1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2. Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
(Prof.Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo)(Prof.Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo)
Dalam arti luas, Hukum Administrasi NegaraDalam arti luas, Hukum Administrasi Negara
meliputi:meliputi:
– Hukum Tata PemerintahanHukum Tata Pemerintahan
– Hukum Tata Usaha NegaraHukum Tata Usaha Negara
– Hukum AdministrasiHukum Administrasi
– Hukum Administrasi PembangunanHukum Administrasi Pembangunan
– Hukum Adminisi LingkunganHukum Adminisi Lingkungan
Dalam arti sempit, Hukum Administrasi Negara,Dalam arti sempit, Hukum Administrasi Negara,
yakni Hukum tata pengurusan rumah tanggayakni Hukum tata pengurusan rumah tangga
negara, baik intern dan ekstern.negara, baik intern dan ekstern.

3. NEGARA REPUBLIK INDONESIANEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI NEGARA HUKUMSEBAGAI NEGARA HUKUM
RECHTSSTAATRECHTSSTAAT (negara berdasarkan(negara berdasarkan
atas Hukum, tertera dalam penjelasanatas Hukum, tertera dalam penjelasan
UUD 1945)UUD 1945)
BukanBukan MACHTSSTAATMACHTSSTAAT (berdasarkan(berdasarkan
atas kekuasaan)atas kekuasaan)
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, amandemenPasal 1 ayat 3 UUD 1945, amandemen
ke IVke IV

4. ASAS-ASAS NEGARA HUKUMASAS-ASAS NEGARA HUKUM
(1)(1) Asas Pengakuan dan Perlindungan Hak AzasiAsas Pengakuan dan Perlindungan Hak Azasi
Manusia; ex. Adanya UU. No. 39/1999 Ttg HakManusia; ex. Adanya UU. No. 39/1999 Ttg Hak
Azasi Manusia, Kepres RI. No. 50/1993 TtgAzasi Manusia, Kepres RI. No. 50/1993 Ttg
Komisi Nasional Hak Azasi ManusiaKomisi Nasional Hak Azasi Manusia
(2)(2) Asas Peradilan Yang Bebas Dari PengaruhAsas Peradilan Yang Bebas Dari Pengaruh
Sesuatu Kekuasaan Atau Kekuatan Lain danSesuatu Kekuasaan Atau Kekuatan Lain dan
Tidak Memihak; ex. Adanya UU. Pokok KekuasanTidak Memihak; ex. Adanya UU. Pokok Kekuasan
Kehakiman No. 19/1964 diganti UU. No. 14/1970,Kehakiman No. 19/1964 diganti UU. No. 14/1970,
diganti No. 4/2004 diganti No. 48/2009.diganti No. 4/2004 diganti No. 48/2009.
(3)(3) Asas Legalitas Dalam Arti Hukum Dalam SegalaAsas Legalitas Dalam Arti Hukum Dalam Segala
Bentuk, ex. Telah ada uu yang mengatur, bolehBentuk, ex. Telah ada uu yang mengatur, boleh
melakukan ssuatu dan tidak boleh melakukanmelakukan ssuatu dan tidak boleh melakukan
sesuatu, serta dan akibat hukum.sesuatu, serta dan akibat hukum.

5. SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARASUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PancasilaPancasila
UUD 1945UUD 1945
TAP MPRTAP MPR
PERPUPERPU
PPPP
KEPPRESKEPPRES
PERMEN DAN KEPMENPERMEN DAN KEPMEN
PERDA DAN KEPKADAPERDA DAN KEPKADA
YURISPRODENSIYURISPRODENSI
HUKUM TIDAK TERTULISHUKUM TIDAK TERTULIS
HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL
KEPTUNKEPTUN
DOKTRINDOKTRIN

6. KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HUKUMKEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HUKUM
Sebelum Abad 19Sebelum Abad 19 Setelah Abad 19Setelah Abad 19
HukumHukum HukumHukum
H. Publik Hukum PrivatH. Publik Hukum Privat H. Publik Hukum PrivatH. Publik Hukum Privat
H.PIDANA H.PERDATA H.DAGANG HTN H.PIDANAH.PIDANA H.PERDATA H.DAGANG HTN H.PIDANA HANHAN H. PERDATAH. PERDATA
HTN ARTI LUASHTN ARTI LUAS H.DAGANGH.DAGANG

