Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Kewenangan Daerah Provinsi di Laut
Similar to Kewenangan Daerah Provinsi di Laut (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
Kewenangan Daerah Provinsi di Laut
- 1. SOSIALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH PUSAT/KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PASCA UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Disampaikan oleh: Drs. SUGIYONO, M. Si DIREKTUR SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI --Hotel Red Top, Jakarta 19 April 2016-- RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PERSIAPAN PENGALIHAN P3D URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 2. 2 2
- 3. PEMAHAMAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Versi UU No 23 Tahun 2014 3 Pengertian Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
- 4. 4 PRESIDEN BUPATI/ WALIKOTA GUBERNUR Kementerian/LPNK KORBINWASKORBINWAS Sebagian Urusan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan NASIONAL LOKAL Psl 17 UUD 1945 PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945 H U B U N G A N K E K U A S A A N P E M E R I N T A H A N P U S A T D A N D A E R A H 4 THE ULTIMATE RESPONSIBILITY LIES UPON THE PRESIDENT REGIONAL WAKIL PEMERINTAH PUSATDPRD PROV DPRD KAB/KOTA Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
- 5. 5 U R U S A N PEMERINTAHAN KONKURENABSOLUT 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL PILIHAN (8) WAJIB (24) Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18) S P M N S P K 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU DAN PR 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana. URUSAN PEMERINTAHAN
- 6. 6 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN DAERAH Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan penataan ruang • perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat • sosial. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN • tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • pemberdayaan masyarakat dan Desa • pengendalian penduduk dan keluarga berencana • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan 8 URUSAN: • kelautan dan perikanan • pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi. Urusan berbasis ekosistem Kelautan dan Perikanan Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; PROVINSI Kab/Kota Dapat bagi hasil
- 7. DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (SUPD) II 1 2 3 4 5 Pekerjaan UMUM PERUMAHAN Rakyat dan Kawasan PERMUKIMAN Kelautan dan PERIKANAN PerhubUNGAN Komunikasi & INFORMATIKA, STATISTIK dan Persandian SUPD II
- 8. 8
- 9. 9 Pasal 14 ayat (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta ESDM dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Pasal 14 ayat (6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah perairan kepulauan. Pasal 14 ayat (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota kurang dari 4 mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan. Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan dalam UU No. 23/2014
- 10. 10 KEWAJIBAN KL DAN DAERAH PEMETAAN MENETAPKAN SPM KELEMBAGAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RPP PERANGKAT DAERAH A B C TIPOLOGI MENETAPKAN NSPK Indikator umum Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kapasitas APBD indikator teknis
- 11. 11 Pasal 24 1. K/L bersama Pemda melakukan Pemetaan Urusan. 2. Hasil pemetaan ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. 3. Pemetaan Urusan dan pembinaan kepada Daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. PEMETAAAN 1. Untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah. 2. Untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. 3. Digunakan oleh Daerah dalam penetapan : a. kelembagaan, b. perencanaan, c. penganggaran 4. Digunakan oleh K/L sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah secara nasional. Pemetaan Urusan
- 12. 12 Pasal 14 ayat (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta ESDM dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Pasal 14 ayat (6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah perairan kepulauan. Pasal 14 ayat (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota kurang dari 4 mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan. Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan dalam UU No. 23/2014
- 13. 13 PEMBAGIAN URUSAN DAN KEWENANGAN TERKAIT KELAUTAN DAN PERIKANAN (Lampiran UU 23/2014) SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA Kelautan, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. e. Penetapan kawasan konservasi. f. Database pesisir dan pulau- pulau kecil. a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 14. 14 SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perikanan Tangkap a. Pengelolaan penangkapan ikan diIWilayah laut di atas 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: a) kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan b) di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. a. Pemberdaya an nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/k ota. b. Pengelolaan dan penyelengga raan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- 15. 15 SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA Perikanan Budidaya a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan. b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
- 16. 16 SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. Pengolahan dan Pemasaran a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan. b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 17. 17 SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.
