_ppkn_guruKelas 07 smp_ppkn_guru
Kelas 07 smp_ppkn_gurutomii23
 
The cost benefit-analysis of 3 in 1 policy in central business district (cbd)...
The cost benefit-analysis of 3 in 1 policy in central business district (cbd)...The cost benefit-analysis of 3 in 1 policy in central business district (cbd)...
The cost benefit-analysis of 3 in 1 policy in central business district (cbd)...Oswar Mungkasa
 
Pengarusutamaan dan Perluasan Pelaksanaan STBM dalam Upaya Pencapaian MDGs 7c
Pengarusutamaan dan Perluasan Pelaksanaan STBM dalam Upaya Pencapaian MDGs 7cPengarusutamaan dan Perluasan Pelaksanaan STBM dalam Upaya Pencapaian MDGs 7c
Pengarusutamaan dan Perluasan Pelaksanaan STBM dalam Upaya Pencapaian MDGs 7cOswar Mungkasa
 
HUD Magazines. Edisi 2 Tahun 2012. Kota Tanpa Kumuh 2020
HUD Magazines. Edisi 2 Tahun 2012. Kota Tanpa Kumuh 2020HUD Magazines. Edisi 2 Tahun 2012. Kota Tanpa Kumuh 2020
HUD Magazines. Edisi 2 Tahun 2012. Kota Tanpa Kumuh 2020Oswar Mungkasa
 
Katalog Website Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Katalog Website Air Minum dan Penyehatan LingkunganKatalog Website Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Katalog Website Air Minum dan Penyehatan LingkunganOswar Mungkasa
 
Input untuk Kebijakan dan Strategi Persampahan
Input untuk Kebijakan dan Strategi PersampahanInput untuk Kebijakan dan Strategi Persampahan
Input untuk Kebijakan dan Strategi PersampahanOswar Mungkasa
 
Ekpose Kinerja Kemenpera Tahun 2012
Ekpose Kinerja Kemenpera Tahun 2012 Ekpose Kinerja Kemenpera Tahun 2012
Ekpose Kinerja Kemenpera Tahun 2012 Oswar Mungkasa
 
Prosedur pelaksanaan standar (sop) program kerjasama bappenas plan indonesia
Prosedur pelaksanaan standar (sop) program kerjasama bappenas plan indonesiaProsedur pelaksanaan standar (sop) program kerjasama bappenas plan indonesia
Prosedur pelaksanaan standar (sop) program kerjasama bappenas plan indonesiaOswar Mungkasa
 
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...Oswar Mungkasa
 
Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007
Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007
Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007Oswar Mungkasa
 
Perkembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan ...
Perkembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan ...Perkembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan ...
Perkembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan ...Oswar Mungkasa
 
implementasi-model-ekonomi-dalam-general-algebraic-modelling-system-gams-suat...
implementasi-model-ekonomi-dalam-general-algebraic-modelling-system-gams-suat...implementasi-model-ekonomi-dalam-general-algebraic-modelling-system-gams-suat...
implementasi-model-ekonomi-dalam-general-algebraic-modelling-system-gams-suat...Oswar Mungkasa
 
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis M...
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis M...Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis M...
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis M...Oswar Mungkasa
 
Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Air Minum dan SanitasiMekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Air Minum dan SanitasiOswar Mungkasa
 
Panduan sederhana pengolahan sampah dan air
Panduan sederhana pengolahan sampah dan airPanduan sederhana pengolahan sampah dan air
Panduan sederhana pengolahan sampah dan airOswar Mungkasa
 
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Oswar Mungkasa
 
A Policy Guide to Rental Housing in Developing Countries. Quick Policy Guide ...
A Policy Guide to Rental Housing in Developing Countries. Quick Policy Guide ...A Policy Guide to Rental Housing in Developing Countries. Quick Policy Guide ...
A Policy Guide to Rental Housing in Developing Countries. Quick Policy Guide ...Oswar Mungkasa
 
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.Oswar Mungkasa
 
Pengelolaan Sanitasi Kota Depok (2006)
Pengelolaan Sanitasi Kota Depok (2006)Pengelolaan Sanitasi Kota Depok (2006)
Pengelolaan Sanitasi Kota Depok (2006)Oswar Mungkasa
 
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)Oswar Mungkasa
 

Viewers also liked (20)

Kelas 07 smp_ppkn_guru
Kelas 07 smp_ppkn_guruKelas 07 smp_ppkn_guru
Kelas 07 smp_ppkn_guru
 
The cost benefit-analysis of 3 in 1 policy in central business district (cbd)...
The cost benefit-analysis of 3 in 1 policy in central business district (cbd)...The cost benefit-analysis of 3 in 1 policy in central business district (cbd)...
The cost benefit-analysis of 3 in 1 policy in central business district (cbd)...
 
Pengarusutamaan dan Perluasan Pelaksanaan STBM dalam Upaya Pencapaian MDGs 7c
Pengarusutamaan dan Perluasan Pelaksanaan STBM dalam Upaya Pencapaian MDGs 7cPengarusutamaan dan Perluasan Pelaksanaan STBM dalam Upaya Pencapaian MDGs 7c
Pengarusutamaan dan Perluasan Pelaksanaan STBM dalam Upaya Pencapaian MDGs 7c
 
HUD Magazines. Edisi 2 Tahun 2012. Kota Tanpa Kumuh 2020
HUD Magazines. Edisi 2 Tahun 2012. Kota Tanpa Kumuh 2020HUD Magazines. Edisi 2 Tahun 2012. Kota Tanpa Kumuh 2020
HUD Magazines. Edisi 2 Tahun 2012. Kota Tanpa Kumuh 2020
 
Katalog Website Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Katalog Website Air Minum dan Penyehatan LingkunganKatalog Website Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Katalog Website Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
 
Input untuk Kebijakan dan Strategi Persampahan
Input untuk Kebijakan dan Strategi PersampahanInput untuk Kebijakan dan Strategi Persampahan
Input untuk Kebijakan dan Strategi Persampahan
 
Ekpose Kinerja Kemenpera Tahun 2012
Ekpose Kinerja Kemenpera Tahun 2012 Ekpose Kinerja Kemenpera Tahun 2012
Ekpose Kinerja Kemenpera Tahun 2012
 
Prosedur pelaksanaan standar (sop) program kerjasama bappenas plan indonesia
Prosedur pelaksanaan standar (sop) program kerjasama bappenas plan indonesiaProsedur pelaksanaan standar (sop) program kerjasama bappenas plan indonesia
Prosedur pelaksanaan standar (sop) program kerjasama bappenas plan indonesia
 
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...
 
Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007
Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007
Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007
 
Perkembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan ...
Perkembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan ...Perkembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan ...
Perkembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan ...
 
implementasi-model-ekonomi-dalam-general-algebraic-modelling-system-gams-suat...
implementasi-model-ekonomi-dalam-general-algebraic-modelling-system-gams-suat...implementasi-model-ekonomi-dalam-general-algebraic-modelling-system-gams-suat...
implementasi-model-ekonomi-dalam-general-algebraic-modelling-system-gams-suat...
 
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis M...
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis M...Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis M...
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis M...
 
Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Air Minum dan SanitasiMekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Panduan sederhana pengolahan sampah dan air
Panduan sederhana pengolahan sampah dan airPanduan sederhana pengolahan sampah dan air
Panduan sederhana pengolahan sampah dan air
 
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
 
A Policy Guide to Rental Housing in Developing Countries. Quick Policy Guide ...
A Policy Guide to Rental Housing in Developing Countries. Quick Policy Guide ...A Policy Guide to Rental Housing in Developing Countries. Quick Policy Guide ...
A Policy Guide to Rental Housing in Developing Countries. Quick Policy Guide ...
 
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.
 
Pengelolaan Sanitasi Kota Depok (2006)
Pengelolaan Sanitasi Kota Depok (2006)Pengelolaan Sanitasi Kota Depok (2006)
Pengelolaan Sanitasi Kota Depok (2006)
 
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
 

Similar to Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran

Kumpulan Panduan Fasilitasi WASPOLA
Kumpulan Panduan Fasilitasi WASPOLAKumpulan Panduan Fasilitasi WASPOLA
Kumpulan Panduan Fasilitasi WASPOLAOswar Mungkasa
 
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...Oswar Mungkasa
 
bahan presentasi Rencana Disertasi_Wardi.pdf
bahan presentasi Rencana Disertasi_Wardi.pdfbahan presentasi Rencana Disertasi_Wardi.pdf
bahan presentasi Rencana Disertasi_Wardi.pdfAndiMuhIshakYusma
 
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilModul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilAji Sahdi Sutisna
 
Presentasi Ketua Jejaring AMPL 22032012
Presentasi Ketua Jejaring AMPL 22032012Presentasi Ketua Jejaring AMPL 22032012
Presentasi Ketua Jejaring AMPL 22032012Dyota Condrorini
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...suningterusberkarya
 
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota yogyakarta
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota yogyakartaPemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota yogyakarta
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota yogyakartaOswar Mungkasa
 
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010oswar mungkasa
 
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010Oswar Mungkasa
 
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah DatarMemorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datarinfosanitasi
 
Penyediaan Air Bersih Masyarakat ( Pendekatan Partisipatif )
Penyediaan Air Bersih Masyarakat ( Pendekatan Partisipatif )Penyediaan Air Bersih Masyarakat ( Pendekatan Partisipatif )
Penyediaan Air Bersih Masyarakat ( Pendekatan Partisipatif )nesyaazzura
 
PASER HIJAU PROPER FINISH.pdf
PASER HIJAU PROPER FINISH.pdfPASER HIJAU PROPER FINISH.pdf
PASER HIJAU PROPER FINISH.pdfFajar Baskoro
 
Perkenalan Kelompok Permasalahan Singkat Demonstrasi Solusi.pdf
Perkenalan Kelompok Permasalahan Singkat Demonstrasi Solusi.pdfPerkenalan Kelompok Permasalahan Singkat Demonstrasi Solusi.pdf
Perkenalan Kelompok Permasalahan Singkat Demonstrasi Solusi.pdfStefaniePandia
 
2702131415 panduan adiwiyata-2012
2702131415 panduan adiwiyata-20122702131415 panduan adiwiyata-2012
2702131415 panduan adiwiyata-2012Aldon Samosir
 
Petunjuk teknis pemicuan di sekolah pemprov jawa timur 2012
Petunjuk teknis pemicuan di sekolah pemprov jawa timur 2012Petunjuk teknis pemicuan di sekolah pemprov jawa timur 2012
Petunjuk teknis pemicuan di sekolah pemprov jawa timur 2012Sekretariat STBM
 

Similar to Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran (20)

Kumpulan Panduan Fasilitasi WASPOLA
Kumpulan Panduan Fasilitasi WASPOLAKumpulan Panduan Fasilitasi WASPOLA
Kumpulan Panduan Fasilitasi WASPOLA
 
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...
 
