Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) serta sinergi dan integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. SPM dijelaskan sebagai instrumen untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara merata, sehingga dapat mendukung pencapaian MDGs."

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
Millennium Development Goals (MDGs)
Keterkaitan SPM dengan MDGs serta Sinergi dan
Pengintegrasian SPM ke dalam Kebijakan
(Perencanaan & Penganggaran) Daerah
Oleh: Syahroni Ateng Syafrudin
Provincial Coordinator GTZ-DeC GG SNI Central Java
FGD Strategi Percepatan Pencapaian MDGs di Jawa Tengah
Semarang, 12 November 2010
Desentralisasi Sebagai Kontribibusi bagi Tata Kepemerintahan yang Baik
Daerah Pelaksanaan Jawa Tengah

2. Kewajiban Negara
dalam Negara Kesatuan
• Dalam Negara Kesatuan (dan pada
umumnya juga dalam Negara Federal)
ialah Negara berkewajiban menjamin
hak-hak tertentu setiap warga, termasuk
hak untuk mendapat pelayanan publik
tertentu dengan mutu atau standar
tertentu.

3. Pembangunan Daerah
• Pembangunan adalah suatu proses perubahan dan merupakan
upaya sadar untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik
• Daerah adalah suatu kesatuan entitas atau bagian wilayah dari
suatu negara di mana manusia, barang dan jasa bebas
bergerak antarwilayah tanpa ada hambatan tarif atau pajak
• Tujuan Pembangunan Daerah secara umum akan meliputi
beberapa tujuan seperti tersebut di bawah ini yang saling
terkait satu sama lain:

4. TUJUAN UMUM
PEMBANGUNAN DAERAH
1. Mengurangi Disparitas atau Ketimpangan
Pembangunan Antar-Daerah dan Antar Sub-Daerah
serta Antar-Warga Masyarakat
2. Menanggulangi Kemiskinan
3. Menciptakan atau Menambah Lapangan Kerja
4. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan
Masyarakat Daerah
5. Mempertahankan atau Menjaga Kelestarian Sumber
Daya Alam Agar Bermaat Bagi Generasi Sekarang dan
Genrasi Masa Datang (Berkelanjutan)

5. TAHAPAN KEGIATAN PERENCANAAN DAERAH
TAHAPAN HASIL / KELUARAN
KEGIATAN Profil / Potret Daerah:
*Kondisi Fisik Geografis
*Kondisi Sosial-Ekonomi
Pemahaman *Kondisi Sosial Budaya
*Kondisi Lingkungan Hidup
Daerah *Masalah-masalah Daerah
*Potensi-Potensi Daerah
*Peluang & Tantangan
*Visi & Misi Daerah
Perumusan *Tujuan-tujuan (Goal)
*Arahan Pembangunan
Kebijakan *Strategi Umum
*Prioritas Pembangunan
Perumusan & Penetapan Program-Program atau
Program-Program Rencana Tindak Sebagai
Pedoman Pelaksanaan
atau Rencana Tindak Pembangunan Daerah
*Koreksi / Pelurusan bila
Ada Penyimpangan
Monitoring & Evaluasi *Umpan Balik bagi
Perencanaan Selanjutnya

