Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

1. 1
(C) HN_RMAGW_2009

2. Penegakan Hukum Pidana
Berdasarkan
UU Nomor 23 Tahun 1997
1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
(Polri)
2. Pejabat Pegawai Sipil (PPNS) tertentu di
lingkungan instansi pemerintah yang lingkup
tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang
yang berkaitan dengan pengelolaan dan
pelestarian fungsi lingkungan (PPNS LH, PPNS
Kehutanan, PPNS Perikanan, dll)
3. Perwira TNI Angkatan Laut: khusus untuk
menangani tindak pidana di wilayah ZEE
Penyidik
2
(C) HN_RMAGW_2009

3. 1. Orang
2. Korporasi
Pelaku Pidana
•Badan Hukum
•Pemimpin Korporasi
•Pemberi Perintah
3
(C)
HN_RMAGW_2009

4.  Orang: “Barang siapa” menurut UU No.
23 tahun 1997 ditambah dengan:
“Pelaku Pidana” dalam KUHP:
“Barangsiapa” : orang + Pasal 55 KUHP:
a.Yang melakukan
b.Yang menyuruh melakukan (doen
pleger)
c. Yang turut melakukan (medepleger)
d.Yang membujuk (uitloker)
Pasal 56 KUHP:
e. Yang membantu melakukan
4
(C) HN_RMAGW_2009

5. Korporasi: pasal 46 UU No.
23/97:
◦Badan hukum
◦Pemberi perintah
◦Pemimpin
5
(C) HN_RMAGW_2009

6. Kriteria Tanggung Jawab Korporasi
POWER
ACCEPTANCE
6
(C) HN_RMAGW_2009

7. Kriteria SLAVENBURG
“Pemimpin Faktual/Pemberi Perintah dapat
dianggap memenuhi syarat untuk
dipidanakan apabila ia
○ -yang mempunyai kewenangan dan
harus melakukan perbuatan sesuai
dengan kewenangannya tersebut- telah
lalai untuk mengambil langkah-langkah
yang diperlukan guna mencegah terjadinya
perbuatan pidana tersebut dan
○ secara sadar menerima bahwa ada
perbuatan pidana yang kemungkinan akan
terjadi. Dalam keadaan ini maka
Pengurus/Fungsionaris tersebut dianggap
telah sengaja mendorong terjadinya
perbuatan pidana tersebut
7
(C) HN_RMAGW_2009

8. Sanksi pidana dalam UU No.
23/1997
1. Kejahatan Umum
 Pasal 41 (sengaja) dan 42 (alpa)
41: - Barangsiapa yang
- secara melawan hukum
- dengan sengaja
- melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, …
42: Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup,
8
(C) HN_RMAGW_2009

9. Ciri-ciri Kejahatan Umum:
 Delik Materil: yang diperhatikan adalah akibat
 Aktual/Kongkrit: mengakibatkan pencemaran
 Akibat Serius/Berat/Kematian
 Sanksi berat:
› Sengaja: penjara 10 tahun dan denda 500 juta
 Jika perbuatan menyebabkan orang meninggal atau luka berat:
penjara 15 tahun dan denda 750 juta
› Alpa: penjara 3 tahun dan denda 100 juta
 Jika perbuatan menyebabkan orang meninggal atau luka berat:
penjara 5 tahun dan denda 150 juta
 Administratively independent crimes (tindak pidana yang tidak
tergantung dari apakah terjadi pelanggaran syarat administratif
atau tidak)?
› Jawabannya tergantung dari penafsiran kata “melawan hukum”
9
(C) HN_RMAGW_2009

10.  Perbuatan melawan hukum secara materil dan formil
 Pompe:
 PMH dapat diartikan sebagai PMH formil dan materil
 Pompe berpendapat bahwa PMH bukan unsur konstitutif/mutlak dari tiap
delik (bandingkan dengan pendapat Vos dan Jonkers yang menyatakan bahwa
PMH adalah unsur mutlak atau “stilzwijgen element”
 Alasan Pompe:
 Analogi dengan PMH perdata, yaitu:
 Pelanggaran hak
 Bertentangan dengan kewajiban
 Bertentangan dengan kesusilaan ataupun asas pergaulan dalam
masyarakat ttg penghormatan thd orang lain atau barang miliki
orang lain
 MvT menggunakan kata “wederrechtelijk” sama dengan tanpa hak
 Hazewinkel-Suringa: PMH secara materil hanya berlaku
negatifsebagai dasar pembelaan jika sebuah perbuatan merupakan
PMH formil, tapi bukan merupakan PMH materil maka perbuatan
tersebut bukan delik. Tapi PMH materil tidak bisa dijadikan dasar
penghukuman jika tidak ada PMH formil, berdasarkan asas nullum
delictum
 Jika sebuah perbuatan dianggap sebagai tindak pidana karena adanya
PMH materil saja (seperti pendapat Pompe), maka pasal 41 dan 42
adalah “administratively independent crimes”
10
(C) HN_RMAGW_2009

