Pokok-pokok UU NO 23 TAHUN 2014

1. POKOK-POKOK
UU NO. 23 TAHUN 2014
Oleh Ricky Kusnindar
NPM NE18255076
Mata Kuliah Hukum Pemda dan Tata Kota
Dosen Abrori , S.H.I., S.H., M.H.

2. KETENTUAN UMUM
 PEMBAGIANWILAYAH NEGARA
 KEKUASAAN PEMERINTAHAN & URUSAN PEMERINTAHAN
 KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN PROVINSI KEPULAUAN
 PENATAAN DAERAH
 PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
 PERANGKAT DAERAH
 PERDA DAN PERKADA
 PEMBANGUNAN DAERAH
 KEUANGAN DAERAH
 BUMD & PELAYANAN PUBLIK
 PARTISIPASI MASYARAKAT
 PERKOTAAN
 KAWASAN KHUSUS DAN PERBATASAN NEGARA
 KERJASAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN
 DESA
 BINWAS PEMDA
 INOVASI DAERAH
 TINDAKAN HUKUM ASN DI DAERAH
 INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
 DEWAN PERTIMBANGANOTONOMI DAERAH

3. PEMBAGIANWILAYAH NEGARA DAN
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
NKRI
PRESIDEN
PROVINSI
GUBERNUR
KAB/KOTA
BUPATI/WALIKOTA
KECAMATAN
CAMAT
KELURAHAN/
DESA
LURAH/KADES
KEMENTRIAN/
LPNK
KEMENDAGRI
Garis Bimbingan dan
Pengawasan (Bimwas)
Garis Komando/Staf
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah

4. Urusan Pemerintahan
Absolut
Asas Dekonsentrasi
Gubernur
Konkuren
(Sabagai dasar pelaksanaan
Otda)
Wajib
Pelayanan Dasar
Pelayanan Non Dasar
Pilihan
Umum
(Kewenangan Presiden sbg
Kepala Pemerintahan
URUSAN PEMERINTAHAN
Garis Komando/Staf
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
Pilihan:
Kelautan dan Perikanan; Pariwisata;
Pertanian; Kehutanan; ESDM;
Perdagangan; Perindustrian;
Transmigrasi
Absolut:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan
fiskal nasional; dan
f. agama.
Pelayanan Dasar:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU dan Penataan Ruang
4. Perum Rakyat dan Kaw.
Permukiman;
5. Trantibum dan Linmas;
6. Sosial.
Pelayanan Non Dasar:
Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak; Pangan; Pertanahan; Lingk. Hidup; Adminduk Capil;
Pemberdayaan Masy. & Desa; KB dan Dal penduduk;
Perhubungan; Kom. & Informatika; KUMKM; Penanaman
Modal; Pemudan & Olahraga; statistic; Persandian;
Kebudayaan; Perpustakaan; Kearsipan.
Pembagian ur. pem. konkuren antara Pem. Pusat dan Prov. serta Kab./kota berdsrkan
prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan str. nasional.

5. KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI
LAUT DAN PROVINSI KEPULAUAN
Di Kepulauan:
a. mempunyai kewenangan mengelola
sumber daya alam di laut;
b. melaksanakan kewenangan
Pemerintah
c. Pusat di bidang kelautan berdasarkan
asas Tugas Pembantuan.
Di Laut:
a.eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan
pengelolaan kekayaan laut di luar
minyak dan gas bumi;
b.pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d.ikut serta dalam memelihara
keamanan di laut; dan
e.ikut serta dalam mempertahankan
kedaulatan negara.
f. Jika wilayah < 24 mil, maka wilayah
dibagi 2 (dua)

6. KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI
LAUT DAN PROVINSI KEPULAUAN
Di Kepulauan:
a. mempunyai kewenangan mengelola
sumber daya alam di laut;
b. melaksanakan kewenangan
Pemerintah
c. Pusat di bidang kelautan berdasarkan
asas Tugas Pembantuan.
Di Laut:
a.eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan
pengelolaan kekayaan laut di luar
minyak dan gas bumi;
b.pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d.ikut serta dalam memelihara
keamanan di laut; dan
e.ikut serta dalam mempertahankan
kedaulatan negara.
f. Jika wilayah < 24 mil, maka wilayah
dibagi 2 (dua)