Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas letak Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia dan hubungannya dengan Hukum Tata Negara. 2. Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. 3. Terdapat berbagai pandangan mengenai hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara, ada yang memb

1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
LETAK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM TATA HUKUM
INDONESIA SERTA HUBUNGAN HAN DENGAN HTN
Oleh :
Awaludin Haris
Iwan Rasyidin
Khairunnisa Firdausia
Nina Ruspina
Rizal Efendi
PROGRAM STUDI S1-PKn
FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM
2012

2. BAB II
LETAK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
DALAM TATA HUKUM INDONESIA
SERTA HUBUNGAN HUBUNGAN HAN DENGAN HTN
A. OMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan akan
dapat menunjukkan letak Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum
Indonesia serta menganalisis hubungan Hukum Administrasi Negara
dengan Hukum Tata Negara. Dengan indikator sebagai berikut :
1. Mahasiswa diharapkan akan dapat menunjukkan letak Hukum
Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia.
2. Mahasiswa diharapkan akan dapat menganalisis hubungan Hukum
Administrasi Negara dengan Tata Hukum Negara.
B. ENGANTAR
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu
berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan
masyarakat serta interaksi diantara keduanya. Di saat sistem administrasi
negara yang menjadi pilar pelayanan public menghadapi masalah yang
fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukan
hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance.

3. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas
memiliki arti Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945,
yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa
dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah idiil
Pancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ Nasional serta
kebijakan-kebijakan lainnya.
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia secara simultan
berinteraksi dengan faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam,
idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Dalam rangka
pencapaian tujuan negara dan pelaksanaan tugas negara diselenggarakan
fungsi-fungsi negara yang masing-masing dilaksanakan oleh Lembaga
Negara yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dengan amandemennya.
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara merupakan bagian
integral dari sistem Penyelenggaraan negara. Operasionalisasi dari semua
ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 merupakan bagian yang sangat
dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
C. RAIAN MATERI
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara

4. M
engenai pengertian Hukum Administrasi Negara
hingga saat ini masih belum ada kesepakatan atau
kesatuan pendapat diantara para sarjana. Oleh
karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang
cukup memadai maka dikemukakan batasan-batasan pengertian Hukum
Administrasi Negara.
Definisi Hukum Administrasi Negara Menurut Beberapa Ahli
Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan
ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang
Van Vollenhoven tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu
menggunakan wewenangnya yang telah diberikan
kepadanya oleh Hukum Tata Negara
Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai
hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan
J.H Logemann
yang lainnya serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan
Negara itu dengan warga masyarakat
Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai
Muchsan struktur dan kefungsian administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai
Prajudi
pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting yakni
Atmosudirjo
administrasi Negara
Dari berbagai batasan pengertian Hukum Administrasi Negara
tersebut, maka dapat disimpulakan bahwa Hukum Administrasi Negara
adalah hukum tentang pengadministrasian Negara yaitu mengenai
pemerintahan dan segala peraturan-peraturan di dalamnya serta

5. bagaiman menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tersebut
dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan umum.
2. Letak Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Tata
Hukum Indonesia
Keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu Negara sangatlah
penting, baik bagi administrasi Negara maupun masyarakat luas. Dengan
adanya Hukum Administrasi Negara, pihak administrasi Negara
diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan
hakekat kekuasaanya, tujuan dan sifat daripada
kewajiban-kewajiban, juga bagaiman bentuk-
bentuk sanksinya bilamana mereka melakukan
pelanggaran hukum.
Sedangkan dibagian yang lain, yakni bagi
masyarakat, Hukum Administrasi Negara
merupakan perangkat norma-norma yang dapat
digunakan untuk melindungi kepentingan serta
hak-hak mereka.
Seperti diketahui dalam ilmu hukum terdapat dua pembagian
hukum, yaitu Hukum Privat (Sipil) dan Hukum Publik. Penggolongan ke
dalam hukum privat dan publik itu tidak lepas dari isi dan sifat hubungan
yang diatur dan bersumber dari kepentingan-kepentingan yang hendak
dilindungi. Adakalanya kepentingan itu bersifat perorangan tetapi ada
pula yang bersifat umum. Hubungan hukum tersebut memerlukan