Mck
MckMck
Mck
 
bahan presentasi Rencana Disertasi_Wardi.pdf
bahan presentasi Rencana Disertasi_Wardi.pdfbahan presentasi Rencana Disertasi_Wardi.pdf
bahan presentasi Rencana Disertasi_Wardi.pdf
 
K aper lasporan 3
K aper lasporan 3K aper lasporan 3
K aper lasporan 3
 
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
 
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilModul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
 
Presentasi Ketua Jejaring AMPL 22032012
Presentasi Ketua Jejaring AMPL 22032012Presentasi Ketua Jejaring AMPL 22032012
Presentasi Ketua Jejaring AMPL 22032012
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
 
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota yogyakarta
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota yogyakartaPemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota yogyakarta
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota yogyakarta
 
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010
 
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
 
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah DatarMemorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
 
Penyediaan Air Bersih Masyarakat ( Pendekatan Partisipatif )
Penyediaan Air Bersih Masyarakat ( Pendekatan Partisipatif )Penyediaan Air Bersih Masyarakat ( Pendekatan Partisipatif )
Penyediaan Air Bersih Masyarakat ( Pendekatan Partisipatif )
 
Rev usman sinergi dalam plp_city changer_2014
Rev usman sinergi dalam plp_city changer_2014Rev usman sinergi dalam plp_city changer_2014
Rev usman sinergi dalam plp_city changer_2014
 
PASER HIJAU PROPER FINISH.pdf
PASER HIJAU PROPER FINISH.pdfPASER HIJAU PROPER FINISH.pdf
PASER HIJAU PROPER FINISH.pdf
 
Perkenalan Kelompok Permasalahan Singkat Demonstrasi Solusi.pdf
Perkenalan Kelompok Permasalahan Singkat Demonstrasi Solusi.pdfPerkenalan Kelompok Permasalahan Singkat Demonstrasi Solusi.pdf
Perkenalan Kelompok Permasalahan Singkat Demonstrasi Solusi.pdf
 
2702131415 panduan adiwiyata-2012
2702131415 panduan adiwiyata-20122702131415 panduan adiwiyata-2012
2702131415 panduan adiwiyata-2012
 
Musrenbang desa
Musrenbang desaMusrenbang desa
Musrenbang desa
 
Petunjuk teknis pemicuan di sekolah pemprov jawa timur 2012
Petunjuk teknis pemicuan di sekolah pemprov jawa timur 2012Petunjuk teknis pemicuan di sekolah pemprov jawa timur 2012
Petunjuk teknis pemicuan di sekolah pemprov jawa timur 2012
 

More from Oswar Mungkasa

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingOswar Mungkasa
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Oswar Mungkasa
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganOswar Mungkasa
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Oswar Mungkasa
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranOswar Mungkasa
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Oswar Mungkasa
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Oswar Mungkasa
 

More from Oswar Mungkasa (20)

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
 

Recently uploaded

konsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptx
konsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptxkonsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptx
konsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptxrittafarmaraflesia
 
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...AdekKhazelia
 
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptxLaporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptxkaiba5
 
MPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptx
MPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptxMPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptx
MPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptxISKANDARSYAPARI
 
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.pptDesiskaPricilia1
 
KDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptx
KDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptxKDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptx
KDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptxawaldarmawan3
 
penyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3s
penyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3spenyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3s
penyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3smwk57khb29
 
SWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdf
SWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdfSWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdf
SWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdfFatimaZalamatulInzan
 
PERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.ppt
PERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.pptPERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.ppt
PERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.pptika291990
 
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfStrategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfhsetraining040
 
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATANSEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATANYayahKodariyah
 
Abses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosis
Abses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosisAbses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosis
Abses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosisRachmandiarRaras
 
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannPelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannandyyusrizal2
 
obat sistem saraf pusat analgesik antipiretik
obat sistem saraf pusat analgesik antipiretikobat sistem saraf pusat analgesik antipiretik
obat sistem saraf pusat analgesik antipiretikSyarifahNurulMaulida1
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptRoniAlfaqih2
 
PPT presentasi tentang ekshumasi stase forensik
PPT presentasi tentang ekshumasi stase forensikPPT presentasi tentang ekshumasi stase forensik
PPT presentasi tentang ekshumasi stase forensikSavitriIndrasari1
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptRoniAlfaqih2
 
materi tentang sistem imun tubuh manusia
materi tentang sistem imun tubuh manusiamateri tentang sistem imun tubuh manusia
materi tentang sistem imun tubuh manusiastvitania08
 
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONALPPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONALMayangWulan3
 

Recently uploaded (19)

konsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptx
konsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptxkonsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptx
konsep nutrisi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler.pptx
 
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA T...
 
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptxLaporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
 
MPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptx
MPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptxMPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptx
MPI 3. Pengendalian Penyakit pada JH 2023 Kadar.pptx
 
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
 
KDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptx
KDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptxKDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptx
KDM NUTRISI, AKTUALISASI, REWARD DAN PUNISHMENT.pptx
 
penyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3s
penyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3spenyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3s
penyuluhan terkait kanker payudara oleh mahasiswa k3s
 
SWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdf
SWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdfSWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdf
SWAMEDIKASI ALERGI PRODI SARJANA FARMASI.pdf
 
PERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.ppt
PERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.pptPERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.ppt
PERHITUNGAN_DAN_KATEGORI_STATUS_GIZI.ppt
 
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfStrategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
 
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATANSEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
 
Abses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosis
Abses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosisAbses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosis
Abses paru - Diagnosis, tatalaksana, prognosis
 
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannPelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
 
obat sistem saraf pusat analgesik antipiretik
obat sistem saraf pusat analgesik antipiretikobat sistem saraf pusat analgesik antipiretik
obat sistem saraf pusat analgesik antipiretik
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
 
PPT presentasi tentang ekshumasi stase forensik
PPT presentasi tentang ekshumasi stase forensikPPT presentasi tentang ekshumasi stase forensik
PPT presentasi tentang ekshumasi stase forensik
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
 
materi tentang sistem imun tubuh manusia
materi tentang sistem imun tubuh manusiamateri tentang sistem imun tubuh manusia
materi tentang sistem imun tubuh manusia
 
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONALPPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
 

Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Satu Visi Membumikan Kebijakan. Suatu Pembelajaran

