Penganggaran Sektor Publik.pptx

Agenda
Peran Anggaran dalam Sektor
Publik dan Pemerintah
Pendekatan dan Jenis
Anggaran
Penyusunan APBD dan APBD
2

Agenda
Anggaran Sektor Publik
1
Jenis Anggaran
2
Pendekatan Penganggaran
3
Diskusi
4

Perbedaan antara Akuntansi Manajemen
dengan Akuntansi Keuangan
Akuntansi Manajemen
• Untuk pihak internal
• Laporan Keuangan
prospektif untuk
perencanaan
Akuntansi Keuangan
• Untuk pihak eksternal
• Laporan Keuangan
historis dan
retrospektif

Keterkaitan antara Anggaran dan
Akuntansi Manajemen
• Bagian yang tidak terpisahkan antara perencanaan dan
pengendalian.
• Dua jenis aktivitas perencanaan, yaitu:
– Perencanaan Strategis
 perencanaan untuk tujuan dan sasaran yang bersifat
mendasar.
 sangat penting untuk menentukan tujuan organisasi secara
keseluruhan.
– Perencanaan Operasional
 perencanaan yang penting untuk mengimplementasikan
tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang bersifat fundamental tersebut.

Akuntansi Manajemen…cont’d
Proses Akuntansi Manajemen di Sektor Publik
Lima tahap penting dalam proses perencanaan dan
pengendalian:
– Perencanaan strategis
– Perencanaan operasional
– Proses penganggaran
– Pengendalian dan pengukuran
– Pelaporan, analisis, dan umpan balik
• Informasi akuntansi dalam proses perencanaan
– Informasi Rutin vs Adhoc
– Kuantitatif vs kualitatif
– Formal vs Informal

Akuntansi Manajemen…cont’d
Bagan Proses Akuntansi
Manajemen di Sektor Publik
1. Perencanaan
Tujuan Dasar
(strategis)
2. Perencanaan
Operasional
3. Budgeting
4. Pengendalian dan
Pengukuran
5. Pelaporan,
analisis, dan
Umpan Balik
Revisi Tujuan
Revisi Perencanaan
Operasional
Revisi Budget
Action

Siklus Perencanaan dan Pengendalian
Manajemen
• Perencanaan Operasional
– Merinci tujuan dasar dalam bentuk serangkaian target yang harus
dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
– Waktu bervariasi antara satu 10-20 tahun kedepan.
– Financial dan non financial terms.
• Budgeting
– Identifikasi atas kegiatan jangka pendek, yang diwujudkan dalam
financial terms menjadi anggaran/budget
• Pengendalian dan Pengukuran
– Membandingkan hasil yang dianggarkan dan hasil sebenarnya
– Pada sektor publik, output measurement lebih sulit dilakukan
dibandingkan dengan input measurement
• Pelaporan, Analisis, dan Umpan Balik
– Deviasi yang ada dilaporkan sebagai alat umpan balik

Manajemen Akuntansi dan Perencanaan
• Investment Appraisal
• Anggaran dan Perencanaan Keuangan
– Perencanaan Keuangan
– Perencanaan Modal
– Perencanaan Pendapatan
• Financial Modeling
• Target dalam Anggaran dan Perencanaan
– Financial Management Initiatives (FMI)
– Next Step Initiative
• Output Target
• Performance Targets
– Efficiency
– Quality of Service
– Financial Performance
– Public Service Agreements
– Best Value

Pengertian Anggaran
• The process of allocating resources to unlimited demands)
(Freeman dan Shoulders (2003)).
• Pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak
dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran
finansial (Mardiasmo (2005)).
• Anggaran adalah rencana finansial yang menyatakan :
– Rencana – rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau
aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi
dalam pelayanan.
– Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam
merealisasikan rencana tersebut.
– Perkiraan sumber – sumber yang akan menghasilkan pemasukan
serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Fungsi Anggaran
1. Alat perencanaan, agar organisasi tahu apa yang harus dilakukan
dan ke arah mana kebijakan dibuat.
2. Alat pengendalian, untuk menghindari pengeluaran yang terlalu
besar atau penggunaan dana yang tidak semestinya.
3. Alat kebijakan, agar organisasi dapat menentukan arah atas
kebijakan tertentu.
4. Alat politik, Merupakan komitmen pengelola dalam melaksanakan
program-program yang dijanjikan.
5. Alat koordinasi dan komunikasi, agar bagian/unit kerja yang lain
dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan
dilakukan.
6. Alat penilaian kinerja, merupakan ukuran apakah suatu
bagian/unit kerja telah memenuhi target yang ditetapkan.
7. Alat motivasi, alat komunikasi yang dijadikan nilia-nilai nominal
yang tercantum dalam target pencapaian.

Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran
1. Otorisasi oleh legislatif;
2. Komprehensif/menyeluruh;
3. Keutuhan, artinya semua penerimaan dan pengeluaran
tercakup dalam satu dana umum;
4. Nondiscretionary apropriasi, jumlah yang disetujui
legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis.;
5. Periodik;
6. Akurat;
7. Jelas; dan
8. Transparan.

Jenis-jenis Anggaran
1. Berdasarkan jenis aktivitas, dibedakan menjadi anggaran
operasional dan anggaran modal (current budget vs capital
budgets)
2. Berdasarkan status hukumnya, dibedakan menjadi anggaran
tentative dan anggaran enacted (tentative budget vs enacted
budget)
3. Berdasarkan tujuan penggunaan dana, dibedakan menjadi
anggaran dana umum vs anggaran dana khusus (general budget
vs special budgets)
4. Berdasarkan jumlah appropriasi belanja, dibedakan menjadi
anggaran tetap vs anggaran fleksibel (fixed budget vs flexible
budget)
5. Berdasarkan penyusunnya, dibedakan menjadi anggaran eksekutif
vs anggaran legislatif (executive budget vs legislative budget).
Namun ada juga anggaran bersama (joint budget) dan anggaran
komite (committee budget)

Anggaran Operasional dan Anggaran
Modal
Anggaran Operasional (Current
Budget)
Merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam kurun waktu satu
tahun.
Dikelompokkan sebagai revenue expenditure (Pengeluaran
yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil)
Anggaran Modal (Capital
Budget)
Menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas
aktiva tetap

Anggaran Tentatif dan Anggaran
Enacted
Anggaran tentatif (tentative budget)
Kemunculannya dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan
sebelumnya.
Tidak memerlukan pengesahan lembaga legislatif
Anggaran enacted (enacted budget)
Direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif

Anggaran Dana Umum dan
Anggaran Dana Khusus
Anggaran dana umum (general budget)
Untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan
sehari-hari.
Anggaran dana khusus (special budget)
Dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu,

Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel
Anggaran tetap (fixed budget)
Apropriasi belanja ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran
dan tidak bisa dilmpaui.
Anggaran fleksibel (flexible budget),
Jumlah aktual belanja dapat melampaui jumlah appropiasi belanja
asalkan ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan.