6. pembatasan yang jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dan
kewajiban dari dan terhadap siapa orang tersebut berhubungan.
Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara
penguasa dengan warganya yang didalamnya termasuk Pidana, Hukum
Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan (HAN). Pada mulanya,
Hukum Administrasi Negara menjadi bagian dari Hukum Tata Negara,
tetapi karena perkembangan masyarakat dan studi hukum dimana ada
tuntutan akan munculnya kaidah-kaidah hukum baru dalam studi Hukum
Administrasi Negara maka lama kelamaan HAN menjadi lapangan studi
sendiri, terpisah bahkan mencakup masalah-masalah yang jauh lebih
luas dari HTN. Kecenderungan seperti ini tampak pula pada bagian-
bagian tertentu dari HAN itu sendiri, seperti kecenderungan Hukum Pajak
yang cenderung untuk menjadi ilmu yang mandiri, terlepas dari HAN.
Dengan demikian, HAN merupakan bagian dari hukum publik
karena berisi peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum.
Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional,
masyarakat dna negara. Kepentingan umum harus lebih didahulukan
daripada kepentingan individu, golongan dan kepentingan daerah
dengan pengertian bahwa kepentingan perseorangan harus dilindungi
secara seimbang, sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan negara
dan pemerintahan seperti tertera dengan jelas dalam pembukaan UUD
1945 yang berbunyi:
“…… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

7. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial…”
Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut
“administrasi”. Administrasi sendiri berarti “bestuur” (pemerintah).
Dengan demikian, hukum administrasi (administratief recht) dapat juga
disebut dengan hukum tata pemerintahan (bestuursrecht). Pemerintah
(bestuur) juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan (bestuursfunctie)
yang merupakan penguasa yang tidak termasuk pembentukan UU dan
peradilan.
Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang atau
bagian dari hukum yang khusus. Dalam studi Ilmu Administrasi, mata
kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan bahasan khusus tentang
salah satu aspek dari administrasi, yakni bahasan mengenai aspek
hukum dari administrasi Negara. Sedangkan dikalangan PBB dan
kesarjanaan internasional, Hukum Administrasi Negara diklasifikasi baik
dalam golongan ilmu-ilmu hukum maupun dalam ilmu-ilmu administrasi.
Hukum administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan
hukum pidana. Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum
antara” (Poly-Juridisch Zakboekje h. B3/4). Sebagai contoh Izin
Bangunan. Dalam memberikan izin penguasa memperhatikan segi-segi
keamanan dari bangunan yang direncanakan. Dalam hal demikian,
pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan. Disamping itu bagi
yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan dapat

8. ditegakkan sanksi pidana. W.F. Prins mengemukakan bahwa “hampir
setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri in cauda
venenum dengan sejumlah ketentuan pidana (in cauda venenum secara
harfiah berarti ada racun di ekor/buntut).
Menurut isinya hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan
Hukum Publik. Hukum Privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur
hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain,
dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan
Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan
antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara
negara dengan perseorangan (warga negara), yang termasuk dalam
hukum publik ini salah satunya adalah Hukum Administrasi Negara..
Hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan
administrasi negara. Bagian lain lapangan pekerjaan administrasi negara
diatur dalam HTN, Hukum Privat dsbnya. Pengertian HAN tidak identik
dengan pengertian “hukum yang mengatur pekerjaan administrasi
negara". Maka dapat dikatakan bahwa HAN adalah suatu sb sistem dari
Administrasi negara.
3. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Lainnya
Pada mulanya antara HTN dan HAN merupakan satu cabang
ilmu yang bernama Staats en Administratief recht, kemudian pada tahun
1946 diadakan pemisahan, dan kedua cabang ilmu tersebut berdiri
sendiri.

9. Hubungan antara HTN dengan HAN diantara para sarjana
ternyata terdapat perbedaan pandangan yaitu ada sarjana yang
menganggap bahwa antara HTN dengan HAN mempunyai perbedaan
prinsip, namun ada sarjana lian yang menganggap tidak ada perbedaan
prinsip.
Kelompok sarjana yang membedakan secara prinsip
diantaranya:
Oppenmeim, Van Vollenhoven, Logemen dan Van Praag.
Menurut Oppenheim HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang
membentuk alat-alat perlengkapan negara dan aturan yang memberi
wewenang kepada alat-alat perlengkapan negara dan membagi-
bagikan tugas pekerjaan pemmerintahan modern antara beberapa
alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Artinya
negara dalam keadaan diam.
HAN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat
perlengkapan negara yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat
perlengkapan negara mengunakan wewenang yang telah ditetapkan
oleh HTN. Dengan demikian HAN merupakan aturan-aturan
mengenai negara dalam keadaan bergerak.
Menurut Logeman HTN adalah mempelajari hubungan kompetensi
sedangkan HAN adalah mempelajari hubungan istimewa.
HTN mempelajari tentang:
1. Jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara.