  • 1. K etidak berkelanjutannya fungsi sarana yang dibangun di masyarakat adalah masalah klasik pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan sejak di era tahun 1970. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk melakukan perubahan (reformasi) agar pembangunan yang dilakukan dapat berguna dan berkelan- jutan. Pemerintah RI telah menyusun kebijakan bersifat nasional yang dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangu- nan air minum dan penyehatan lingkungan. Penyusunan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proyek Indonesia Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning atau lebih dikenal sebagai WASPOLA. Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkun- gan Berbasis Masyarakat, yang diluncurkan pada tahun 2003 tersebut telah diimplementasikan di 9 provinsi dan 72 kabupaten/kota. Pendekatan komitmen yang ditawarkan, antara lain melalui penguatan kapasitas mampu mendorong Kelompok Kerja (Pokja) AMPL menjadi menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan Kebijakan Nasional AMPL di daerah. Bagi daerah hal ini menjadi suatu proses penyegaran kembali dengan cara pandang yang baru. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Komunikasi yang cair dan intensif menjadi kunci keharmon- isan antara pusat dan daerah, yang pada akhirnya mewujud- kan terjadinya sinergi dengan berbagai pihak pemangku Penyehatan Lingkungan kepentingan lainnya. Buku Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ini, pada dasarnya menyajikan sebuah pembelajaran bagaimana upaya membu- mikan Kebijakan Nasional menjadi suatu visi bersama. Tak hanya sekedar menggambarkan proses perubahan Satu Visi Membumikan Kebijakan, (reformasi), tetapi juga tantangan dan hambatan yang melingkupinya selama proses “pembumian” Kebijakan Sebuah Pembelajaran Nasional Pembangunan AMPL. Buku ini juga mengupas bagaimana pola pikir dan persepsi yang berkembang dari masing-masing pelaku di daerah, siapa saja yang terlibat, bagaimana komitmennya, kelembagaan yang mengimple- mentasikan kebijakan, dukungan dan kontribusi semua pihak terkait, regulasi yang disediakan, inovasi dan penguatan kapasitas yang dikembangkan, dukungan penganggaran dan keberlanjutan implementasinya, baik ditingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lain. Semoga dari pembelajaran ini, dapat menjadi bagian dari upaya pencerahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan AMPL yang berkelanjutan
  • 2. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Satu Visi Membumikan Kebijakan, Sebuah Pembelajaran Diterbitkan oleh: WASPOLA Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 2009 BAPPENAS
  • 3. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Satu Visi Membumikan Kebijakan, Sebuah Pembelajaran Pengarah : Budi Hidayat Gary Swisher Supervisor : Sofyan Iskandar Editor : Oswar Mungkasa Tim Penulis : Iip D Yahya, Alma Arif, Wiwit Heris Foto dan Desain : Wiwit Heris dan Agus Santosa Kontributor : Dormaringan Saragih, Purnomo, Nasthain Gasba, Nugroho Tomo, Subari , Husein Pasaribu, Bambang Pujiatmoko, Syarifudin, Agus Priyatna, Nur Apriatman, Udi Maadi, Ardi Adji Diterbitkan oleh : WASPOLA Edisi Pertama : April 2009 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan i
  • 4. KATA PENGANTAR Atas rahmat dan karuniaNya, akhirnya dokumentasi pembelajaran dari pengalaman lapangan WASPOLA (Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning Project) bisa diselesaikan dengan baik. Disadari bahwa banyaknya masukan dan saran selama proses penyusunan buku ini, merupakan bentuk perhatian dan apresiasi dari berbagai pihak terkait proses fasilitasi di lapangan yang telah berjalan selama empat tahun ini. Untuk itu terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan gagasan, saran maupun dukungan moril. ii Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 5. Tulisan disajikan secara ringan, melalui berbagai sumber informasi, data dan fakta yang diperoleh selama kunjungan lapangan. Buku ini terdiri dari 5 (lima) bab yang mengupas bagaimana perjalanan “membumikan” kebijakan, pola pendekatan fasilitasi, membangun harmonisasi pusat dan daerah, pengalaman empat daerah dan pembelajaran yang didapat, serta catatan kritis untuk perbaikan ke depan. Selain itu juga dilengkapi dengan contoh sukses (best practices) daerah mitra kerja WASPOLA. Diharapkan dari dokumentasi pembelajaran ini, pembaca bisa mencermati sejauh mana potret keberhasilan dan kelemahan pendekatan fasilitasi yang dilakukan. Buku ini masih jauh dari sempurna, karenanya masukan dan saran membangun dari semua pihak tentu memberikan kontribusi bagi perbaikan sehingga menjadikannya lebih bermakna. Akhir kata, sekecil apapun manfaat yang didapat, semogalah buku ini mampu menumbuhkan semangat perubahan dihati pembaca dan menjadi inspirasi pembangunan AMPL yang lebih baik, terutama pelayanan kepada masyarakat miskin ke depan. ( Tim Penyusun) Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan iii
  • 6. Didedikasikan kepada mereka, narasumber dan inspirator buku ini. Fadel Mohammad (Gubernur Provinsi Gorontalo), Winarni Monoarfa (Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo), Rusman Zakaria (Pokja AMPL Provinsi Gorontalo), Arto Naue (Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo), Isman Uge (Pokja AMPL Provinsi Gorontalo) dan seluruh masyarakat Desa Olimo’o Gusmal Dt. Rj. Lelo (Bupati Solok, Sumatera Barat), Hilda Osmiati Urbans (Ketua DPRD Kabupaten Solok), Gemala Ranti (Pokja AMPL Sumatra Barat), Mardan ( Pokja AMPL Kabupaten Solok), Ety Herawati (Ketua BPPA Jorong Kampung Baru, Solok) Siti Qomariah (Bupati Pekalongan, Jawa Tengah), Agung T. Prabowo dan Sudardi (Pokja AMPL Jawa Tengah) Hilman Nitiamidjaya (Sekda Provinsi Banten), Taufik Nuriman (Bupati Kabupaten Serang), Karimil Fatah (Ketua Bappeda Provinsi Banten), Nuryanto (Pokja AMPL Banten), Ida Nuraida (Pokja AMPL Kabupaten Serang), Anwar Rusdi (Pokja AMPL Kabupaten Lebak) Basah Hernowo, Oswar Mungkasa dan Nugroho Tri Utomo (Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas), Handy Legowo (Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen. Cipta Karya, Departemen PU), Raymond M (Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen. Cipta Karya, Deartemen PU), Zainal Nampira (Direktorat Penyehatan Lingkungan, Ditjen Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes), Rheida Pramudy dan Helda Nusi (Direktorat Fasilitasi dan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Bangda, Depdagri), Rewang Budiyana dan Togap Siagian (Direktorat Sumberdaya Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Ditjen PMD, Depdagri) iv Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 7. SAMBUTAN DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA BAPPENAS Syukur Alhamdulillah, Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan ridhoNya kepada kita semua dalam menjalankan amanah sebagai mahkluk yang diberi tanggungjawab untuk mengelola salah satu bidang pembangunan yang sangat penting, yaitu air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL). Sektor ini menjadi kebutuhan vital bagi semua orang dan berpengaruh terhadap aspek pembangunan lainnya. Tetapi dalam kenyataan ternyata tidak mudah menjadikan air minum dan penyehatan lingkungan menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Walaupun demikian berbagai upaya pembangunan AMPL terus digulirkan dan diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Dari pembelajaran pembangunan AMPL, disadari bahwa pendekatan yang lebih banyak mengandalkan aspek fisik tanpa mengoptimalkan partisipasi masyarakat akan berakibat pada rendahnya keberlanjutan karena tidak adanya rasa memiliki dari masyarakat. Kondisi ini mendorong Pemerintah Indonesia menginisiasi perubahan dalam pendekatan pembangunan AMPL menjadi seoptimal mungkin melibatkan masyarakat yang tertuang dalam 11 Prinsip Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat. Proses penyusunan tersebut dilaksanakan melalui WASPOLA (Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning Project) yang didanai oleh AusAID dan dikelola oleh WSP-EAP, World Bank. Sampai saat ini, implementasi kebijakan melalui fasilitasi WASPOLA telah menjangkau 9 propinsi dan 63 kabupaten/kota serta telah menunjukkan hasil positif. Berkaca pada pengalaman implementasi kebijakan AMPL diberbagai daerah, baik di propinsi maupun kabupaten/kota ditemukan banyak pengalaman unik, terutama bagaimana proses menerapkan aspek kebijakan menjadi aksi nyata dalam pelayanan publik ini. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan v
  • 8. Karenanya patutlah dihargai upaya untuk mendokumentasikannya dalam bentuk buku pembelajaran ini. ”Pengalaman adalah guru yang terbaik”, pengalaman WASPOLA ini menarik untuk dipelajari karena telah memberi warna baru dalam pendekatan reformasi AMPL dan harmonisasi pusat dan daerah, setidaknya dalam relasi antara Kelompok Kerja AMPL Daerah dan Kelompok Kerja AMPL Nasional. Termasuk juga menjembatani komunikasi donor dengan daerah dalam konteks pembangunan AMPL. Diharapkan dengan kumpulan pembelajaran ini, daerah dampingan WASPOLA maupun daerah lainnya mendapatkan inspirasi untuk melakukan perubahan- kearah yang lebih positif. Diharapkan juga hasil pembelajaran ini dapat terinternalisasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan AMPL oleh pemangku kepentingan. Hal ini tentu akan memberi nilai positif terhadap upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan ketujuh pembangunan milenium (MDG), yaitu mengurangi separuh proporsi penduduk yang belum mendapat akses air minum dan sanitasi yang layak, pada tahun 2015. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pimpinan daerah dari provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Banten. Tak lupa semua pihak yang turut membantu terbitnya buku ini, terutama penyusun dan kontributor yang berasal dari Kelompok Kerja AMPL Nasional, propinsi maupun kabupaten/kota, serta tim WASPOLA atas segala kerja keras dan inisiatifnya untuk terwujudnya buku ini Jakarta, 1 April 2009 Dedy Supriadi Priatna Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS vi Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 9. DAFTAR ISI Kata Pengantar ii Sambutan v Daftar Isi vii Daftar Singkatan x Testimoni 1 Ringkasan Sajian 4 Bab I Satu Visi Membumikan Kebijakan 9 1.1 Konstruksi Lahirnya Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) 1.2 Pihak-pihak yang Terlibat 14 1.4 Implementasi Kebijakan Nasional 15 1.5 Manfaat Adanya Kebijakan 18 Bab II Mendekati Dengan Komitmen 21 2.1 Pola Pendekatan WASPOLA 21 2.2 Tawaran WASPOLA 23 2.2.1 Diseminasi Kebijakan sekaligus Penguatan Kapasitas 23 2.2.2 Implementasi Kebijakan 27 2.3 Dukungan WASPOLA 30 Bab III Membangun Harmonisasi Pusat dan Daerah 33 3.1 Potret Pokja AMPL Nasional 33 3.2 Harmonisasi dengan Daerah 34 3.3. Strategi Komunikasi Kebijakan 37 3.4 Sinergi Pelaku Sektor AMPL 39 3.5 Sinkronisasi Donor dan Kemitraan Proyek AMPL 41 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan vii
  • 10. Bab IV Penyegaran Kembali dengan Cara Pandang Baru 43 4.1 Banten, Isu AMPL Menembus Semua Lini 44 4.1.1 Sosok Penggerak atau Kampiun 45 4.1.2 Melibatkan Berbagai Pihak 46 4.1.3 MURI untuk Jamban Sehat 48 4.2 Sumatera Barat, Kesinambungan Sebagai Kata Kunci 50 4.2.1 Dari WSLIC ke AMPL 51 4.2.2 Tiga Pilar Solok 52 4.2.3 Menularkan “ AMPL-isme “ 54 4.3 Gorontalo, Komunikasi Cair Menciptakan Lingkungan Kondusif 56 4.3.1 Komunikasi yang Cair 57 4.3.2 Bappeda yang Berperan 59 4.3.3 Relasi Eksekutif –Legislatif 60 4.4 Jawa Tengah, Melebur Ego Sektoral Menjadi Kebersamaan 61 4.4.1 Sinkronisasi Program 63 4.4.2 Membangun Hubungan Personal dan Institusional 64 4.5 Olimoo’o, Salah Satu Potret Desa AMPL-BM 65 4.5.1 Ketemunya Ruas dan Buku, AMPL dan Kebutuhan Masyarakat 65 4.5.2 Prinsip Kebijakan “dibumikan” 67 4.5.2 Gotong Royong Membangun sarana AMPL 69 Bab V AMPL “ Never Ending Story” 75 5.1 Rangkuman Pembelajaran Daerah 75 5.2 Catatan Kritis untuk Perbaikan ke Depan 84 viii Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 11. Daftar Pustaka Lampiran : A. Sekilas Memahami Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM B. Tahapan Penyusunan Renstra di Daerah C. Kompilasi Pengalaman Terbaik Pokja AMPL D. SK Pokja AMPL Sulawesi Tenggara E. Peta Wilayah Kemitraan dan Kerjasama dengan Proyek Lain Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ix