Anggaran Eksekutif dan Anggaran
Legislatif
• disusun oleh lembaga eksekutif
(pemerintah)
Anggaran Eksekutif
(executive budget)
• disusun oleh lembaga legislatif tanpa
melibatkan pihak eksekutif
Anggaran Legislatif
(legislative budget)
• disusun secara bersama-sama antara
lembaga eksekutif dan legislatif
Anggaran bersama
(joint budget)
• disusun oleh suatu komite khusus
Anggaran komite
(committee budget)

Siklus Anggaran
Persiapan
(Preparation)
Persetujuan
(Enactment)
Administrasi
(Administration)
Pelaporan
(Reporting)
Pemeriksaan
(Post Audit)

Siklus Anggaran
I. Persiapan
Tahap-tahap dalam persiapan adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan format anggaran;
2. Mengajukan anggaran di unit masing-masing;
3. Konsolidasi anggaran masing-masing bagian/unit kerja;
4. Direviu dan diadakan dengar pendapat;
5. Persetujuan terhadap anggaran tersebut oleh kepala
pemerintahan.

Siklus Anggaran
II. Persetujuan Lembaga Legislatif
Tahapan – tahapan adalah sebagai berikut:
1. Anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Pemerintahan
diajukan ke lembaga legislatif.
2. Lembaga legislatif membahas dan mengadakan dengar
pendapat (public hearing).
3. Berdasarkan tahap 2, lembaga legislatif menyetujui atau
menolak anggaran tersebut.

Siklus Anggaran
III. Administrasi
• Pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun
pelaksanaan belanja yang telah direncanakan.
• Selain itu, dilakukan juga proses administrasi anggaran
berupa meliputi pencatatan pendapatan dan belanja yang
terjadi.

Siklus Anggaran
IV. Pelaporan
dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-
waktu tertentu yang ditetapkan
Bagian yang tak terpisahkan dari proses
akuntansi yang telah berlangsung selama proses
pelaksanaan

Siklus Anggaran
V. Pemeriksaan
Laporan
pelaksanaan
anggaran
diperiksa oleh
lembaga
pemeriksa
independen
Hasil pemeriksaan
 menjadi
masukan atau
umpan balik
(feedback) untuk
proses
penyusunan pada
periode berikutnya

Isu dalam Klasifikasi Anggaran
• Salah satu permasalahan dalam anggaran.
• Klasifikasi yang benar akan memberikan
informasi yang tepat untuk pengambilan
keputusan.

Government Finance Statistic
• GFS membuat klasifikasi berdasarkan fungsi dan ekonomi.
• Penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan tiap negara.
• Dapat diterapkan dalam kombinasi.

Klasifikasi Fungsi
• 01 Pelayanan Umum
• 02 Ketertiban dan Ketentraman
• 03 Ekonomi
• 04 Lingkungan Hidup
• 05 Perumahan dan Fasilitas Umum
• 06 Kesehatan
• 07 Pariwisata dan Budaya
• 08 Agama
• 09 Pendidikan
• 10 Perlindungan Sosial

Klasifikasi Ekonomi
• 1 Compensation of Employees
• 2 Use of Goods & Services
• 3 Consumption of Fixed Capital
• 4 Interest
• 5 Subsidies
• 6 Grants
• 7 Social Benefit
• 8 Other Expenses

Klasifikasi Ekonomi
• Wages and Salaries
– Wages and Salaries in Cash
– Wages and Salaries in Kind
• Social Contribution
– Actual Social Contribution
– Inputed Social Contribution
Compensation of Employees

Klasifikasi Ekonomi
• To nonresident
• To resident other then general government
• To other general government unit
Interest

Klasifikasi Ekonomi
• To public corporation
– To nonfinancial public corporation
– To financial public corporation
• To private enterprises
– To nonfinancial private entreprises
– To financial private enterprises
Subsidies

Klasifikasi Ekonomi
• To foreign government
– Current
– Capital
• To international organization
– Current
– Capital
• To other general government unit
– Current
– Capital
Grants

Klasifikasi Ekonomi
• Social Security Benefit
– Social Security Benefit in Cash
– Social Security Benefit in Kind
• Social Assistant Benefit
– Social Assistant Benefit in Cash
– Social Assistant Benefit in Kind
• Employer Social Benefit
– Employer social Benefit in Cash
– Employer social Benefit in Kind
Social Benefit

Klasifikasi Ekonomi
• Property expense other than interest
– Devidens (public corporations only)
– Withdrawals from income of quasi-corporations (public
corporations only)
– Property expense attributed to insurance policyholders
– Rent
• Miscellaneous expense
– Current
– Capital
Other Expense

Pendekatan Penyusunan Anggaran
Pendekatan
Tradisional
Pendekatan Kinerja
Pendekatan Sistem
Perencanaan, Program dan
Anggaran Terpadu
(Planning,Programming, and
Budgeting System—PPBS)
Anggaran Berbasis
Nol (Zero Based
Budgeting—ZBB)

Pendekatan Tradisional
Ciri Utama
Penyusunannya berdasarkan pos-pos belanja 
menampilkan anggaran berdasarkan sifat dasar pengeluaran
atau belanja.
Penggunaan konsep inkrementalisme  anggaran tahun
tertentu dihitung berdasarkan anggaran tahun sebelumnya
ditambah marjin.

Pendekatan Tradisional… cont’d
Proses Pendekatan
Pengajuan permintaan anggaran dari pihak lembaga yang
memerlukan kepada ketua eksekutif
Dikonsolidasi oleh kepala eksekutif dan hasilnya kemudian
diajukan ke lembaga legislatif
Pihak legislatif menuliskan jumlah anggaran yang disetujui
dengan menggunakan metode tradisional

Per orang Jumlah Total
Belanja Gaji
1 Kepala polisi 3.000.000 3.000.000
2 Kapten polisi 2.000.000 4.000.000
8 Staf administrasi 1.000.000 8.000.000 15.000.000
Belanja Persediaan
Persediaan kantor 4.000.000
Peralatan kebersihan 2.000.000
Bahan bakar 9.500.000
Seragam 2.000.000
Lain-lain 1.000.000 18.500.000
Belanja Makanan 7.500.000
Belanja Perjalanan 5.600.000
Belanja Lain-lain 1.400.000
Total Anggaran 48.000.000
Contoh

Kelebihan
• Sederhana
• Cocok dengan pola akuntansi pertanggungjawaban
(responsibility accounting).
• Hampir semua program memiliki sifat dasar
berkesinambungan.
• Hampir semua pengeluaran memiliki sifat tidak
terhindarkan.
• Dapat memberikan perhatian untuk perubahan yang
ditawarkan.
• Tidak menghalangi pemberian data perencanaan dan
evaluasi.
• Mengakumulasi biaya dari unit organisasi yang
bersangkutan melalui biaya aktivitas.

