2. POIN PENTING UU NOMOR 32 TAHUN 2009
1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup ;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrument pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrument
pengendalian;
5. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
6. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan
lingkungan global;
7. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses
partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana secara lebih jelas;
9. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang lebih efektif dan responsive;
10. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup.
3. UU 32/2009
Pasal 3 uu No. 32 Tahun 2009 mengenai Tujuan Perlindungan dan
Pengelolaan Hidup
• Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan hidup diatur dalam
Pasal 3 No. 32 Tahun 2009, diantaranya:
Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan
kelestarian ekosistem.
Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
lingkungan hidup.
4. Implementasi UU No. 32 Tahun 2009
Dengan demikian, semestinya Undang-Undang lingkungan hidup harus
diterapkan dengan secara efektif dan efisien dalam segala apapun
bentuk yang berkaitan dalam lingkungan hidup, karena memberikan
tujuan yang jelas yaitu salah satunya adalah penanggulangan
pencemaran limbah yang terjadi di desa kenanga yang terkena limbah air
pengelolaan krupuk tersebut. Karena dalam hal ini terjadi pencemaran
lingkungan akibat dari limbah cair pengelolaan krupuk, maka masuk
kepada Pasal 53 UUPLH yakni berbicara tentang penanggulangan
pencemaran tersebut.
Pasal 53 ayat (1) berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan
pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan
penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup.
Penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup, dilakukan
dengan :
a. Pemberian informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan
hidup kepada masyarakat.
b. Pengisolasian pencemaran keruskan lingkungan hidup.
c. Penghentian sumber pencemaran kerusakan lingkungan hidup.
d. Cara Lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.7
5. Outline PP No. 22 Th 2021
Ketentuan umum.
Persetujuan lingkungan.
Perlindungan dan pengelolaan
mutu air.
Perlindungan dan pengelolaan
mutu udara.
Perlindungan dan pengelolaan
laut.
Pengendalian kerusakan
lingkungan hidup.
Pengelolaan limbah B3.
Dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi lingkungan hidup.
System informasi lingkungan hidup.
Pembinaan dan pengawasan.
Tata cara penerapan sanksi
administratif perizinan usaha atau
persetujuan pemerintah.
Ketentuan peralihan.
Ketentuan penutup.
6. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 272-273 PP 22/2021)
Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup diperlukan untuk menentukan
terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kriteria yang dimaksud meliputi
kriteria baku kerusakan;
– Terumbu karang, diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 231
dan Pasal 232;
– Mangrove, diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 231 dan
Pasal 232:;
– Padang lamun, diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 231 dan
Pasal 232;
– Tanah untuk biomassa;
– Gambut
– Karst, yang ditetapkan dalam peraturan Menteri;
– Lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan,
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Hal ini dikecualikan
terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat di lahan miliknya
sendiri;
– Lahan akibat Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan, yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
– Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri.
7. Pengawasan dan Sanksi (Pasal 494-504 dan Pasarl 505-526)
Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang
ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Wali
Kota. Pengawasan dilakukan dengan cara langsung dengan mendatangi
lokasi usaha dan/atau kegiatan, dan/atau secara tidak langsung dengan
cara penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan dan/atau sistem informasi lingkungan hidup.
Apabila penangung jawab usaha dan/atau kegiatan ditemukan tidak taat,
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup data memberi rekomendasi untuk
tindak lanjut penegakan hukum administrative, perdata, dan/atau
pidana. Dalam hal penegakan hukum perdata dilakukan dengan
pembuktian pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang
sebelumnya harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat
gugatan. Tergugat dapat terbebas dari pertanggungjawaban mutlak
apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan
oleh bencana alam atau peperangan; keadaan memaksa di luar
kemampuan manusia; atau akibat perbuatan pihak lain yang
menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup.