11. 2. Kejahatan Khusus (spesifik)
 Pasal 43 (sengaja) dan 44 (alpa)
43: - Barangsiapa yang dengan
- melanggar ketentuan perundang-undangan yang
berlaku,
- sengaja
- melepaskan atau membuang zat…
- padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk
menduga bahwa perbuatan tersebut dapat
menimbulkan pencemaran …
44: Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, karena
kealpaannya melakukan perbuatan menurut pasal
43
11
(C) HN_RMAGW_2009

12. Ciri2 Kejahatan khusus
 Delik Formil: yang diperhatikan adalah tata cara
perbuatan pidana dilakukan
 Faktual/Potensial: tidak harus akibatnya (yaitu
pencemaran) telah terjadi
 Sanksi lebih ringan:
 Sengaja: penjara 6 tahun dan denda 300 juta
 Jika perbuatan menyebabkan orang meninggal atau luka berat:
penjara 9 tahun dan denda 450 juta
 Alpa: penjara 3 tahun dan denda 100 juta
 Jika perbuatan menyebabkan orang meninggal atau luka berat:
penjara 5 tahun dan denda 150 juta
 Administratively dependent crimes (tergantung dari
adanya pelanggaran syarat administrasi)
12
(C) HN_RMAGW_2009

13. 1. A > baku mutu, B > baku mutu
Sanksi pidana pada pasal berapa untuk kasus ini?
dakwaan primair pasal 41 dan pasal 42
dakwaan subsidair pasal 43 dan 44
2. A > baku mutu, B < baku mutu
Sanksi pidana pada pasal berapa untuk kasus ini?
pasal 43 dan 44
3. A < baku mutu, B > baku mutu
Sanksi pidana pada pasal berapa untuk kasus ini?
pasal 42 (karena pasal 42 tidak mencantumkan kata “melawan hukum”kelalaian
pasal 41, dengan syarat melawan hukum diartikan menurut pendapat Pompe
A
B, yang diukur ialah
baku mutu ambien
Baku mutu
effluent/emisi
Air limbah
sungai
13
(C) HN_RMAGW_2009

14. 1. Abstract Endangerment
› Administratively-dependent crimes
› Yg dipidana bukanlah pencemaran, tapi
pelanggaran ketentuan administratif
2. Concrete endangerment
› Administratively-dependent crimes  illegal
emissions
› Ada ancaman pencemaran/kerusakan
lingkungan
14
(C) HN_RMAGW_2009

15. 3. Serious environmental Pollution
› Administrative Independent crimes: Yang dipidana adalah
pencemaran (akibat perbuatan), tanpa memperhatikan
ada/tidaknya pelanggaran syarat administratisi oleh terdakwa
› Perbuatan mengakibatkan atau menimbulkan resiko (= ancaman)
munculnya pencemaran/kerusakan lingkungan yang sangat
serius
› Pidana dapat dijatuhkan meskipun tidak ada ketentuan
administratif yang dilanggar tidak ada syarat melanggar hukum
4. Vague norms
› Pelanggaran terhadap duty of care (zorgvuldigheid): “if one
knows or could reasonably be expected to know that by one’s
actions the environment could be harmed, one should take all the
measures that can reasonably be demanded in order to prevent
danger or to limit or to eliminate its consequences” (M. Faure &
M. Visser, 1995: 347)
karena “duty of care” bersifat umum (kewajibannya tidak
ditentukan secara detail di dalam UU), maka tindaka pidana ini
juga termasuk tindak pidana karena adanya perbuatan melawan
hukum secara materil
15
(C) HN_RMAGW_2009

16.  Penjelasan umum UU No. 23/1997:
 Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan
hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu
bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila
› sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi
perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak
efektif
› dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat
› dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya
menimbulkan keresahan masyarakat.
 Asas ini berlaku untuk semua jenis tindak pidana (baik
kejahatan umum maupun khusus)
16
(C) HN_RMAGW_2009

17. Ketentuan Pidana dalam UU
No. 32/2009
17
(C) HN_RMAGW_2009

18. PENEGAKAN HUKUM PIDANA Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan
Sanksi dan denda maksimum dan minimum
kortporasi
Ultimum remidium
Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan)
Sanksi administrasi
Pelanggaran dilakukan lsatu kali
PREMIUM REMIDIUM
Pencemaran dan perusakan LH
Sanksi administrasi tidak dipatuhi
Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali
Memasukkan B3 yg dilarang
Memasukkan LB3 di NKRI
Memasukkan limbah di NKRI
Membuang limbah
Membuang B3 dan LB3
Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh)
Melakukan pembukaan lahan dengan membakar
Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi
Memberikan informasi palsu,menyesatkan
menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar
18
(C) HN_RMAGW_2009

19. Jaksa
Penuntu
t
Umum
Koordinasi
Penyidik
Polri
PPN
S LH
SPDP Berkas Penyidikan
Kewenangan
lainnya
Menangkap dan menahan
penyitaan
penggeledahan
Menghentikan penyidikan
pemeriksaan
19
(C) HN_RMAGW_2009

20. PPNS
KEPOLISIAN
KEJAKSAAN
KOORDINASI MENEG LH
20
(C) HN_RMAGW_2009

21. Alat Bukti yang Sah dalam Tuntutan Tindak
Pidana Lingkungan
 Keterangan saksi;
 Keterangan ahli;
 Surat;
 Petunjuk;
 Keterangan terdakwa; dan/atau
 Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang
diatur dalam peraturan perundang-
undangan
21
(C) HN_RMAGW_2009

22. SANKSI Pidana
Jenis Sanksi UU 23/1997
RUU tentang
Perlindungan &
Pengelolaan LH
Pidana
MIN Tidak Ada 1 tahun
MAK 15 tahun 15 tahun
Denda
MIN Tidak Ada 500 juta rupiah
MAK 750.000.000 15 miliar rupiah
22
(C) HN_RMAGW_2009

23. Jenis
Pelanggaran
Akibat
Pidana Denda (rupiah)
Minimu
m
Maksimum Minimum Maksimu
m
Sengaja
> BM 3 tahun 10 tahun 3 millir 10 miliar
Orang Luka 4 tahun 12 tahun 4 miliar 12 miliar
Orang Mati 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar
Lalai
> BM 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Orang Luka 2 tahun 6 tahun 2 miliar 6 miliar
Orang Mati 3 tahun 9 tahun 3 miliar 9 miliar
Pasal 98 (sengaja) dan pasal 99 (lalai)delik materil
Pasal ini merupakan tindak pidana berupa perbuatan yang
menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,
baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan
terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan
tidak mensyaratkan adanya “melawan hukum”
administratively independent crimes
23
(C) HN_RMAGW_2009

24. Melanggar baku mutu effluent
 pidana maks 3 tahun dan
denda maks 3 miliar rupiah
Tindak pidana dijatuhkan bila:
* Sanksi administrasi tidak dilaksanakan, atau
* Perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali
Asas subsidiaritas hanya untuk Kejahatan Khusus
(administratively-dependent crimes)
Pasal 100delik formil
24
(C) HN_RMAGW_2009

25. Delik formil lainnya (pasal 101-115)
Pelanggaran Pidana Denda (rupiah)
Min Mak Min Mak
Melepaskan/mengedar
kan produk rekayasa
genetika tidak sesuai
dgn peraturan per-uu-
an
1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Mengelola limbah B3
tanpa izin
1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Tidak mengelola
limbah B3 yang
dihasilkannya
1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Dumping - 3 tahun - 3 miliar
Memasukkan limbah 4 tahun 12 tahun 4 miliar 12 miliar
Memasukkan limbah
B3
5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar25
(C) HN_RMAGW_2009

26. lanjutan
Pelanggaran Pidana Denda (rupiah)
Min Maks Min Maks
Memasukkan B3 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar
Membakar lahan 3 tahun 10 tahun 3 miliar 10 miliar
Melakukan usaha
dan/atau kegiatan tanpa
izin
1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Menyusun AMDAL tanpa
memiliki sertifikat
kompetensi penyusun
AMDAL
- 3 tahun - 3 miliar
Menerbitkan izin
lingkungan tanpa
dilengkapi AMDAL atau
UKL-UPL
- 3 tahun - 3 miliar
26
(C) HN_RMAGW_2009

27. lanjutan
Pelanggaran Pidana Denda (rupiah)
Min Maks Min Maks
Menerbitkan izin usaha
tanpa dilengkapi izin
lingkungan
- 3 tahun - 3 miliar
Tidak melakukan
pengawasan
- 1 tahun - 500 juta
Memberikan informasi palsu - 1 tahun - 1 miliar
Tidak melaksanakan
perintah paksaan
pemerintah
- 1 tahun - 1 miliar
Menghalang-halangi
pejabat pengawas dan/atau
PPNS
- 1 tahun - 500 juta
27
(C) HN_RMAGW_2009

28. Perubahan dalam UU 32/2009
 Kata “pencemaran/kerusakan” diganti dengan pelampauan baku
mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, baku
kerusakan
 Ada sanksi minimum
 Subsidiaritas terbatas hanya untuk pasal 100 (pelanggaran baku
mutu effluent)
 Ada tambahan beberapa tindak pidana baru (seperti
pembakaran lahan, pengedaran produk hasil rekayasa genetika)
 Pemidanaan untuk Pejabat TUN yang:
 Menerbitkan izin lingkunan tanpa dilengkapi Amdal atau UKL/UPL
(pasal 111 ayat 1)
 Menerbitkan izin usaha tanpa adanya izin lingkungan (pasal 111 ayat 2)
 Tidak melakukan pengawasan (pasal 112)
28
(C) HN_RMAGW_2009