EVALUASI JABATAN PNS

Pasal 17 UU 43 Tahun 1999
(PNS diangkat dlm jabatan)
(PNS berhak atas gaji yang adil & layak)
(PNS  Profesional, Jujur, Adil, dan Merata)
2
Kondisi
Saat Ini
Pasal 68 Ayat (1) UU 5 Tahun 2014
(PNS diangkat dlm Pangkat dan jabatan)
(PNS berhak atas gaji sesuai beban kerja,
tanggungjawab, dan resiko pekerjaan)
(PNS Berhak menerima Tunjangan dan Fasilitas)
Tunjangan meliputi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kemahalan
Undang
-
Undang
No.43/1999

Mismatch
Pegawai - Jabatan
Struktur Gaji
Belum memacu kinerja &
produktivitas
Sistem Karir PNS
Belum berbasis merit
3
Diskusi Publik

4
 Kegiatan menimbang dan memberi bobot pada pekerjaan
jabatan dengan menggunakan tolok ukur/kreteria yang
ditetapkan lebih dulu.
 Pada dasarnya, yang dilakukan adalah membandingkan
berat/ringannya semua pekerjaan jabatan yang ada.
Hakekat Evajab.
Memperoleh dasar (basis) yang dianggap adil untuk
membuat “peringkat jabatan/pekerjaan” yang ada.
Tujuan Evajab.

 METODE PENENTUAN PERINGKAT (Ranking Method)
 METODE KLASIFIKASI (Grade/Classification Method)
 METODE PERBANDINGAN FAKTOR (Factor
Comparison Method)
 METODE SISTEM ANGKA (Point System Method)
 METODE FACTOR EVALUATION SYSTEM (FES),
(metode ini kombinasi dari metode di atas)
METODE EVALUASI JABATAN
5
Penggunaan FES
Dikembangkan oleh U.S. Office of Personnel Management
(OPM)-1977 dan diuji coba/diteliti mencakup 4000 jabatan di
26 kantor Pemerintahan Federal.

Keunggulan dan Kelemahan
Metode-metode Evaluasi Jabatan
6
RANKING KLASIFIKASI FAKTOR
PEMBANDING
POINT/
ANGKA
Keunggulan Mudah dilaksanakan, sgt
efektif bila jumlah jab
kurang dari 30 org
Mudah dilaksanakan Nilai suatu jab
berbentuk nilai uang
Nilai suatu jab
berbentuk uang
Relatif sistematis dan
ada standard shg
evaluasi jab baru tdk
mengubah struktur
yg ada
Dapat diterapkan pd
rentang jab yg luas /
beragam
Dapat diterapkan pd
rentang jab yg luas /
beragam
Dapat diterapkan lgsg
pd jab yg baru
Dapat diterapkan
lgsg pd jab yg baru
Kelemahan Sulit
mengadministrasikan
bila jab terus bertambah
Pertimbangan
klasifikasi masih
subyektif
Nilai rupiah yg
ditetapkan sgt
subyektif
Nilai rupiah yg
ditetapkan sgt
subyektif
Pertimbangan sgt
subyektif
Satu jab dpt cocok
utk lebih dari satu
klasifikasi
Adanya bias dlm
menentukan nilai
rupiah utk setiap
faktor yg dinilai
Adanya bias dlm
menentukan nilai
rupiah utk setiap
faktor yg dinilai
Karena tdk ada standard;
mk setiap penambahan
jab yg akan dievaluasi
akan merombak rangking
yg ada

7
b. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 34
Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Jabatan Pegawai Negeri Jo. Peraturan
Menteri PAN dan RB No. 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah
a. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi Jabatan PNS.

