Pengawasan dan Audit Berkualitas dalam rangka mewujudkan Manusia Indonesia yang Unggul dan Indonesia Maju

1. 1
PENGAWASAN BERKUALITAS
MENUJU SDM UNGGUL DAN INDONESIA MAJU
Oleh:
Sujatmiko Wibowo
Auditor Itjen Kemenristekdikti
Berdasarkan riset dari Bank Dunia tahun 2018, Indeks Sumber Daya Manusia (Human
Capital Index/HCI) Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Nilai HCI Indonesia
adalah 0,53 dan tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura 0,88,
Malaysia 0,62, Vietnam 0,67, Thailand 0,60, dan Filipina 0,55. Singapura sendiri menduduki
peringkat pertama di dunia dalam skala HCI.
Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 menyebutkan bahwa berdasarkan indikator tingkat
kualitas SDM bangsa Indonesia masih jauh dari harapan, yaitu proporsi penduduk yang
umurnya 15 tahun ke atas yang punya ijazah tinggi hanya 8,8%, Sekolah Menengah Atas
(SMA) hanya 26,4%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 21,2%, dan Sekolah Dasar (SD)
paling banyak, yakni 43,7%. Hal ini merupakan fakta bahwa kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) yang dimiliki Indonesia saat ini ternyata masih rendah.
Demikian juga dari daya saing ekonomi, kita masih jauh tertinggal dari negara maju.
Berdasarkan World Economic Forum (WEF) 2018, indeks daya saing Indonesia sebesar 64,9
dari skor 0-100 yang menempati peringkat 45 dari 140 negara. Sementara itu, di tahun yang
sama, Business World memaparkan bahwa peringkat daya saing SDM Indonesia berada di
ranking 45 dari 63 negara. Peringkat ini masih kalah dari dua negara tetangga yaitu Singapura
dan Malaysia yang masing-masing berada diperingkat 13 dan 22.
Kondisi demikian bukan hanya mempengaruhi kesiapan Indonesia menghadapi
tantangan era industri 4.0, tetapi juga mempersulit upaya memotong lingkaran setan
kemiskinan yang saat ini masih menggurita dan mengakar di semua lini kehidupan bangsa
Indonesia. Dari data skor Indeks SDM dan Indeks Daya Saing tersebut, menunjukkan bahwa
pasar tenaga kerja dan kemampuan inovasi bangsa Indonesia terbilang cukup rendah.
Presiden Joko Widodo, dalam pidato Nota Keuangan Tahun Anggaran 2020 di
Gedung DPR/MPR pada tanggal 16 Agustus 2019 menyampaikan bahwa Pemerintah
mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp505,8 triliun pada APBN 2020. Angka
tersebut meningkat 29,6 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendidikan lima tahun lalu
(2014-2019) sebesar Rp390,3 triliun. Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut,
diharapkan tidak ada lagi anak dan pelajar Indonesia yang tertinggal. Kemampuan dasar anak-
anak Indonesia akan terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar,
terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi
pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih
tinggi (www.kompasiana.com). Sementara itu, Menristekdikti dalam sambutannya pada
upacara peringatan 17 Agustus 2019 di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyatakan bahwa kemajuan industri yang berjalan di
Indonesia tidak cukup hanya dengan infrastruktur, akan tetapi harus didukung dengan

2. 2
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas SDM dapat ditempuh
dengan perbaikan pendidikan untuk menjalankan kemajuan teknologi seiring kemajuan
industri 4.0 (www.ristekdikti.go.id).
Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang
unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang
makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan
berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa,
namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. SDM unggul merupakan kunci
Indonesia di masa depan, diantaranya SDM yang berbudipekerti luhur, berkarakter kuat,
menguasai keterampilan, dan menguasai ilmu pengetahuan di masa kini dan masa depan
(Infografis Antaranews, 2019).
Terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam upaya pembangunan
kualitas SDM antara lain:
1. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu.
Diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan
dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia
kerja. Pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang
efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh pelosok
tanah air.
2. Penguatan peran agama
Perlu penguatan dan peningkatan pendidikan agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat
dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building).
3. Peningkatan kapasitas SDM
Peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui berbagai diklat, kompetensi,
pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan
pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.
Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna
menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja.
4. Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda.
Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda
diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi.
Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkonstribusi dan
memenangkan persaingan global di era 4.0.
Perguruan Tinggi merupakan garda terdepan dalam mencetak SDM yang unggul dan
kompetetitif di masa mendatang. Satu hal yang harus ditempuh adalah selalu meningkatkan
kualitas SDM perguruan tinggi, serta menyiapkan diri agar mampu beradaptasi untuk mencapai
keberhasilan dalam membangun bangsa. Keunggulan SDM di era ini dapat dilihat dari tingkat
inovasi dan kreativitas yang dihasilkan. Pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat harus