Kelemahan
• Tidak menyediakan dasar informasi yang memadai
bagi pembuat keputusan.
• Terlalu berorientasi pengendalian dan kurang
memerhatikan proses perencanaan dan evaluasi.
• Perhatian pada jangka pendek.
• Keputusan perencanaan penting bersifat bottoom-up.
• Kurangnya perhatian pada perencanaan.
• Lembaga legislatif tidak memiliki data mengenai fungsi,
program, aktivitas, dan output dari lembaga legislatif.
• Mendorong pengeluaran daripada penghematan.

Pendekatan Kinerja
Pendahuluan
• Disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang
terdapat dalam anggaran tradisional tidak adanya tolok
ukur untuk mengukur kinerja.
• Penekanan penganggaran kepada kinerja terukur dari
aktivitas dan program kerja.
• Fokus utama  tingkat efisiensi penyelenggaraan aktivitas.

Karakteristik
1. Klasifikasi akun dalam anggaran berdasarkan fungsi,
aktivitas, unit oragnisasi, dan rincian belanja.
2. Aktivitas diukur guna mendapatkan efisiensi maksimum
dan untuk mendapatkan standar biaya.
3. Anggaran untuk periode yang akan datang  biaya per
unit standar dikalikan perkiraan jumlah unit aktivitas.
4. Total anggaran untuk suatu lembaga  jumlah perkalian
biaya per unit standar dengan perkiraan jumlah unit
aktivitas
Pendekatan Kinerja…cont’d

ANGGARAN POLRES DAMAI
1. Pengamanan Lantas Anggaran Realisasi
Belanja gaji 6.000.000 7.000.000
Belanja peralatan 7.500.000 7.000.000
Belanja makanan 1.500.000 1.500.000
Belanja perjalanan 4.000.000 3.900.000
Jumlah 19.000.000 19.400.000
2. Dalmas
Belanja gaji 7.000.000 6.000.000
Belanja perjalanan 1.600.000 1.500.000
Belanja lain – lain 400.000 200.000
Jumlah 19.500.000 18.700.000
3. Diklat
Belanja gaji 2.000.000 1.000.000
Belanja lain - lain 1.000.000 1.100.000
Jumlah 9.500.000 9.100.000
Total 48.000.000 47.200.000
Contoh

Kelebihan
• Penekanan pada dimasukkannya deskripsi secara naratif
dari setiap aktivitas di setiap anggaran yang diajukan.
• Disusun berdasarkan aktivitas dan didukung oleh estimasi
biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif.
• Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan
juga input.
• Memungkinan legislatif untuk manambah atau mengurangi
dari jumlah yang diminta untuk fungsi dan aktivitas tertentu.
• Menyediakan kepala eksekutif pengendalian yang lebih
terhadap bawahannya.
• Menekankan aktivitas yang memakai anggaran daripada
berapa jumlah anggaran yang terpakai.

Kelemahan
• Keterbatasan SDM yang mampu mengidentifikasi unit
pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
• Banyak jasa dan aktivitas yang tidak dapat langsung
terukur dalam satuan unit output atau biaya per unit.
• Akun anggaran dibuat dengan dasar anggaran yang
dikeluarkan (cash basis)  sulitnya pengumpulan data
untuk mengukur kinerja sangat sulit.
• Tidak ada pertimbangan untuk menentukan apakah
aktivitas tersebut merupakan alat terbaik untuk mencapai
tujuan organisasi.

(Planning, Programming, and Budgeting
System—PPBS)
Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan
Anggaran Terpadu
Definisi
”Suatu anggaran di mana pengeluaran secara primer
dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan
pada program kerja dan secara sekunder didasarkan pada
jenis atau karakter objek di satu sisi dan kinerja di sisi
lainnya.”

Karakteristik
• Fokus pada identifikasi perencanaan strategis organisasi dan
menghubungkan seluruh aktivitas dengan perencanaan strategis
tersebut.
• Implikasi di tahun tahun mendatang telah diidentifikasi secara eksplisit.
• Semua biaya yang timbul telah dipertimbangkan.
• Analisis sistematis dari alternatif dilakukan (misalnya berupa analisis
biaya-manfaat, analisis sistem dan riset operasi).
Planning,Programming, and Budgeting System—
PPBS..cont’d
Konsep PPBS
Penyusunan anggaran bukanlah proses terpisah yang berdiri sendiri
melainkan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari proses
perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi.

Bagan Konsep PPBS
Planning,Programming, and Budgeting System—PPBS..con

Tahapan dalam PPBS
Planning,Programming, and Budgeting System—PPBS..con

Kelebihan
• Penekanan di perencanaan jangka panjang.
• Mengasumsikan bahwa semua program akan
dievaluasi secara tahunan  program yang “jelek”
akan dibuang dan program baru akan ditambahkan.
• Keputusan mengenai program dibuat pada tingkat
manajemen puncak  harmonisasi dan kesesuaian
dengan rencana strategis untuk, penyesuaian aktivitas
unit organisasi di bawahnya untuk mencapai tujuan
yang disepakati.
PPBS..cont’d

Kelemahan
• Sulit mencapai tujuan dan sasaran pemerintah yang
disetujui secara bersama.
• Sulit mengubah posisi pejabat.
• Periode waktu yang dipertimbangkan terbatas pada
masa jabatannya yang tersisa  fokus jangka pendek.
• Mengasumsikan adanya basis data (database) yang
memadai dan kemampuan analitis yang baik.
• Pengukuran yang bersifat objektif.
• PPBS berfokus pada program dan kegiatan yang selaras
dengan perencanaan strategis.  sering kali berbeda
dengan orientasi unit organisasi.
PPBS..cont’d

Anggaran Berbasis Nol
(Zero Based Budgeting—ZBB)
Pendahuluan
• Pendekatan  bahwa setiap aktivitas atau program yang
telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara
otomatis dapat dilanjutkan.
• Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk
menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini
dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan
organisasi.