10. 2. Siapakah yang mengadakan jabatan
3. Dengan cara bagimana jabatan itu ditempati oleh pejabat.
4. Fungsi jabatan-jabatan,
5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan.
6. Hubungan antar masing-masing jabatan.
7. Dalam batas-batas manakah oran negara dapat melaksanakan
tugasnya.
Sedangkan HAN merupakan pelajaran tentang hubungan
istimewa, yang mempelajari bentuk, sifat, dan akibat hukum yang
ditimbulkan karena perbuatan-perbuatan hukum istimewa yang dilakukan
pejabat dalam melaksanakan tugasnya.
Kelompok yang tidak membedakan secara prinsip antara lain:
Kranenburg, Prins, Vigting, dan Van der Pot.
Menurut Kranenburg hubungan antara HTN dengan HAN seperti
hubungan BW (KUH perdata) dengan WvK (Hukum dagang) yakni
hubungan umum dan khusus. HTN adalah peraturan-peraturan
hukum yang mengandung struktur umum, misalnya UUD, UU organik
mengenai desentralisasi, sedangkan HAN merupakan peraturan-
peraturan khusus, UU kepegawaian, pajak, perburuhan dsb.
a. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara
Baron de Gerando adalah seorang ilmuwan Perancis yang
pertama kali mempekenalkan ilmu hukum administrasi Negara sebagai
ilmu hukum yang tumbuh langsung berdasarkan keputusan-keputusan
alat perlengkapan Negara berdasarkan praktik kenegaraan sehari-hari.

11. Maksudnya, keputusan raja dalam menyelesaikan sengketa antara
pejabat dengan rakyat merupakan kaidah Hukum Administrasi Negara.
Mr. W.F. Prins menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara
merupakan aanhangsel (embel-embel atau tambahan) dari hukum tata
negara. Sementara Mr. Dr. Romeyn menyatakan bahwa Hukum Tata
Negara menyinggung dasar-dasar dari pada negara dan Hukum
Administrasi Negara adalah mengenai pelaksanaan tekniknya. Pendapat
Romeyn ini dapat diartikan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah
sejenis hukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh
Hukum Tata Negara, dan sejalan dengan teori Dwi Praja dari Donner,
maka Hukum Tata Negara itu menetapkan tugas (taakstelling)
sedangkan Hukum Administrasi Negara itu melaksanakan apa yang telah
ditentukan oleh Hukum Tata Negara (taakverwezenlijking).
Menurut Van Vollenhoven, secara teoretis Hukum Tata Negara
adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat
perlengkapan Negara dan menentukan kewenangan alat-alat
perlengkapan Negara tersebut, sedangkan Hukum Administrasi Negara
adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan
Negara, baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat itu akan
menggunakan kewenangan ketatanegaraan. Pada pihak yang satu
terdapatlah hukum tata negara sebagai suatu kelompok peraturan hukum
yang mengadakan badan-badan kenegaraan, yang memberi wewenang
kepada badan-badan itu, yang membagi pekerjaan pemerintah serta
memberi bagian-bagian itu kepada masing-masing badan tersebut yang
tinggi maupun yang rendah. Hukum Tata Negara menurut Oppenheim

12. yaitu memperhatikan negara dalam keadaan tidak bergerak (staat in
rust).
Pada pihak lain terdapat Hukum Administrasi negara sebagai
suatu kelompok ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang
tinggi maupun rendah bila badan-badan itu menggunakan wewenangnya
yang telah diberi kepadanya oleh hukum tata negara itu. Hukum
Administrasi negara itu menurut Oppenheim memperhatikan negara
dalam keadaan bergerak (staat in beweging). Tidak ada pemisahan
tegas antara hukum tata Negara dan hukum administrasi. Terhadap
hukum tata Negara, hukum administrasi merupakan perpanjangan dari
hukum tata Negara. Hukum administrasi melengkapi hukum tata Negara,
disamping sebagai hukum instrumental (instrumenteel recht) juga
menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan –keputusan
penguasa.
b. Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana
Romeyn berpendapat bahwa hukum Pidana dapat dipandang
sebagai bahan pembantu atau “hulprecht” bagi hukum tata
pemerintahan, karena penetapan sanksi pidana merupakan satu sarana
untuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan sebaliknya peraturan-
peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat
dimasukkan dalam lingkungan hukum Pidana. Sedangkan E. Utrecht
mengatakan bahwa Hukum Pidana memberi sanksi istimewa baik atas
pelanggaran kaidah hukum privat, maupun atas pelanggaran kaidah
hukum publik yang telah ada. Pendapat lain dikemukakan oleh Victor