7. HAN TERPISAH KARENA PENGARUH:HAN TERPISAH KARENA PENGARUH:
1.1. RENAISSANCERENAISSANCE (zaman gelap ke terang)(zaman gelap ke terang)
2.2. NEGARA HUKUM MODERN (NEGARA HUKUM MODERN (WelfareWelfare
StateState))
• Mengutamakan keperluan seluruh rakyat;Mengutamakan keperluan seluruh rakyat;
• Ikut campur dalam segala lapangan kehidupanIkut campur dalam segala lapangan kehidupan
masyarakat;masyarakat;
• Menyelenggarakan kesejahteraan umum;Menyelenggarakan kesejahteraan umum;
• Tugas negara menjaga keamanan.Tugas negara menjaga keamanan.

8. SISTEM HUKUM NASIONALSISTEM HUKUM NASIONAL
1
2
3
4
5
Keterangan:
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Peraturan Perundangan
4. Yurisprodensi
5. Hukum Kebiasaan
HTN DAN HAN
H. LINGKUNGAN
H. PIDANA SUNARYATI, 1991

9. PERBEDAAN HTN DAN HANPERBEDAAN HTN DAN HAN
HTNHTN
• Mengatur pembentukan Badan-Mengatur pembentukan Badan-
badan Negara Tk.Pusat danbadan Negara Tk.Pusat dan
DaerahDaerah
• Membagi kekuasaan (wewenang)Membagi kekuasaan (wewenang)
pada badan agar dapat berfungsipada badan agar dapat berfungsi
((Mnrt OppenheimMnrt Oppenheim))
Memberi dasar hukum badanMemberi dasar hukum badan
melakukan perbuatan:melakukan perbuatan:
• Membuat peraturanMembuat peraturan
• Melaksanakan peraturanMelaksanakan peraturan
HAN
•HAN menjadi sebab Negara
berfungsi atau dasar segala
perbuatan Administrasi Negara
•HAN mengatur hubungan WN
dengan Pemerintah (melindungi
kepentingan umum)
(Mnrt De-La Bassecour Cann)
•HAN kelanjutan HTN
•HAN mewujudkan tugas HTN
(Mnrt Van Vallenhoven)

10. ADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARA
(menurut CTS Kansil)(menurut CTS Kansil)
Sebagai Aparatur
Negara
Sebagai Fungsi
atau Aktifitas
Sebagai
Proses Teknis
• Aparatur
Pemerintah
• Instansi Politik
• Menjalankan
Administrasi
Negara
Kegiatan mengurus
kepentingan Negara
Menyelenggarakan UU
Segala tindakat AN
dalam menjalankan UU

11. Ciri Hukum Administrasi NegaraCiri Hukum Administrasi Negara
Menguji Hubungan Adanya Pejabat
Administrasi Negara
Melakukan
Tugas Khusus
Menyelenggarakan
Kesejahtraan Umum
HAN yang mengatur penggunaan
wewenang pejabat administrasi negara
Utrecht: Pengantar Hukum Administrasi Negara

12. Hukum Administrsi NegaraHukum Administrsi Negara
• Mengatur sebagian bidang pekerjaan Administrasi Negara,Mengatur sebagian bidang pekerjaan Administrasi Negara,
sebagian lain diatur oleh HTN dan H. Privatsebagian lain diatur oleh HTN dan H. Privat
• Tidak memasuki tingkat politik (menetapkan kebijaksanaanTidak memasuki tingkat politik (menetapkan kebijaksanaan
politik) tapi masuk pada tingkat hubungan hukum yaknipolitik) tapi masuk pada tingkat hubungan hukum yakni
melaksanakan kebijaksanaan politik.melaksanakan kebijaksanaan politik.
• Keseluruhan aturan hukum yang memberi kekuasaan kepadaKeseluruhan aturan hukum yang memberi kekuasaan kepada
pejabat administrasi untuk membentuk aturan hukum dalampejabat administrasi untuk membentuk aturan hukum dalam
hal konkrit.hal konkrit.
• Alat pemerintah untuk melayani dengan sendirirnya mengaturAlat pemerintah untuk melayani dengan sendirirnya mengatur
dan mencampuri segala seluk beluk kepentingan dalamdan mencampuri segala seluk beluk kepentingan dalam
masyarakat.masyarakat.

13. KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAMKEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM
LAPANGAN HUKUMLAPANGAN HUKUM
HUKUM KONSTITUSI (HTN)HUKUM KONSTITUSI (HTN)
Hukum Perdata FormilHukum Perdata Formil Hukum Admnistrasi Formil Hukum Pidana FormilHukum Admnistrasi Formil Hukum Pidana Formil
Hukum Perdata MateriilHukum Perdata Materiil Hukum Administrasi Materiil Hukum Pidana MateriilHukum Administrasi Materiil Hukum Pidana Materiil
Keterangan:Keterangan:
• H. Pidana berisi norma yang esensialH. Pidana berisi norma yang esensial
bagi kehidupan masyarakat penegakkanbagi kehidupan masyarakat penegakkan
norma tsb harus dilakukan penguasanorma tsb harus dilakukan penguasa
• H. Privat berisi norma yang penegakkan-H. Privat berisi norma yang penegakkan-
nya dapat diserahkan kepada swastanya dapat diserahkan kepada swasta
H. Administrasi terletak
Diantara 2 hukum tsb
(contoh:Izin Bangunan)

14. Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
(Prof.Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo)(Prof.Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo)
Dalam arti luas, Hukum Administrasi NegaraDalam arti luas, Hukum Administrasi Negara
meliputi:meliputi:
– Hukum Tata PemerintahanHukum Tata Pemerintahan
– Hukum Tata Usaha NegaraHukum Tata Usaha Negara
– Hukum AdministrasiHukum Administrasi
– Hukum Administrasi PembangunanHukum Administrasi Pembangunan
– Hukum Adminisi LingkunganHukum Adminisi Lingkungan
Dalam arti sempit, Hukum Administrasi Negara,Dalam arti sempit, Hukum Administrasi Negara,
yakni Hukum tata pengurusan rumah tanggayakni Hukum tata pengurusan rumah tangga
negara, baik intern dan ekstern.negara, baik intern dan ekstern.

15. PENGERTIANPENGERTIAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHUKUM ADMINISTRASI NEGARA
• Van VollenhovenVan Vollenhoven
Meliputi fungsi polisi, membuat peraturan termasuk Hukum acaraMeliputi fungsi polisi, membuat peraturan termasuk Hukum acara
Pidana dan Hukum Acara PerdataPidana dan Hukum Acara Perdata
• J.M. Baron de GerandoJ.M. Baron de Gerando
Obyek HAN adalah peraturan yang mangatur hubungan timbalObyek HAN adalah peraturan yang mangatur hubungan timbal
balik antara pemerintah dengan rakyatbalik antara pemerintah dengan rakyat
• Prof. Mr. J. OppenheimProf. Mr. J. Oppenheim
Keseluruhan aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alatKeseluruhan aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat
perlengkapan negara dan pemerintah, jika menjalankanperlengkapan negara dan pemerintah, jika menjalankan
kekuasaannya (mengatur negara dalam keadaan bergerak)kekuasaannya (mengatur negara dalam keadaan bergerak)
• Instrumen yuridis bagi penguasa untuk melibatkan dairi dalamInstrumen yuridis bagi penguasa untuk melibatkan dairi dalam
masyarakat.masyarakat.

16. Hakekat, Peran dan Tujuan HANHakekat, Peran dan Tujuan HAN
• Hakekat HANHakekat HAN
• Sebagai subsistem SHN, dapat disebut Hukum PemerintahanSebagai subsistem SHN, dapat disebut Hukum Pemerintahan
• Peran HANPeran HAN
• MengaturMengatur
• MembatasiMembatasi
• Menguji hubungan hukum WN dengan AN (penguasa)Menguji hubungan hukum WN dengan AN (penguasa)
• Tujuan HANTujuan HAN
• Menjamin adanya AN yang bonafid karena keputusanMenjamin adanya AN yang bonafid karena keputusan
penetapan AN dapat dilawan masyarakat bila keliru/salah.penetapan AN dapat dilawan masyarakat bila keliru/salah.
• Cakupan HANCakupan HAN
• Memberi perlindungan hukum trhadap WN/MasyarakatMemberi perlindungan hukum trhadap WN/Masyarakat
• Mengatur wewenang, tnggung jawab, fungsi dan tingkah lakuMengatur wewenang, tnggung jawab, fungsi dan tingkah laku
pejabatpejabat
• Menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara/Menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara/
pemerintahannya baikpemerintahannya baik
(Van Wijk Konijnenbelt & P. de Haan CS)