Kelebihan
• Dapat mereviu secara tahunan dari semua program,
aktivitas, dan pengeluaran.
• Menghemat biaya melalui eliminasi program yang tidak
relevan.
• Memfokuskan perhatian pada biaya dan manfaat dari
jasa yang diberikan.
• Mendorong pencarian cara baru untuk menyediakan
jasa dan mencapai tujuan organisasi.
• Meningkatkan kemampuan manajemen untuk
merencanakan dan mengevaluasi.
• Memberikan justifikasi yang lebih baik untuk
penyediaan anggaran.
• Meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat oleh
eksekutif atau legislatif di pemerintahan.
Zero Based Budgeting—ZBB)...cont’d

Kelemahan
• Memerlukan banyak sumber daya.
• Sulit mendapatkan data yang diperlukan untuk
menghitung biaya dari aktivitas alternatif untuk mencapai
tujuan organisasi.
• Ada kemungkinan munculnya faktor-faktor lain yang
menghambat penghapusan pemberian jasa tertentu.
(Zero Based Budgeting—ZBB)...cont’d

Medium Term Budgeting Framework (MTBF)
• Tujuan
– Keseimbangan makro dengan mengembangkan konsistensi sumber daya
secara realistis
– Alokasi penggunaan sumber daya untuk prioritas strategi antar sektor dan
dalam sektor

Medium Term Budgeting Framework (MTBF)
• Sasaran
– Menceptakan keseimbangan makro dengan cara
mengembangkan kerangka sumber daya yang konsisten
dan strategis
– Meningkatkan alokasi sumber daya melalui strategi
prioritas listas sektoral
– Meningkatkan kemampuan untuk memperkirakan
kebijakan pembiayaan.
– Memberikan anggaran yang ketat terkait kewenangan
unit kerja dalam menggunakan sumber daya secara
efektif dan efisien

Latar Belakang KPJM
– Tidak jelasnya keterkaitan antara kebijakan,
perencanaan, dan penganggaran.
– Rendahnya kinerja penyediaan pelayanan
masyarakat karena penekanan diberikan pada
kontrol terhadap input bukan pada pencapaian
output dan outcomes, serta kurang memerhatikan
prediktabilitas dan kesinambungan daripada
pendanaannya.
– Kurangnya disiplin fiskal karena total belanja negara
tidak disesuaikan dengan kemampuan penyediaan
pembiayaannya serta perumusan hanya terfokus
pada stabilitas ekonomi jangka pendek

Definisi KPJM
• Menurut PP 21/2004, Kerangka Pengeluaran Jangka
menengah (KPJM) adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan
terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif
lebih dari satu tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang
bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan
dalam prakiraan Maju.

Contoh KPJM untuk tahun 2006 - 2008
Tahun anggaran
berjalan
Tahun anggaran yang
sedang disusun Prakiraan Maju 2007-2008
Y O
2005
Y + 1
2006
Y + 2
2007
Y + 3
2008

Proses dan tahapan penyusunan KPJM
• Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
054/PMK/2005, Penyusunan Anggaran Negara menggunakan
KPJM adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan proyeksi kerangka ekonomi makro untuk
jangka menengah
2. Penyusunan proyeksi/rencana kerangka/target-target
fiskal jangka menengah
3. Rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran,
dan pembiayaan) jangka menengah (medium term budget
framework), yang menghasilkan pagu total belanja
pemerintah (resources envelope)
4. Pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke
masing-masing kementerian/lembaga
5. Penjabaran pengeluaran jangka menengah (line ministries
ceilings) masing-masing kementerian/lembaga ke masing-
masing program dan kegiatan

Kerangka Ekonomi Makro
• Untuk dapat memperoleh berbagai proyeksi fiskal
diperlukan suatu proyeksi kerangka ekonomi makro,
yaitu peramalan (forecasting) terhadap berbagai
variabel ekonomi makro yang memengaruhi besaran
penerimaan, pengeluaran defisit, dan pembiayaan.
• KPJM memuat sasaran-sasaran ekonomi makro,
misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga
• Ramalan ekonomi makro harus disiapkan berdasarkan
informasi yang tersedia dan harus dilihat sebagai
proses yang berulang.
Proses dan tahapan penyusunan
KPJM..cont’d

Penyusunan Target Fiskal Jangka Menengah
Kerangka fiskal jangka menengah (medium term fiscal framework—
MTFF) memuat arah dan target kebijakan fiskal dalam jangka
menengah, antara lain tax ratio yaitu rasio penerimaan pajak
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio total pengeluaran
terhadap PDB, rasio definist anggaran terhadap PDB, dan rasio stok
utang terhadap PDB yang sesuai dan konsisten dengan kerangka
ekonomi makro.
KPJM…cont’d

Penyusunan Kerangka APBN Jangka Menengah
Kerangka APBN jangka menengah (medium term budget
framework—MTBF) menjabarkan kerangka fiskal jangka
menengah (MTFF) ke dalam bentuk proyeksi penerimaan dan
pengeluaran negara serta pembiayaan anggaran dalam jangka
menengah yang konsisten dengan pencapaian sasaran terget-
target fiskal yang meliputi:
1. Proyeksi pendapatan
2. Proyeksi pengeluaran
3. Proyeksi defisit (surplus) dan pendanaan/pembiayaan
(financing)
KPJM…cont’d

Penyusunan Indikasi Pagu Kementerian/Lembaga
Jangka Menengah (Line Minitries Ceilings)
• Berdasarkan proyeksi total belanja jangka menengah
yang tersedia, selanjutnya dilakukan proses
pendistribusian ke masing-masing kementerian/lembaga
untuk memperoleh indikasi pagu jangka menengah untuk
tiap-tiap kementerian/lembaga (line ministries ceilings).
Proses ini merupakan tahapan yang sangat strategis
dalam menentukan kuat tidaknya keterkaitan dan
konsistensi antara kebijakan, perencanaan, dan
penganggaran.
• Proses ini biasanya diawali oleh penyusunan rancangan
alokasi pagu ke masing-masing kementrian/lembaga oleh
komite anggaran dan kemudian akan dibawa ke sidang
kabinet untuk diputuskan
Proses dan tahapan penyusunan KPJM…cont’d

Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah
(MTEF)
• Indikasi pagu kementerian/lembaga jangka menengah yang telah
ditetapkan, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan
kegiatan
• Tahapan ini juga sangat strategis dalam menentukan adanya
keterkaitan antara kebijakan, program, dan penganggaran. Dengan
demikian di dalam proses dan tahapan penyusunan KPJM ada dua
tahapan yang sangat strategis dalam menentukan keterkaitan antara
penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yaitu
tahapan pendistribusian total belanja ke masing-masing
kementerian/lembaga dan tahapan penjabaran atau penyusunan
rincian pagu kementerian/lembaga ke dalam masing-masing
program.

