Pekerjaan konstruksi selesai namun pencairan jaminan menemui kendala karena persyaratan formal yang tidak terpenuhi, proses administrasi yang lambat, dan kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab memastikan kelengkapan dokumen jaminan dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak penjamin jika terjadi wanprestasi.

1. Disusun oleh: Mohamad Sondan Arfando
NIM. 2220119001

2.  Sesuai Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021,
penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas pelaksanaan
Kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah
atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat
penyerahan. Untuk menjamin bahwa penyedia melakukan
seluruh tanggungjawabnya maka diperlukan adanya jaminan
atas pengadaan barang/jasa tersebut.
 Dalam pelaksanaan jaminan ini masih menimbulkan suatu
permasalahan dikarenakan lamanya dalam proses pencairan
klaim dan akibat yang ditimbulkan atau bahkan kegagalan
dalam pencairannya. Dalam pelaksanaannya, kegagalan tersebut
juga dapat disebabkan oleh kesalahan prosedur dalam proses
administrasi pencairannya. Maka dari itu perlu adanya kajian
yang lebih dalam mengenai permasalahan yang terdapat dalam
pencairan klaim jaminan, khususnya yang menjadi tanggung
jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen.

3.  Bagaimana terjadinya kegagalan pencairan
jaminan dalam kontrak konstruksi?
 Bagaimana peran Pejabat Pembuat Komitmen
dalam mengatasi kegagalan pencairan jaminan
tersebut?

4.  Surat Jaminan atau disebut dengan Jaminan adalah jaminan
tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan,
dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia.
 Secara umum, surat jaminan adalah jaminan tertulis yang
bersifat mudah dicarikan dan tidak bersyarat (unconditional),
yang diserahkan oleh penyediabarang/jasa kepada PPK untuk
menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa
sehubungan dengan kontrak/perjanjianpengadaan barang/jasa
pemerintah Angka 48 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

5.  Tidak Bersyarat (Unconditional)
 Mudah dicairkan
 Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat
14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah
pencairan

6.  Jaminan Penawaran
 Jaminan Sanggah Banding
 Jaminan Pelaksanaan
 Jaminan Uang Muka
 Jaminan Pemeliharaan

7.  Peraturan menegaskan bahwa jaminan pengadaan itu
harus bersifat tanpa syarat (unconditional). Yang
berarti jika terjadi wanprestasi, PPK dalam
mencairkan jaminan tersebut tidak memiliki
hambatan. Hal ini sesuai dengan Surat Nomor S-
127/NB.2/2014 tanggal 18 April 2014 yang diterbitkan
oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) tentang
pencatuman klausula tidak menjamin kerugian yang
disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme dalam surat jaminan/suretyship, yang
ditujukan kepada Direksi Perusahaan Asuransi Umum
dan Direksi Perusahaan Penjaminan.

8.  Namun permasalahan yang masih saja terjadi ketika
dilakukan pemutusan kontrak, Pengguna Jasa atau pemilik
proyek mengalami kesulitan melakukan pencairan
jaminan, bahkan ada jaminan yang tidak bisa dicairkan.
Padahal ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (4)
Perpres 12/2021 disebutkan bahwa sifat jaminan adalah
tidak bersyarat, mudah dicairkan dan harus dicairkan oleh
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah surat perintah pencairan dari Pokja
Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja
Pemilihan/PPK diterima. Hal tersebut tercantum pula
dalam surat jaminan itu sendiri.