6. DIAGRAM SKEMATIK PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROFIL DAERAH
Visi, Misi dan Program KDH (Data & Informasi)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rancangan Awal
(RPJMD)
RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD
Indikatif Indikatif Indikatif Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5
RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS
MUSRENBANG RENJA RENJA RENJA RENJA RENJA
EVALUASI TAHUNAN SKPD-1 SKPD-2 SKPD-3 SKPD-4 SKPD-5
MUSRENBANGDES / 1. Analisis Kebijakan Nasional
MUSRENBANGKEL 2. Analisis Ekonomi Daerah
3. Proyeksi Estimasi Pendapatan
RKA-SKPD
4. Survey Kepuasan Masyarakat
5. Survey Penjaringan Aspirasi APBD (TAHUN BERJALAN)
MUSRENBANG
6. Evaluasi Program/Proyek
KECAMATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
MUSRENBANG
RANCANGAN AWAL RANCANGAN MONITORING
KABUPATEN / KOTA
& EVALUASI
IMPLEMENTASI PROGRAM
AWAL RENJA
RKPD SKPD (MONEV) (TAHUN BERJALAN)
RANCANGAN AKHIR RANCANGAN AKHIR
RKPD RENJA-SKPD
KEBIJAKAN UMUM
APBD
DPRD PRIORITAS DAN PEMDA
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
RKA SKPD
(TAHUN BERIKUTNYA)
R / APBD
Tahun Anggaran
yang Direncanakan DOKUMEN PELAKSANAAN APBD

7. Tujuan Pembangunan Milenium
Millennium Development Goals (MDGs)
• 8 tujuan pokok dengan lebih dari 50 indikator
pengantar
• Merupakan konvensi internasional; ditandatangani oleh
Indonesia
• Diharapkan masing-masing negara menyesuaikan MDG
supaya cocok dengan situasi dan kondisi
1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Memenuhi standar pendidikan dasar
3. Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan
perempuan
4. Mengurangi angka kematian bayi
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. Mengembangkan kemiteraan global dalam pembangunan

8. Perbandingan ilustratif indikator
MDGs dan SPMs: contoh kesehatan
Indikator MDGs SPM (yang ditentukan Depkes sebelum PP 65/2005)
• Under five • % Cakupan kujungan ibu hamil K4 (95%)
mortality • % cakupan kunjungan bayi (90%)
rate • % bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah yang
dirujuk (100%)
• Infant • % balita yang naik berat badannya (80 %)
mortality • % balita Bawah Garis Merah (< 15 %)
• % cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per
rate tahun (90%)
• One-year • % cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada
bayi gizi kurang dari keluarga miskin(10 0%)
old fully
• % balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai dengan
immunized standar tata laksana gizi buruk (100%)
against • % desa/kelurahan UCI (100%).
measles • Dll.…

9. Perbandingan ilustratif indikator
MDGs dan SPM: contoh pendidikan
Indikator MDGs SPM (yang ditentukan Depdiknas sebelum PP
s 65/2005)
• Net Primary • Angka Partisipasi
Enrollment Kasar (APK) (110%)
ratio
• Angka Partisipasi
• Children
reaching
Murni (APM) (95%)
grade 5 • Tingkat penyelesaian
• Youth Literacy sekolah (90%)
rate (age 15- • Dan banyak lain…
24)

10. URUSAN WAJIB DAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL
• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib.
• Menyangkut penyediaan pelayanan dasar.
• Apabila merupakan pelayanan dasar maka
berpedoman pada standar pelayanan minimal.
• Urusan wajib, pelayanan dasar dan SPM
dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh
Pemerintah.

11. STANDAR PELAYANAN MINIMAL
• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4)
dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004.
• Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
• Merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal.

12. PRINSIP-PRINSIP SPM (1)
• SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan
mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara
merata dalam rangka penyelenggaraan urusan
wajib.
• SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan
untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
• Penetapan SPM disesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan
nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan
dan personil daerah dalam bidang yang
bersangkutan.

13. PRINSIP-PRINSIP SPM (2)
• Bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka,
terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta
mempunyai batas waktu pencapaian.
• Memiliki indikator yang merupakan tolok ukur
prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan
untuknmenggambarkan besaran sasaran yang
hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM
tertentu, berupa masukan, proses, hasil, manfaat
dan/ atau dampak pelayanan.