Contoh
KPJM

Pengintegrasian Anggaran Tahunan Dengan
KPJM
• Pengintegrasian proses penyusunan KPJM ke dalam
mekanisme penganggaran tahunan secara garis besar
mencakup tahapan sebagai berikut:
1. Tahun pertama dari proyeksi KPJM digunakan
sebagai dasar dari proses penyiapan anggaran
tahunan berikutnya
2. Pagu belanja untuk kementerian/lembaga
3. Penyusunan KPJM/Prakiraan Maju untuk tahun
berikutnya

Struktur (format) dan cakupan KPJM
Beberapa alternatif cakupan penyusunan KPJM antara lain
meliputi:
1. Tingkat pemerintah
2. Fungsi/organisasi
3. Sumber dana
4. Jenis belanja

Tingkat pemerintah
• Pengeluaran pemerintah yang diproyeksikan dalam
jangka menengah dapat mencakup: (i) Pengeluaran
pemerintah pusat (central government) saja, atau (ii)
Pengeluaran pemerintah daerah saja (province/local
government). Jika keduanya dapat disusun, maka
selanjutnya dapat pula disusun (iii) KPJM yang
mencakup pemerintah secara keseluruhan (general
government).
Struktur (format) dan cakupan KPJM ...cont’d

Fungsi/organisasi
• KPJM dapat pula hanya mencakup: (i) Beberapa fungsi
pemerintah/bagian anggaran tertentu yang dinggap
strategis saja seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan
umum dan pertanian; (ii) Fungsi/bagian anggaran
mencakup seluruh kementerian/lembaga.

Sumber dana
• Penganggaran KPJM dapat mencakup pengeluaran yang
bersumber dari dalam maupun luar negeri (pinjaman). Di
negara-negara tertentu KPJM yang disusun hanya
mencakup pengeluaran yang dibiayai dari sumber dalam
negeri, sedangkan bagi negara-negara yang sangat
tergantung pada bantuan asing, dalam bentuk utang
maupun hibah, cakupan yang demikian tidak dapat
memberikan gambaran tentang implikasi pengeluaran
yang menyeluruh. Penyajian data KPJM tersebut
selanjutnya dapat ditampilkan dalam denominasi mata
uang lokal atau mata uang asing (valas).

Jenis belanja
• Ditinjau dari jenis belanja, KPJM dapat mencakup
proyeksi pengeluaran untuk program/kegiatan rutin (re-
current spending) saja atau program/kegiatan pengadaan
aset fisik (capital spending) saja atau keduanya.
• Di Indonesia, penerapan KPJM pemerintah pusat, dan
dirinci menrut kementerian/lembaga. Sedangkan elemen-
elemen yang diproyeksikan akan mencakup seluruh
elemen dalam pengeluaran, yaitu belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial.
Elemen yang terdapat dalam pengeluaran juga akan
mencakup seluruh jenis belanja (klasifikasi ekonomi),
fungsi, program, dan organisasi.

• Di Indonesia, penerapan KPJM pemerintah pusat, dan
dirinci menurut kementerian/lembaga. Sedangkan
elemen-elemen yang diproyeksikan akan mencakup
seluruh elemen dalam pengeluaran, yaitu belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan
sosial. Elemen yang terdapat dalam pengeluaran juga
akan mencakup seluruh jenis belanja (klasifikasi
ekonomi), fungsi, program, dan organisasi.
Penerapan KPJM di Indonesia

Kerangka Aktivitas Organisasi (Cont’d)
• Strategi : dituangkan dalam sebuah visi dan misi
tersebut  diterjemahkan dalam tujuan-tujuan yang
bersifat rinci untuk dicapai dalam jangka waktu satu
tahun.
• Tujuan : tujuan organisasi diformulasikan dalam
pernyataan-pernyataan kualitatif.
• Anggaran : dibuat untuk menyatakan tujuan-tujuan
tersebut dalam sebuah pernyataan kualitatif.
• Aktivitas : dibuat berdasarkan tujuan dan anggaran
yang telah dibuat.

Kerangka Logis Penyusunan Program
Tahapan Penyusunan
Penetapan Strategi Organisasi (Visi
dan Misi)
Pembuatan Tujuan
Penetapan Aktivitas
Evaluasi dan Pengambilan
Keputusan

1. Penetapan Strategi Organisasi
(visi dan misi)
Visi dan misi  cara pandang yang jauh ke depan yang
memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus
dicapai oleh sebuah organisasi.
Dari sudut pandang lain, visi dan misi organisasi harus
dapat:
– Mencerminkan apa yang ingin dicapai;
– Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
– Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan
strategis;
– Memiliki orientasi masa depan;
– Menumbuhkan seluruh unsur organisasi; dan
– Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

2. Pembuatan Tujuan
Tujuan  Hal yang akan dicapai dalam kurun waktu satu
tahun  Tujuan Operasional
Tujuan Operasional  turunan visi dan misi  dasar alokasi
sumber daya untuk aktivitas harian serta pemberian reward
and punishment

Tujuan Operasional
• Karakteristik:
– Merepresentasikan hasil akhir (true ends/outcome)
bukan keluaran (output).
– Dapat diukur untuk menentukan apakah hasil akhir
(outcome) yang diharapkan telah dicapai.
– Dapat diukur dalam jangka pendek agar  tindakan
koreksi (corrective action).
– Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang
kecil untuk menimbulkan interpretasi individu.

3. Penetapan Aktivitas
Menjadi dasar penyusunan anggaran  terutama dalam
pendekatan PPBS
Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan
operasional yang telah ditetapkan

4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Melibatkan reviu dan penentuan ranking.
Penentuan kriteria ranking  berdasarkan standar baku
organisasi atau kebebasan masing-masing unit.

