Dokumen tersebut membahas tentang good governance, yang didefinisikan sebagai pemerintahan yang bersih dan damai untuk memimpin warga negara ke arah masyarakat yang beradab. Dibahas pula prinsip-prinsipnya seperti partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, dan keadilan. Terdapat pilar-pilarnya yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Agenda good governance mencakup politik, ekonomi, s

2. A. Latar Belakang dan Pengertian Good Governance
Government
Peningkatan
pelayanan
(Masyarakat)
PEMBERDAYAAN
PEMBANGUNAN

3. RASYID (1997,11)
TUGAS POKOK PEMERINTAHAN MODERN
KONDISI UNTUK
PENGEMBANGAN
MASYARAKAT
PELAYANAN
MASYARAKAT
 Menurut andi faisal bakti, good governance adalah
pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga
negara (citizens) kepada masyarakat dan pemerintahan yang
berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang suci dan
damai.

4. B. Prinsip-Prinsip Good Governance
Partisipasi
Penegakan hukum (rule of law)
Transparan (tranparency)
Responsif (responsiveness)
Orientasi kesepakatan (consesnsus orientation)
Keadilan (equity)
Efektivitas (effectiveness) dan efesiensi (efeciency)
Lembaga
Administrasi
Negara
(LAN)

5. C. Pilar-pilar Good Governance
Pemerintah
• Mengarahkan
• Memfasilitasi
• memberikan
peluang
• Menentukan
kebijakan
Swasta
• pelaku utama
dalam
pembangunan
Masyarakat
• pengembangan
dan penguatan
kelembagaan

6. D. Agenda-Agenda Good Governance
AgendaGoodGoernance
politik
ekonomi
Sosial
hukum

7. E. Good Governance Dalam
Kerangka Otonomi Daerah
penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah
kepada daerah otonom, untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Desentralisasi
pengangkatan
pemindahan
pemberhentian
penetapan
pensiun, gaji,
tunjangan
kesejahteraan
pegawai
pendidikan dan
pelatihan
Wewenang
Pemerintah
Daerah
Kabupaten

8. Contoh kota yang menerapkan Good
Governance
Manado
Banjar