selamat

1. NAMA : RHEGHY
PRAMUDYA DAMU
KELAS : E3
KELOMPOK : 2
3/30/2022 Pusbin JFA BPKP 1
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL
MAKASSAR

2. SK 1 JABATAN FUNGSIONALAUDITOR

3. PERMENPAN No.PER/220/M.PAN/7/2008
Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melakukan pengawasan intern pada instansi
pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat
yang berwenang.

4. 4
PER-503/K/JF/2010
Tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka
Kredit Auditor
PER-709/K/JF/2009
Tentang Pengangkatan, KJ/KP, Pembebasan Sementara,
Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian
PER-708/K/JF/2009
Tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor
PER-707/K/JF/2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit
Auditor
PER-1310/K/JF/2008 dan 24 Tahun 2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya
PER/220/M.PAN/7/2008
Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
Juknis
Juklak
Aturan
JFA
PER-1274/K/JF/2010
Tentang Diklat dan Setifikasi Auditor APIP

5. K(IN)ERJA
K(IN)ERJA
KARIER
KOMPETENSI
STRATEGI PEMBINAAN AUDITOR

6. AHLI
ALIH JABATAN
Text
PERTAMA
III a - III b
MUDA
III c - III d
MADYA
IV a - IV c
UTAMA
IV d - IV e
PELAKSANA
II c – II d
PENYELIA
III c – III d
PELAK. LANJ.
III a – III b TERAMPIL

7. Jabatan Gol.
AK
Kumulatif
Peran Diklat Sertifikasi
Auditor
Pelaksana
II/c 60
Anggota
Tim
Setiap jenjang ada
sertifikasi
(Per Ka BPKP
No.1274/2010 ttg Diklat
dan Sertifikasi Auditor
APIP)
II/d 80
Auditor
Pelaksana
Lanjutan
III/a 100
III/b 150
Auditor
Penyelia
III/c 200
III/d 300
POLA KARIER JFA
JENJANG TRAMPIL
Pusat Pembinaan JFA

8. POLA KARIER JFA
JENJANG AHLI
Jabatan Gol.
AK
Kumulatif
Peran Diklat Sertifikasi
Auditor
Pertama
III/a 100
Anggota Tim
Entry Level:
Pembentukan
Auditor Ahli
III/b 150
Auditor
Muda
III/c 200
Ketua Tim
Penjenjangan
Ketua Tim
AK = 175
III/d 300
Auditor
Madya
IV/a 400
Pengendali Teknis
Penjenjangan
Pengendali Teknis
AK = 350
IV/b 550
IV/c 700
Auditor
Utama
IV/d 850
Pengendali Mutu
Penjenjangan
Pengendali Mutu
AK = 775
IV/e 1050
Pusat Pembinaan JFA
AUDITOR MUDA
AUDITOR MADYA
AUDITOR UTAMA

9. Pengangkatan Pertama
Pengangkatan melalui
Perpindahan
Pengangkatan melalui
Penyesuaian/Inpassing/
Perlakuan Khusus
STOP
31 Des 2009
pengangkatan PNS ke dalam jabatan
Auditor melalui formasi CPNS dan belum
pernah mutasi baik dalam kepangkatan,
jabatan, maupun unit kerja
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari
jabatan lain ke dalam jabatan Auditor
pengangkatan ke dalam Jabatan Auditor
dengan persyaratan dan kemudahan
tertentu bagi PNS yang berasal dari staf
pengawas/pejabat fungsional umum
yang telah dan masih melaksanakan
tugas pengawasan di lingkungan APIP
yang belum menerapkan JFA

10.  Pegawai Negeri Sipil
 Auditor Terampil
Diploma III, Pengatur II/c
 Auditor Ahli
Sarjana/DIV, Penata Muda III/a
 DP3 paling kurang bernilai
baik 1 thn terakhir
 Telah mengikuti Diklat
Pembentukan
 Pegawai Negeri Sipil
 Auditor Terampil
Minimal Diploma III, Pengatur,
II/c
 Auditor Ahli
Minimal Sarjana/DIV, Penata
Muda (Ahli)
 DP3 paling kurang bernilai
baik 1 thn terakhir
 Usia maksimal 50 tahun
 Telah lulus Diklat
Pembentukan
PERTAMA PERPINDAHAN
PENGANGKATAN

11. PROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA
PPK/PIMPINAN
APIP
surat usulan
persetujuan
pengangkatan
PNS ke dalam
jabatan Auditor
1. Fc. SK CPNS,
2. Fc. SK pengangkatan menjadi PNS,
3. Fc. Ijazah terakhir yang diakui
kedinasan,
4. Fc. DP3 tahun terakhir,
5. Fc. Sertifikat mengikuti Diklat
Pembentukan Auditor,
6. DUPAK atau DAFTAR PENUGASAN
• Fc. dokumen
penugasan,
• Fc. dokumen hasil
kegiatan,
• Fc. bukti fisik
lainnya
seluruh kegiatan
pengawasan yang
dilaksanakan sejak
CPNS sd saat
pengajuan persetujuan
KA BPKP u.p
KAPUSBIN JFA
meneliti dokumen
memberikan
persetujuan/
penolakan pangkat,
jabatan,
angka kredit
PPK
PEJABAT YANG
BERWENANG
MENETAPKAN AK
Pengangkatan
Auditor
Penetapan Angka
Kredit Awal

12. SK 2 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARA URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

13. KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
• Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah merupakan jabatan fungsional kategori
keahlian, terdiri dari :
• a. PPUPD Ahli Pertama
• b. PPUHPD Ahli Muda
• c. PPUPD Ahli Madya dan
• d. PPUPD Ahli Utama

14. TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN JENJANG JABATAN, DAN HASIL
KERJA
• Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan
pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan
pemeriksaan.
• Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat
dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:
• a. Pelaksanaan manajemen pengawasan;
• b. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

15. • c. Pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
• d. Pengawasan terhadap ketaatan atas norma,standar,
prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
• e. Pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
• f. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
• g. Pemeriksaan khusus; dan
• h. Pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah.