- 19. 19 Kewenangan Daerah Provinsi di Laut Pasal 27 (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. Pengaturan administratif; c. Pengaturan tata ruang; d. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. (4) (4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
- 20. 20 Kewenangan Daerah Provinsi Berciri Kepulauan Pasal 28 (1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 21. 21 Kewenangan Daerah Provinsi Berciri Kepulauan Pasal 29 (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan. (2) Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. daya alam di wilayah laut. (3) Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.
- 22. 22 Kewenangan Daerah Provinsi Berciri Kepulauan Pasal 29 (4) Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan. (6) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- 23. 5 1. PERLU ADANYA NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) SEBAGAI PEDOMAN BAGI PROVINSI UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA (Pasal 16 ayat 1 dan 2) 2. PERLU PENGATURAN MENGENAI HAL-HAL APA SAJA YANG MASIH MELEKAT DI KAB/KOTA SEHUBUNGAN BERPINDAHNYA KEWENANGAN LAUT KE PROVINSI SEPERTI PELESTARIAN PESISIR; PERIJINAN LOKASI DAN LAIN-LAIN IMPLIKASI UU NO. 23/2014 TERHADAP KEWENANGAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 24. 5 1. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DISELENGGARAKAN: a. SENDIRI OLEH PEMERINTAH PUSAT; b. DENGAN CARA MELIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT ATAU KEPADA INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI DAERAH BERDASARKAN ASAS DEKONSENTRASI; ATAU c. DENGAN CARA MENUGASI DAERAH BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN. IMPLIKASI UU 23/2014 TERHADAP KELEMBAGAAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DISELENGGARAKAN: a. SENDIRI OLEH DAERAH PROVINSI; b. DENGAN CARA MENUGASI DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN; ATAU c. DENGAN CARA MENUGASI DESA.
- 25. 5 3. PERLU PENGATURAN PEMINDAHAN P3D (PERSONIL, PEMBIAYAAN, SARPRAS DAN DOKUMEN) (Pasal 404) 4. TAHAP TRANSISI DILAKUKAN MELALUI MEKANISME TUGAS PEMBANTUAN DARI PROVINSI KE KAB/KOTA (Pasal 19 Ayat 1) 5. HARUS ADA PEDOMAN KELEMBAGAAN DARI PUSAT YANG BERLAWANAN DENGAN REVISI PP 41/2007 TENTANG SOTK (TIPOLOGI DAN NOMENKLATUR) IMPLIKASI UU 23/2014 TERHADAP KELEMBAGAAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 26. 5 1. PERSONIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KAB/KOTA DAPAT BERALIH STATUS MENJADI PEGAWAI PROVINSI (Pasal 404), DAN BAGI PERSONIL KAB/KOTA YG TIDAK MAU BERALIH STATUS, KEKOSONGAN DIISI OLEH PERSONIL PROVINSI 2. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN DI FASILITASI BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL (BKN) REGIONAL 3. PUSAT MENENTUKAN STANDAR KOMPETENSI BAGI PEJABAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERKAIT SELEKSI TERBUKA DALAM UU ASN IMPLIKASI UU 23/2014 TERHADAP PERSONIL DAERAH
- 27. 5 1. KEWAJIBAN PENGANGGARAN MENJADI KEWENANGAN PROVINSI (MONEY FOLLOW FUNCTION) 2. BANTUAN KEUANGAN PUSAT KEDEPAN HANYA UNTUK PROVINSI TERKAIT KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL DARI PEMERINTAH PUSAT (Pasal 91) 3. PEMERINTAH PUSAT DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN DAU DAN DAK HARUS MEMPERHATIKAN DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN (Pasal 29) IMPLIKASI UU 23/2014 TERHADAP KEUANGAN DAERAH