  • 12. DAFTAR SINGKATAN AMPL-BL Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga AMPL-BM Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat APBD Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pembangunan dan Belanja nasional APFI Aliansi Pendorong Fakta Integritas AusAID Australian Agency for International Development BAPEDALDA Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Daerah BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPPEDA Badan Perencanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah BAPPPPEDA Badan Perencanaan dan Percepatan Pembangunan dan Pengawasan Ekonomi Daerah BAWASDA Badan Pengawasan Daerah BAZ Badan Amil Zakat BKD Badan Keuangan Daerah BKKBN Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana BPM Badan Pemberdayaan Masyarakat BPPA Badan Pengelola Pemakai Air BPR Bank Perkreditan Rakyat BPS Badan Pusat Statistik CLTS Community-Led Total sanitation CWSH Community Water Supply, Sanitation and Health Project DAK Dana Alokasi Khusus DAU Dana Alokasi Umum DEP. Departemen DEPDAGRI Departemen Dalam Negeri DEPKES Departemen Kesehatan DEPKEU Departemen Keuangan DEPKIMPRASWIL Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah DEPSOS Departemen Sosial DIKLAT Pendidikan dan Latihan DIKNAS Pendidikan Nasional DINKES Dinas Kesehatan DINSOS Dinas Sosial DIRJEN Direktur Jenderal DISDIK Dinas Pendidikan x Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 13. DISTAMBEN Dinas Pertambangan dan Energi DIT. Direktorat DITJEN Direktorat Jenderal DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral FISRA Fisik dan Sarana FPR dan LH Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Ha Hektar IATPI Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah ISSDP Indonesia Sanitation Sector and Development Program JATENG Jawa Tengah JUKLAK Petunjuk Pelaksanaan JUKNIS Petunjuk Teknis KAB Kabupaten KIMPRASWIL/PU Permukiman dan Prasarana Wilayah/Pekerjaan Umum Kimtaru Permukiman dan Tata Ruang KLH Kementerian Lingkungan Hidup KKN Kuliah Kerja Nyata LAPAU Lembaga Pemantau Penyalur Aspirasi Umat LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LSM Lembaga Swadaya Masyarakat MCK Mandi Cuci Kakus MDGs Millennium Development Goals MONEV Monitoring dan Evaluasi MTV Meals Tips and Valet MURI Musium Rekor Indonesia MUSRENBANGDES Musyawarah Perencananaan Pembangunan Desa MUSRENBANGNAG Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari NTT Nusa Tenggara Timur PAMSIMAS Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat PCI Project Concern International PDAM Perusahaan Daerah Air Minum PEMDA Pemerintah Daerah PEMKAB Pemerintah Kabupaten PERBUB Peraturan Bupati PERDA Peraturan Daerah PERDES Peraturan Desa Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan xi
  • 14. PERGUB Peraturan Gubernur PHBS Pendidikan Hidup Bersih dan Sehat PILKADA Pemilihan Kepala Daerah PKK Program Kesejahteraan Keluarga PLH Penyuluh Lingkungan Hidup PLP Penyehatan Lingkungan Pemukiman PLSDN Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup dan Energi PMD Pembangunan Masyarakat dan Desa POKJA Kelompok Kerja PP Peraturan Pemerintah PP dan PL Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan PROLEGDA Proses Legislasi Daerah PU Pekerjaan Umum RANPERDA Rancangan Peraturan Daerah RENSTRA Rencana Strategis REPELITA Rencana Pembangunan Lima Tahun RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RRI Radio Republik Indonesia SANIMAS Sanitasi oleh Masyarakat SDA Sumber Daya Alam/Sumber Daya Air SDM Sumber Daya Manusia Sekda Sekretaris Daerah SK Surat Keputusan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SMS Short Messaging Service SOE Statement of Expenditure SOSBUD Sosial Budaya STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat SUBDIT Sub Direktorat SUMBAR Sumatera Barat TARKIM Tata Ruang dan Permukiman TKPK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TUPOKSI Tugas Pokok dan Fungsi UPS Unit Pengelola sarana WASPOLA Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning WSLIC Water Supply and Sanitation for Low Income Comunity WSP-EAP Water and Sanitation Program-East Asia and the Pacific xii Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 15. RINGKASAN SAJIAN Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (biasa disingkat menjadi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM) lahir dari proses pembelajaran pemerintah Indonesia dari pengalaman sebelumnya, bahwa masalah mendasar pembangunan AMPL sejak tahun 1970 adalah tidak berkelanjutannya fungsi sarana yang dibangun. Pengalaman ini mendorong Pemerintah Indonesia melakukan perubahan (reformasi) pembangunan AMPL, agar pembangunan yang dilakukan dapat berguna dan berkelanjutan dengan berinisiatif menyusun kebijakan bersifat nasional yang dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Penyusunan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proyek Indonesia Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning atau lebih dikenal sebagai WASPOLA. Tujuan Penyusunan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan. Buku ini menggambarkan mengenai proses perubahan (reformasi), tantangan dan hambatan yang melingkupinya selama proses “pembumian” Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM, bagaimana pola pikir dan persepsi yang berkembang dari masing- masing pelaku di daerah, siapa saja yang terlibat, bagaimana komitmennya, kelembagaan yang mengimplementasikan kebijakan, dukungan dan kontribusi semua pihak terkait, regulasi yang disediakan, inovasi dan penguatan kapasitas yang dikembangkan, dukungan penganggaran dan keberlanjutan implementasinya, baik ditingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lain. Pada bab I diuraikan secara singkat bagaimana Kebijakan Nasional AMPL –BM disusun sampai dengan proses adopsi dan implementasi di daerah. Kunci keberhasilannya di uraikan Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan xiii
  • 16. pada bab II yang mengupas pendekatan fasililitasi yang dipergunakan tim WASPOLA, termasuk terobosan lokal yang secara spesifik ditawarkan tim WASPOLA sehingga daerah bersedia mengoperasionalisasikan kebijakan dalam pembangunan daerah. Disisi lain harus diakui bahwa harmonisasi pusat dan daerah menjadi pilar penting untuk menyangga keberlangsungan reformasi tersebut dan ini dikupas dalam bab III. Sejak awal pemerintah melalui Pokja AMPL Nasional menunjukkan konsistensinya dalam mengawal implementasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM di daerah, melalui upaya terobosan strategis dalam mengkomunikasikan kebijakan, membangun sinergi semua pelaku dan semua unsur pemangku kepentingan melalui Jejaring AMPL, serta mengkoordinasikan kegiatan donor di tingkat pusat agar terjadi pemerataan pembangunan AMPL di daerah. Penghormatan dan memperhatikan potensi dasar keragaman antardaerah, adalah salah satu prinsip dalam pelaksanaan pembangunan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kebijakan ini diimplementasikan dengan menghargai prinsip pembangunan tersebut. Untuk itu dalam bab IV diuraikan berbagai pembelajaran penting yang telah berkembang di beberapa daerah mitra kerja WASPOLA seperti Provinsi Gorontalo, Sumatera Barat, Banten, dan Provinsi Jawa Tengah, yakni 4 (empat) dari 9 (sembilan) provinsi dampingan WASPOLA, representasi keterwakilan dari berbagai keragaman kondisi, potensi, budaya, geografis di Indonesia. Provinsi Gorontalo misalnya, secara proaktif mengaitkan pembangunan AMPL dengan capaian target MDGs bidang AMPL dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya pembangunan bidang AMPL-pun memperoleh prioritas utama. Sementara di Jawa Tengah pelaksanaan Kebijakan Nasional dilihat sebagai penyegaran kembali dengan cara pandang baru atas model pembangunan yang selama ini telah diterapkan. Tidak kalah penting, Provinsi Banten telah mampu meleburkan ego sektoral dalam melaksanakan pembangunan AMPL. Program AMPL telah xiv Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 17. mengatasi hambatan birokrasi, mencairkan koordinasi, menjadi pengikat kegiatan dan menciptakan jejaring (networking) dalam konteks kerjasama antar instansi dan pemangku kepentingan di daerah. Seperti Provinsi Gorontalo, Provinsi Banten-pun optimis akan mampu mencapai target MDGs 2015. Provinsi Sumatra Barat menitik beratkan kesinambungan dan koordinasi antarproyek menjadi kunci keberhasilan. Sekalipun dibentuk belakangan, kedudukan Pokja Provinsi ini cukup kuat dalam mengawal isu AMPL, sekaligus menularkan AMPL-isme kepada pemimpin daerah di kabupaten/kota di wilayahnya. Pembangunan air minum bahkan dipandang sangat strategis di Kabupaten Solok, karenanya diangkat sebagai isu politik yang nyatanya mampu mengantarkan Ketua Pokja AMPL Kabupaten Solok menjadi Bupati Solok. Komitmennya pun jelas, bahwa di akhir masa jabatannya, prosentase masyarakat yang menikmati air bersih harus meningkat atau semakin tinggi. Tidak kalah menarik, di Kabupaten Gorontalo anggota Pokja AMPL yang menjadi champion atau kampiun memfokuskan diri pada penguatan kualitas dan kemampuan pengelolaan air minum di desa. Mereka rajin bertemu masyarakat untuk mendengar dan memberi masukan atas berbagai masalah pembangunan AMPL. Mereka juga banyak mengalokasikan waktu untuk melakukan kunjungan ke desa, dan itu dilakukan secara sukarela. Kabupaten Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Serang dan Pandeglang di Provinsi Banten, memiliki catatan tersendiri. Di Pekalongan, Bupati menunjukkan perhatian kuat terhadap pembangunan AMPL. Pembangunan bidang AMPL terus meningkat dengan bantuan dari provinsi maupun pusat yang diparalelkan dengan peningkatan peran serta masyarakat. Sementara di Kabupaten Serang, kemampuan menembus semua lini menjadi ciri yang menonjol. Forum Musrenbangdes (Musyarawah Perencanaan dan Pembangunan Desa), jambore PKK, Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, mengakomodasi isu dan program AMPL. Kerjasama dengan LSM, Universitas, dan masyarakat termasuk kelompok perempuan, dibangun Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan xv
  • 18. dengan baik. Di Kabupaten Pandeglang, capaian yang gemilang justru di bidang sanitasi lingkungan dengan fokus pembangunan jamban untuk keluarga miskin. Di Kabupaten Gorontalo, ada desa Olimoo’o yang difasilitasi Pokja AMPL Kabupaten untuk secara konsisten menerapkan Kebijakan Nasional. Hasilnya memang berbeda dari pendekatan model lama. Sarana dan layanan air bersih di desa ini berkelanjutan dan berguna secara efektif. Jawa Tengah, tepatnya Desa Panti Anom, Kabupaten Pekalongan, masyarakat sangat antusias berpartisipasi membangun sarana air minum yang mereka sebut dengan PDAM Desa. Pembangunan sarana air minum ini telah berhasil memecahkan masalah pemenuhan kebutuhan air yang dihadapi selama ini. Kini sarana itu dikelola secara terstruktur dengan sistem iuran yang dipatuhi bersama. Berbagai inovasi telah dilakukan daerah selama proses membumikan kebijakan, antara lain penyusunan Rencana Strategis Pembangunan AMPL (Renstra AMPL), penegasan isu dan program dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan penerapan Kebijakan Nasional dalam membangunan infrastuktur di tingkat desa, dan lain-lain, yang secara umum muaranya kepada terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan AMPL yang berguna, efektif dan berkelanjutan. Dalam bab V yang merupakan bab terakhir buku ini, dirangkum semua pembelajaran tersebut. Diharapkan dari pembelajaran yang didapat WASPOLA akan menjadi inspirasi bersama dalam pembangunan AMPL-BM kedepan, walaupun masih banyak kendala dan kekurangan yang musti dikritisi bersama. ***** xvi Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 19. TESTIMONI Kebijakan Nasional AMPL di Mata Daerah ”Ketika menetapkan capaian target MDGs Provinsi Gorontalo, saya memilih bidang air minum sebagai prioritas pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan….Air minum sangat penting dan harus ditangani tersendiri.” (Ir. Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo, wawancara di Jakarta,). Fadel Mohammad Gubernur Gorontalo Senada dengan hal itu Gusmal, Bupati Solok menyatakan bahwa “Dengan kecukupan air minum, masyarakat akan sehat. Sedangkan masyarakat yang sehat akan mampu bekerja lebih produktif, penghasilan warga akan meningkat dan dengan sendirinya akan mampu membiayai pendidikan anak-anaknya” Air minum dan penyehatan lingkungan atau biasa disebut AMPL, nampaknya dinilai oleh Fadel Muhamamad dan Gusmal, sebagai Gusmal Dt. Rj. Lelo Bupati Solok salah satu variabel yang menentukan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Salah satu hal yang menarik adalah kepekaan mereka melihat bahwa AMPL bisa menjadi titik sentuh yang tepat untuk membangkitkan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Air adalah kebutuhan vital semua orang, karenanya apabila dilakukan pendekatan secara tepat maka semua orang akan merasa berkepentingan dengan hal tersebut. Gusmal sangat sadar bahwa partisipasi masyarakat adalah potensi penting yang masih tersembunyi, sementara pada fihak lain pemerintah daerah Gemala Ranti memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pokja AMPL Sumatera Barat Dengan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, ditunjang dengan visi dan misi daerah yang jelas, capaian pembangunan dengan sendirinya dapat menjadi lebih optimal. Menurut Gubernur Gorontalo, yang kerap dipanggil dengan nama Fadel itu, air minum merupakan salah satu infrastruktur strategis pemerintahan daerahnya disamping pangan dan energi yang cukup. Jika pembangunan ketiga komponen strategis tersebut berhasil, maka bidang bidang lainnya, seperti: kesehatan dan Ida Nuraida Pokja Kabupaten Serang pendidikan akan ikut terangkat dengan sendirinya. Program air Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 1