Agenda
Proses Penyusunan APBN
1
Pelaksanaan Pertanggungjawaban
2
Diskusi
3

Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
PEMERINTAH
Hak Kewajiban
RENCANA YANG
MENJADI PEDOMAN
Untuk setiap kegiatan
termasuk keuangan

• Memuat rencana penerimaan dan belanja atau
pengeluaran dalam satu tahun.
• Penyusuanannya melibatkan banyak pihak:
– Departemen
– Lembaga
– DPR  otoritas pengawas arus keluar dana APBN
Belanja Negara

Belanja Negara
UUD 1945  APBN diwujudkan dalam bentuk
Undang-Undang.
Presiden berkewajiban:
• Menyusun; dan
• Mengajukan RAPBN kepada DPR
RAPBN memuat:
• Asumsi umum yang mendasari penyusunan APBN
• Perkiraan penerimaan dan pengeluaran
• Transfer
• Defisit/ Surplus
• Pembiayaan defisit
• Kebijakan pemerintah

Ruang Lingkup APBN
Bendaharawan Umum Negara
(BUN) rekening di BI
Pengeluaran
Penerimaan

Ruang Lingkup APBN
• Saat pertanggungjawaban APBN, seluruh realisasi
penerimaan dan pengeluaran dalam rekening harus
dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN.
• Semua penerimaan dan pengeluaran yang telah
dimasukkan dalam rekening BUN  penerimaan dan
pengeluaran “on budget”

Perkiraan APBN
penerimaan pengeluaran
pembiayaan
surplus/defisit
transfer

Sejarah Format APBN
• TA 1969/70 sampai dengan 1999/2000 APBN 
T-account.
• Kelemahan T-account:
– tidak memberikan informasi yang jelas mengenai
pengendalian defisit ; dan
– kurang transparan.
• Mulai TA 2000 format APBN  I-account,
disesuaikan dengan Government Finance
Statistics (GFS)

Tujuan Perubahan Format APBN
–Meningkatkan transparansi ;
–Mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian
dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN;
–Mempermudah analisis komparasi (perbandingan); dan
–Mempermudah perhitungan dana perimbangan yang lebih
transparan yang didistribusikan oleh pemeritah pusat ke
pemerintah daerah  UU No.25/1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat Daerah.

T-Account
• Penerimaan dan pengeluaran dipisahkan di kolom
yang berbeda.
• Mengikuti anggaran dan format anggaran yang
berimbang dan dinamis.
• Berimbang dan dinamis:
– Penerimaan = Pengeluaran
– Jika Pengeluaran > Penerimaan  pembiayaan
dari dalam atau luar negeri.

T-Account (Cont’d)
Pengeluaran APBN
Pemda
Pusat
Tidak menunjukkan
komposisi anggaran
yang dikelola Pemda
dan Pusat  Anggaran
terpusat
Pinjaman luar negeri  penerimaan pembangunan
Pembayaran cicilan pinjaman luar negeri  pengeluaran rutin

I-Account
• Penerimaan dan pengeluaran dalam satu kolom.
• Menerapkan anggaran defisit/surplus:
– Perubahan – perubahan itu dengan jelasnya digambarkan
oleh posisi overall balance
Defisit/Surplus  Selisih Penerimaan + Hibah dengan Pengeluaran
Defisit  Pengeluaran > Penerimaan + Hibah
Surplus  Pengeluaran < Penerimaan + Hibah
Pembiayaan dari dalam dan luar negeri

I-Account (Cont’d)
Pengeluaran APBN
Pemda
Pusat
Menunjukkan
komposisi pengeluaran
yang dikelola Pemda
Pinjaman luar negeri dan cicilan  pembiayaan anggaran 
utang  jumlahnya harus sekecil mungkin

Format I-Account APBN
A. Pendapatan dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Pajak
2. Penerimaan Bukan Pajak
II. Hibah
B. Belanja Negara
I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran Pembangunan
II. Dana Perimbangan
III. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)
E. Pembiayaan
I. Dalam Negeri
II. Luar Negeri

Komposisi APBN
Penerimaan
PPh PPN PBB
BPHTB
Cukai dan Pajak
Lainnya
Non Pajak (misal:
penerimaan SDA
dan Laba BUMN)

Komposisi APBN
Pengeluaran
Target yang tidak boleh dilampaui.
Pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran
harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran
yang sama.
Tahapan proses terjadinya:
1. Kewenangan Anggaran
2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran
3. Kewajiban
4. Relasisasi Pengeluaran (outlays)

Komposisi APBN
Dana Perimbangan
Merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi
Dana Bagi Hasil Penerimaan
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Komposisi APBN
Diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik
khusus yang membedakan dengan daerah lain
Dana Otonomi Khusus
Tujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari
propinsi lainnya.

Komposisi APBN
Defisit dan Surplus
Merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran
Pegeluaran > Penerimaan  Defisit
Pegeluaran < Penerimaan  Surplus

Penjelasan Komposisi APBN
Keseimbangan
Defisit Anggaran
Keseimbangan Primer  total penerimaan
dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran
bunga
Keseimbangan Umum  total penerimaan
dikurangi total pengeluaran termasuk
pembayaran bunga

Komposisi APBN
Pembiayaan
Untuk menutup defisit anggaran
Pembiayaan DN  obligasi, panjualan aset, privatisasi
Pembiayaan LN  meliputi pinjaman proyek,
pembayaran kembali utang, pinjaman program dan
penjadwalan kembali utang

Penyusunan APBN
Menteri
Keuangan
Badan
Perencanaan
Nasional
Mengkoordinasikan penyusunan APBN
Menteri Keuangan 
Mengkoordinasikan
penyusunan konsep
anggaran belanja rutin
Bappenas dan Menteri
Keuangan 
Mengkoordinasikan
penyusunan anggaran
belanja pembangunan
Atas nama Presiden

Penyusunan APBN
• Pembicaraan pendahuluan antara
pemerintah dan DPR
• Pengajuan, pembahasan, dan penetapan
APBN

Penyusunan APBN
Pembicaraan Pendahuluan
Pembahasan antara pemerintah dan DPR
 mekanisme dan jadwal pembahasan
APBN
Persiapan rancangan APBN oleh
pemerintah
Finalisasi penyusunan RAPBN oleh
pemerintah

Penyusunan APBN
• Dilakukan oleh:
– Menteri Keuangan dengan Panitia Anggaran
– Komisi dengan Departemen
• Hasil  UU APBN yang memuat alokasi dana per satuan
Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN

Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN (Cont’d)
Penyusunan APBN
Satuan 3 (alokasi dana per departemen/lembaga, sektor,
sub sektor, program dan kegiatan)
Dirjen Anggaran dan Menteri membahas detail
pengeluaran rutin
Pengeluaran pembangunan  Dirjen Anggaran,
Bappenas, dan Menteri teknis membahas detail
pengeluaran untuk setiap kegiatan

Penyusunan APBN
Jika DPR menolak RAPBN yang diajukan  Pemerintah
menggunakan APBN tahun sebelumnya
Pengeluaran tahun ini maksimal sama dengan
pengeluaran tahun lalu