13. Situmorang bahwa “apabila ada kaidah Hukum Administrasi negara yang
diulang kembali menjadi kaidah hukum pidana, atau dengan perkataan
lain apabila ada pelanggaran kaidah hukum Administrasi negara, maka
sanksinya terdapat dalam hukum pidana”.
c. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata
Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Victor
Situmorang bahwa Hukum Administrasi Negara itu merupakan hukum
khusus hukum tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagai
hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu pertama,
negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-
peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum
perjanjian. Kedua, adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis,
artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu
bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh Hukum
Administrasi Negara maupun oleh hukum Perdata, maka peristiwa itu
diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai hukum
khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum
umum.
Jadi terjadinya hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan
Hukum Perdata apabila 1) saat atau waktu terjadinya adopsi atau
pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum Administrasi
Negara, 2) Badan Administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan
yang dikuasasi oleh hukum perdata, 3) Suatu kasus dikuasai oleh hukum
perdata dan hukum administrasi negara maka kasus itu diselesaikan
berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara.

14. d. Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Administrasi Negara
Sebagaimana istilah administrasi, administrasi negara juga
mempunyai berbagai macam pengertian dan makna. Dimock dan
Dimock, menyatakan bahwa sebagai suatu studi, administrasi negara
membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk
melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijakan publik
(public policy); sebagai suatu proses, administrasi negara adalah seluruh
langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan; dan
sebagai suatu bidang kemampuan, administrasi negara
mengorganisasikan dan mengarahkan semua aktivitas yang dikerjakan
orang-orang dalam lembaga-lembaga publik.
Kegiatan administrasi negra tidak dapat dipisahkan dari kegiatan
politik pemerintah, dengan kata lain kegiatan-kegiatan administrasi
negara bukanlah hanya melaksanakan keputusan-keputusan politik
pemerintah saja, melainkan juga mempersiapkan segala sesuatu guna
penentuan kebijaksanaan pemerintah, dan juga menentukan keputusan-
keputusan politik.
D. ANGKUMAN
Hukum administrasi negera merupakan hukum tentang
pengadministrasian Negara yaitu mengenai pemerintahan dan segala
peraturan-peraturan di dalamnya serta bagaiman menjalankan fungsi dan

15. tugas pemerintahan tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
Hukum itu dibagi ke dalam hukum publik dan hukum privat
(hukum Perdata dalam arti luas), termasuk ke dalam hukum publik
adalah hukum tata negara dalam arti luas yang terdiri dari dua bagian
yaitu hukum tata negara dalam arti sempit disebut hukum tata negara
(HTN) dan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara
dan hukum pidana.
Sesudah abad ke 19 karena adanya perubahan-perubahan
dalam masyarakat menyebabkan kebutuhan hukum baru sangatlah
terasa dalam suatu masyarakat yang berkembang dengan pesat.
Sesudah abad ke 19 sistematik ilmu pengetahuan hukum, khususnya
dalam bidang hukum publik mengalami perubahan sebagai berikut :
Hukum Administrasi Negara yang semula menjadi bagian dari Hukum
Tatanegara, berubah menjadi ilmu pengetahuan hukum yang beridiri
sendiri terlepas dari Hukum Tatanegara, sehingga Hukum publik itu
kemudian terdiri dari bagian-bagiannya
Perbedaan HAN dengan HTN, bahwa :
HAN menjadi sebab Negara berfungsi atau dasar segala perbuatan
Administrasi Negara
HAN mengatur hubungan WN dengan Pemerintah (melindungi
kepentingan umum) (Mnrt De-La Bassecour Cann)
HAN kelanjutan HTN
HAN mewujudkan tugas HTN (Mnrt Van Vallenhoven)
Sedangkan HTN :
Mengatur pembentukan Badan-badan Negara Tk.Pusat dan Daerah

16. Membagi kekuasaan (wewenang) pada badan agar dapat berfungsi
(Mnrt Oppenheim)
Memberi dasar hukum badan melakukan perbuatan:
 Membuat peraturan
 Melaksanakan peraturan
E. ATIHAN
DAFTAR PUSTAKA
Handoyo, Hestu Cipto.(2009) Hukum Tata Negara Indonesia.
Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta
SF, Marbun dkk. 2001. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum
Administrasi Negara. UII Press: Yogyakarta
______________1997.Sistem Administrasi Negara Jilid 3. Toko
Gunung Agung: Jakarta
http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/09/kedudukan-hukum-
administrasi-negara_14.html

17. http://nuravik.wordpress.com/2011/10/29/kedudukan-hukum-
administrasi-negara-dalam-
tata-hukum/
F. BIODATA
G. AAAAAAAAAAAAAA