  • 20. minum yang dicanangkan Fadel, sudah merupakan satu paket dengan program penyehatan lingkungan. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), menjadi paket komplit dengan konsep berbasis masyarakat. Melalui program SANIMAS (Sanitasi oleh Masyarakat) yang dikoordinasikan oleh Pokja AMPL Provinsi dan Pokja Kabupaten Gorontalo, warga perkotaan di Gorontalo menampakkan kesungguhannya dalam menangani sanitasi. Begitu pula dengan penyediaan air minum, dimana sejak provinsi ini diresmikan pada tahun 2000, warga di pedesaan, sesuai dengan kondisi alam dan kemampuan pengelolaannya, sudah mulai memperoleh kemudahan akses. Pembangunan AMPL secara politik juga mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Karenanya tidak mengherankan apabila bidang air minum diangkat menjadi isu kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana yang terjadi di Solok, Sumatera Barat. Gusmal Dt. Rj. Lelo S.E.MM, mantan Ketua Pokja AMPL Kabupaten Solok, sudah membuktikannya. Gusmal mengangkat isu AMPL sebagai salah satu dari tiga program unggulan yang patut diperjuangkan, selain pendidikan dan ekonomi. Di Kabupaten Solok, pemenuhan kebutuhan air minum dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Sebelumnya warga yang terlayani hanya 9% pada tahun 2000, kini meningkat menjadi 38%. Hanya 12% yang terlayani PDAM. Penerapan Kebijakan Nasional yang menekankan masyarakat sebagai pengambil keputusan dari seluruh proses pembangunan, diharapkan akan mampu memecahkan masalah pemenuhan kebutuhan air minum. “Semakin masyarakat terlibat dalam pembangunan, aparat pemerintah semakin diringankan tugasnya, dan akan semakin efektif dalam berperan sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi sejauh dan sebesar yang diperlukan” jelas Ida Nuraida anggota Pokja AMPL Kabupaten Serang, Provinsi Banten ketika ditemui penulis dalam suatu lokakarya AMPL. Bagi Ida, melaksanakan sosialisasi Kebijakan Nasional adalah ”ibadah”. Dikatakan seperti itu, karena AMPL yang berbasis masyarakat merupakan program untuk menolong masyarakat 2 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 21. miskin agar menjadi sehat dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan air minum. Karena itu, menurut Ida, pada saat implementasi lapangan mutlak diperlukan komitmen moral, sehingga aparat yang bekerja harus memiliki dedikasi yang tinggi. Dalam bahasa Gemala Ranti, salah seorang anggota Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat, “Program AMPL bukanlah lahan untuk cari-cari tambahan uang. Program ini lebih untuk meningkatkan kapasitas pribadi, membuka wawasan, dan memberi kemampuan menggali pikiran diri sendiri dan orang lain terutama masyarakat yang kita layani.” Adanya gubernur yang menganggap penting pembangunan AMPL, bupati yang peduli pada peningkatan angka pengguna air minum, dan aparat yang sepenuhnya menyadari pentingnya pembangunan AMPL berbasis masyarakat (AMPL-BM), tentu tidak muncul begitu saja. Hal tersebut terbentuk karena ada kebijakan yang diluncurkan, lalu ditangkap oleh gubernur yang visioner, diaplikasikan oleh bupati yang peduli, dan difasilitasi oleh aparat yang gigih bekerja tanpa pamrih. Dan dengan demikian Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat menjadi semangat dalam aksi pembangunan AMPL di daerah. ***** Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 3
  • 22. 4 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 23. BAB I SATU VISI MEMBUMIKAN KEBIJAKAN 1.1 Konstruksi Lahirnya Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) Selama 30 tahun lebih sejak REPELITA I, pengalaman pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) lebih banyak diwarnai cerita kelam. Cukup banyak investasi yang telah ditanam untuk membangun sarana air minum dan penyehatan lingkungan melalui berbagai proyek pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga donor, maupun lembaga swadaya masyarakat, tetapi cakupan pelayanan masih saja rendah. Banyak sarana terbangun yang rusak selang beberapa saat setelah diserah terimakan, air tidak mengucur setelah pembangunan selesai, sarana sanitasi yang akhirnya tidak berfungsi, dan yang tidak kurang penting sebagian besar sarana itu ternyata tidak tepat sasaran bahkan sulit diakses oleh kelompok yang paling membutuhkan, yaitu masyarakat miskin. Fakta ini membuktikan, bahwa kita mampu melakukan pembangunan namun belum mampu mengelola keberlanjutan pembangunan. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 5
  • 24. Rendahnya keberlanjutan sarana yang dibangun tersebut dikarenakan pendekatan pembangunan AMPL yang diterapkan pada masa itu masih bersifat top down dan tidak partisipatif. Hal tersebut berakibat pada tidak adanya rasa memiliki terhadap sarana yang dibangun karena masyarakat tidak dilibatkan dalam seluruh proses pembangunannya. Masyarakat tidak memiliki keterampilan teknis untuk melakukan pemeliharaan sebab tidak dilatih untuk menguasai teknologi dari sarana yang diberikan. Pola pikir sebagian besar masyarakat masih memandang air hanya sebagai benda sosial, sehingga untuk mendapatkannya tidak memerlukan pengorbanan atau biaya apapun. Sementara dilain pihak belum tersedia kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan potensi tersembunyi yang dimiliki masyarakat. Pengalaman ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan (reformasi) dalam melaksanakan pembangunan AMPL, agar pembangunan yang dilakukan dapat berhasil guna dan berkelanjutan. Akhirnya dengan hibah dari Pemerintah Australia, pada tahun 1998 Pemerintah Indonesia berinisiatif menyusun kebijakan yang bersifat nasional yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Inisiatif tersebut direalisasikan melalui WASPOLA (Indonesia Water Supply and Sanitation Policy and Action Planning Project) yang dikelola oleh Bank Dunia melalui Water and Sanitation Program for East Asia (WSP-EAP). Salah satu referensi penting dalam menyusun Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL BM ini adalah hasil Konferensi Internasional mengenai Lingkungan dan Pembangunan yang dilaksanakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Didalam konferensi tersebut di sepakati untuk menerapkan prinsip Dublin dalam melaksanakan pembangunan air minum, yang kemudian dikenal dengan Prinsip Dublin-Rio. Pertama, air adalah sumber daya yang terbatas dan rentan, penting untuk menyokong kehidupan, pembangunan, dan lingkungan. Kedua, pembangunan dan pengelolaan air harus berdasarkan pendekatan partisipatif, menyertakan pengguna, perencana, dan pembuat kebijakan pada semua tingkatan. Ketiga, perempuan memainkan peran utama dalam penyediaan, pengelolaan, dan perlindungan air. 6 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 25. Keempat, air memiliki nilai ekonomi dalam seluruh penggunaannya, dan harus dianggap sebagai benda ekonomi. Tujuan Penyusunan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL- BM adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan. Secara khusus bertujuan agar tercipta, (1) keberlanjutan, meliputi keberlanjutan aspek pembiayaan, teknik, lingkungan hidup, kelembagaan, dan sosial. (2) penggunaan efektif, prasarana dan sarana yang tersedia tepat tujuan dan sasaran, layak dimanfaatkan serta memenuhi standar teknis kesehatan dan kelembagaan, juga memperhatikan perubahan perilaku masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk mengelola prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana AMPL yang dibangun juga secara mudah dimanfaatkan oleh masyarakat secara setara, tanpa membedakan tingkat sosial, jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Gambar 1.1 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 7
  • 26. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah terjadinya perubahan paradigma dan pendekatan dari yang tadinya bersifat elitis, teknokratis menjadi populis, partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, yakni menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penentu keberlanjutan pembangunan. Sementara disisi yang lain mengubah peran pemerintah yang dahulu hanya sebagai penyedia menjadi juga berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pembangunan di wilayahnya. Setelah melalui berbagai kajian, uji coba berbagai topik yang relevan dengan substansi kebijakan, dan kemudian mendiskusikannya kembali dengan berbagai pihak terkait, pada tahun 2003 dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat atau yang biasa disingkat sebagai Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM dapat tersusun yang terdiri dari 11 butir-butir kebijakan. 8 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 27. 11 Butir Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat 1. Air Merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang jumlahnya terbatas. Selain itu untuk mendapatkan atau memudahkan pemenuhannya perlu pengorbanan waktu, tenaga, dan beaya. 2. Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan Masyarakat pengguna berhak memperoleh informasi mengenai alternatif pelayanan termasuk resiko dan keuntungannya, sehingga mereka dapat memilih jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya 3. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Keberlanjutan pelayanan air minum sangat tergantung pada kelestarian sumber air. Kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam jangka panjang akan merugikan masyarakat itu sendiri 4. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pembangunan AMPL harus memiliki dampak pada perubahan perilaku masyarakat yang lebih bersih dan sehat. Upaya perubahan perilaku ditempuh melalui pendidikan formal maupun informal yang diberikan sejak usia dini. 5. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mengutamakan pada memberikan pelayanan untuk masyarakat miskin. 6. Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Seluruh proses pembangunan AMPL harus menyertakan perempuan sebagi pengambil keputusan dan pengelola sarana yang dibangun . 7. Akuntabilitas Proses Pembangunan Seluruh proses pembangunan harus dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, administrasi, dan keuangan. 8. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator Penerapan prinsip tanggap kebutuhan menuntut perubahan peran pemerintah dari penyedia (provider) menjadi fasilitator. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih mandiri. 9. Peran Aktif Masyarakat Dalam melaksanakan pembangunan AMPL perlu adanya mekanisme yang demokratis sehingga masyarakat bisa berperan secara aktif dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 10. Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran Prasarana dan sarana AMPL yang dibangun harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan haurus mudah diakses oleh semua anggota masyarakat, utamanya kelompok miskin. 11. Penerapan Prinsip Pemulihan Biaya Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sarana, harus terpulihkan dan bisa dipergunakan untuk memperbaharui dan mengembangkan sarana lebih lanjut. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 9
  • 28. 1.2 Pihak-pihak yang Terlibat Persetujuan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM pada tahun 2003, ditandatangani oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ir. E. Suyono Dikun, PhD, IPM, Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Prof. dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH., Ph.D, Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Ir. Budiman Arif, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Drs. Seman Widjojo, Msi., Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri Dr. Ardi Partadinata, Msi., dan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Dr. Machfud Siddik, MSc. Seiring waktu, Kementerian Lingkungan Hidup mulai terlibat dalam Pokja AMPL, sehingga pada masa sekarang enam departemen telah menjadi pelaku kunci proses reformasi dan implementasi Kebijakan Nasional di Indonesia. Pejabat eselon dua dari masing- masing departemen memainkan peran strategis agar kegiatan WASPOLA berjalan sesuai agenda. Pengorganisasiannya dilakukan oleh Bappenas, dalam hal ini Direktorat Permukiman dan Perumahan. Selama proyek berlangsung, dukungan dana diperoleh dari AusAID, sedangkan dalam pengelolaannya dilakukan oleh WSP-EAP yaitu Divisi Program Air and Sanitasi dari Bank Dunia (World Bank), melalui para fasilitatornya yang memiliki pengetahuan dan kemampuan fasilitasi untuk merancang proses agar reformasi kebijakan sungguh-sungguh terjadi dan menjadi bagian arus utama pembangunan. Dalam pelaksanaannya, kemitraan antara pemerintah Republik Indonesia dengan AusAID dan WSP- EAP/World Bank ini diwadahi melalui WASPOLA. 10 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 29. Untuk mendukung pekerjaan besar tersebut, Pemerintah pusat membentuk unit kerja yang disebut sebagai Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di tingkat nasional. Dalam kesehariannya, Pokja AMPL Nasional dan tim WASPOLA bekerjasama dengan prinsip kemitraan. Kebutuhan akan sumber daya disediakan oleh kedua belah pihak. Peran Pokja AMPL Nasional adalah menjadi pelaku perubahan sekaligus narasumber dalam pembangunan sektor AMPL baik di pusat maupun daerah. Transfer pengetahuan global ke situasi lokal (Indonesia) yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, menjadi agenda penting dalam proses diskusi. Transformasi reformasi kebijakan ke daerah kemudian menjadi agenda bersama yang didesain bersama oleh Pokja AMPL Nasional dan WASPOLA. 1.3 Implementasi Kebijakan Nasional Pada tahun 2004, dimulailah perjalanan “membumikan“ (baca: mengimplementasikan) Kebijakan Nasional melalui proses adopsi dan operasionalisasi di daerah. Esensi dari keberadaan kebijakan ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sektor AMPL bagi pemangku kepentingan. Dalam upaya operasionalisasi kebijakan di daerah, WASPOLA memberikan bantuan teknis kepada daerah yang berminat mengoperasionalisasikan kebijakan, khususnya dalam penyusunan renstra pembangunan AMPL daerah. Proses penjaringan minat yang dilakukan bersifat pendekatan tanggap kebutuhan. Artinya, daerah yang dipilih adalah yang benar-benar berminat dan menunjukkan komitmennya dalam rangka operasionalisasi kebijakan. Komitmen ini dibuktikan dengan surat minat yang ditandatangani oleh pimpinan daerah (Bupati/Walikota) atau pimpinan/pejabat pengambil keputusan di tingkat provinsi (Kepala Bappeda/ Sekretaris Daerah/Gubernur). Proses fasilitasi menekankan pentingnya partisipasi seluruh mitra kerja daerah, khususnya pokja daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan bersama. Kegiatan yang dikembangkan dalam proses fasilitasi daerah dapat dikategorikan dalam: Pertama, pendalaman Kebijakan Nasional, yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan (stakeholders) daerah mengenai nilai penting dan relevansi Kebijakan Nasional Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 11