17. Kedudukan Ketetapan dalam TertibKedudukan Ketetapan dalam Tertib
Hukum Menurut Hans KelsenHukum Menurut Hans Kelsen
GN
UUD
UU
PERATURAN
KETETAPAN
TATA HUKUM
Hukumnya untuk
Melaksanakan suatu
Peraturan ke dalam
Suatu hal yang nyata
(konkrit)
GENERAL NORM
(mengikat umum)
Disebut juga “Hukum
In abstracto”
INDIVIDUAL NORM
(Mengikat individu
tertentu)
“Hukum Inconcreto”
Hans Kelsen: General theory of low and state (teori tangga)

18. Tujuan dan Maksud dibentuknya PTUNTujuan dan Maksud dibentuknya PTUN
UU. No. 5 Tahun 1986
Tujuan
• Menyelesaikan sengketa
TUN antara pemerintah
dengan WN
• Melindungi masyarakat
dari tindakan pemerintah
yang dianggap melanggar
hak WN
Maksud
• Menciptakan pemerintah
yang bersih
• Mencegah pejabat dalam
tugasnya tidak melampaui
batas wewenang
• Mencegah pejabat salah
menerapkan UU/Peraturan

19. KEPUTUSAN YG TIDAK TERMASUKKEPUTUSAN YG TIDAK TERMASUK
KEPTUNKEPTUN
 Berdasarkan Hukum PerdataBerdasarkan Hukum Perdata
 Berdasarkan Hukum PidanaBerdasarkan Hukum Pidana
 Pengaturan Berlaku UmumPengaturan Berlaku Umum
 Masih perlu Persetujuan Instansi lainMasih perlu Persetujuan Instansi lain
 Berdasarkan Hasil Pemeriksaaan PeradilanBerdasarkan Hasil Pemeriksaaan Peradilan
 KEPTUN di lingkungan TNIKEPTUN di lingkungan TNI
 Keputusan Panitia PemiluKeputusan Panitia Pemilu

20. PNS MENJABAT FUNGSI TUNPNS MENJABAT FUNGSI TUN
AN yang melakukan
fungsi penyelenggaraan urusan
pemerintahan (eksekutif) di pusat
Maupun di daerah
Kakanwil
Kadinas
Bupati
Gubernur
Menteri
Dirjen
Sekjen
Direktur

21.  Perluasan pengertian KEPTUNPerluasan pengertian KEPTUN
 Sikap diam pejabat TUN/Badan sebagai sikap berbuatSikap diam pejabat TUN/Badan sebagai sikap berbuat
aktif dianggap sebagai penetapan tertulis (pasal 3 UUaktif dianggap sebagai penetapan tertulis (pasal 3 UU
PTUN)PTUN)
 Bila badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkanBila badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan
keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya---->keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya---->
sama dengan Keptunsama dengan Keptun
 Bila Badan /Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputuanBila Badan /Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputuan
yang dimohon, sedangkan jangka waktu telah lewat, makayang dimohon, sedangkan jangka waktu telah lewat, maka
Baan/Pejabat TUN dianggap “menolak” mengeluarkanBaan/Pejabat TUN dianggap “menolak” mengeluarkan
Keptun.Keptun.
 Penyempitan Pengertian KEPTUNPenyempitan Pengertian KEPTUN
 Yang termasuk keptun meliputi 1) Memo, 2) NotaYang termasuk keptun meliputi 1) Memo, 2) Nota

