1. HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
(Bahan Hingga KD II)

2. PENDAHULUAN
A. Istilah
-Hukum Administrasi Negara HAN  FAK HUMUM
-Hukum Tata Pemerintah AN
IAN  FAK ISIP
-Hukum Tatausaha Negara
HAN IAN
 Istilah:  Istilah:
 Administrative Law;  Public Administration.
 Administratief Recht/ BestuurRecht (Public = Negara)
 Vervaltung Recht;  Organisasi & managemen dr mns
 Droit Administrarif & benda guna mencapai 7-an
pem. Pem = keseluruhan cab2nya
(tanpa Negara)
(E,L,Y)
 Perat2 yg bersangkut paut dg pem
neg  Cab ilmu Administrasi Umum
 Cab ilmu Sosial

3. PEMERINTAH
 Luas (Kn):
Seluruh kekuasaan negara
 Triaspolitika (E, L, & Y)
 Sempit:
 [ Kn – (L + Y) ]
 Eksekutif / Pemerintah / Adm

4. PEMERINTAHAN
POLITIK PEMERINTAHAN
 Menjlnkan pemerintahan  Mengurus pelaksanaan dr:
dg menetapkan UU, perintah2 / tugas2.
mengeluarkan perintah2, (mengabdi pd kek politik)
mengatur arah
Pemerintah / Penguasa (AM Donner):
 Fungsinya
 Struktur / Organisasinya

5.  Fungsi Penguasa:
1. Pemelihara Ketertiban;
2. Pengelola Keuangan;
3. Tuan Tanah;
4. Pengusaha.
 Struktur / Organisasi :
1. Pribadi & dewan2 yg ditugaskan utk melaks wewenang
yg bersifat hk publik (bdn2 pemerintahan);
2. BH mnrt hk perdata yg sesuai & berdsrkan hk telah
didirikan, dan oleh karena itu harus dianggap sbg
termasuk dlm pihak Pemerintah (Jawatan umum)

6. SEJARAH PEMERINTAHAN DI INDONESIA
 PADA MASA KOLONIAL (HB);
 PADA MASA SETELAH KEMERDEKAAN:
1. Kurun 1945 – RIS;
2. Kurun RIS – RI Kesatuan UUDS;
3. Kurun UUDS – Dekrit 5 Juli 1959;
4. Kurun setelah Dekrit – 1965;
5. Kurun setelah 1966 – 1997 (ORDE BARU);
6. Kurun setelah 1997 (ORDE REFORMASI)

7. PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS KLASIK PEM NEGARA:
1. Melindungi Bangsa & Wilayah Thd Serangan
dr LN (Pertahanan);
2. Melindungi Bangsa & Wilayah thd kerusuhan
dr DN (Pembtk & Pemeliharaan Hk; Polisi dll);
3. Penagihan uang pajak & pengelolaan dana tsb
utk kep pembiayaan tugas2 negara.

8. TUGAS MODERN PEM NEGARA,
Bergantung dr:
1. Kesukaran & kebutuhan yg dirasakan oleh masy
yg bersangkutan;
2. Sarana2 keuangan & kemungkinan2 lain yang
tersedia utk menjlnkan tugas2 tertentu;
3. Tanggapan di bidang politik ttg kebijaksanaan
pihak negara yg diinginkan;
4. Kewajiban2 pada tingkat internasional.

9. DEFINISI HAN
JM. BARON De GERANDO
Peraturan2 yg mengatur hub timbal balik antara
pemerintah dan rakyat.
J OPPENHEIM
HTN menyoroti neg dlm keadaan bergerak.
VOLLENHOVEN
HTN: Keseluruhan perat hk yg membentuk alat2
perleng neg & menentukan alat2 perleng neg tsb.
HAN: Keseluruhan ket yg mengikat alat2 perleng
neg, baik tinggi maupun rendah, stlh alat2 itu
menggunakan kewenagan2 ketatanegaraanya

10. LOGEMANN:
 Perat2 khusus, yg disamping hk perdata positif yg
berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi neg ikut
serta dlm lalu lintas masyarakat.
 E. UTRECHT
 Menguji hub hukum istimewa yg diadakan akan
memungkinkan para pejabat (ambtsdrager) adm neg
melaksanakan tugas mereka yang khusus.
F.A.M. STROINK
 Berisi peraturan2 yg menyangkut administrasi.
Administrasi = bestuur = pemerintah.
Van Wijk-Konijnenbelt
 Instrumen yuridis bg penguasa utk scr aktif terlibat dg
masy; dan pd sisi lain mrp hk yg memungkinkan
anggota masy mempengaruhi penguasa & memberikan
perlind thd penguasa.
P De Haans cs:
Hk Adm memenuhi 3 fungsi: norma, instrumen & Jaminan

11. DESKRIPSI HAN
Sarana2 Administrasi
Sturen Sancties
PENGUASA Perlindungan hukum MASY / PENDUDUK / RAKYAT
Partisipasi: Keberatan, banding, gugatan
Meliputi:
- Mengatur sarana penguasa utk mengatur & kendalikan masy;
- mengatur cara2 partisipasi masy/WN;
- perlindungan hukum;
- norma2 dasar bagi penguasa untuk pem yg baik