Dokumen tersebut membahas potensi optimalisasi kawasan industri terhadap pengembangan wilayah di Provinsi Riau, yang mencakup pertumbuhan ekonomi Riau, indikator makro, visi dan misi pembangunan, kebijakan pembangunan, serta isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan di Riau.

1. POTENSI OPTIMALISASI KAWASAN INDUSTRI TERHADAP
PENGEMBANGAN WILAYAH DI PROVINSI RIAU
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Riau
Disampaikan pada :
FGD POTENSI OPTIMALISASI KAWASAN INDUSTRI TERHADAP
PENGEMBANGAN WILAYAH DI PROVINSI RIAU
Pekanbaru, 30 September 2022
KABUPATEN KAMPAR
KABUPATEN PELALAWAN
KABUPATEN SIAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN BENGKALIS
KABUPATEN ROKAN HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KOTA DUMAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KOTA PEKANBARU

2. PERTUMBUHAN PDB NASIONAL DAN PDB PROVINSI RIAU
• Pertumbuhan ekonomi Nasional pada Triwulan II-2022 mengalami pertumbuhan sebesar
5,44% dibandingkan Triwulan II-2021.
• Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Triwulan II-tahun 2022 didominasi oleh
kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 56,55%
dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,66%.
NASIONAL
• Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan II-2022 mengalami pertumbuhan sebesar
4,88% dibandingkan Triwulan II-2021.
• Secara spasial, pada Triwulan II-2022 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,22%
terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB
terbesar ke-5 di Indonesia atau PDRB terbesar pertama di luar Pulau Jawa.
RIAU
PERTUMBUHAN EKONOMI RIAU TRIWULAN II-2022
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL TRIWULAN II-2022

3. INDIKATOR MAKRO NASIONAL DAN PROVINSI RIAU
Tingkat pengangguran di Provinsi Riau
menurun menjadi 4,42 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka
berkurang (persen) PROVINSI RIAU
6,32
Tahun 2020
4,42
Tahun 2021
Tingkat Pengangguran Terbuka
berkurang (persen) NASIONAL
7,07
Tahun 2020
6,49
Tahun 2021
Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau menurun,
menjadi 7,00 persen
Persentase penduduk miskin
berkurang (persen) PROVINSI RIAU
Persentase penduduk miskin
berkurang (persen) NASIONAL
7,04
Tahun 2020 (Sept)
7,00
Tahun 2021 (Sept)
10,19
Tahun 2020 (Sept)
9,71
Tahun 2021 (Sept)
Indeks Pembangunan Manusia meningkat
menjadi 72,94 persen.
Trend IPM meningkat (persen)
PROVINSI RIAU
72,94
Tahun 2021
72,71
Tahun 2020
Trend IPM Meningkat (persen)
NASIONAL
72,29
Tahun 2021
71,94
Tahun 2020
0.347 0.325 0.347 0.331 0.321 0.327
0.394 0.391 0.384 0.380 0.385 0.381
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gini Ratio Nasional dan Riau
RIAU NASIONAL
0.406 0.387 0.373 0.355
0.297 0.285
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Williamson
Ketimpangan menurun
ditandai oleh koefisien Gini yang semakin membaik
Ketimpangan wilayah menurun
ditandai oleh koefisien yang membaik

4. MISI
2005 – 2025
VISI
2019 – 2024
Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing Sejahtera,
Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU
BERSATU)
1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas
dan Berdaya Saing Global melalui Pembangunan Manusia
Seutuhnya;
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang
Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri
dan Berdaya Saing;
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan
Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Pelayanan Publik yang prima Berbasis Teknologi Informasi
“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat
Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam
Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir
dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”
1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Kegiatan
Perekonomian;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan;
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah;
4. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah;
5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah
daerah;
6. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang
handal;
7. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera;
8. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan;
9. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak;
10. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat ;
11. Mewujudkan lingkungan yang lestari;
12. Mewujudkan masyarakat madani.
MISI
VISI
RPJP PROVINSI RIAU RPJMD PROVINSI RIAU
VISI & MISI RPJPD 2005-2025 DAN RPJMD 2020-2024 PROVINSI RIAU

5. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Perda Nomor 9 Tahun 2017)
Pembangunan dan Prioritas Umum Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Terbagi atas 4 Tahapan :
2
Menata Kembali dan
Membangun Segala
Bidang
 Kesejehteraan
masyarakat Riau yang
meningkat
 Menciptakan
Kehisupan
Masyarakat yang
Aman dan Nyaman
 Tata Kelola
Pemerintahan yang
Baik
2
Memantapkan
Penataan Kembali
Segala Bidang
 Pengembangan
kegiatan
perekonomian
 Peningkatan SDM
 Nilai dan Budaya
Melayu yang Agamis
2 Lebih Memantapkan
Pembangunan secara
Menyeluruh di Segala
Bidang
 Pengembangan
pusat kegiatan
ekonomi yang
berbasis potensi
dan masyarakat
lokal
 Peningkatan tata
kelola
pemerintahan
melalui penguatan
reformasi birokrasi
2
 Pemantapan dan
memfungsikan 3 outlet
yang terintegrasi dengan
KI Dumai, Tanjung
Buton dan Kuala Enok,
serta pusat kegiatan
ekonomi lainnya
 Peningkatan tata kelola
pemerintahan melalui
penguatan reformasi
birokrasi
Mewujudkan Masyarakat
Berbudaya
MelayuyangMandiridan
Sejahteradan Pusat
Ekonomidi Asean
2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024
Dengan memanfaatkan
Potensi Daerah dan
Regional :
 Optimalisasi dan pemanfaatan
terminal regional yang
berfungsi koleksi dan distribusi
komoditi pada kota-kota
pelabuhan utama;
 Mendorong akselerasi
pengembangan kawasan
industri dan pusat-pusat
aglomerasi industrI di Dumai,
Tanjung Buton, dan Kuala
Enok;
 Lebih memantapkan
pembangunan keterkaitan
(integrasi) pengembangan
kluster-kluster ekonomi
berbasis masyarakat;
 Mendorong pembangunan kilang
minyak dengan melakukan
upgrading kilang-kilang
eksisting (RDMP);
 Mendorong terbangunnya
pembangkit listrik dari sumber
energi alternatif;
 Lebih memantapkan
pembangunan infrastruktur dan
pelayanan sarana transportasi
laut berfungsi pelabuhan utama
dan pelabuhan pengumpul di
pelabuhan Dumai, Tanjung
Buton, Kuala Enok.
VISI
“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan
Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis,
Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”

6. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD 2019-2024
1. Peningkatan konektifitas untuk penguatan daya saing melalui jaringan
transportasi
2. Peningkatan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan
3. Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
4. Peningkatan rasio eletktifikasi ke seluruh wilayah dan percepatan
penyediaan energi terbarukan
5. Peningkatan infrastruktur sumber daya air
6. Peningkatan konservasi dan keanekaragaman hayati dan pemulihan
lahan kritis
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
Dasar dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Rendahnya akses air bersih dan air minum dari air leding/perpipaan.
Tahun 2020 pemenuhan kebutuhan air bersih dari pompa (15,41%)
dan jasa air isu ulang dan air kemasan (53%)
Konektifitas Transportasi
5
Lokasi
Bandara
18 Lokasi
Pelabuhan Laut
3 Lokasi
Terminal Tipe A
9 Lokasi
Pelabuhan
Penyeberangan
Pengelolaan Air Bersih dan Perpipaan
Rendahnya cakupan layanan sanitasi permukiman, ketersediaan
infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, rendahnya
kelengkapan dasar yg layak, aman, sehat dan nyaman, rendahnya
fasilitas lingkungan hunian untuk mendukung kehidupan sosial,
ekonomi, budaya.
Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi
Panjang jalan provinsi 2.799 km, kondisi rusak sedang sampai berat
mencapai 37,02% tahun 2021. Masih terdapat jenis konstruksi
perkerasan jalan sub standar (kerikil, tanah atau belum tembus
sebesar 33,25%
Jaringan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota
RE Provinsi Riau Tahun 2021 sebesar 92.536%, masih jauh di bawah
RE Nasional yang sebesar 99.4%. Tahun 2021 KK yang teraliri listrik
sebanyak 1,820,260 KK. Masih ada sekitar 153.703 KK yang belum
menikmati listrik
Peningkatan Rasio Elektrifikasi
Masih rendahya kualitas dan kuantitas jaringan irigrasi untuk
mendukung produktivitas lahan pertanian
Peningkatan Indrastruktur Sumber Daya Air

7. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD 2019-2024
1. Peningkatan pengembangan industri hilir berbasis sumber
daya lokal
2. Peningkatan kemandirian dan daya saing industri dengan
peningkatan produksi industri
3. Peningkatan daya tarik investasi
4. Peningkatan produksi pangan pokok untuk ketahanan
pangan
5. Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif berbasis digital
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap perlindungan dan
lapangan kerja
7. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan jumlah
penduduk miskin
Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan yang
Berdaya Saing dan Penanggulangan Kemiskinan
Belum berkembangnya industri hilir sektor migas dan non migas di
Provinsi Riau, menyebabkan manfaat yang diperoleh Provinsi Riau
masih rendah. Dari 3 kawasan industri yang di prioritaskan di Provinsi
Riau yaitu KI Dumai, KI Tjg Buton dan KI Tenayan, baru kawasan
industri Dumai yang berjalan dengan baik, sementara yang lain masih
perlu pengembangan
Peningkatan Pengembangan Kawasan Industri
Rendahnya produktifitas lahan sawah, dari tahun 2016-2020,
megalami penurunan sebesar 2,03 % per tahun, dengan produktifitas
per hektar hanya 37,60 per hektar
Peningkatan Produksi Pangan

8. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU
2020
• Meningkatkan
daya saing sumber
daya manusia dan
infrastruktur
wilayah untuk
pengembangan
industri,
pertanian dan
pariwisata yang
berbasis Budaya
Melayu
2021
• Mempercepat
pemulihan
ekonomi dan
reformasi social
melalui
pemantapan
industry,
pertanian,
pariwisata, yang
mendorong
perdagangan
barang dan jasa
2022
• Meningkatkan
kemandirian
ekonomi berbasis
industri,
pertanian dan
pariwisata
dengan tata
kelola
pemerintahan
dan pelayanan
publik yang
prima
2023
• Memantapkan
kesejahteraan
masyarakat,
pelayanan publik
dan daya saing
daerah yang
kompetitif
2024
• Mewujudkan Riau
yang berdaya
saing, sejahtera,
bermartabat dan
unggul di
Indonesia
ARAH DAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN PROVINSI RIAU
Sumber : RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

9. KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI RIAU
KABUPATEN KAMPAR
KABUPATEN PELALAWAN
KABUPATEN SIAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN ROKAN HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KABUPATEN BENGKALIS
KOTA DUMAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KOTA PEKANBARU
Legend
Pola Ruang Provinsi Riau 2018-2038
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan Peruntukan Perkebunan
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Kawasan Peruntukan Pertanian
Perairan
Berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, potensi yang dapat dikembangkan
pada Kawasan budidaya meliputi :
1. Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan,
kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan. Kawasan tanaman pangan
dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten
Indragiri Hulu.
2. Kawasan Peruntukan Perikanan. Diarahkan untuk dikembangkan di seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Riau, dan difungsikan menjadi lokasi budidaya
ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi: Kawasan perikanan tangkap,
Kawasan Budidaya perikanan, Kawasan minapolitan berbasis masyarakat.
3. Kawasan Pertambangan. Potensi kawasan peruntukan pertambangan
hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi: Kawasan pertambangan
mineral tersebar di seluruh wilayah Provinsi. Kawasan pertambangan
batubara, Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berada dalam wilayah
kerja di seluruh wilayah Provinsi, Kawasan pertambangan panas bumi.
4. Kawasan Peruntukan Industri. Pengembangan kawasan peruntukan
industri skala wilayah diarahkan untuk pengembangan produk-produk
unggulan berbasis industri meliputi industri kehutanan, industri pertanian,
industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut,
industri perkebunan, industri logam, industry migas dan batubara, industri
galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, industri pengolahan
limbah.
5. Kawasan Pariwisata. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, antara
lain meliputi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) meliputi Rupat
dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)
meliputi Muara Takus.
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Perda Nomor 4 Tahun 2022)
KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH
Sumber:RPJMDProvinsiRiauTahun2019-2024 danRTRWProvinsiRiau2018-2038

10. KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI RIAU
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎ
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î Î
(
Î
(
Î
(
Î
(
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
(
Î
( Î
(
Î
"
)
7
7
7
5
7
7
5
5
5
5
7
7
5
5
5
7
7
"
) #
0
7
#
0
5
5
5
5
5
5
KABUPATEN KAMPAR
KABUPATEN PELALAWAN
KABUPATEN SIAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN ROKAN HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KABUPATEN BENGKALIS
KOTA DUMAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KOTA PEKANBARU
Legend
Pusat Kegiatan
"
) PKN (Pusat Kegiatan Nasional)
#
0 PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional)
#
0 PKSPN
7 PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
5 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Tatanan Kepelabuhan
Fungsi
Î
( Pelabuhan Pengumpan Lokal
Î
( Pelabuhan Pengumpan Regional
Î Pelabuhan Pengumpul
Î
( Pelabuhan Utama
Î Pelabuhan Angkutan Penyeberangan
Bandar Udara
Bandara
o Bandar Udara Pengumpan
o Bandar Udara Primer
o Bandar Udara Tersier
Jalan Tol
Jalan Nasional
Jalan Provinsi
Kelas Jalan
 PKW perlu dilengkapi
fasilitas pelabuhan laut
dengan kelas fungsi
“Pelabuhan
Internasional” atau
minimal “Pelabuhan
Nasional”
 Khusus untuk PKW
yang berlokasi di
pedalaman (upland)
maka Pelabuhan Laut
dapat dikembangkan di
pesisir terdekat dengan
tetap memperhatikan
aspek kelayakan fisik,
teknis dan ekonomisnya
dan dihubungkan ke
PKW melalui jalan darat
dan/atau sungai
Arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau untuk 5
(lima) tahun mendatang memperhatikan arahan
pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW
Provinsi Riau Tahun 2018-2038.
 Orientasi ke Luar
Struktur Ruang Wilayah Provinsi Riau perlu
ditunjang dengan pusat-pusat permukiman
perkotaan jenjang PKN (Pusat Kegiatan
Nasional) dan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah),
serta dilengkapi dengan simpul jaringan
transportasi Internasional berupa pelabuhan
laut, pelabuhan penyeberangan, dan bandar
udara. Perkotaan jenjang PKN berfungsi sebagai
“Gerbang Utama Antar Bangsa”, yang
dilengkapi dengan Bandar Udara jenjang Pusat
Penyebaran Primer dan Pelabuhan Laut jenjang
Hub Internasional;
 Secara nasional sistem permukiman perkotaan
ditata menurut jenjang fungsinya sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi
(PKWP) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 Secara mikro, tata ruang wilayah Provinsi Riau
harus pula ditunjang oleh struktur ruang internal
yang integratif terhadap struktur ruang
eksternal (lokasi PKN, PKW, dan simpul-simpul
kegiatan transportasi internasional).
 Untuk menciptakan interaksi dan hubungan
langsung ke jaringan perkotaan poros
perekonomian dunia, PKN perlu dilengkapi
fasilitas pelabuhan laut dengan kelas fungsi
“Pelabuhan Hub Internasional atau Pelabuhan
Internasional” dan bandar udara dengan kelas
fungsi “Pusat Penyebaran Primer atau Pusat
Penyebaran Sekunder”.
Sumber:RPJMDProvinsiRiauTahun2019-2024 danRTRWProvinsiRiau2018-2038

11. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROV RIAU
Menjadikan kawasan
pesisir dan kelautan
sebagai sumber
perekonomian dengan
pengembangan sektor
perikanan, ekowisata,
dan konservasi secara
terintegrasi
b
Memperluas dan
meningkatkan akses
masyarakat tempatan
dan masyarakat adat
terhadap ruang kelola
lahan yang lebih merata
dan berkeadilan
c
Menerapkan sistem pertanian lestari
dan menjamin ketersediaan dan akses
terhadap sumber daya lahan dan air
secara berkelanjutan berdasarkan
kearifan lokal
d
Pengembangan industri
berbasis sumber daya
lokal dengan tetap
memelihara dan
melestarikan adat dan
budaya
e
Menjadikan Provinsi sebagai pusat
perekonomian regional di Kawasan
Selat Malaka dengan
pengembangan konektivitas antar
wilayah dengan integrasi antar
sektor, antar pemangku
kepentingan, dan antar kesatuan
ekosistem
a
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
Terwujudnya Ruang yang Produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menjadikan
Provinsi sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu di Kawasan Selat Malaka
TUJUAN PENATAAN RUANG
Pengembalian fungsi
ekosistem sebagai
penyangga
kehidupan
f

12. RINCIAN KAWASAN DALAM RENCANA POLA RUANG
RTRW PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038
Luasan Peruntukan Kawasan dalam Rencana
Pola Ruang RTRW Provinsi Riau 2018-2038
Peruntukan Luas (Ha)
Persentase
(100%)
Kawasan Peruntukan
Perkebunan 2.602.746 28,88
Kawasan Hutan Lindung 231.864 2,57
Kawasan Hutan Produksi 4.545.631 50,43
Kawasan Hutan Rakyat 42.906 0,48
Kawasan Perlindungan
Bawaahan 71.711 0,80
Kawasan Perlindungan
Setempat 6.831 0,08
Kawasan Peruntukan
Industri 20.327 0,23
Kawasan Peruntukan
Pariwisata 9.964 0,11
Kawasan Peruntukan
Permukiman 180.014 2,00
Kawasan Peruntukan
Pertambangan 40.369 0,45
Kawasan Pertanian 514.130 5,70
Kawasan Suaka Alam 637.596 7,07
Perairan 104.622 1,16
Kawasan Budidaya
Lainnya 4.166 0,05
Jumlah Luas 9.012.876 100,00
Sumber : Atribut Peta Pola Ruang.shp

13. Kws. Koridor RIMBA
Kws. PLTA Koto Panjang
Kws. Cagar Biosfer
Kws. Pulau Rupat
KI. Tanjung Buton
Kws. Teknopolitan
KI. Pelalawan
KI. Buruk Bakul
KI. Kuala Enok dan Pulau Burung
KI. Dumai
KI. Tenayan Raya
Kws. Selat Panjang Dan Sekitarnya
KI. Kuala Enok dan Pulau Burung
KI. Dumai
KI. Kampar
KABUPATEN KAMPAR
KABUPATEN PELALAWAN
KABUPATEN SIAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN ROKAN HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KABUPATEN BENGKALIS
KOTA DUMAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KOTA PEKANBARU
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
Kawasan Strategis dari Sudut
Kepentingan Ekonomi meliputi:
1. Kawasan Pekansikawan
2. Kawasan Selat Panjang dan Sekitarnya
3. Kuala Enok – Pulau Burung;
4. Kawasan Industri Dumai;
5. Kawasan Industri Tenayan;
6. Kawasan Industri Tanjung Buton;
7. Kawasan Industri Buruk Bakul;
8. Kawasan Industri Teknopolitan Pelalawan;
9. Kawasan Industri Kampar;
10. Kawasan Teknopolitan di Kab. Pelalawan;
dan
11. Kawasan Pengembangan Pulau Rupat.
Kawasan Staregis dari Sudut
Kepentingan Sosial Budaya, meliputi:
1. Kawasan Istana Siak Sri Indrapura dan
sekitarnya
2. Kawasan Candi Muara Takus dan sekitarnya
Kawasan Staregis dari Sudut
Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung
Lingkungan, meliputi:
1. Kawasan PLTA Koto Panjang;
2. Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil -
Bukit Batu;
3. Kawasan Koridor RIMBA.
Kawasan Pekansikawan
Kawasan Pengembangan
Pulau Rupat
KI Dumai
KI Pulau Burung
Selat Panjang dan Sekitarnya
KI Buton
KI Buruk Bakul
Koridor RIMBA
KI Tenayan
Istana Siak
Danau Zamrud
Muara Takus
PLTA Koto Panjang
KI Teknopolitan
KI Pelalawan
KI Dumai
KI Enok

14. PEMBANGUNAN WILAYAH DIPROVINSI RIAU
SESUAI RPJMN TAHUN 2020 – 2024
• VISI = terwujudnya Indonesia yang maju,
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong
• 5 arahan Presiden sebagai strategi
pelaksanaan visi misi :
1) pengembangan SDM;
2) pembangunan Infrastruktur;
3) penyederhanaan regulasi;
4) penyederhanaan birokrasi, dan;
5) transformasi ekonomi.
RIAU
A. Pengembangan sektor unggulan = kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, perikanan budidaya,
dan migas.
B. Pengembangan Kawasan Strategis :
1. Kawasan strategis industri pengolahan = KI Tenayan dan KI Tanjung Buton;
2. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda :
a) Jalan Tol Trans Sumatera (Major Project);
a) Koridor II = Medan - Pekanbaru (Rantau Prapat – SP Sigambal – Dumai; Dumai
– Kandis - Pekanbaru);
b) Koridor III = Pekanbaru – Palembang (Pekanbaru – Rengat; Rengat – Jambi)
c) Koridor VI = Pekanbaru – Padang (Pekanbaru – Bangkinang - Payakumbuh –
Bukit Tinggi);
b) Penanganan Jalan Lintas Timur (di Riau),
c) Pembangunan KA Trans Sumatera (Batas Sumut – Duri – Pekanbaru).
C. Pengembangan Kawasan Perkotaan = di Dumai dan Pekanbaru
D. Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal dan
kawasan perbatasan :
1. 15 kecamatan lokpri perbatasan,
2. Pengembangan PKSN Bengkalis,
3. Penanganan stunting di 4 kabupaten
4. Penanggulangan bencana = penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan.
E. MAJOR PROJECT =
1. Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional  usulan lokasi di
Kab. Rokan Hilir (Bagan Siapi-api)
2. Jalan Tol Trans Sumatera
3. Pembangunan dan pengembangan Kilang Minyak  Kilang RDMP Dumai
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
DIWILAYAH SIMATERA
PERPRES 18/2020 TENTANG
RPJMN TAHUN 2020-2024
14