22. FUNGSI DAN KEDUDUKAN KETETAPANFUNGSI DAN KEDUDUKAN KETETAPAN
FUNGSI
KETETAPAN
KEDUDUKAN
KETETAPAN
Melaksanakan
peraturan ke dalam
suat hak/peristiwa
Kedudukan ketetapan
dalam tertib hukum
Indonesia adalah
melaksanakan suatu
peraturan ke dalam suatu
hal tertentu
Contoh: Surat Nikah
Fungsinya melaksanakan
PP No. 9/1975
Disebut “Individual Norm”
Atau Hukum Inconreto

23. HAN MENURUT ISI DIBAGI 2HAN MENURUT ISI DIBAGI 2
HAN INABSTRAKTO
“PERATURAN ADMINISTRASI
NEGARA”
HAN INCONCRETO
“KETETAPAN Administrasi
Negara”
• Mengatur hal umum
• Berlaku umum
• mengikat
Menetapkan hak dan kewajiban
pada subyek hukum tentang yg
Telah diketahui identitasnya.

24. HAN SEBAGAI ALAT TERTIB HUKUMHAN SEBAGAI ALAT TERTIB HUKUM
Mengatur AN:Mengatur AN:
– melaksanakan tugasnyamelaksanakan tugasnya
– mengunakan wewenangnyamengunakan wewenangnya
Landasan Hukuk Bagi AN untuk membuat:Landasan Hukuk Bagi AN untuk membuat:
– KeputusanKeputusan
– Ketetapan dalam kapasita sebagi penguasaKetetapan dalam kapasita sebagi penguasa
Mencegah AN bertindak melampoi batasMencegah AN bertindak melampoi batas
kewenangannyakewenangannya
Alat pemerintah untuk mengatur atauAlat pemerintah untuk mengatur atau
melayaani kepentingan masyarakat.melayaani kepentingan masyarakat.

25. ADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARA
PerencanaanPerencanaan
PengatururanPengatururan
Tata pemerintahan bersifat melayaniTata pemerintahan bersifat melayani
Kepolisian (menjaga tatib)Kepolisian (menjaga tatib)
Penyelesaian perselisihan secara administratifPenyelesaian perselisihan secara administratif
yang tidak dilakukan hakimyang tidak dilakukan hakim
Pembangunan dalam penertiban lingkunganPembangunan dalam penertiban lingkungan
hukumhukum
Tata Usaha Negara yang dilakukan di kantorTata Usaha Negara yang dilakukan di kantor
pemerintahanpemerintahan
Penyelenggaraan usaha negara (BUMN/D).Penyelenggaraan usaha negara (BUMN/D).

26. ADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARA
Alat perlengkapan Negara
(Pusat & Daerah) yang
menyelenggarakan
seluruh kegiatan
Bernegara
dalam menyelenggarakan
Pemerintahan
Fungsi mem-
buat Peraturan
Perundangan
Fungsi Peradilan
Fungsi melakukan
administrasi
yang nyata dan aktif
Teori Residu:
Gabungan jawaban
aparat administrasi
Dibawah pimpinan
Pemerintah melakukan
Sebagian Tugas pemerintah
yang tidak dilakukan badan
peradilan maupun legislatif

27. ADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARA
Keseluruhan fungsi
Yang dijalankan
pemerintah
beserta aparatur
yang dipimpinnya
Pelaksanaan dan
Atau penyelengga-
raan UU
Keseluruhan jabatan
dan satuan organisasi
Negara, secara langsug
Dipimpin dan digerakkan
Oleh pemerintah
Keseluruhan aktivitas negara
Negara yang bersumber
pada penetapan pemerintah
Dari pemerintah

28. PEMBATASAN KEKUASAANPEMBATASAN KEKUASAAN
ADMINISTRASI NEGARA OLEH HANADMINISTRASI NEGARA OLEH HAN
AN sebagai
“penyelenggara
Kekuasaan”
dibatasi oleh HAN
HAN memberi
Kepastian hk
kepada AN
HAN menjamin
Dan melindungi
Masyarakat dari
tindakan AN yg
merugikannya
HAN sebagai
Pengawas berperan
Membatasi kekuasa-
an AN
HAN berperan menga-
tur wewenang, tugas
Dan fungsi AN
INTERN
EXTERN
“System
pengawasan”
terhadap
tugas dan
fungsi AN
Dilakukan oleh
DPR, BPK, BI,
Tim Khusus
Akuntan Publik
Proses
Penyelesaian
Secara yuridis