Rina Rizka, MAN Darussalam Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis Artikel Demokrasi, Dinas Pendidikan, Kemitraan, Partnership, Kedutaan Kerajaan Belanda, zainal abidin suarja, natural aceh, lembaga riset, pelatihan dan publikasi publik

1. 51
Artikel 16
“DEMOCRAZY”
Rina Rizka
MAN Darussalam Banda Aceh
Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi benturan kepentingan atau
perbedaaan pendapat dalam menghadapi suatu masalah. Masyarakat pada umumnya
menginginkan kehidupan yang aman tertip dan damai. Agar perbedaan pendapat
tersebut diselesaikan dan tidak menimbulkan konflik perlu adanya suatu upaya untuk
menyatukan pendapat-pendapat agar diperoleh kesepakatan yang selanjutnya di taati
dan di laksanakan bersama. Upaya tersebut dinamakan musyawarah. Prinsip
musyawarah dapat di terapkan di berbagai bidang kehidupan, baik dalam
keluarga,sekolah, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.prinsip musyawarah tersebut kemudian dinamakan Demokrasi. Berikut ini
beberapa pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli :
Abraham Lincoln mengemukakan bahwa “ Demokrasi adalah Pemerintahan
dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Menurut Hans Kelsen “demokrasi adalah
Pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara
adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin bahwa segala
kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan didalam melaksanakan kekuasaan
negara.
Menurut Yusuf Al-Qordhawi “demokrasi adalah wadah dalam memilih
seseorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka. Pimpinannya bukan orang
yang mereka benci, peraturannya bukan yang tidak mereka kehendaki, dan mereka
berhak meminta pertanggung jawaban penguasa jika pemimpin tersebut salah.
Merekapun berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka juga tidak boleh dibawa
ke sistem ekonomi, sosial, budaya atau sistem politik ang tidak mereka kenal dan
mereka sukai.
Menurut International Commision of Jurist “ demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik
diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang di pilih oleh mereka dan
bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas.
Jadi, demokrasi merupakan suatu sistem yang menekankan pada kepentingan
masyarakat bukan mengutamakan individu ataupun golongan. Dalam demokrasi
rakyat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan-keputusan, keputusan
tersebut diambil untuk berbagai macam kepentingan misalnya memilih pemimpin,
membuat suatu kebijakan, dan lain sebagainya.
Demokrasi telah memberikan pengertian kepada kita bahwa dalam
pelaksanaan kekuasaan pemerintah terdapat batas-batas dalam pelaksanaannya.
Pembatasan tersebut berhubungan dengan pembagian kekuasaan sebagaimana teori
Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesqueiu. Teori ini dilatar belakangi
pemikriran bahwa kekuasaaan-kekuasaan pada sebuah pemerintahan tidak dapat
diserahkan kepada orang yang sama dan harus dipisahkan menjadi dua atau lebih

2. 52
kesatuan yang bebas untuk mencegah penyalah gunaan kekuasaan oleh pihak yang
berkuasa. Dengan demikian, diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih
terjamin. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des louis montesquieu bagi kekuastan
negara menjadi 3 kekuasaan agar kekuasaan dalam negara tidak berpusat pada
tangan seorang raja penguasa tunggal, yaitu legislatif (membuat undang-undang),
Eksekutif (menjalankan undang-undang) dan yudikatif (mengawasi pelaksanaan
Undang-undang). Ide pemisaha kekuasaan tersebut menurut Montesquieu
dimaksudkan untuk memelihan kebebasan politik yang tidak akan terwujud kecuali
bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu menekankan bahwa
satu orang atau lembaga akan cenderung untuk mendomnasi kekuasaan dan merusak
keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan berpusat padanya, agar pemusatan
kekuasaan tidak terjadi, haruslah ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah
adanya dominasi atau kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya.
Sebagaimana negara-negara lain, negara kita Republik Indonesia adalah negara
demokrasi, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih sering kita temui berbagai
macam perilaku yang tidak demokrasi misalnya, berupa tindakan sewenang-wenang,
tidak menghargai perbedaan, tidak mematuhi aturan atau kesepakatan yang telah
diputuskan. Pernahkan kalian mendengar ungkapan bahwa pemilihan umum adalah
pesta demokrasi meskipun kalian belum mempunyai hak pilih, akan tetapi tentu
kalian menyaksikan suasana kemeriahan ketika orangtuamu, kakakmu, dan dan para
tetanggamu brbondong-bondong menuju ke tempat pemugutan suara (TPS) apa yang
mereka kerjakan ? mereka semua sedang menggunakan haknya sebagai warga negara
yaitu hak pilih untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga-
lembaga perwakilan rakyat. Bagaimana kondisi kehidupan demokrasi dalam
masyarakat kita? meskipun konsep demokrasi banyak dipandang dari negara-negara
barat/Eropa, akan tetapi sesungguhnya budaya Demokrasi sudah lama dipraktikkan
dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam tradisi masyarakat di Indonesia sangat
dikenal adanya kebiasaan bermusyawarah seperti yang telah kita bahas di atas.
Betapapun sederhana corak demokrasi yang telah diuraikan akan tetapi hal itu tetap
memiliki nilai yang berharga dalam proses perkembangan demokrasi di Indonesia .
Jika dilihat dalam pelaksanaanya saat ini demokrasi hanya berlaku untuk
segolongan warga negara yang dianggap golongan atas, sedangkan golongan
mayoritas di Indonesia adalah golongan menengah bawah dan di Indonesia sekarang
suara rakyat dapat di beli. Apakah ini yang dinamakan Demokrasi? seharusnya
Indonesia sebagai penganut Demokrasi harus lebih transparan, tidak boleh
memperjual belikan suara rakyat. apakah tujuan demokrasi untuk memperbodohkan
rakyat kecil dengan membeli suara mereka untuk memenangkan suatu jabatan dan
setelah mendapatkan jabatan tersebut para petinggi melupakan mereka ? inilah
perbedaan yang terjadi antara demokrasi yang dulu dengan demokrasi yang di
jalankan sekarang, para pendahulu kita lebih menjalankan transparansi sedangkan
sekarang lebih banyak setingannya.hal ini bisa di lihat dari sistem pemerintahannya,
banyak sekali para pemerintah dan penguasa sekarang dalam proses
pemerintahannya lebih mementingkan kepentingan individu dan kelompok tanpa
memikirkan nasib rakyatnya.

3. 53
Di bagian akhir tulisan ini saya ingin mengajak para pembaca untuk berfikir
bagaimana membangun demokrasi kita sejak saat ini agar menjadi lebih baik lagi di
kemudian hari, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk
membangun demokrasi di negara kita.
Pertama, kita harus menunjukkan sikap positif terhadaf pelaksanaan
demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan,sikap positif itu perlu di buktikan
dengan sikap dan perbuatan yang sejalan dengan unsur-unsur atau syarat-syarat
demokrasi
Kedua, demokrasi perlu di wujudkan menjadi suatu keyataan hidup dalam
bidang apapun bagi semua warga negara tanpa kecuali,baik itu penguasa maupun
rakyat biasa harus membiasakan untuk hidup demokratis. Karena kehidupan yang
demokratis adalah kehidupan yang intinya melibatkan partisipasi rakyat dan di
tunjukkan untuk kepentingan rakyat.
Ketiga, bagi penguasa, kekuasaan yang dimiliki harus dijalankan sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penguasa harus menunjukkan kemauan politik
(political will) untuk menyesuaikan setiap langkah dan kebijaksanaan denga
demokrasi. Selain itu sikap dan tingkah lakunya harus mencerminkan sikap pribadi
seorang demokrat.
Keempat, bagi rakyat biasa mereka harus menyadari berbagai hak dan
kewajibannya sebagai warga negara dan melaksanakannya dengan baik. Rakyat harus
mampu memilih pemimpin secara cerdas, berani menyampaikan pendapat serta ikut
mengawasi proses jalannya pemerintahan, namun demikian rakyat juga harus
mematuhi hukum, menghormati pemerintah yang sah, menjaga ketertiban umum dan
lainnya.