15. Kws. Koridor RIMBA
Kws. PLTA Koto Panjang
Kws. Cagar Biosfer
Kws. Pulau Rupat
KI. Tanjung Buton
Kws. Teknopolitan
KI. Pelalawan
KI. Buruk Bakul
KI. Kuala Enok dan Pulau Burung
KI. Dumai
KI. Tenayan Raya
Kws. Selat Panjang Dan Sekitarnya
KI. Kuala Enok dan Pulau Burung
KI. Dumai
KI. Kampar
KABUPATEN KAMPAR
KABUPATEN PELALAWAN
KABUPATEN SIAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN ROKAN HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KABUPATEN BENGKALIS
KOTA DUMAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KOTA PEKANBARU
Kawasan Pekansikawan
Kawasan Pengembangan
Pulau Rupat
KI Dumai
KI Pulau Burung
Selat Panjang dan Sekitarnya
KI Buton
KI Buruk Bakul
Koridor RIMBA
KI Tenayan
Istana Siak
Danau Zamrud
Muara Takus
PLTA Koto Panjang
KI Teknopolitan
KI Pelalawan
KI Dumai
KI Enok
Untuk pengembangan kawasan strategis,
proyek prioritas yang akan dilaksanakan
pada tahun 2020-2024 di Provinsi Riau
meliputi Kawasan Industri Tenayan
dan Kawasan Industri Tanjung Buton.
Untuk pengembangan dan
penguatan konektivitas antarmoda
laut, sungai, darat dan udara yang
terintegrasi yang meliputi Provinsi
Riau, antara lain adalah
konektivitas melalui Tol Trans
Sumatera, Penanganan Lintas
Timur Riau, Pembangunan KA
Trans Sumatera (Batas Sumut –
Duri – Pekanbaru).
Pemantapan sistem logistik
wilayah dalam mendukung
industrialisasi khususnya di
koridor pesisir timur Wilayah
Sumatera. Dalam hal ini, sistem
logistik wilayah adalah suatu
sistem yang mampu untuk
menjamin berlangsungnya suatu
proses pergerakan atau distribusi
barang baik material maupun
produk jadi dari satu tempat ke
tempat lain dengan baik dan
sesuai dengan jumlah yang
dibutuhkan dalam skala wilayah.
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DALAM RPJMD PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024

16. KAWASAN INDUSTRI RIAU
KI
Kuala Enok
KI
Dumai
KITB
KI
Tenayan
2
1
3
1. Kawasan Industri Dumai
Luas Lahan 1.639 Ha telah dikelola secara professional oleh PT Kawasan
Industri Dumai / Wilmar Group.
2. Kawasan Tenayan
- Luas Lahan 3.724 Ha, telah siap lahan seluas 266 Ha.
- Saat ini telah berdiri pembangkit PLTU 2x110 MW dan dalam proses
pembangunan PLTGU 275 MW oleh Medco.
- Pengelola Kawasan Industri Tenayan oleh PT Sarana Pembangunan
Pekanbaru (SPP)/ BUMD Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Kawasan Industri Tanjung Buton
- Luas Lahan 3.821,82 Ha, lahan
bersertifikat HPL seluas 600 Ha masih
dalam tahap pengembangan.
- Saat ini telah beroperasi Pelabuhan
Industri Tanjung Buton yang dikelola
oleh PT Samudra Siak.
- Pengelola Kawasan Industri Tanjung
Buton oleh PT Kawasan Industri
Tanjung Buton (KITB)/BUMD
Pemerintah Kab. Siak.
4. Kawasan Industri Kuala Enok
- luas Lahan tersedia 5.439 Ha.
- Akses Jalan Nasional menuju Pelabuhan, sebagian sudah dibangun.
Potensi Komoditi Unggulan Riau:
• Kelapa Sawit : Luas 2.808.668 Ha, Produksi 9.127.612 Ton, terbesar se-
Indonesia, dengan ekspor CPO mencapai 40% terhadap Nasional (Terbesar se
Indonesia).
• Kelapa : Luas 422.171 Ha, Produksi 391.633 Ton, terbesar se-Indonesia
(kontribusi 13,85%) dari total 2,83 juta ton.
• Karet : Luas 486.367 Ha, Produksi 331.059 Ton, terbesar ke-5 se-Indonesia
(kontribusi 9,6%) dibawah Sumsel, Sumut, Kalbar dan Jambi.
• Sagu : Luas 73.558 Ha, Produksi 369.369 Ton, terbesar se-Indonesia
(kontribusi 79,35%).
Terbentuknya
Kawasan Industri
(Meningkatkan Nilai
Tambah)
Pelabuhan
Ekspor Barang Jadi
Negara Tujuan
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI RIAU MELALUI
HILIRISASI PRODUK
KAWASAN INDUSTRI
16