9.  1. Pencairan Jaminan Penawaran:
 a. Surat pengajuan Pencairan Jaminan dari Penerima
Jaminan/ Obligee
 b. Bukti Penunjukan Pemenang
 c. Bukti Pengunduran Diri
 d. Asli/copy Jaminan Penawaran

 2. Pencairan Jaminan Sanggahan Banding
 a, Surat Pengajuan Pencairan Jaminan dari Penerima
Jaminan/Obligee
 b. Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menjelaskan
Sanggahan Banding tidak benar
 c. Asli/copy Jaminan Sanggahan Banding

10.  3. Pencairan Jaminan Pelaksanaan :
 a. Surat Pengajuan Pencairan Jaminan dari Penerima Jaminan/ Obligee
 b. Bukti Pemutusan Hubungan Kerja / PHK
 c. Bukti Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Terakhir dan atau
dokumen pengganti sesuai kontrak
 d. Surat Peringatan bila hal ini diatur dalam kontrak
 d. Asli /copy Jaminan Pelaksanaan

 4. Pencairan Jaminan Uang Muka :
 a. Bukti pembayaran uang muka oleh Pemberi Jaminan / Obligee kepada
Terjamin / Prinsipal
 b. Surat Pengajuan Pencairan Jaminan dari Obligee
 c. Bukti Pemutusan Hubungan Kerja / PHK
 d. Bukti Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Terakhir dan
Perhitungan Sisa Uang Muka, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh
Konsultan Independen yang telah ditunjuk sejak ditandatanganinya kontrak
 e. Surat Peringatan bila hal ini diatur dalam kontrak
 f. Asli/copy Jaminan Uang Muka

11.  5. Pencairan Jaminan Pemeliharaan :
 a. Surat Pengajuan Pencairan Jaminan dari Obligee
 b. Bukti Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Pemeliharaan sesuai kontrak
 c. Asli Bukti biaya pengeluaran untuk perbaikan
 d. Asli/copy Jaminan Pemeliharaan

12.  Menggunakan bahasa Indonesia.
 Diterbitkan oleh Penjamin yang berkedudukan atau memiliki
perwakilan operasional di Indonesia.
 Masa berlaku surat jaminan paling singkat sampai dengan
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam
kontrak.
 Masa pengajuan klaim oleh penerima surat jaminan paling
singkat 30 hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku
surat jaminan.
 Masa pembayaran dari penjamin kepada Penerima jaminan
paling lama 14 hari kerja tanpa syarat setelah diterimanya
pengajuan klaim dari penerima jaminan
 Nilai surat jaminan paling sedikit sama dengan nilai
pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa

13.  Dalam pembayaran klaim mengacu kepada pasal 1832 KUH
Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 KUH Perdata.
 Memuat klausula bahwa surat jaminan bersifat Mudah
Dicairkan Dan Tidak Bersyarat (Unconditional).
 Surat Jaminan dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Penjaminan, dan/atau Konsorsium telah dicatat produknya
oleh dan mendapatkan izin dari OJK
 Dalam hal terdapat addendum kontrak/perjanjian berupa
perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang
pengembalian uang mukanya belum lunas, dan/atau
pekerjaan pemeliharaan, jaminan uang muka dan/atau
jaminan pemeliharaan harus diganti/diperpanjang masa
berlakunya paling singkat sesuai dengan perpanjangan jangka
waktu penyelesaian pekerjaan dan/atau pekerjaan
pemeliharaan tersebut setelah adendum kontrak/perjanjian.
 Atas kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN, jika terjadi
kesalahan data maka untuk membenarkannya harus melalui
perekaman addendum data dan disampaikan ke KPPN.

16.  Pekerjaan Konstruksi Selesai
 Persyaratan Formal yang Tidak Terpenuhi
 Proses Administratif yang Lambat
 Jaminan yang Tidak Memadai
 Permasalahan dengan Pihak Penjamin
 Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.
 Jaminan berbentuk Surety Bond yang sifatnya Conditional
 Perusahaan asuransi yang digunakan sebagai penjamin
tidak masuk daftar asuransi yang disahkan pemerintah
 Perusahaan asuransi mengalami pailit,

17.  Kerugian Keuangan
 Kesulitan Hukum
 Kredibilitas Kontraktor
 Pengaruh terhadap Subkontraktor dan Pemasok
 Ketidakpastian Proyek Masa Depan
 Sanksi administratif bagi PPK