  • 30. bagi pemecahan masalah pembangunan AMPL di daerah, dan bagaimana penerapannya untuk memperbaiki kinerja pembangunan AMPL. Pendalaman kebijakan tersebut meliputi kajian keberlanjutan sarana AMPL di daerah, pengelolaan data dan informasi AMPL di daerah, investasi dan alternatif pendanaan dan diikuti dengan penilaian diri (self assesment). Berbagai contoh kegiatan antara lain: lokakarya partisipatif, studi kasus, dan diskusi tematik mengenai keberhasilan dan kegagalan pembangunan AMPL, serta pengembangan rencana kerja dan strategi pembangunan AMPL daerah. Sasaran kegiatan ini tidak saja anggota Pokja daerah, tetapi juga pelaku dan pengambil keputusan politik. Untuk kepentingan itu, pelibatan anggota legislatif dalam diskusi dan dialog pendalaman Kebijakan Nasional sangat positif dan bermanfaat. Tujuannya adalah membangun komitmen dan optimalisasi tujuan, terutama dukungan yang bersifat politis terhadap tatanan ataupun aspek penting dalam pembangunan AMPL, yaitu dukungan kelembagaan, pembiayaan, dan regulasi. Tatanan aspek kelembagaan, tentu mengharuskan adanya instansi yang bertanggung jawab secara jelas dalam proses pengembangan kebijakan dan implikasinya. Pembentukan Pokja menjadi alternatif yang rasional untuk menjembatani kepentingan sekaligus menjadi media koordinasi dan kerjasama antarinstansi di daerah, baik dalam rangka peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan AMPL. Tatanan aspek pembiayaan, memerlukan ketersediaan, alokasi dan pemanfaatan anggaran untuk pembiayaan kegiatan, baik untuk hal yang bersifat fisik maupun non fisik, termasuk pelatihan. Tatanan aspek regulasi memerlukan perangkat hukum jelas untuk memayungi proses reformasi dan operasionalisasi Kebijakan Nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Terpenuhinya ketiga tatanan tersebut mutlak memerlukan dukungan dari pihak legislatif . Dalam konteks pendalaman ini, mitra kerja daerah diajak juga memahami kaitan dan relevansi Kebijakan Nasional dengan regulasi terkait, misalnya Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; peran dan pengaruh komitmen global pemerintah dalam MDGs; 12 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 31. strategi dan langkah praktis dalam mengintegrasikan substansi kebijakan nasional ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, misalnya RPJM, SKPD sektor; implementasi prinsip Kebijakan Nasional dengan pengembangan program berbasis masyarakat disamping program investasi pembangunan AMPL yang dikelola oleh lembaga, misalnya PDAM. Kedua, penyusunan rencana pembangunan AMPL di daerah, dengan membangun kesepakatan penyusunan rencana pembangunan AMPL–BM dan diikuti dengan penyusunan dokumen renstra (rencana strategi) AMPL-BM. Dalam penyusunan renstra, daerah telah menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain dengan sosialiasi, maupun dialog atau konsultasi publik. Renstra Pembangunan AMPL–BM yang telah dilegalisasi ini kemudian menjadi acuan SKPD untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan AMPL di daerah. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi sarana untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik untuk perbaikan kinerja pembangunan AMPL, termasuk dalam hal ini pemantapan rencana kerja Pokja AMPL ke depan. Diakhir program pada tiap tahun selama masa pendampingan, diselenggarakan Lokakarya Konsolidasi Hasil Pelaksanaan Kebijakan. Review bersama/pemantauan ini sangat penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan rencana kerja. Diharapkan dengan demikian daerah akan terdorong secara konsisten melaksanakan kebijakan. Ketiga, membangun kemandirian. Pada tahap ini, diharapkan kelompok kerja daerah dapat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis selama masa pendampingan. Kegiatan tersebut harus merujuk kepada dokumen perencanaan yang telah disepakati. Bagi daerah yang telah memiliki rencana strategis AMPL, diharapkan dapat melanjutkan kegiatannya mengacu kepada renstra tersebut. Tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan kebijakan Nasional secara garis besar bisa dilihat dari tiga hal berikut : Pertama, dukungan politis dari pimpinan daerah yang cukup kuat. Indikasi ini dapat ditunjukkan dengan adanya keterlibatan pejabat Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 13
  • 32. teknis dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan serta bentuk legalitas terhadap kelembagaan kelompok kerja (pokja) melalui SK pimpinan daerah, penyusunan Rencana Strategi (renstra) Pembangunan AMPL, dan lebih lanjut adanya legalitas dalam rangka memastikan Renstra AMPL ditindak lanjuti dalam program pembangunan. Legalisasi renstra bisa berupa Peraturan Bupati (Perbub), atau diupayakan untuk masuk dalam Prolegda (Proses Legalisasi Daerah) sebagai proses penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi Perda. Kedua, kelembagaan yang menandai kuatnya fungsi dan peran Pokja AMPL. Indikasi ini ditunjukkan dalam bentuk inisiatif dan inovasi pokja dalam upaya memastikan pelaksanaan kebijakan benar-benar dilaksanakan dalam kerangka keberlanjutan pembangunan AMPL melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi kegiatan. Ketiga, dukungan pembiayaan yang memadai. Kondisi ini ditunjukkan dalam bentuk alokasi dana operasional Pokja, mobilisasi berbagai sumber pembiayaan dalam mendukung operasionalisasi renstra pembangunan AMPL. 1.4 Manfaat Adanya Kebijakan Lahirnya Kebijakan Nasional ternyata membuat Pemerintah lebih serius mengelola pembangunan AMPL, termasuk menyatakan kepada pihak donor yang berhubungan dengan pembangunan AMPL agar mengadopsi Kebijakan Nasional. Ini menjadi daya tawar pemerintah Indonesia dengan negara donor, dalam bahasa Basah Hernowo (pada waktu itu menjabat Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas) dikatakan “Kita bisa sampaikan kepada mereka, inilah kebijakan nasional kita. Kalau mau kita negosiasi, kalau tidak, sorry, thank you for your help. Dengan cara seperti ini kita akan lebih fokus.” Basah Hernowo dan juga Pokja AMPL Nasional berharap agar pembangunan AMPL di Indonesia sungguh-sungguh dapat didanai oleh Pemerintah, melalui APBN dan APBD maupun sumber lain yang bukan berasal dari hutang luar negeri. Akan tetapi hal itu tampaknya masih sulit terwujud karena masih besarnya 14 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 33. kesenjangan pendanaan. Pengalaman menunjukkan alokasi anggaran untuk AMPL dari berbagai sumber di luar hutang luar negeri hanya berkisar 4 (empat) triliun rupiah per tahun, sementara jika mengikuti target MDGs kebutuhan ideal pembangunan AMPL per tahun adalah 10 sampai 14 trilyun. Menurut Basah Hernowo, selain pemerintah pusat mencari dana dari lembaga donor yang mau menerima Kebijakan Nasional, Pokja AMPL Nasional dituntut bisa menerangkan kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya pembangunan AMPL sehingga anggaran AMPL dalam APBD meningkat. Basah mencontohkan, “Daripada beli kendaraan dinas baru, lebih baik anggaran AMPL yang dinaikkan, misalnya dari kurang 3 persen APBD menjadi 8 persen. Kalau pemerintah daerah mau tapi beralasan tidak punya uang, maka pemerintah pusat bisa membantu mencari jalan untuk berbagi beban itu.” Sebagai sebuah pegangan, Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM pada akhirnya memang kembali pada keputusan pemerintah daerah untuk menerima atau menolaknya, atau menerima dengan berbagai penyesuaian sesuai kondisi, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah. Maka pada tataran implementasi di lapangan, ada yang menjadikannya sebagai target pencapaian MDGs, ada juga yang menetapkan sebagai program unggulan daerah, namun tetap diikat dengan tujuan yang sama, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses AMPL. Pengalaman fasilitasi di daerah, sebagai langkah awal, menunjukkan sangat penting kiranya membangun visi bersama di depan, sehingga antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mempunyai kesamaan pandangan melaksanakan pembangunan AMPL. Seiring berjalannya waktu, tim fasilitator WASPOLA yang banyak berinteraksi dengan pejabat dan masyarakat di daerah menjadi berperan sebagai ujung tombak dalam proses implementasi kebijakan di daerah. Sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 implementasi kebijakan terlaksana di 63 kabupaten /kota pada 9 provinsi. Dari proses ini terdapat sejumlah pembelajaran yang bisa dirujuk, yang kemudian dituangkan dalam buku ini. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 15
  • 34. 16 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 35. BAB II MENDEKATI DENGAN KOMITMEN 2.1 Pola Pendekatan WASPOLA Sebagai orang Sulawesi Selatan, Nasthain Gasba relatif menguasai karakter masyarakat di kepulauan Sulawesi. Semua kota besar di Sulawesi sudah dikunjunginya. Sebelum menjadi fasilitator WASPOLA, dia telah malang melintang bersama LSM internasional memfasilitasi masyarakat. Tak kurang dari 11 tahun pengalaman telah menjadikannya profesional di bidang pengembangan masyarakat dengan kegiatan berupa studi dan pelatihan di bidang sosial, pendidikan, dan teknis sarana air bersih dan sanitasi. Maka ketika bergabung sebagai fasilitator WASPOLA pada tahun 2004, pengalaman tersebut sudah lebih dari cukup di bidang AMPL. Namun, ketika ditugaskan ke Gorontalo, Nasthain berpikir keras mencari cara, agar mudah diterima di provinsi itu. Selalu saja ada hal baru yang harus dipahami, untuk mempermudah pelaksanaan tugas baru. Menjadi akrab dengan kondisi sosial dan menyiapkan diri belajar beberapa kosa kata dan logat bicara orang Gorontalo, menjadi bagian penting. Hal lain yang tak kalah pentingnya, mempelajari karakter pemerintahan setempat untuk memulai strategi pendekatan yang tepat. Mengingat bahwa mitra utama fasilitator WASPOLA ini adalah pemerintah daerah, yang pada umumnya birokratis dan hirarkis. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 17