Hasil pembahasan didokumentasikan dalam:
• Daftar Isian Kegiatan  otorisasi pengeluaran rutin unit
organisasi.
• Daftar Isian Proyek  otorisasi pengeluaran pembangunan
proyek pada unit organisasi.
• Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin (SPAAR) 
besaran alokasi anggaran rutin untuk setiap kantor/satuan
kerja di daerah  dibahas oleh Kantor Wilayah DJA dan
Instansi Vertikal Departemen/ Lembaga  DIK.
Penyusunan APBN

– Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan
(SPAAP)  menetapkan besaran alokasi anggaran
pembangunan untuk setiap proyek/bagian proyek 
dibahas oleh Kantor wilayah DJA dengan instansi
vertikal/dinas  DIP.
• Surat Keputusan Otorisasi (SKO)  otorisasi untuk
penyediaan dana kepada departemen/lembaga/
pemerintah daerah dan pihak lain yang berhak baik
untuk rutin maupun pembangunan.
Penyusunan APBN

Peraturan Pelaksanaan
• PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
• PP No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2005
• PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
• PMK Nomor 571/PMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis
Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
• PMK Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2005
• PMK Nomor 54/PMK. 02/2005 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

Perubahan Format Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat
• Penerapan sistem penganggaran terpadu (unified
budged)  penyatuan anggaran belanja rutin dan
anggaran belanja pembangunan; dan
• Reklasifikasi rincian belanja negara menurut
organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Sasaran Perubahan
Format Anggaran Belanja Negara
 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan belanja negara, melalui:
a. Minimalisasi duplikasi rencana kerja dan
penganggaran dalam belanja negara
b. Meningkatkan keterkaitan antara keluaran (output) dan
hasil (outcomes) yang dicapai dengan penganggaran
organisasi
 Penyesuaian dengan klasifikasi internasional

Penyusunan RKA-KL dan DIPA
• Kementerian Keuangan cq. DJAPK menelaah kesesuaian RKA-KL
dengan pagu sementara, standar biaya, dan prakiraan maju; dan
• Bappenas menelaah sinkronisasi program dalam RKA-KL dengan
RKP.
• Kementerian Keuangan cq DJPbn menelaah kesesuaian antara
DIPA dengan Keppres tentang Rincian APBN
• Penelaahan RKA-KL oleh Kementerian Keuangan (cq DJAPK) dan
Bappenas
• Penerbitan Keppres tentang Rincian APBN
• Pengajuan konsep DIPA oleh kementerian/lembaga
• Kementerian Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan
menelaah kesesuaian antara konsep DIPA oleh
kementerian/lembaga dengan Keppres tentang Rincian APBN
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
• Pelaksanaan APBN

Reformasi Penganggaran
• Unifikasi anggaran konsolidasi pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan;
• Penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah
(medium term expediture framework/MTEF) 
mempererat perencanaan dan penganggaran serta
meningkatkan derajat prediksi kemampuan anggaran
jangka menengah; dan
• Penerapan penganggaran berbasis kinerja 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan
pemerintah.

Dasar Perundangan APBD Berbasis Kinerja
KepMen DN
No.29/2000 ttg
keuangan daerah&
APBD
PP 105/2000 ttg
pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan daerah
UU No. 25/99 ttg
Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah
UU No. 22/99 ttg
Pemerintahan
Daerah
Anggaran
Berbasis
Kinerja

Perubahan Penganggaran
Line Item
Budgeting
Performance
Budgeting
 Tidak dapat dinilai
efisiensi dan efektifitas
program
 Berorientasi jangka
pendek
 Belum mengaitkan setiap
pengeluaran dengan
manfaatnya
 Mengaitkan setiap
pengeluaran dengan
manfaatnya
 dapat dinilai efisiensi dan
efektifitas program
 Berorientasi jangka
panjang

PROSES
PENYUSUNAN APBD
2. Arah dan
Kebijakan Umum
APBD
3. Strategi &
Prioritas APBD
6. Pembahasan
RAPBD
1. Kegiatan
Pendahuluan
4. Rencana
Anggaran
Satuan Kerja
(RASK)
5. Evaluasi dan
seleksi RASK
APBD
Penyusunan Anggaran
Kinerja
Penetapan strategi
organisasi (visi dan misi)
Pembuatan
Tujuan
operasional
Penetapan Aktivitas
•Review dan Ranking

Proses Penyusunan APBD
• Langkah penyusunan APBD dilakukan dengan
berdasar pada Rencana Strategis Daerah
(RENSTRADA)  dokumen strategi jangka
panjang (strategic planning) yang dimiliki Pemda
• Siklus RENSTRADA biasanya lima tahunan 
yang akan dijabarkan dalam bentuk tujuan
operasional yang bersifat tahunan

1. Kegiatan Pendahuluan
• Penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi
masyarakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik
• Evaluasi kinerja tahun lalu untuk mendapat feedback bagi
penyusunan APBD sekarang
• Hasil penjaringan masyarakat dan feedback dan penjabaran
Renstrada sebagai dasar penentuan arah dan kebijakan umum
APBD

2. Arah dan Kebijakan Umum APBD
PEMDA
(eksekutif)
Kebijakan
Pemerintah
Pusat
Evaluasi
kinerja
masa lalu Pokok
pikiran
DPRD
RENSTRADA
DPRD
(Legislatif)
MASYARA
KAT
(Tokoh,LSM
,Ormas, dll
Arah dan
Kebijakan umum
APBD
Kesepakatan

2. Arah dan Kebijakan Umum APBD (cont’d)
Arah dan kebijakan umum APBD dapat disusun
berdasarkan kriteria sebagai berikut :
– Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah dan dokumen
perencanaan lainnya.
– Sesuai aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi
dan kemampuan daerah.
– Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang
sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD
serta penyusunan rancangan APBD dalam satu tahun
anggaran.
– Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah.