Pengertian
1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam
suatu satuan organisasi negara (Perka BKN 21/2011).
*Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (PermenPAN 39/2013)
2. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses yang
sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada
dalam struktur organisasi dalam rangka
menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah
kriteria yang disebut faktor jabatan.
8

Pengertian (Lanjutan)
3. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang
digambarkan secara vertikal maupun horizontal
menurut struktur kewenangan, tugas, dan
tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang
ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
4. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi
jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang
berasal dari hasil analisis jabatan struktural
maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber
lain.
9

1. SETIAP INSTANSI PEMERINTAH (PUSAT DAN
DAERAH) DENGAN MEMBENTUK TIM
EVALUASI JABATAN (TIM MASING-MASING
INSTANSI DAN TIM NASIONAL)
2. YANG DIEVALUASI, SELURUH JABATAN
NEGERI (JABATAN STRUKTURAL DAN
FUNGSIONAL).
10
Siapa Yang Harus melaksanakan
Evaluasi jabatan?

SETIAP DIPERLUKAN OLEH INSTANSI
PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH):
1. Perubahan Kebijakan
2. Kebutuhan Organisasi.
11
Kapan Dilaksanakan Evaluasi
jabatan?

12
 KRITERIA PENILAIAN JABATAN STRUKTURAL
(6 faktor jabatan + situasi khusus)
1) Ruang Lingkup dan Dampak Program (5 level);
2) Pengaturan Organisasi (3 level);
3) Wewenang Penyeliaan (3 level);
4) Hubungan Personal yang harus dilakukan (4A Sifat Hub. – 4B Tujuan Hub.  4 level);
5) Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (8 level).
6) Kondisi Lain (6 Level) + Situasi Khusus
 KRITERIA PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL (9 faktor jabatan)
1) Pengetahuan dan Keahlian (9 level);
2) Pengawasan yang diterima (5 level);
3) Pedoman/Panduan Kerja (5 level);
4) Kompleksitas Pekerjaan (6 level);
5) Ruang Lingkup dan Dampak Tugas (6 level);
6) Hubungan Personal yang harus dilakukan (4 level);
7) Tujuan Hubungan (4 level);
8) Persyaratan/Tuntutan Fisik (3 level);
9) Lingkungan Kerja (3 level).

KEBIJAKAN :
LEVELING ADA 17 LEVEL
FAKTOR JABATAN YG DIGUNAKAN :
6 (ENAM) FAKTOR JABATAN UNTUK
JABATAN STRUKTURAL
& 9 (SEMBILAN) FAKTOR JABATAN UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL
13

14
Tingkat/
Kelas Jabatan
Nilai Jabatan
17 4.055 s/d Keatas
16 3.605 s/d 4.050
15 3.155 s/d 3.600
14 2.755 s/d 3.150
13 2.355 s/d 2.750
12 2.105 s/d 2.350
11 1.855 s/d 2.100
10 1.605 s/d 1.850
9 1.355 s/d 1.600
8 1.105 s/d 1.350
7 855 s/d 1.100
6 655 s/d 850
5 455 s/d 650
4 375 s/d 450
3 305 s/d 370
2 245 s/d 300
1 190 s/d 240

Persiapan Pelaksanaan
Penetapan
Hasil
Evaluasi
a. Tim EvJab
1) Pengarah
2) Pelaksana
b. Inventarisasi
Infojab
c. Klasifikasi
Jab.
15
a. Penilaian Jabatan
b. Penyusunan Peta
Jabatan
c. Penyusunan
Informasi Faktor
Jabatan
a. Validasi Nilai &
Kelas Jab.
b. Penetapan
Hasil Evajab.
Perubahan
Struktur
Organisasi, dll

16
Tim Pengarah 1. Ketua PPK atau Pejabat
yang ditunjuk
2. Anggota 6 orang
 Eselon I atau II
 Representasi
Unit Kerja
Tim Pelaksana 1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota Sesuai kebutuhan
4. Tenaga
Pendukung
Sektretariat
Sesuai kebutuhan
a. TIM EVALUASI JABATAN

PERSYARATAN ANGGOTA TIM
PELAKSANA EVAJAB
• BERSTATUS PNS;
• MEMILIKI KEMAMPUAN TENTANG EVALUASI
JABATAN (PUNYA PENGETAHUAN TENTANG
ORGANISASI DAN TENTANG PEKERJAAN /
JABATAN, MINIMAL YANG ADA DI UNIT KERJA
YANG DIWAKILINYA!)
• SYARAT OBYEKTIF (SEPERTI PERNAH
MENGIKUTI PELATIHAN EVALUASI JABATAN)
17

18
b. INVENTARISASI INFORMASI JABATAN
1. Identitas Jabatan; meliputi nama jabatan, kode jabatan,
dan posisi/lokasi jabatan.
2. Deskripsi Tugas Jabatan; meliputi ikhtisar/tujuan jabatan,
uraian tugas/kegiatan jabatan, serta bahan, alat/prosedur,
dan hasil kerja.
3. Dimensi Jabatan; meliputi tanggung jawab, wewenang,
pengawasan, korelasi/hubungan jabatan, kondisi
lingkungan kerja, dan kemungkinan risiko bahaya.
4. Spesifikasi Jabatan; meliputi syarat jabatan, standar
prestasi kerja yang diharapkan, dan informasi lainnya.

19
c. KLASIFIKASI JABATAN
1. MENGIDENTIFIKASI JABATAN
Identifikasi jabatan dilakukan kepada seluruh jabatan yg
ada di lingkungan instansi/lembaga yg akan dievaluasi.
Identifikasi thd sifat dan jenis tugas, tanggung jawab, serta
wewenang dr suatu jabatan
2. MENGKLASIFIKASI JABATAN
Klasifikasi didasarkan hasil identifikasi jabtan thd seluruh
jabatan yg ada.
Klasifikasi jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah:
a. Jabatan Struktural
b. Jabatan Fungsional

20
a. PENILAIAN JABATAN
1. Menyiapkan Informasi Jabatan yg lengkap dari semua
jabatan yg akan dievaluasi. Informasi Jabatan dilihat
dalam format uraian jabatan yg telah ditentukan atau
dari hasil Anjab.
2. Mempelajari setiap Informasi Jabatan yg disediakan
dalam uraian jabatan pada setiap jabatan yg akan
dievaluasi.
3. Melakukan penilaian pada setiap jabatan
- Struktural = 6 Faktor dan Kriteria Faktor yg
ditentukan.
- Fungsional = 9 Faktor dan Kriteria Faktor yg
ditentukan.

21
b. PENYUSUNAN PETA JABATAN
1. Penyusunan Peta Jabatan didasarkan pada
kedudukan setiap jabatan dalam unit kerja
(paling tinggi Eselon II), sesuai dg struktur
organisasi yg ada.
2. Peta Jabatan berisi informasi jumlah kekuatan
pegawai untuk setiap jabatan yg termasuk
dalam unit kerja setingkat Eselon II atau
satuan kerja mandiri (Unit Pelaksana Teknis)

22
c. PENYUSUNAN INFORMASI FAKTOR JABATAN
1. Informasi Faktor Jabatan disusun
berdasarkan Informasi Jabatan, Peta Jabatan
serta Nilai dan Kelas Jabatan.
2. Informasi Faktor Jabatan disusun meliputi:
a. Informasi Jabatan
b. Level Faktor Jabatan

23
a. VALIDASI NILAI DAN KELAS JABATAN
1. Hasil Evaluasi Jabatan berupa:
a. Nilai dan Kelas Jabatan Struktural;
b. Nilai dan Kelas Jabatan Fungsional.
2. Nilai dan Kelas Jabatan divalidasi oleh:
a. Kepala BKN atau pejabat lain yg ditunjuk;
b. Deputi Bidang SDA KemenPAN RB atau
pejabat lain yg ditunjuk;
c. Sekretaris K/L atau atau pejabat lain yg
ditunjuk.

24
b. PENYUSUNAN BERITA ACARA HASIL
VALIDASI NILAI DAN KELAS JABATAN
1. Hasil validasi/verifikasi Nilai dan Kelas
Jabatan dituangkan dalam BA Hasil Validasi
Nilai dan Kelas Jabatan Fungsional, diparaf
oleh pejabat struktural KemenPAN RB, BKN
dan instansi ybs.
2. Hasil validasi/verifikasi Nilai dan Kelas
Jabatan ditandatangani oleh:
a. Kepala BKN atau pejabat lain yg ditunjuk;
b. Deputi Bidang SDA KemenPAN RB atau
pejabat lain yg ditunjuk;
c. Sekretaris K/L atau atau pejabat lain yg
ditunjuk.

25
c. PENETAPAN HASIL EVALUASI JABATAN
Tim Instansi Menyusun
(Uraian) Jabatan dan Informasi Faktor Jabatan
Tim Instansi Melakukan
Evaluasi Jabatan
Tim Instansi Melakukan Pembahasan utk memeverifikasi
Hasil Evaluasi Jabatan (Nilai dan Kelas Jabatan)
dg Kedeputian SDA KemenPAN RB dan BKN
Instansi mengadakan rapat finalisasi Hasil Evaluasi Jabatan
(Nilai dan Kelas Jabatan) dg Deputi SDA KemenPAN RB ,
Kepala BKN dan Sekretaris K/L atau pejabat yg ditunjuk dr
masing2 instansi tsb. Hasil rapat dibuat dalam BA

26
EVALUASI
1. Evaluasi Jabatan dapat dilakukan:
a. Adanya perubahan tugas pokok dan fungsi
jabatan;
b. Adanya perubahan struktur organisasi.
2. Mekanisme penilaian kembali atas perubahan
yg terjadi dilakukan sesuai dg tahapan
pelaksanaan evaluasi jabatan yg diatur dlm
Perka BKN 21/2011.

LEMBAR KERJA EVALUASI JABATAN
JABATAN
27
3.PENILAIAN & PEMERINGKATAN JABATAN
1.PENYUSUNAN PETA JABATAN
2.PENYUSUNAN INFORMASI FAKTOR
JABATAN (STRUKTURAL & FUNGSIONAL)
4.REKAP JUMLAH PEGAWAI

28
KELAS
JAB.
NILAI JABATAN STRUKTURAL
JABATAN Eselon Nama Jabatan
17 4.055 - 4.730
Eselon I
Dirjen, Sekjen, Deputi, Sesmen di
Kementerian
16 3.605 - 4.050
Sekretaris Utama, Deputi di LPNK, Staf
Ahli
15 3.155 - 3.600
Eselon II
Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat,
Kepala Balai Besar
14 2.755 - 3.150
13 2.355 - 2.750
Eselon III
Kepala Balai/UPT
12 2.105 - 2.350
Kepala Subdit, Kepala Bagian
11 1.855 - 2.100
10 1.605 - 1.850
9 1.355 - 1.600
Eselon IV Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian
8 1.105 - 1.350
7 855 - 1.100
6 655 - 850
5 455 - 650
4 375 - 450
3 305 - 370
2 245 - 300
1 190 - 240
1. JABATAN STRUKTURAL

29
2. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
KELAS
JAB.
NILAI JABATAN
JENJANG JABATAN
SECARA UMUM
KEKHUSUSAN
TINGKAT
TERAMPIL
TINGKAT
AHLI
1 2 3 4 5
17 4.055 - 4.730
16 3.605 - 4.050
15 3.155 - 3.600
Dokter Utama
Specialist
Guru Besar
14 2.755 - 3.150 Dokter Utama Assessor Utama
13 2.355 - 2.750 Utama Lektor Kepala
12 2.105 - 2.350 Dokter Madya Assessor Madya
11 1.855 - 2.100 Madya Lektor
10 1.605 - 1.850 Dokter Muda Assessor Muda
9 1.355 - 1.600 Muda
Dokter
Pertama
Asisten Ahli
8 1.105 - 1.350 Penyelia Pertama Assessor Pertama
7 855 - 1.100 Pelaksana Lanjutan
6 655 - 850 Pelaksana
5 455 - 650 Pelaksana Pemula
4 375 - 450
3 305 - 370
2 245 - 300
1 190 - 240

30
3. JABATAN FUNGSIONAL UMUM
KELAS
JAB.
NILAI JABATAN
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
SECARA UMUM KEKHUSUSAN
1 2 3 4
17 4.055 - 4.730
16 3.605 - 4.050
15 3.155 - 3.600
14 2.755 - 3.150
13 2.355 - 2.750
12 2.105 - 2.350
11 1.855 - 2.100
10 1.605 - 1.850
9 1.355 - 1.600
Nakhoda Kapal
Pengawas/Nahkoda Kapal Riset
8 1.105 - 1.350 Bendahara K/L Nakhoda, Syahbandar
7 855 - 1.100
Penganalisis/Analis, Bendahara Satker,
Penelaah Permasalahan Hukum
6 655 - 850
Sekretaris, Pengadministrasi Umum,
Pengadministrasi Keuangan, Pengolah
Data, Verifikator, Ajudan Menteri
5 455 - 650
Operator Komputer, Juru Bayar, Petugas
Dokumentasi, Koordinator (Satpam), Sopir
Presiden/Wapres
4 375 - 450
Komandan Regu (Satpam), Sopir Menteri,
Juru Masak
3 305 - 370
Agendaris, Caraka, Petugas Keamanan
(Satpam), Pengemudi (Sopir), Pemelihara
Kantor, Petugas Pemulasara Jenazah.
2 245 - 300 Petugas Binatu
1 190 - 240 Pramubakti, Pramu Kantor

(I)
FAKTOR-FAKTOR
PENILAIAN JABATAN STRUKTURAL
31

Faktor 1- RUANG LINGKUP DAN DAMPAK PROGRAM
Faktor ini menilai tingkat kerumitan dan kedalaman lingkup dan
dampak umum bidang program dan pekerjaan yang diarahkan
oleh pejabat struktural, termasuk dampak pekerjaan di dalam
maupun di luar organisasi
32
Keyword:
Hasil Kerja jabatan
berpengaruh kepada:
• Hanya mencakup
pelaksanaan
tugas-tugas
Jabatan?
• Siapa yang
memanfaatkan
hasil kerja jabatan
ini?
• Apa dampak dari
hasil kerja kepada
pegawai & unit
kerja berkaitan?
• Apakah
dampaknya hanya
internal atau
eksternal, sampai
internasional?
key target
Level Nilai
Ruang Lingkup Dampak
Unit Kerja/OPD atasan 1 175
Wilayah/Kota kecil Unit kerja/OPD 2 350
Beberapa wilayah
Kab/Kota/regional
Beberapa
unitkerja/OPD
dlm instansi/lain
3 550
Seluruh tingkat biro
(Pusat)
Kantor pusat
instansi/seluruh
biro
4 775
Nasional/seluruh instansi/industri (Pusat) 5 900
Faktor ini terdiri dari 5 Level :

Faktor 2- PENGATURAN ORGANISASI
▫ Faktor ini mempertimbangkan situasi organisasi
dalam beberapa tingkat jabatan penyeliaan.
(Kepada Siapa Jabatan tsb bertanggung Jawab?)
▫ Faktor ini terdiri dari :
▫ Tingkat faktor 2-1 – Nilai 100
33
Key Target Level Nilai
jabatan yang bertanggungjawab kepada
beberapa jab. Struktural tertinggi
1 100
Jabatan yang bertanggungjawab ke
jabatan struktural tertinggi
2 250
Jabatan Struktural tertinggi 3 350
Key word:
Hirarki
Jabatan
(kedudukan
jabatan dalam
struktur
Organisasi)

Faktor 3- WEWENANG PENYELIAAN DAN MANAJERIAL
34
▫ Faktor ini meliputi wewenang penyeliaan dan
manajerial yang dijalankan secara berulang
Key target Level Nilai
Penyeliaan kepada bawahan 1 450
Penanggung jawab
kantor/Unit
2 775
Penanggung jawab program 3 900
Keyword:
Kewenangan
dalam
melaksanakan
tugas jabatan

▫ Faktor ini terdiri dari dua bagian yaitu sifat dan
tujuan hubungan yang dilakukan.
a. SUB FAKTOR 4A - SIFAT HUBUNGAN
▫ Tingkat sub-faktor 4A-1 – Nilai 25
b. SUBFAKTOR 4B - TUJUAN HUBUNGAN
▫ Tingkat sub faktor 4B-1 – Nilai 30
35
Keyword:
a. Dengan siapa dan dilingkungan mana
pemegang jabatan ini harus
melakukan hubungan kerja?
Dengan tingkat apa/jabatan apa?
b. Apa tujuan dari hubungan kerja
tersebut?
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL
Key Target Level Nilai
Bawahan dan rekan yang
setara (dlm unit org)
1 25
Atasan dan staf pada unit
org. Utama (antar unit)
2 50
Atasan, antar unit dan
pegawai di instansi lain
3 75
Lintas instansi s.d
internasional
4 100
Key Target
Leve
l
Nila
i
Membahas Pekerjaan 1 30
Menjamin informasi ke pihak
luar, koordinasi
2 75
Menimbang,
Mempertahankan/
merundingkan
3 100
Mengambil
tindakan/menetapkan
4 125
Fk.
4A

Faktor 5- KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN
▫ Faktor ini mengukur kesulitan dan kerumitan
pekerjaan dasar dalam organisasi yang diarahkan,
termasuk pekerjaan lini dan staf, atau pekerjaan
yang dikontrakkan
Faktor ini terdiri dari :
36
KELAS PEKERJAAN DASAR: Level Nilai
Kelas 4 dan dibawahnya atau
yang setara
5-1 75
Kelas 5 atau 6 atau yang setara 5-2 205
Kelas 13 atau yang setara 5-6 800
Kelas 14 atau yang setara 5-7 930
Kelas 15 atau lebih tinggi atau
yang setara
5-8 1030
Keyword:
Kesulitan
pengarahan
pekerjaan dasar
yang
dilaksanakan
oleh pejabat
fungsional,
diukur dari
grade jabatan
yg dibawahnya

Faktor 6 - KONDISI LAIN
▫ Faktor ini mengukur berbagai kondisi yang
mempengaruhi tingkat kesulitan dan kerumitan dalam
melaksanakan kewajiban wewenang dan tanggung
jawab penyeliaan (ada 9 kondisi)
 Faktor ini terdiri dari :
 Tingkat faktor 6-1 – Nilai 310
 Tingkat Faktor 6-3 – Nilai 975
37
Key target Level Nilai
Kelas 8 atau lebih rendah 1 310
Kelas 9 atau 10 / (kriteria level 1)
+ 3 situasi Khusus
2 575
Kelas 11 atau 12 / (kriteria level
2) + 3 situasi Khusus
3 975
Kelas 13 / (kriteria level 3) + 3
situasi Khusus
4 1120
Kelas 14 5 1225
Kelas 15 6 1325
Keyword:
diukur dari
kelas
jabatan yg
dibawahnya
(Struktural
atau
Fungsional)

(II)
FAKTOR-FAKTOR
PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL
38

Faktor 1: PENGETAHUAN YG DIBUTUHKAN JABATAN
▫ Faktor ini mengukur sifat dan tingkat informasi atau
fakta yang harus diketahui pegawai untuk
melaksanakan pekerjaan;
▫ Tingkat faktor 1-7– Nilai 1250
39
Standar Kompetensi
Jabatan
(Persyaratan Jabatan)
• Formal ,dan
• Non Formal
Jenis, keluasan, dan kedalaman dari
pengetahuan atau keterampilan yang dituntut
oleh jabatan/ pekerjaan ini dari pegawai
untuk mampu melaksanakannya secara efektif
dan efisien
/

▫ Faktor ini mengukur sifat dan tingkat pengawasan
penyelia secara langsung atau tidak langsung,
tanggungjawab pegawai, dan evaluasi hasil
pekerjaan
40
Faktor 2: PENGAWASAN PENEYELIAAN
PENGAWASAN YANG DITERIMA DARI ATASAN :
• Bagaimana Bentuk & Sifat Pengawasan Yang Diterima Dari
Atasan?
• Ketat?, Terus Menerus?, Hanya Berbentuk Prosedur Umum?
• Hanya Berbentuk Target Kerja?

▫ Faktor ini mencakup sifat pedoman dan pertimbangan
yang dibutuhkan untuk menerapkan pedoman
tersebut.
41
Faktor 3: PEDOMAN
PANDUAN DAN PEDOMAN KERJA :
• Seberapa, Jelas, Tegas, Rinci Dan Ketatkah Panduan (S.O.P)
Yang Disediakan ?
• Apakah Pemegang Jabatan Harus Berpegang Pada Panduan
Atau Justru Harus Ber-inisiatif Mengembangkannya Sendiri?

▫ Faktor ini mencakup:
i. sifat, jumlah, variasi, dan seluk-beluk tugas, langkah,
proses, atau metode, dalam pekerjaan yang dilaksanakan;
ii. kesulitan mengidentifikasi apa yang harus dilakukan; dan
iii. kesulitan dasar pelaksanaan pekerjaan.
42
Faktor 4: KOMPLEKSITAS
KOMPLEKSITAS PEKERJAAN
• Seberapa Rumitkah Tugas-tugas Dalam Jabatan Ini.
• Apakah Tugas-tugas Bersifat Sederhana, Sama Saja Tiap Hari
• Apakah Harus Banyak Berpikir Dan Membuat Pertimbangan

▫ Faktor ini mencakup hubungan antara cakupan
pekerjaan, antara lain: tujuan, keluasan, dan kedalaman
tugas, dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam
dan di luar organisasi
43
Faktor 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK

▫ Faktor ini meliputi pertemuan langsung, melalui
telepon dan dialog melalui radio dengan orang yang
tidak berada dalam rantai penyeliaan
44
Faktor 6: HUBUNGAN PERSONAL
HUBUNGAN YANG DILAKUKAN DAN TUJUANNYA
• Dengan Siapa Dan Dilingkungan Mana Pemegang
Jabatan Ini Harus Melakukan Hubungan Kerja?
• Dengan Tingkat Apa/Jabatan Apa?
• Apa Tujuan Dari Hubungan Kerja Tersebut?

▫ Tujuan hubungan mencakup pertukaran informasi, isu
yang signifikan atau kontroversial dan berbeda
pandangan, tujuan, dan sasaran
45
Faktor 7: TUJUAN HUBUNGAN

▫ Faktor ini mencakup persyaratan dan tuntutan fisik yang
diperlukan pegawai
46
Faktor 8: PERSYARATAN FISIK

▫ Faktor ini mempertimbangkan resiko dan
ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan.
47
Faktor 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN
KONDISI LINGKUNGAN DAN RESIKO KECELAKAAN
KERJA
• Kondisi Lingkungan Secara Fisik Dimana Tugas-tugas
Kerja Dilaksanakan
• Mencakup Kebersihan, Tempat, Temperatur, Udara, Bau,
Kebisingan Dll.
• Resiko Kecelakaan Kerja /Gangguan Kesehatan

48
Terima kasih
Direktorat Kompensasi ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Telp/Fax : 021-80885632

EVALUASI JABATAN PNS

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to EVALUASI JABATAN PNS

Similar to EVALUASI JABATAN PNS (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

EVALUASI JABATAN PNS