  • 36. Tantangan lainnya adalah bagaimana menyatukan berbagai dinas atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, yang terbiasa kerja sektoral menjadi lebur dalam suatu wadah koordinasi. Tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dari masing-masing SKPD, tetapi Nasthain memandang ini wajar dalam suatu proses. Beberapa kali pertemuan informal dan lokakarya, pada akhirnya kebersamaan terbangun. Masing-masing SKPD mulai mampu menempatkan perannya masing-masing dalam Kelompok Kerja (Pokja) AMPL. Dari pengalaman dua fasilitator sebelumnya di Gorontalo, Agus Priatna dan Alma Arif, Nasthain juga belajar bahwa fungsi fasilitator tidak sekedar konsultan. Lebih jauh dari itu, seorang fasilitator adalah teman yang mau berbagi waktu, mau mendengar sekaligus belajar dari mitra kerja daerah. Hasilnya tak banyak hambatan berarti. Komunikasi yang dibangun membuat semua urusan dapat berjalan lancar, tanpa ada batas hirarki sosial. Pendeknya, komunikasinya menjadi cair. Demikianlah kira-kira gambaran tim WASPOLA saat pertama kali masuk ke daerah yang akan difasilitasi. Syarifuddin yang bertugas di Sumatera Barat menambahkan bahwa ciri khas, sosial dan geografis, setiap daerah menjadi tantangan bagi tim untuk menemukan cara komunikasi dan pendekatan yang efektif. Membentuk suasana ”rumah sendiri” (at home) harus dibangun sedemikian rupa. Hambatan birokratis harus bisa dipecahkan dengan pertemanan dan kekeluargaan dengan mereka yang disiapkan menjadi kampiun AMPL di daerah ( baca: anggota Pokja AMPL di daerah). Tim WASPOLA yang datang ke daerah sebagai profesional dibekali dan memiliki kemampuan membangun pendekatan yang lentur. Bagi fasilitator WASPOLA, membangun komunikasi harus terjadi dalam berbagai waktu dan kesempatan. Kemampuan ini menjadi kekuatan untuk berinteraksi secara formal maupun informal. “Terkadang kami memulai pembicaraan di warung kopi,” kata Alma Arif, fasilitator yang kini bertugas di Provinsi NTT. “Sebelum acara dimulai, biasanya saya mengajak mitra kerja untuk bertemu malam harinya. Mereka senang karena bisa menyampaikan dan bertanya berbagai hal dan saya menjadi pendengar yang baik,” 18 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 37. ujar Bambang Pujiatmoko yang cukup lama memfasilitasi Pokja Provinsi Jawa Tengah. “Karena intensitas yang tinggi, hubungan dengan mitra di daerah bisa menjadi seperti saudara. Hal ini benar-benar sangat memudahkan tugas saya di lapangan,” papar fasilitator untuk wilayah Banten, Agus Priatna. Selain pembentukan komunikasi yang cair, apresiasi terhadap tim WASPOLA juga terbentuk karena komitmennya terhadap proses penganggaran yang efisien dan transparan. Independensi pendanaan memungkinkan WASPOLA tidak menjadi beban untuk mitra di daerah. Sikap itu tumbuh dan dijiwai oleh muatan Kebijakan Nasional, yang mendorong semangat transparansi dan kejujuran. Karena kepercayaan seperti itulah hubungan yang terjalin kemudian tidak lagi dibatasi kepentingan kedinasan semata, tetapi juga berkembang pola hubungan yang familiar dan hangat. Tim WASPOLA selalu berusaha menjauhkan sikap kepura-puraan, sebab prinsip kebijakan AMPL juga sangat menekankan pada aspek ”keikhlasan” aparat daerah dalam membangun prasarana dan sarana AMPL. 2.2 Tawaran WASPOLA Apa sebenarnya yang ditawarkan WASPOLA melalui fasilitasi?. Ada dua hal pokok yang ditawarkan, yaitu reformasi kebijakan pembangunan AMPL dan komitmen pembangunan yang fokus pada kebutuhan masyarakat. Reformasi kebijakan diawali di tingkat pusat dan diimplementasikan ke daerah dengan pintu adopsi kearifan lokal yang dibuka lebar. Implementasi kebijakan bertujuan untuk memfasilitasi, mendukung, dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan dan memantau pelaksanaan kebijakan AMPL. 2.2.1 Diseminasi Kebijakan Melalui Fasilitasi Partisipatif Sebagai suatu pegangan bagi para pelaku pembangunan AMPL, diseminasi kebijakan menjadi sangat penting untuk diupayakan Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 19
  • 38. penyebarluasannya, agar dapat dipahami dan diterapkan oleh daerah. Diseminasi ini menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini Pokja AMPL Nasional. Melalui proyek WASPOLA, diseminasi dilakukan di tingkat pusat yang diperuntukkan bagi para pejabat departemen terkait, lembaga donor, perguruan tinggi, dan para pelaku lain di tingkat nasional. Juga dilakukan untuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tingkat daerah, provinsi dan kabupaten/kota juga melakukan diseminasi untuk wilayahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan-kegiatan di daerah ini dikoordinasikan oleh Pokja AMPL Daerah yang didukung oleh Pokja AMPL Nasional. Diseminasi yang dilakukan tim WASPOLA tidak mengandalkan pendekatan searah dengan sekedar menyampaikan apa itu kebijakan Nasional, tetapi lebih diutamakan penguatan kapasitas dengan mitra daerah dan menemukan nilai-nilai penting melalui pembelajaran bersama. Langkah diseminasi diawali dengan mengembangkan pemahaman mitra kerja mengenai isu pembangunan AMPL di daerah. Mitra kerja diajak berpikir bersama untuk mengidentifikasi persoalan atas pembangunan AMPL yang tidak berkelanjutan dan tidak efektif, yang terjadi di daerahnya. Proses ini memberikan dampak yang signifikan dan efektif kepada pemangku kepentingan atas esensi Kebijakan Nasional dan kaitannya dengan realitas isu pembangunan AMPL di daerah mereka. Melalui lokakarya partisipatif, peserta mendiskusikan dan menemukan akar masalahnya. Proses ini memberikan pemahaman terhadap pentingnya penerapan pendekatan tanggap kebutuhan, partisipasi aktif masyarakat, partisipasi perempuan, tidak transparannya proses pembangunan, dan sebagainya dalam pembangunan AMPL. Intinya proses internalisasi jauh lebih penting daripada sekedar membangun pemahaman tanpa diikuti dengan aksi. Dukungan pimpinan daerah merupakan kunci penting dalam diseminasi kebijakan, dan hal ini sangat disadari oleh tim WASPOLA. Maka diawal proses diseminasi program dilakukan melalui sosialisasi kepada pimpinan daerah, biasa disebut roadshow kebijakan, yang dilakukan bersama Pokja AMPL Nasional. Tujuan utama roadshow selain untuk memperkenalkan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM, adalah penggalangan dukungan pimpinan daerah untuk memberikan ruang perubahan 20 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 39. pembangunan AMPL di daerahnya melalui pembentukan kelompok kerja AMPL dengan anggota dari berbagai dinas/SKPD terkait yang nantinya akan difasilitasi oleh tim WASPOLA. Dalam prosesnya perjalanan roadshow ini banyak memberikan manfaat untuk dukungan implementasi kebijakan kedepan terutama dari sisi kelembagaan dan peraturan. Pendekatan partisipatif tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi tim WASPOLA konsisten menerapkan dalam kegiatannya. Dalam lokakarya maupun pelatihan, sangat dihindari model yang elitis dan satu arah, semua diskusi di lakukan dengan model dua arah dan dialogis. Peserta yang kebanyakan terdiri dari para birokrat, pertama-tama heran dan canggung ketika dalam diskusi kelompok tidak menggunakan kursi, tetapi diajak ’melantai’ atau duduk dilantai. Hal ini dimaksudkan agar para birokrat mulai terbiasa dengan perannya sebagai fasilitator yang sesungguhnya. Bukan kursi yang diperlukan, tetapi komitmen untuk berempati terhadap situasi masyarakat dan semangat melayani, itu yang diperlukan. Metode partisipatif yang digunakan adalah metode metaplan, yaitu memetakan gagasan/pendapat bersama-sama. Tim WASPOLA menggunakan intempel atau apa yang disebut stickycloth, dimana peserta semuanya harus berbagi pendapat dengan menuliskan pada kertas metaplan sehingga semua berpartisipasi. Metode ini menjadi penting, mengingat tidak semua peserta mempunyai keterampilan berbicara di depan umum, apalagi masyarakat. Dengan metode ini semua peserta harus menyumbangkan pendapatnya. Tidak ada jawaban yang benar dan salah, karena metode ini menganggap semua orang mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini adalah konsekuensi pendekatan partisipatif, memberikan ruang yang luas kepada semua peserta untuk terlibat tanpa membedakan label kedudukan dan pangkat. Pertama-tama banyak peserta dibuat heran dengan lokakarya yang kegiatannya ’tempel menempel’. Bahkan sering terdengar kelakar, kalau tidak tempel menempel bukan WASPOLA. Tetapi konsistensi pendekatan tidak bisa ditawar lagi. Lambat laun dalam proses di lapangan akhirnya Pokja AMPL daerah mulai merasakan manfaat metode Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 21
  • 40. diskusi partisipatif ini dan sudah fasih menerapkan dalam kegiatan fasilitasi di daerah. Metode ini pada dasarnya juga memperlihatkan peran fasilitator bukanlah peran konsultan yang tahu segala- galanya tetapi justru membuat semua orang berpendapat dan merumuskan bersama-sama itulah intinya partisipasi. Tidak jarang pula dilakukan dinamika kelompok atau ice breaking untuk mencairkan suasana, dari formal menjadi informal yang menjadi pintu masuk untuk memulai kebersamaan dan membangun solidaritas antar peserta. Dalam perjalanan fasilitasi selama kurun waktu 2004-2007, terjadi perubahan dalam prosesnya. Pada tahun pertama yang merupakan uji coba, kegiatan dilakukan di kabupaten sebagai basis kegiatan, tanpa keterlibatan provinsi. Pada tahun kedua, kegiatan fasilitasi dilakukan di kabupaten dengan melibatkan provinsi sebagai pendamping kabupaten. Pada tahun ketiga, fasilitasi difokuskan di tingkat provinsi dan provinsi melakukan fasilitasi kepada kabupaten. Pada tahun keempat, melanjutkan pola pendekatan tahun ketiga yang lebih mengedepankan peran provinsi dalam pendampingan kabupaten/kota. Sedangkan peran pemerintah pusat lebih fokus kepada peningkatan kapasitas kelompok kerja provinsi dengan membekali pengetahuan dan keterampilan dasar dalam fasilitasi implementasi Kebijakan Nasional. Penerimaan Kebijakan Nasional tersebut harus terwujud dalam bentuk meningkatnya kinerja pembangunan AMPL, yang sedikitnya mencakup tiga aspek kunci yaitu: kelembagaan, regulasi dan pembiayaan. 22 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 41. Road Map Diseminasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM 2.2.2 Penguatan Kapasitas Mitra Kerja Daerah Dalam melaksanakan kegiatan implementasi kebijakan, WASPOLA lebih menekankan pada peningkatan kapasitas mitra kerja daerah. Langkah pertama yang dilakukan adalah menawarkan Kebijakan Nasional sebagai acuan pembangunan AMPL daerah dalam rangka mencapai pembangunan AMPL yang berkelanjutan. Pendekatan konvensional yang cenderung memandang dan mengutamakan asas formal melalui penerbitan surat keputusan atau surat edaran tentang pemberlakuan suatu kebijakan pemerintah pusat, tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang utama. Kesediaan daerah untuk menjadi mitra dalam melaksanakan kebijakan lebih merupakan hasil dari proses fasilitasi. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 23
  • 42. Melalui proses pendampingan di lapangan, tim WASPOLA berusaha mengadvokasi mitra daerah sehingga muncul inisiatif dari daerah sendiri untuk melaksanakan legislasi kebijakan di daerah. WASPOLA lebih menitikberatkan bahwa esensi dari adopsi kebijakan adalah terbentuknya kapasitas pengelola untuk menerjemahkan kebijakan sesuai konteks, kebutuhan, dan tujuan pembangunan daerah itu sendiri. Dengan berbagai pendekatan, salah satunya menggunakan metode metaplan yang lazim dipakai dalam teknik fasilitasi partisipatif, pemerintah daerah yang merupakan ujung tombak pembangunan AMPL bukan hanya dibuka dan diperluas wawasannya untuk menerima Kebijakan Nasional, tetapi juga benar-benar memahami perannya sebagai fasilitator serta memiliki kemampuan menjabarkannya menjadi berbagai strategi pembangunan dan program yang berkelanjutan dalam bentuk kegiatan yang lebih operasional. Peran Pokja AMPL sebagai fasilitator di daerah ternyata mampu memicu beberapa orang untuk tampil menjadi champion atau kampiun pelaksanaan program pembangunan AMPL. Kampiun adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjadi garda terdepan dari sebuah program pembangunan AMPL, baik di tingkat masyarakat, pemerintahan ataupun institusi lainnya. Diharapkan melalui wadah Pokja AMPL yang bersifat ad hoc dan pembentukannya berdasar SK dari kepala daerah ini, akan bermunculan para kampiun baik dari kabupaten/kota maupun provinsi. Anggota Pokja AMPL daerah tentu sangat membutuhkan penguatan kapasitas yang terpadu sehingga nantinya mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan AMPL. Penguatan kapasitas ini meliputi proses perubahan pemahaman (paradigma) terhadap pembangunan AMPL yang diikuti dengan perubahan sikap dalam hal ini kesepakatan dan komitmen melaksanakan, serta ketrampilan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Serangkaian lokalatih disiapkan sebagai menú di tingkat nasional maupun di daerah untuk proses penguatan kapasitas tersebut meliputi Lokalatih Pelaksanaan Kebijakan, Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) AMPL dan beberapa pelatihan pendukung lainnya meliputi pelatihan 24 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 43. keterampilan fasilitasi seperti, MPA (Methodology for Participatory Assesment), dan CLTS (Community-Led Total Sanitation). Lokakarya pertama yang wajib diikuti oleh daerah adalah Lokakarya Pelaksanaan Kebijakan dimana terjadi proses pembelajaran kepada Pokja AMPL untuk memperoleh kesamaan pemahaman mengenai pokok kebijakan dan strategi operasionalisasi di daerah berdasarkan kondisinya. Lokakarya ini akan membantu daerah dalam mengembangkan arah dan strategi keberlanjutan pembangunan AMPL di daerah. Kemampuan menyusun Renstra (rencana strategi) AMPL mutlak harus dimiliki oleh semua daerah dampingan WASPOLA. Pelatihan ini menjadi menu wajib dan langsung diselenggarakan di daerah sehingga sesuai dengan konteksnya. Dengan demikian daerah memiliki kerangka tindak menuju keberlanjutan pembangunan AMPL, yang meliputi rumusan visi dan misi pembangunan AMPL, rumusan isu strategis AMPL dan program strategis dalam rangka mengatasi isu tersebut, dan matriks renstra AMPL Daerah. Penguatan sumber daya lokal adalah kunci keberlanjutan pembangunan sehingga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar fasilitasi menjadi faktor pendukung dalam penerapan di lapangan. Pelatihan keterampilan fasilitasi membantu mitra kerja daerah baik Pokja AMPL maupun institusi terkait lainnya dalam mentransformasi substansi kebijakan pembangunan AMPL di daerahnya. Semakin banyak fasilitator handal semakin besar peluang daerah untuk berkembang. Dalam pembangunan AMPL, tidak jarang terjadi dominasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat (biasanya kelompok elit) yang seringkali tidak menguntungkan bagi kelompok lain, khususnya masyarakat miskin. Tidak jarang bantuan yang datang ke desa atau pelayanan yang ada di desa akhirnya tidak dapat dinikmati oleh kelompok miskin. Demikian juga dengan kelompok perempuan. Karenanya diperlukan suatu pendekatan yang dapat memberikan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 25