3. Strategi & Prioritas APBD
• Merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah dan
kebijakan umum
• Merupakan strategi operasional jangka pendek,
sedangkan RENSTRADA merupakan strategi jangka
panjang
• Strategi dan prioritas APBD adalah pendekatan (metode)
yang diprioritaskan dalam rangka pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki pemerintah untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan

3. Strategi & Prioritas APBD (cont’d)
Contoh arah dan kebijakan umum APBD:
- Peningkatan rasio guru dengan siswa menjadi 1:30
- Peningkatan jumlah guru berkeahlian pada tingkat
pencapaian 10%
Contoh Strategi dan Prioritas APBD:
- Pengangkatan dan penempatan guru
- Pembinaan dan pengembangan karier guru

4. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)
• Aktivitas dalam penyusunan APBD dijelaskan dalam RASK
• RASK dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah, sehingga sifatnya
usulan yang akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia
anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama DPRD

4. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) (cont’d)
• RASK dibagi menjadi 3, yaitu :
S.1 : berisi tentang pernyataan strategi organisasi
(visi, misi, tujuan, dsb)
S.2 : berisi tentang rincian program dan kegiatan
S.3 : berisi tentang anggaran atas program dan
kegiatam yang direncanakan
Contoh untuk “program pembinaan dan
pengembangan karier guru”:
- Seminar tentang psikologi pengajaran
- Pelatihan teknik-teknik pengajaran yang
diadakan setiap 3 bulan

5. Evaluasi dan seleksi RASK
• Usulan dalam RASK dibahas dan direview oleh Pemerintah (belum
melibatkan DPRD).
• Hasilnya adalah Dokumen RAPBD yang diajukan ke DPRD untuk
dibahas bersama

6. Pembahasan dan Penetapan
APBD
• Hasil pembahasan Pemerintah dengan DPRD  APBD yang
dituangkan dalam Perda untuk dilaksanakan Pemda

MENJADI PENGGERAK DAN PENDORONG TERCIPTANYA
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN YANG SEHAT
MENCIPTAKAN STRUKTUR BIROKRASI YANG EFISIEN
DAN EFEKTIF
RENCANA STRATEGIS UNIT DINAS
KESEHATAN DAERAH X
VISI
MISI
MENINGKATKAN SARANA DAN PRASANA KESEHATAN
Kesehatan
Restrukturisasi
Organisasi

Perspektif Masyarakat
Perspektif Keuangan
Perspektif Internal Proses
Perspektif Tumbuh dan Belajar
Meningkatkan
kualitas
layanan
Meningkatkan
Kuantitas dan
Kualitas Tenaga
Medis
Kesehatan
Restrukturisasi
Organisasi
Meningkatkan
Kepuasan
Masyarakat
Meningkatkan
Produktivitas
Kerja
Meningkatkan
Pengetahuan
Manajemen
Meningkatkan
Kesejahteraan
Pegawai

VISI MISI INDIKATOR
DAMPAK
TARGET TUJUAN INDIKATOR
MANFAAT
TARG
ET
MENJADI
PENGGERAK DAN
PENDORONG
TERCIPTANYA
MASYARKAT DAN
LINGKUNGAN
YANG SEHAT
M.1. KESEHATAN
MASYARAKAT
INDEX
KESEHATAN
75 T.1. Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
Index Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
80
T.2.Meningkatkan
Lingkungan
Sehat & Bersih
Index
Lingkungan
Sehat & Bersih
80
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR
HASIL
TAR
GET
KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN TAR
GET
T.1.
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
P.1.
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kesehatan
Tingkat
Kepuasan
Masyarakat
80 K.1.
Penambahan Tenaga
Medis
Jumlah Tenaga Medis /
puskesmas
5
K.2.
Pelatihan Tenaga
Medis
Tingkat Keahlian 8
K.3.
Bantuan Penyediaan
Fasilitas Kesehatan
Jumlah puskesmas /
kecamatan
1
T.2.
Meningkatkan
Lingkungan
Sehat dan
Bersih
P.1.
Pembinaan
Kebersihan
Lingkungan
Tingkat
Kesadaran
Kebersihan
Lingkungan
70 K.1.
Sosialisasi
Pentingnya
Limgkungan Sehat
dan Bersih
Jumlah Kehadiran KK /
Sosialisasi
60
TRANSLASI RENSTRA UNIT DINAS KESEHATAN DAERAH X

INDEX
KESEHATAN
SEBELUM
ANGGARAN
NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SCORE
1
INDEX KUALITAS PELAYANAN
KESEHATAN
25 % 17.5
2 INDEX AIR BERSIH 25 % 50 12.5
3
INDEX KUALITAS GIZI BAGI
BAYI DAN BALITA
25 % 60 15
4
INDEX LINGKUNGAN SEHAT
DAN BERSIH
25 % 60 15
INDEX KESEHATAN 60
INDEX
KUALITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
SEBELUM
ANGGARAN
1 TINGKAT PASIEN SELAMAT 30 % 70 21
2
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI PELAYANAN
40 % 70 28
3
TINGKATKEPUASAN
MASYARAKAT
30 % 21
INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 70
70
70
1
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT
SEBELUM ANGGARAN 70

PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN
Unit Kerja : DINAS KESEHATAN DAERAH X
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Kegiatan : Penambahan Tenaga Medis
INDIKATOR TOLOK UKUR TARGET
Masukan : Jumlah Dana Anggaran Kegiatan Rp. 70,000,000
Keluar : Jumlah Tenaga Medis / Puskesmas 5
Hasil : Tingkat Kepuasan Masyarakat 80
Manfaat : Index Kualitas Pelayanan Kesehatan 80
Dampak : Index Kesehatan 75

INDEX
KESEHATAN
1
KESEHATAN
25 % 20
2 INDEX AIR BERSIH 25 % 70 17.5
3
INDEX KUALITAS GIZI BAGI
BAYI DAN BALITA
25 % 70 17.5
4
INDEX LINGKUNGAN SEHAT
DAN BERSIH
25 % 90 22.5
INDEX KESEHATAN 77.5
INDEX
KUALITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
1 TINGKAT PASIEN SELAMAT 30 % 75 22.5
2
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI PELAYANAN
40 % 80 32
3
TINGKATKEPUASAN
MASYARAKAT
30 % 25.5
INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 80
80
85
1 TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT 85

INDEX
KESEHATAN
NO INDIKATOR
SCORE
SEBELUM
SCORE
SESUDAH
TARGET
SCORE
KINERJA
1
KESEHATAN
17.5 20 20 100 %
2 INDEX AIR BERSIH 12.5 17.5 17.5 100 %
3
INDEX KUALITAS GIZI BAGI BAYI DAN
BALITA
15 17.5 17.5 100 %
4 INDEX LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH 15 22.5 20 112.5 %
INDEX KESEHATAN 60 77.5 75 103.33%
KESEHATAN
NO INDIKATOR
SCORE
SEBELUM
SCORE
SESUDAH
TARGET
SCORE
KINERJA
1 TINGKAT PASIEN SELAMAT 21 22.5 24 93.75 %
2
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PELAYANAN
28 32 32 100 %
3 TINGKATKEPUASAN MASYARAKAT 21 25.5 24 106.25 %
INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 70 80 80 100 %

143
Dwi Martani - 081318227080
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
http://staff.blog.ui.ac.id/martani/

Penganggaran Sektor Publik.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Penganggaran Sektor Publik.pptx

Similar to Penganggaran Sektor Publik.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Penganggaran Sektor Publik.pptx