18.  Bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan
dokumen Jaminan;
 Memberikan kuasa kepada Kepala KPPN yang
menerbitkan SP2D jaminan untuk melakukan klaim
Jaminan melalui penerbitan Surat Kuasa;
 Mengajukan permintaan pembayaran kepada Pejabat
Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan
menerbitkan SPP jaminan disertai:
 a. Asli Jaminan
 b. Asli Surat Kuasa PPK kepada Kepala KPPN

19.  Apakah masa berlaku Jaminan Pelaksanaan telah
sesuai sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan
Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP?
 Apakah nama penyedia sama dengan nama yang
tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan?
 Apakah betul besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak
kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan?
 Apakah besaran nilai Jaminan Pelaksanaan telah
sesuai dicantumkan dalam angka dan huruf?

20.  Apakah nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan
sama dengan nama PPK yang menandatangani kontrak?
 Apakah paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket
pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ?
 Apakah Jaminan Pelaksanaan benar dapat dicairkan tanpa
syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh
penerbit Jaminan?
 Apakah tata cara pencairan jaminan tidak terdapat syarat-
syarat lain selain surat pernyataan wanprestasi dari PPK
dan Surat Jaminan Asli sebagaimana disepakati dalam
SSUK?
 Apakah surat jaminan telah memuat nama, alamat dan
tanda tangan pihak penjamin?

21.  Komunikasi dengan Pihak yang Memberikan Jaminan
 Periksa Kontrak dan Persyaratan Jaminan
 Mengajukan klaim atau tuntutan hukum terhadap
pihak yang memberikan jaminan

22.  Jaminan adalah kewajiban penyedia untuk menepati janji
melaksanakan pekerjaan sampai selesai dan diserahterimakan
sesuai ketentuan kontrak. Prosedur penerbitan dan pencairan
jaminan (kontrak bank garansi) dilakukan oleh Pemilik
Pekerjaan, Kontraktor, Penjamin/Asuransi, dan Bank.
 Apabila kontraktor cedera janji (wanprestasi) maka Pemilik
Proyek dapat mencairkan Sertifikat Bank Garansi pada bank.
Bank penjamin akan memberikan Sertifikat Bank Garansi pada
Pemilik Proyek. Sedangkan apabila pekerjaan diselesaikan oleh
kontraktor maka Sertifikat Bank Garansi harus dikembalikan
oleh Pemilik Proyek kepada kontraktor.
 Kegagalan pencairan surat jaminan dapat menjadi kelalaian
administratif dari PPK dalam menjalankan kewajibannya.
Karena kelalaian tersebut, PPK dapat dikenakan sanksi
administratif sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

23.  Abdul R Saliman. Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Jakarta.
Prenadamedia Group. 2014.
 Annisa Nur’aini. Jaminan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Tulisan
Hukum/BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. 2019
 Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond)dan
Pertanggungan Kejahatan (Crime Insurance).Yogyakarta: Liberty, 1986.
 J.Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan. Surety Bond Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi.
Jakarta:CV Dharmaputra, 2003.
 Mudjisantoso, Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia, CV Primaprint,
Yogyakarta, 2014.
 Samsul Ramli, Mengatasi Aneka Masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visi
Media, Jakarta, 2014.
 Sri Soedewi Masjcoen Sofwan. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta : Liberty. 2003.
 Siti Aminah. Analisis Permasalahan Pencairan Klaim Surety Bond Akibat Principal Yang
Wanprestasi Pada Perjanjian Pemborongan Bangunan Sebagai Jaminan Yang Dikeluarkan
Oleh Perusahaan Asuransi. Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017
 Subekti. Hukum Perjanjian. Bandung : PT Intermasa. 2005.
 Zulkifli Yusuf, Penerbitan Surety Bond Asuransi (Antara Teori Dan Praktek). Jurnal
Hukum Bisnis. Volume 22 No 2.Fakultas Hukum Universtas Indonesia. 2003.