  • 44. (miskin, kaya, perempuan, laki-laki), dalam proses pengambilan keputusan. Metode ini disebut dengan MPA yaitu Methodology for Participatory Assessment. MPA sangat bermanfaat untuk memperkuat kapasitas Kelompok Kerja AMPL daerah dalam memfasilitasi kebijakan di daerah masing-masing. Aktivitas partisipatifnya menjadi semangat untuk memotivasi kepedulian dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program kebijakan yang diterapkan. Salah satu tawaran WASPOLA yang lain adalah metode CLTS yang saat ini telah menjadi salah satu pilar program pembangunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) -- gerakan sanitasi total yang dipimpin masyarakat--merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk analisis keadaan dan risiko pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh praktik buang air besar di tempat terbuka. Dengan demikian terjadi perubahan cara pandang dan menginisiasi perilaku sanitasi tanpa mengandalkan subsidi dari luar. Saat ini STBM telah banyak diterapkan di berbagai daerah. Titik bidik dari semua pelatihan atau kegiatan tersebut diatas, adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mendorong kapasitas sumber daya pelaku, kelembagaan dan mengembangkan sistem yang mengoptimalkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan. 2.3 Dukungan WASPOLA WASPOLA dalam perkembangannya berlangsung dalam dua tahap, yaitu : tahap pertama yang dikenal sebagai WASPOLA 1, dilakukan pada tahun 1998-2003, yang berfokus pada kajian dan pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Sedangkan tahap kedua atau WASPOLA 2 (2004-2008) yang menekankan pada implementasi kebijakan dan diseminasi, yang dikembangkan melalui empat komponen kegiatan, yaitu: Pertama, Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) yang merupakan langkah lanjutan dari WASPOLA 1. Dengan fokus pada proses fasilitasi operasionalisasi Kebijakan Nasional baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Substansi materinya adalah pendalaman Kebijakan Nasional, pemahaman permasalahan pembangunan AMPL di daerah, kajian lapangan keberhasilan dan kegagalan pembangunan AMPL, diskusi tematik hasil kajian 26 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 45. lapangan, pengelolaan data base AMPL, penyusunan Rencana Strategis Pembangunan AMPL (Renstra AMPL) daerah, serta pengembangan kerja mandiri untuk kegiatan lanjutan pada tahun berikutnya. Kedua, Reformasi kebijakan (Policy Reform), dengan fokus pada pengembangan kebijakan pembangunan sektor AMPL yang dikelola secara kelembagaan. Kajian dan arah kebijakan lebih cenderung pada pengaturan kelembagaan. Materinya meliputi kajian dan penyusunan kebijakan, pembelajaran pengelolaan institusional. Kerjasama antarsektor menjadi faktor kunci untuk merealisasikan gagasan ini, yang menginginkan adanya reformasi pendekatan pembangunan dan peningkatan kapasitas pengelolaan sektor AMPL di tingkat penyelenggaraan, terutama di perkotaan. Ketiga, Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) dengan fokus untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan mengembangkan inisiatif penyelenggaraan reformasi dan perubahan pola pikir. Dilakukan melalui berbagai kegiatan pengkajian, diseminasi, uji coba, kemitraan dan kerjasama, pengelolaan informasi dan data, komunikasi dan studi banding. Inisiatif studi banding dikembangkan melalui pertukaran pengalaman antardaerah, antarprovinsi maupun antarnegara. Sedangkan kegiatan strategi komunikasi untuk pembangunan AMPL dilakukan melalui proses uji coba, pelatihan, produksi media dan pendampingan di lapangan untuk memperkuat kapasitas pelaku dalam merancang strategi komunikasi yang tepat sasaran untuk mendorong akselerasi pembangunan AMPL. Keempat, Manajemen Proyek (Project Management), merupakan bagian yang memfokuskan pada penyelenggaraan dan dukungan keuangan dan administrasi pengelolaan program secara keseluruhan. Termasuk koordinasi dan komunikasi dengan Pokja AMPL, Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten, serta mitra strategis di tingkat nasional, daerah dan internasional. Keempat komponen tersebut bekerja secara terintegrasi satu sama lain dalam pelaksanaannya, terutama mendukung komponen implementasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Prosesnya memerlukan pendampingan yang intensif dan waktu yang tidak sedikit. Tim WASPOLA belajar dari pengalaman lapangan yang Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 27
  • 46. acapkali berbenturan dengan sistim birokrasi yang rumit, belum lagi dengan karakteristik daerah yang sangat bervariasi dan motivasi mitra kerja yang beragam. Hal itu sangat memerlukan fleksibilitas waktu dan tenaga dari seorang fasilitator. Kerja seorang fasilitator tidak cukup hanya mengandalkan keahlian di bidangnya, diperlukan pendekatan lain yang lebih manusiawi yaitu komitmen. Dan komitmen yang dimiliki tim fasilitator itu sendirilah, yang menjadi kunci motivasi tumbuhnya komitmen dari mitra kerja daerah. Nampaknya sesuatu yang sangat idealis, tetapi ini adalah realita yang didapat di lapangan. 28 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 47. BAB III MEMBANGUN HARMONISASI PUSAT DAN DAERAH Bangunan komunikasi dalam proses fasilitasi WASPOLA sengaja tidak dibuat dalam bentuk yang kaku. Namun esensi tranformasi pemahaman antarpemangku kepentingan tetap terjadi. Hal ini terbangun secara alami dan mampu menjembatani kekakuan hubungan birokrasi. Hal tersebut juga nampak dalam semangat kerja Kelompok Kerja AMPL Nasional, sehingga membantu upaya dalam rangka membangun harmonisasi pusat dan daerah. 3.1. Potret POKJA AMPL Nasional Pokja AMPL Nasional, yang nota bene adalah penggagas reformasi dan implementasi Kebijakan Nasional itu sendiri, ternyata tidak mengambil posisi sebagai orang yang tahu segalanya, tetapi secara cermat mendengar ide dan curahan hati mitra daerah yang selanjutnya mendiskusikan jalan keluarnya. Mendengar langsung dari masyarakat juga adalah perilaku perubahan yang ditampilkan oleh Pokja AMPL. Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 29
  • 48. Pokja AMPL Nasional mulai dikenal tahun 1998 pada saat dimulainya penyusunan Dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM, kiprah dan keatifannya sangat dirasakan sejak tahun 2002. Baru pada tahun 2005, ditebitkan Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Pembangunan AMPL Tingkat Nasional. Pokja AMPL adalah wadah untuk melakukan koordinasi, dialog dan sinergi peran pelaku dalam upaya mengawal dan mempengaruhi proses pembangunan AMPL-BM sesuai dengan prinsip Kebijakan Nasional AMPL-BM. Saat ini lima departemen secara aktif ikut serta dalam Pokja AMPL Nasional, diwakili oleh direktorat terkait, yaitu: Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas; Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas; Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Dep.Pekerjaan Umum; Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum; Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum; Direktorat Penyehatan Lingkungan Ditjen Departemen Kesehatan; Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Ditjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri; Direktorat Fasilitasi Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang, Ditjen. Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; dan Asisten Deputi Urusan Pengendalian dan Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Kecil, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup. Fungsi koordinasi Pokja AMPL Nasional dilakukan oleh Bappenas. Karena besarnya kegiatan yang harus dilaksanakan, Pokja AMPL Nasional pada saat ini lebih memerankan sebagai pusat informasi dan dukungan kapasitas dalam pembangunan AMPL secara luas. Pokja AMPL Nasional sangat berperan dalam menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang potensial, baik lembaga donor, LSM internasional, proyek besar, dan lain-lain. Walaupun demikian kepentingan daerah tetap menjadi agenda utama Pokja AMPL Nasional. 3.2 Harmonisasi dengan Daerah Mengawal implementasi Kebijakan Nasional di daerah merupakan peran yang secara konsistensi dijalankan Pokja AMPL Nasional. 30 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  • 49. Hal ini dilakukan karena tanggap terhadap kebutuhan daerah yang masih memerlukan kehadiran pihak pusat. Karenanya, dalam kenyataan, Pokja AMPL Nasional menjadi dan harus sering naik- turun pegunungan untuk melihat perkembangan proses fasilitasi WASPOLA dalam implementasi kebijakan di daerah. Disadari kemudian bahwa ini merupakan salah satu jalan untuk membangun hubungan harmonis dengan daerah, sehingga tercipta empati dan solidaritas satu sama lain. Perjalanan memutari punggung gunung terjal yang dihiasi tebing curam seperti tak berujung, menjadi bagian pemandangan perjalanan yang lazim di lakukan anggota Pokja. Tuntutan tugas dan komitmen untuk melihat secara langsung tanggapan dan prakasara masyarakat dalam pembanguan AMPL, mengharuskan mereka bersabar. Oswar Mungkasa dari Pokja AMPL Nasional mengatakan, “Biasanya kecemasan sepanjang perjalanan itu berganti semangat dan kebanggaan ketika melihat bagaimana Kebijakan Nasional dilaksanakan dan semangatnya diwujudnyatakan di desa-desa terpencil,. Tentu saja, ini berlangsung karena di daerah telah ada Pokja Daerah“. Hal tersebut terjadi pada saat rombongan Oswar Mungkasa hampir tersesat mengitari jalanan berliku di salah satu desa di kabupaten Gorontalo. Kehadiran Pokja Nasional di daerah, dirasakan benar manfaatnya oleh para fasilitator kabupaten, baik Pokja AMPL Daerah maupun tim WASPOLA, dan lebih-lebih masyarakat. ”Upaya kita benar- dihargai” kata Rusman, Pokja AMPL Kabupaten Gorontalo. Kehadiran Pokja Nasional, setidaknya menyemangati Pokja Daerah dan komunikasi menjadi lebih lancar antara daerah dan Nasional. Memang ada risiko lain yaitu adanya ekspektasi aparat daerah terhadap WASPOLA dan Pokja AMPL Nasional menjadi semakin tinggi. Keberhasilan fasilitasi daerah dan hubungan harmonis fasilitator WASPOLA dengan Provinsi dan Kabupaten/kota, tidak terlepas dari dukungan penuh Pokja AMPL Nasional. Ini juga terbina dan menguat antara Pokja Daerah dan Pusat. Tidak sekedar komunikasi birokrasi formal, namun komunikasi personal yang juga cair. Sebagai pemilik program, Pokja AMPL Nasional tidak saja memberi dukungan penuh dalam aspek administrasi saja, misalnya surat Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 31
  • 50. menyurat dan undangan ditandatangani oleh Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, tetapi juga secara aktif mewarnai substansi atau mengisi materi fasilitasi berbagai acara lokakarya di daerah, termasuk membantu penyediaan anggaran yang sejak tahun 2004 terus meningkat dari tahun ke tahun. Komitmen anggota Pokja AMPL Nasionalpun juga diwujudkan dengan kesediaan meluangkan waktu khusus mendampingi Pokja AMPL daerah dalam melakukan audiensi dan road show untuk memperkuat penggalangan dukungan dari pimpinan daerah maupun legislatif, proses advokasi di berbagai daerah melalui talk show di media massa dan sebagainya. Sangat terasa partisipasi dari tokoh penting yang terlibat dalam program WASPOLA, setidaknya terlihat dari level direktur (eselon II) di masing-masing departemen yang terlibat pada waktu itu, antara lain Basah Hernowo, Arum Atmawikarta (Bappenas), Joko Muryanto, Susmono, Poedjastanto (Dep PU), Johan Susmono, Sofjan Bakar (Depdagri), Hening Darpito dan Wan Alkadri (Depkes). Sementara pada tataran teknis ada Oswar Mungkasa, Nugroho Tri Utomo, Maraita Listyasari, Pungkas AB, Hadiat (Bappenas), Indar Parawansa, Rheida Pramudhi, Helda Nusi, Rewang Budiyana, Togap Siagian (Depdagri), Savitri Rusdiyanti, Rina Agustin, Tamin MZ Amin, Bambang Purwanto, Essy Assiah, Raymond Marpaung, Handy B. Legowo, Kati Andraini, Endang Setyaningrum (Dep PU), Supriyanto, Zainal Nampira, Ismael, Sutjipto, Djoko Wartono 1 (Depkes), dan Iim Ibrahim (LH) ). Mereka secara bersama-sama atau terpisah, dengan bersungguh- sungguh mendampingi fasilitator WASPOLA, terutama di awal musim fasilitasi. Dengan kehadiran anggota Pokja AMPL yang mewakili pemerintah pusat itu, para pengambil kebijakan di daerah, baik eksekutif maupun legislatif, menjadi lebih mudah memahami dan menerima Kebijakan Nasional. Untuk “membidik” pengambil kebijakan tertinggi di daerah, kehadiran anggota Pokja itu menjadi mutlak. Apalagi, Pokja AMPL- lah yang kemudian akan menindaklanjuti pembangunan setelah program WASPOLA berhenti atau berganti. Dengan kehadiran mereka di daerah pada awal fasilitasi, setidaknya dapat memperoleh gambaran mengenai daerah bersangkutan. Informasi langsung ini sangat penting untuk memudahkan pemetaan 1) Beberapa pejabat telah pindah tugas atau pensiun 32 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan