Materi Penyidikan Lingkungan

1. “JENIS-JENIS TINDAK PIDANA
LINGKUNGANHIDUP”
PENYIDIKAN LINGKUNGAN
DIV KESEHATAN LINGKUNGAN SURABAYA - 2017

2. POKOK BAHASAN :
1. Tindak Pidana (Delik) Materil dan Formil
2. Tindak Pidana Pelanggaran dan Tindak Pidana
Kejahatan
3. Tindak Pidana Administrasi
4. Tindak Pidana oleh Badan Hukum

3. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
Tindak Pidana Lingkungan merupakan tindak pidana dibidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan setiap
perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau
pelanggaran sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam
undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

4. 1. DELIK MATERIL DAN FORMIL
Pengertian :
a) Dellik materil (generic crime) adalah perbuatan melawan hukum yang
menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang
tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum
administrasi seperti izin.
b) Delik formil (specific crime) adalah perbuatan yang melanggar hukum
terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian
terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan
lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan
membuktikan pelanggaran hukum administrasi.
(UU No. 32 Tahun 2009 Tetang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup)

5. DELIK MATERIEL
Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat
pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau
kelalaiannya melakukan :
1. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien,
baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup
2. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien,
baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya
kesehatan manusia
3. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien,
baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati

6. DELIK FORMIL
Perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU
No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115
antara lain :
1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu
gangguan;
2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke
media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan atau izin lingkungan;
3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan
hidup tanpa izin;
6. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun
amdal;
7. dll.

7. 2. TINDAK PIDANA PELANGGARAN DAN KEJAHATAN
a) Pelanggaran
Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana
karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang,
istilahnya disebut wetsdelict (delik undang-undang ). Dimuat dalam
buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh
pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP),
perkosaan (pasal 285 KUHP).
b) Kejahatan
Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-
undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari
perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya
disebut rechtsdelict (delik hukum). Dimuat didalam buku II KUHP
pasal 104 sampai dengan pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum
(pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh
pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (pasal 551
KUHP).

8. LANJUTAN.....
Dari kategori delik, ada kategori tindak pidana pelanggaran saja (UU Pokok
Agraria), kejahatan saja (UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan) atau kedua-duanya
(UU Pertambangan, UU Kehutanan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Pengelolaan
Lingkungan Hidup, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Steni, 2007).
Berikut merupakan tabel contoh jenis tindak pidana kejahatan dan tindak pidana
pelanggaran yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :

9. Tindak pidana ini hanya ditujukan kepada pemegang izin. Dalam hal
ini, jika pemegang izin, yang berdalih telah memiliki izin, melakukan suatu
tindakan yang melawan hukum, seperti membuka hutan dengan cara
membakar maka yang bertanggung-jawab atas tindakan tersebut adalah
semata-mata perusahaan yang bersangkutan.
Contoh :
Di beberapa kabupaten di Kalimantan misalnya, bupati berlomba-lomba
memberikan izin penebangan kayu 100 ha kepada pengusaha. Kewenangan
yang diberikan oleh PP No. 6 Tahun 1999 dan UU No. 41 Tahun 1999
ditafsirkan sebagai peluang luar biasa untuk mengeksploitasi sumber daya
alam di daerah. (Steni, 2007)
3. TINDAK PIDANA ADMINISTRASI

10. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 sebenarnya mengenal badan
hukum sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini diatur di dalam
ketentuan Pasal 78 ayat (14). Pasal ini berbunyi: “Tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan
usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai
dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3
(sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.” (Steni, 2007)
4. TINDAK PIDANA OLEH BADAN HUKUM

11. REFERENSI
• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2016. Jens-jenis Tindak Pidana
Lingkungan Hidup [online]. Tersedia : (http://pu.limapuluhkotakab.go.id/berita-jenis-jenis-
tindak-pidana-lingkungan-hidup.html) diakses pada tanggal 6/9/2017 pukul 2:31 WIB
• Moeljatno.2002. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
• Steni, Bernadinus dan Susilaningtias. 2007. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan
Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya
ke dalam RKUHP. Jakarta : HuMa
• Sukanda, Husin. 2009. Penegakan Hukum Lingkungan. Padang : Diktat Kuliah Fakultas
Hukum Universitas Andalas Padang.
• Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup