Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
Kerangka sistem Perencanaan, sistem monitoring dan evaluasi, dalam mejawab kebutuhan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Menjelaskan posisioning Indikator Kinerja dan perbedaan antar Level entitas akuntabilitas.
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...Mohammad Arfandi Adnan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengamatan bersifat cross section. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner sebanyak 120 eksamplar kepada pejabat struktural eselon III dan IV pada SKPD. Dari 120 eksamplar tersebut yang dikembalikan dan dinyatakan sah sebanyak 110 responden. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis faktor dan program SPSS 21.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budgetary slack berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja SKPD. Budgetary slack berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD. Budgetary slack terhadap kinerja SKPD melalui komitmen organisasi berpengaruh berpengaruh negatif dan signifikan dan kapasitas individu tidak dapat memoderasi pengaruh Budgetary slack terhadap kinerja SKPD.
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
Kerangka sistem Perencanaan, sistem monitoring dan evaluasi, dalam mejawab kebutuhan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Menjelaskan posisioning Indikator Kinerja dan perbedaan antar Level entitas akuntabilitas.
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...Mohammad Arfandi Adnan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengamatan bersifat cross section. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner sebanyak 120 eksamplar kepada pejabat struktural eselon III dan IV pada SKPD. Dari 120 eksamplar tersebut yang dikembalikan dan dinyatakan sah sebanyak 110 responden. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis faktor dan program SPSS 21.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budgetary slack berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja SKPD. Budgetary slack berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD. Budgetary slack terhadap kinerja SKPD melalui komitmen organisasi berpengaruh berpengaruh negatif dan signifikan dan kapasitas individu tidak dapat memoderasi pengaruh Budgetary slack terhadap kinerja SKPD.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD
1. PENGARUH BUDGETARY SLACK
TERHADAP KINERJA SKPD DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI DAN
KAPASITAS INDIVIDU SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
MOHAMMAD ARFANDI
ADNAN
P3400214336
4. Komitmen
Organisasi
(Y1)
H4 H5
Kapasitas
Individu (X2)
Kinerja SKPD
(Y2)
H2
H1 H3
Budgetary
Slack (X1)
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja SKPDH
1
H
2
H
3
H
4
H
5
Pengaruh budgetary slack terhadap komitmen organisasi
Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja SKPD melalui komitmen organisasi
Budgetary slack terhadap kinerja SKPD dimoderasi oleh Kapasitas Individu
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
5. Rancangan
Penelitian
Lokasi &
Waktu
Penelitian
•Lokasi penelitian adalah SKPD di Kab. Polewali
Mandar = 40 SKPD (waktu penelitian mulai bulan
Juni s.d. Juli 2016)
Populasi,
Sampel, &
Teknik
Pengambilan
Sampel
•Populasi 40 SKPD
•Teknik proportionate stratified random
dengan pejabat struktural di bidang perencanaan,
kepegawaian & keuangan dengan total responden
METODOLOGI PENELITIAN
•Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
hypothesis testing
•Menggunakan investigation type yang bersifat kausalitas.
•Pengamatan bersifat cross section
•Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu
6. Instrumen
Penelitian
•Penelitian ini menggunakan instrument penelitian berupa
kuesioner untuk mengukur variabel penelitian dengan
pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang dibagi menjadi
beberapa bagian dari gabungan pengembangan kuesioner
beberapa peneliti terdahulu.
Teknik
Analisis Data
•Analisis faktor merupakan suatu teknik untuk menganalisis tentang saling
ketergantungan dari beberapa variabel secara simultan dengan tujuan untuk
menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti
menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit dari pada variabel yang diteliti
7. SAMPEL DAN PENGEMBALIAN KUISIONER
No. Keterangan Jumlah %
1. Total kuesioner yang disebarkan 120
2. Total kuesioner yang tidak kembali 5
3. Total kuesioner yang kembali 115
Response Rate 95,84
4. Kuesioner yang tidak dapat digunakan dalam analisis 5
5. Kuesioner yang dapat digunakan dalam analisis 110
Useable Response Rate 91,67
9. HASIL PENELITIAN PENGARUH DAN TIDAK
LANGSUNG
No. Hubungan Koefesien R2 Kesimpulan
1. Budgetary Slack terhadap KInerja SKPD -.417 .174 Signifikan
2. Budgetary Slack terhadap Komitmen Afektif -216 .046 Signifikan
3. Budgetary Slack terhadap Komitmen Normatif -760 .578 Signifikan
4. Komitmen afektif terhadap KInerja SKPD .350 .123 Signifikan
5. Komitmen normatif terhadap kinerja SKPD .285 .080 Signifikan
6. Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD dengan
dimoderasi Kapasitas Individu
.-035 .219 Tidak Signifikan
10. HASIL PENELITIAN
• HASIL ANALISIS FAKTOR MENUNJUKAN NILAI STANDARDIZED UNTUK JALUR FAKTOR BUDGETARY
SLACK TERHADAP FAKTOR KINERJA SKPD ADALAH -0.417 DENGAN T HITUNG – 4.772 > 1.291 PADA
SIGNIFIKASI 0.001 < 0.05. HASIL MENUNJUKAN FAKTOR BUDGETARY SLACK BERPENGARUH
SIGNIFIKAN PADA KINERJA SKPD NAMUN TERDAPAT PENGARUH NEGATIF TERHADAP HUBUNGAN
BUDGETARY SLACK TERHADAP KINERJA SKPD.
• HASIL ANALISIS FAKTOR MENUNJUKAN NILAI STANDARDIZED UNTUK JALUR FAKTOR BUDGETARY
SLACK TERHADAP FAKTOR KOMITMEN AFEKTIF ADALAH - 0.216 DENGAN T HITUNG – 2.293 >
1.291 PADA SIGNIFIKASI 0.001 < 0.05. HASIL MENUNJUKAN FAKTOR BUDGETARY SLACK
BERPENGARUH SIGNIFIKAN NEGATIF PADA KOMITMEN AFEKTIF.
• HASIL ANALISIS FAKTOR MENUNJUKAN NILAI STANDARDIZED UNTUK JALUR FAKTOR KOMITMEN
AFEKTIF TERHADAP FAKTOR KINERJA SKPD ADALAH 0.350 DENGAN T HITUNG 3.886 > 1.291 PADA
SIGNIFIKASI 0.001 < 0.05. HASIL MENUNJUKAN FAKTOR KOMITMEN AFEKTIF BERPENGARUH
SIGNIFIKAN POSITIF PADA KINERJA SKPD.
11. HASIL PENELITIAN
• HASIL ANALISIS FAKTOR MENUNJUKAN NILAI STANDARDIZED UNTUK JALUR
FAKTOR KOMITMEN NORMATIF TERHADAP FAKTOR KINERJA SKPD ADALAH 2.85
DENGAN T HITUNG 3.086 > 1.291 PADA SIGNIFIKASI 0.001 < 0.05. HASIL
MENUNJUKAN FAKTOR KOMITMEN NORMATIF BERPENGARUH SIGNIFIKAN POSITIF
PADA KINERJA SKPD.
• HASIL ANALISIS FAKTOR MENUNJUKAN NILAI STANDARDIZED UNTUK JALUR
FAKTOR BUDGETARY SLACK TERHADAP FAKTOR KINERJA SKPD ADALAH - 0.760
DENGAN T HITUNG – 12.157 > 1.291 PADA SIGNIFIKASI 0.001 < 0.05. HASIL
MENUNJUKAN FAKTOR BUDGETARY SLACK BERPENGARUH SIGNIFIKAN NEGATIF
PADA KOMITMEN NORMATIF.
12. HASIL PENELITIAN
• HASIL ANALISIS FAKTOR MENUNJUKAN MENUNJUKAN NILAI STANDARDIZED UNTUK JALUR FAKTOR
BUDGETARY SLACK DAN KAPASITAS INDIVIDU TERHADAP FAKTOR KINERJA SKPD ADALAH 0.109
DAN 0.584 DENGAN T HITUNG 0.469 < 1.985 (T TABEL) DAN 2.335 > 1.985 KAPASITAS INDIVIDU
TERHADAP KINERJA SKPD 0.584. T HITUNG 2.335 > 1.985 DAN INTERAKSI ANTARA FAKTOR
BUDGETARY SLACK DAN KAPASITAS INDIVIDU SEBESAR -.0.35 T HITUNG - .333 <1.985 DAN 0.739
< 0.05 SEHINGGA TIDAK SIGNIFIKAN. DENGAN DEMIKIAN HASIL PENELITIAN INI DAPAT DISIMPULKAN
KAPASITAS INDIVIDU TIDAK DAPAT MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA BUDGETARY SLACK DENGAN
KINERJA SKPD.
• HASIL ANALISIS FAKOR MENUNJUKAN BAHWA PENGARUH FAKTOR BUDGETARY SLACK TERHADAP
KINERJA SKPD MEMPUNYAI BOBOT SEBESAR - 0.417 SEDANGKAN BESAR PENGARUH BUDGETARY
SLACK MELALUI KOMITMEN AFEKTIF SEBESAR - 0.216 MELALUI KOMITMEN NORMATIF - 0.760
DENGAN DEMIKIAN HASIL PENELITIAN DAPAT DISIMPULKAN BAHWA BUDGETARY SLACK
BERPENGARUH SIGINIFIKAN NEGATIF TERHADAP KINERJA SKPD MELALUI KOMITMEN AFEKTIF DAN
BUDGETARY SLACK BERPENGARUH SIGINIFIKAN NEGATIF TERHADAP KINERJA SKPD MELALUI
KOMITMEN NORMATIF.
13. KESIMPULAN
• FAKTOR BUDGETARY SLACK YAITU BUDGETARY SLACK BERPENGARUH SIGNIFIKAN
NEGATIF TERHADAP KINERJA SKPD. DARI FAKTA EMPIRIS INI MENUNJUKAN BAHWA
SEMAKIN BESAR BUDGETARY SLACK DALAM ANGGARAN SKPD, MAKA AKAN
MENURUNKAN KINERJA SKPD. HASIL PENELITIAN INI MENDUKUNG HIPOTESIS AWAL
H1 DIMANA BUDGETARY SLACK BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP KINERJA SKPD.
• FAKTOR KOMITMEN ORGANISASI YAITU KOMITMEN AFEKTIF BERPENGARUH
SIGNIFIKAN NEGATIF TERHADAP BUDGETARY SLACK. SELANJUTNYA KOMITMEN
NORMATIF BERPENGARUH SIGNIFIKAN NEGATIF TERHADAP BUDGETARY SLACK.
HASIL PENELITIAN INI MENDUKUNG HIPOTESIS AWAL H2 DIMANA KOMITMEN
ORGANISASI BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP BUDGETARY SLACK.
14. • FAKTOR KOMITMEN ORGANISASI YAITU KOMITMEN AFEKTIF BERPENGARUH SIGNIFIKAN POSITIF
TERHADAP KINERJA SKPD. SELANJUTNYA KOMITMEN SIGNIFIKAN NORMATIF BERPENGARUH
POSITIF TERHADAP KINERJA SKPD. HASIL PENELITIAN INI MENDUKUNG HIPOTESIS AWAL H3
DIMANA KOMITMEN ORGANISASI BERPENGARUH POSITIF TERHADAP KINERJA SKPD.
• FAKTOR BUDGETARY SLACK YAITU BUDGETARY SLACK BERPENGARUH POSITIF TERHADAP
KINERJA SKPD MELALUI KOMITMEN ORGANISASI. HASIL PENELITIAN INI MENDUKUNG HIPOTESIS
AWAL H4 DIMANA BUDGETARY SLACK BERPENGARUH POSITIF TERHADAP KINERJA SKPD
MELALUI KOMITMEN ORGANISASI.
• FAKTOR BUDGETARY SLACK YAITU BUDGETARY SLACK BERPENGARUH NEGATIF DAN TIDAK
SIGNIFIKAN TERHADAP KINERJA SKPD KETIKA DIMODERASI OLEH KAPASITAS INDIVIDU. HASIL
PENELITIAN INI TIDAK MENDUKUNG HIPOTESIS H5 DIMANA BUDGETARY SLACK BERPENGARUH
NEGATIF DAN TIDAK SIGNIFIKAN TERHADAP KINERJA SKPD KETIKA DIMODERASI KAPASITAS
INDIVIDU.
15. IMPLIKASI
• HASIL PENELITIAN INI DAPAT MENAMBAH LITERATUR TENTANG TEORI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. DENGAN MENSINERGIKAN TEORI-TEORI DAN
KONSEP-KONSEP PENDUKUNG YANG BERHUBUNGAN DENGAN BUDGETARY
SLACK DAN KINERJA SKPD.
• DALAM DUNIA PRAKTIS. HASIL PENELITIAN INI DAPAT MEMBERIKAN MASUKAN
TERUTAMA YANG BERKAITAN DENGAN BUDGETARY SLACK TERHADAP KINERJA
SKPD.
16. KETERBATASAN PENELITIAN
• KUISIONER UNTUK MENILAI VARIABEL KINERJA SKPD RENTAN TERHADAP
KEMUNGKINAN BIAS PERSEPSI. HAL INI DISEBABKAN RESPONDEN YANG DITUJU
YANG MEMBERIKAN PENILAIAN ATAS DIRINYA SENDIRI (SELF RATING).
RESPONDEN TERSEBUT KEMUNGKINAN AKAN TERJADI PENILAIAN OVER ESTIMATE
(BERLEBIHAN) ATAUPUN TERTUTUP (MENUTUPI KEADAAN YANG SEBENARNYA)
DENGAN MENJAWAB SEADANYA.
17. SARAN
• PENELITIAN SELANJUTNYA HENDAKNYA MENDAMPINGI RESPONDEN DAN
MELAKUKAN PROSES WAWANCARA PADA PENGISIAN KUISIONER UNTUK
MEMINIMALKAN BIAS TERHADAP HASIL PENELITIAN AKIBAT KONDISI RESPONDEN
BERBEDA DENGAN KONDISI YANG SESUNGGUHNYA. SELAIN ITU LOKASI
PENELITIAN PERLU DIPERLUAS.
• BAGI PENELITIAN SELANJUTNYA SEBAIKNYA MENGGUNAKAN SAMPEL YANG LEBIH
BESAR DAN MENCAKUP SELURUH YANG TERLIBAT DALAM PENGUKURAN KINERJA
SKPD.
• PENELTI SELANJUTNYA KETIKA MENGGUNAKAN ANALISIS FAKTOR SEBAIKNYA
MENGGUNAKAN INDIKATOR PERTANYAAN YANG LEBIH BANYAK AGAR ANALISIS
FAKTOR YANG DIGUNAKAN LEBIH AKURAT.