16. Sub-unsur dari unsur kegiatan tersebut di atas,
terdiri dari :
• a. pelaksanaan manajemen pengawasan, meliputi:
• · Perumusan perencanaan pengawasan 5 (lima) tahunan;
• · Perumusan perencanaan pengawasan tahunan;
• · Perumusan konsep rencana strategis atau rencana kerja
di lingkungan aparat pengawas intern pemerintah; dan
• · Pelaksanaan kegiatan pengoorganisasian dan
pengendalian pengawasan

17. • b. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan
daerah, pengawasan capaian standar pelayanan minimal,
pengawasan terhadap ketaatan atas norma,standar, prosedur
, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, pengawasan
terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren oleh pemerintahan daerah, pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa, pemeriksaan khusus;
dan pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah, meliputi :
• · Perencanaan Pengawasan
• · Pelaksanaan Pengawasan
• · Dan penyusunan laporan

18. • Dengan terbitnya Permanpan 36 tahun 2020 tentang PPUPD
diharapkan Keberadaan Jafung PPUPD akan menguatkan
peran APIP yang selama ini sepenuhnya dilaksanakan oleh
Jabatan Fungsional Auditor. Penguatan peran APIP ini
merupakan kunci keberhasilan dalam setiap melakukan
pekerjaan pada umumnya dan pengawasan dalam khususnya.
• Adapun peran APIP adalah, Menentukan apakah Sistem
Pengendalian Intern dalam organisasi berjalan dengan baik
atau tidak; Menjalankan fungsi assurance apakahtujuan Sistem
Pengendalian Intern dapat tercapai; serta Menjalankan
fungsi consulting kepada manajemen terkait effectiveness of
risk management, control dan governance processes sesuatu
yang istimewa, karena ini untuk pertama kalinya Kementrian
Dalam Negeri memiliki Jabatan Fungsional yang dibina secara
langsung dengan tugas utama melakukan pengawasan
terhadap kinerja pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.

19. • Ini juga menjadi bukti dan wujud kesungguhan tekad
pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi.
Kesungguhan tekad ini termanifestasi melalui penataan
regulasi bidang pengawasan dengan menghadirkan Jafung
PPUPD dan pelaksanaan akuntabilitas keuangan di
Kementerian Dalam Negeri.
• Sehubungan dengan hal itu diharapkan dari PPUPD dapat
focus pada perbaikan sistem agar dampak perbaikan yang
dihasilkan bisa berdimensi jangka panjang. Apabila sistem
yang buruk, maka seberapa banyak pun orang yang ditindak
dan diberi sanksi, pelanggar akan terus ada. Namun bila yang
dibenahi adalah sistemnya, maka celah untuk terjadi
penyimpangan menjadi tertutup.

20. • Langkah konkret yang harus dilakukan PPUPD yaitu melakukan
pembenahan secara kultural dan cara pandang terhadap
dirinya, baik dalam hal budaya kerja, kebersamaan, soliditas,
serta rasa cinta pada organisasi. Sebab, keberhasilan PPUPD
dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap
pemerintahan daerah tentu juga dipengaruhi oleh nilai dan
budaya kerja.

21. Sk 3 jabatan fungsional satpol pp

22. PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA
• Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional
Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan
daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
• Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Pol PP
sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
• Jabatan Fungsional Pol PP Pemula adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana
Pemula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
• Jabatan Fungsional Pol PP Terampil adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
• Jabatan Fungsional Pol PP Mahir adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana
Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

23. • Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pol PP
Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya.
• Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pol PP
Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya.
• Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pol PP
Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya.
• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat Eselon I sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Eselon II sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

24. • Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
• Pejabat Pengawas adalah Pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
• Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam
penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
• Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan
daerah kabupaten/kota.
• Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
• Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib,
dan teratur.

25. • Tim Penilai Angka Kredit Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan
pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP.
• Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
• Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian
yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP.
• Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pol PP yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-
prinsip profesionalisme dan etika Pol PP.
• Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana
Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

26. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang
1. Jabatan Fungsional Pol PP terdiri dari:
• Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan; dan
• Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan yang
paling tinggi, yaitu:
• Jabatan Fungsional Pol PP Pemula;
• Jabatan Fungsional Pol PP Terampil;
• Jabatan Fungsional Pol PP Mahir; dan
• Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia.
3. Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling
tinggi, yaitu:
• Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama;
• Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda; dan
• Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya.

27. 4. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 2,
yaitu:
– Jabatan Fungsional Pol PP Pemula
• Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
– Jabatan Fungsional Pol PP Terampil:
– Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
– Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
– Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
– Jabatan Fungsional Pol PP Mahir:
• Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
• Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
– Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia:
– Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
– Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 3, yaitu:
» Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama:
• Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
• Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
» Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda:
– Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
– Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
» Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya:
» Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
» Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
» Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

28. Bukti Kerja Kelompok

29. 29