- 28. 5 1. BEBERAPA SUB URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERALIH KE PROVINSI MELIPUTI: SUB URUSAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL; PERIKANAN TANGKAP; PERIKANAN BUDIDAYA; PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN (Lampiran Y pada UU 23/2014) 2. PERIJINAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERALIH KE PROVINSI 3. HARUS ADA NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) YANG JELAS MENGATUR PERIJINAN TERSEBUT; 4. ADA NSPK YG BERSIFAT CROSS-CUTTING KETIKA MENYANGKUT K/L TERKAIT SEPERTI PENGATURAN WISATA BAHARI DGN KEMENTERIAN PARIWISATA; HUTAN BAKAU TERKAIT KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , PETERNAKAN MUTIARA DLL IMPLIKASI UU 23/2014 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
- 29. 5 1. BINWAS TEKNIS DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Pasal 374 ayat 1 dan ayat 3) 2. BINWAS UMUM DILAKUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI (Pasal 374 ayat 2) 3. PENGAWASAN TERHADAP UPTD ATAU CABANG DINAS PROVINSI DILAKUKAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI IMPLIKASI UU 23/2014 TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS)
- 30. 10 ASPEK PEMBINAAN UMUM SUB URUSAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Pembagian Urusan Pemerintahan 2. Kelembagaan Daerah. 3. Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Keuangan Daerah; 5. Pembangunan Daerah; 6. Pelayanan publik di Daerah; 7. Kerja sama Daerah; 8. Kebijakan Daerah; 9. Kepala Daerah dan DPRD; dan 10. Bentuk pembinaan lain sesuai dng ketentuan per UU an
- 31. 31 Pembangunan Daerah Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau LPNK berasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
- 32. 32 Menghimbau 1. K/L Untuk segera melakukan penyesuaian regulasi terkait dengan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan amanat UU 23/2014 2. PEMDA Segera melakukan pembentukan PERDA yang sesuai dengan spirit penyelenggaraan PEMDA yang terbarukan Regulasi tersebut merupakan salah satu payung hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- 33. 10 Kab/Kota : 260 Daerah Ada perubahan kewenangan yang diberikan kepada Provinsi, Kab/Kota terkait Bagi daerah yang melaksanakan pemilukada diwajibkan menetapkan RPJMD dan Ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (ENAM) bulan setelah KDH terpilih dilantik. PERUBAHAN KEWENANGAN Pilkada serentak 2015 269Daerah Provinsi : 9 Daerah
- 34. 34 Untuk Biaya Penyelenggaraan Aparatur APBD 2/3 1/3 Untuk Biaya Pembangunan.
- 35. 35 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UU 23/2014 Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah – (Kab/Kota) RPJMN RKP RENSTRA K/L RENJA K/L RPJPN RPJMD Prov. RKPD Prov. RENSTRA SKPD-Prov. RENJA SKPD-Prov. RPJPD Prov. RPJMD K/K RKPD K/K RENSTRA SKPD-K/K RENJA SKPD-K/K RPJPD K/K RTRW RTRW
- 36. 36 KEUANGAN DAERAH PUSAT PEMDA PAD/DBH Fiscal gap SPM DAK 32 Urusan Pelayanan Dasar SPM Urs. Pilihan Urs.Wajib Non Pelayanan Dasar Pendanaan berdasarkan pada standar pelayanan teknis dan regional cost DAU DEKON TP DAERAH TIDAK BISA MELAKSANAKAN SENDIRI
- 37. 37 KESIMPULAN 1. PEMERINTAH DAERAH MELAKSANAKAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA BERPEDOMAN PADA LAMPIRAN UU 23/2014; 2. TERKAIT HAL DIATAS, PERLU DIPERHATIKAN TENTANG PELAKSANAAN P3D 3. PEMERINTAH PUSAT BERWENANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN NSPK SEBAGAI PEDOMAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGANNYA; 4. SEMUA PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN DAERAH WAJIB MENDASAR DAN MENYESUAIKAN PENGATURANNYA DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014.
- 38. DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH SEKIAN DAN TERIMA KASIH