3. 3
saling bahu membahu, bekerja sama, menjadi lokomotif inovasi dan kreativitas bangsa,
menjadi penggerak pembinaan dan pembudayaan inovasi dan kreativitas.
Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 142/M/KPT/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun 2019, disebutkan bahwa kinerja PTN
dapat diukur berdasarkan capaian IKU pada setiap periode anggaran atau dalam satu tahun.
Dalam IKU tersebut sudah memuat berbagai target capaian program peningkatan kualitas SDM
pada setiap PTN, diantaranya adalah: jumlah mahasiswa berwirausaha, persentase lulusan
bersertifikat kompetensi dan profesi, presentase kualitas dosen, jumlah publikasi internasional,
jumlah HAKI, jumlah produk inovasi, jumlah prototype industri, jumlah kerjasama dengan
industri, dan lain sebagainya.
Penetapan indikator kinerja perguruan tinggi tersebut dimaksudkan untuk mendorong
percepatan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan
masyarakat dan dunia kerja, serta peningkatan tata kelola sistem pendidikan yang efektif dan
efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh pelosok tanah air. Hasil
peningkatan capaian kinerja yang dicapai perguruan tinggi ini diharapkan dapat meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, terutama PTN di lingkungan Kemenristekdikti.
Sesuai visi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenristekdikti yaitu Terwujudnya
Pengawasan Intern Yang Profesional Dan Berkualitas Untuk Mendorong Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Yang Bermutu Dan Berdaya Saing, maka sudah menjadi
kewajiban jika Itjen selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkewajiban ikut
mengawal dan mendukung program Kemenristekdikti dalam mewujudkan capaian program
SDM yang unggul. Sesuai tugas dan fungsinya, maka Itjen dalam mendukung dan mengawal
program SDM Unggul diantaranya dengan melakukan pengawasan/pemeriksaan yang
berkualitas atas pelaksanaan semua program dan kegiatan di semua satuan kerja di lingkungan
Kemenristedikti.
Pengawasan berkualitas adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis
sesuai standar yang berlaku umum, dengan auditor’s judgement (skeptisme dan pertimbangan
profesional) yang bermutu tinggi, dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen untuk
menghasilkan audit yang bermutu tinggi (Knechel et al, 2012). Terkait dengan standar kualitas
audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2017) telah menyusun standar kualitas audit yang
diantaranya terdiri dari:
1. Kualitas strategis.
Kualitas hasil pengawasan harus harus dapat memberikan informasi kepada pemakai
laporan secara tepat waktu.
2. Kualitas teknis.
Kualitas teknis pengawasan diantaranya adalah penyajian temuan, simpulan dan
rekomendasi atau saran harus jelas, konsisten, dapat diakses dan obyektif.

4. 4
3. Kualitas proses.
Kualitas proses pengawasan diantaranya adalah proses kegiatan sejak dari perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut pemeriksaan dilakukan sesuai standar yang
berlaku umum.
Menurut The Financial Reporting Council (FRC, 2008), Kualitas suatu pengawasan
yang dilakukan oleh APIP dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. The culture within an audit firm
Kualitas audit dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya organisasi internal audit terhadap
pelaksaanaan pemeriksaan yang baik sesuai standar yang berlaku umum.
2. The skill and personnel qualities of audit partner and staff
Kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi, keahlian dan pengalaman auditor di dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit yang baik.
3. The effectiveness of the audit process
Kualitas audit dipengaruhi oleh metodologi, prosedur, kepatuhan, manfaat, efisiensi dan
pelaksanaan audit sesuai program kerja audit.
4. The realibility and usefullness of audit reporting
Kualitas audit dipengaruhi oleh temuan, rekomendasi, dan laporan hasil audit yang disusun
sesuai standar audit dan disampaikan kepada auditee tepat waktu.
5. Factors outside the control of auditors affecting audit quality
Kualitas audit dipengaruhi oleh suatu peraturan, kebijakan pimpinan atau kebijakan
organisasi yang berada di luar kewenangan auditor.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan SDM Unggul
sejak tahun 2019 hingga tahun kedepan menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan
bangsa Indonesia, pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensi
pembangunan SDM menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global di era 4.0,
yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian, langkah
strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukung penuh dari seluruh pemangku
kepentingan. Terlebih Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti sebagai APIP harus melakukan
pengawasan yang berkualitas untuk mendukung kebijakan nasional berupa penguatan SDM
Indonesia yang Unggul, dan diharapkan berimplikasi pada peningkatan produktivitas kerja,
dalam memenangkan persaingan ditengah perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia
bisnis, ekonomi politik dan budaya menuju Indonesia Maju.
Dewasa ini, terdapat kebijakan restrukturisasi organisasi pada Kemenristekdikti yaitu
bidang Pendidikan Tinggi kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud), sehingga urusan Pendidikan Tinggi ditangani oleh Kemendikbud sementara
urusan Riset dan Inovasi dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset
Nasional (Kemenristek/BRIN), tentunya sedikit banyak cukup berpengaruh terhadap
pelaksanaan program peningkatan SDM Unggul baik secara langsung maupun tidak langsung.
Namun, hal ini diharapkan tidak menyurutkan langkah dan mengendorkan semangat semua

5. 5
pemangku kepentingan, baik di lingkungan Kemendikbud maupun lingkungan
Kemenristek/BRIN dalam memujudkan SDM yang unggul sesuai kapasitas dan bidang kerja
masing-masing.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun
2017 tentang Standar Pemeriksaaan Keuangan Negara.
Bastian, Indra. 2019. Audit Sektor Publik. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Penerbit
Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
Kemenristekdikti. 2019. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 142/M/KPT/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun 2009.
Kumaat, V.G. 2011. Internal Audit. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Knechel et al. 2012. Audit Quality: Insights from the Academic Literature. Auditing A Journal
of Practice & Theory 32(Supplement 1).
Tandiontong, M. 2016. Kualitas Audit dan Pengukurannya. Penerbit Alfabeta. Bandung
The Financial Reporting Council. 2008. The Audit Quality Framework. London.
www.antaranews.com diakses pada 2 November 2019.
www.bps.go.id diakses pada 26 Oktober 2019.
www.bworldonline.com diakses pada 1 November 2019.
www.kompasiana.com diakses pada 1 November 2019.
www.ristekdikti.go.id diakses pada 1 November 2019.
www.tanotofoundation.org diakses pada 2 November 2019.
www.weforum.org diakses 25 Oktober 2019.
www.worldbank.org diakses pada 27 Oktober 2019.