14. IMPLIKASI SPM (1)
• Masyarakat akan terjamin untuk mendapatkan akses
terhadap suatu pelayanan dari Pemerintah Daerah
dengan kualitas tertentu.
• Dapat ditentukan Standard Spending Assesment (SSA)
yaitu perhitungan biaya untuk suatu pelayanan, dan
perhitungan kebutuhan agregat minimum pembiayaan
Daerah.
• Menjadi landasan dalam menentukan anggaran suatu
pelayanan publik, perimbangan keuangan dan anggaran
berbasis kinerja.
• Membantu penilaian kinerja atau LPJ Kepala Daerah
secara lebih akurat, terukur, transparan dan akuntabel.

15. IMPLIKASI SPM (2)
• Menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan
retribusi daerah karena baik Pemda dan
masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan
dengan pelayanan publik yang disediakan Pemda.
• Merangsang rasionalisasi kelembagaan Pemda,
karena Pemda akan lebih berkonsentrasi pada
pembentukan kelembagaan yang berkorelasi
dengan pelayanan masyarakat.
• Membantu Pemda dalam merasionalisasi jumlah
dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dengan
kemampuan mengelola pelayanan publik tersebut.

16. SPM PENDIDIKAN & MDGs
SPM: Standar Pelayanan Minimal
SNP: Standar Nasional Pendidikan
MDGs:Millennium Development goals
Sumber: Deputy Menteri PPN/BAPPENAS bidang SDM dan Kebudayaan (2010)

23. SPM KESEHATAN & MDGs
Sumber: Deputy Menteri PPN/BAPPENAS bidang SDM dan Kebudayaan (2010)

30. SPM sebagai Instrumen
Pencapaian MDGs
• Tujuan Negara dalam mencapai MDGs dan
penanggulangan kemiskinan dalam kerangka
desentralisasi memerlukan instrumen yang
operasional.
• Urusan Wajib dan SPM adalah instrumen yang
operasional menuju pencapaian MDGs yang
berkaitan pelayanan dasar, oleh karena merupakan
ketentuan hukum.
• SPM, apabila ditegakkan secara konsekwen dapat
menjamin pemerataan dalam pelayanan, dalam
Pembangunan Manusia dan pemerataan dalam
penanggulangan kemiskinan.

33. Pengintegrasian SPM ke dalam Tahapan Proses
Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Pada tahap Pemahaman Daerah melalui Evaluasi dan Analisis Daerah,
di mana gambaran situasi dan kondisi daerah terkini harus mencakup
gambaran tentang tingkat pencapaian SPM dari Masing-masing
Urusan Pemerintahan Wajib
Pada tahap Perumusan Kebijakan Jangka Menengah:
=> Dalam perumusan visi dan misi daerah yang berkaitan dengan
peningkatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat dan
penanggulanan kemiskinan
=> Pada tahap penetapan prioritas, di mana urusan pemerintahan
wajib dan kewajiban daerah sudah tentu harus diprioritaskan
=> Pada tahap perumusan kebijakan dan prioritas sektor dalam
Renstra SKPD
Pada tahap penyusunan program-program indikatif tahunan untuk
selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator-inikator
kinerjanya.

34. Pengintegrasian SPM ke dalam Tahapan Proses
Perencanaan dan Penganggaran Daerah
(Lanjutan)
Pada tahap perumusan dan penetapan kebijakan dan prioritas tahunan
maupun program-program tahunan dalam RKPD maupun Renja SKPD.
Pada tahap proses partisipasi masyarakat melalui Musrenbang atau
Forum Stakeholders atau Forum SKPD, di mana para pemangku
kepentingan menggunakan Daftar SPM sebagai referensi dan bahan
pembanding untuk menelaah program-program atau rencana tindak
yang diusulkan
Pada tahap perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), di mana
target-target pencapaian SPM dari Urusan-urusan Wajib tertentu harus
ditetapkan dalam KUA.
Pada tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan
Rancangan APBD sebagai kelanjutan dari penyusunan Renja SKPD dan
Kebijakan Umum Anggaran dalam proses penganggaran tahunan, di
mana sasaran atau target pencapaian SPM tahunan ditetapkan dan
dibiayai

35. Penerapan SPM
• SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu
acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun
perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
• Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM
yang memuat target tahunan pencapaian SPM.
• Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD,
Renstra SKPD
• Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam
RKPD, Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD sesuai kemampuan
keuangan daerah.
• Rencana pencapaian target tahunan SPM serta
realisasinya diinformasikan kepada masyarakat

36. MEKANISME PENERAPAN SPM
Muatan Inti: Mengacu pada
• Jenis Pelayanan Dasar
• Indikator dan Nilai SPM Pemda menyusun rencana
• Pengorganisasian SPM pencapaian SPM
• Batas waktu pencapaian
SPM
Dituangkan dalam
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Target tahunan
(RPJMD)
pencapaian SPM
Rencana Strategis Satuan
Dituangkan dalam Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Klasifikasi belanja daerah
dengan pertimbangan
kemampuan keuangan daerah
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD)
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Berdasarkan
Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

37. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI UNTUK MENCAPAI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Mengidentifikasi Daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah (Departemen/Lembaga Teknis Sektoral)
2. Mengkaji kondisi pencapaian SPM sekarang di daerah
3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan Darftar SPM
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bila ada kesenjangan atau
kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah.
4. Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga
ditemukan akar atau dasar masalahnya.
5. Identifikasi dan analisis berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi
atau tuntutan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-
masalah tersebut. Gunakan Daftar Standar Teknis yang telah disusun
dan diterbitkan oleh Departemen/Lembaga teknis/sektoral berkaitan
dengan SPM yang bersangkutan sebagai pembanding atau referensi.

38. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI UNTUK MENCAPAI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)
6. Identifikasi kegiatan-kegiatan serta barang-barang dan jasa-jasa apa
saja yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pencapaian SPM
7. Hitung ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan serta mengadakan barang dan jasa yang
teridentifikasi untuk mencapai SPM, baik biaya langsung maupun tidak
langsung.
8. Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi
upaya-upaya untuk mencapai SPM
9. Tetapkan berapa lama atau berapa tahun masalah-masalah atau
kesenjangan tersebut di atas dapat diselesaikan berdasarkan sumber
daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target
tahunan pencapaian SPM.

39. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI UNTUK MENCAPAI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)
10. Rumuskan program-program dan kegiatannya beserta indikator-
indikator keluaran dan hasil (kinerja) serta mekanisme kerja dan
organisasi sebagai Rencana Aksi untuk menggali dan memobilisasi
sumber daya dan dana yang diperlukan untuk mencapai SPM.
11. Integrasikan Rencana Aksi pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra
dan Renja SKPD serta RPJMD dan RKPD, sehingga akhirnya bisa
dimasukan juga kedalam RKA SKPD dan R/APBD.
12. Kendalikan pelaksanaan upaya-upaya tindakan/aksi (Implementasi
Rencana Aksi) untuk mencapai SPM melalui monitoring dan evaluasi
(Monev) selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan
sesuai dengan rencana.
13. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan pencapaian SPM apabila
suatu tahap pelaksanaanya telah selesai, untuk memperoleh
pembelajaran dan umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan
rencana tindak pencapaian SPM tahun-tahun selanjutnya.

40. Referensi
1. Sardjunani, Nina. 2010. Status Pencapaian MDGs
Indonesia serta Peranan SPM di dalam Mendukung
Pencapaian MDGs. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas. Juni 2010.
2. May, Bernhard. 2006 Menuju Pembangunan Manusia
dalam Konteks Desentralisasi. Team Leader GTZ-SfDM.
1st Pre-National Congress on Indonesia Development.
Jakarta, 22 Maret 2006.
3. Ferrazzi, Gabriel. 2003. Penanggulangan Kemiskinan
dalam konteks Pemerintahan yang Terdesentralisasi.
Local Government Provision of Minimum Basic Services for
the Poor. RTI-GTZ. Tantangan yang sama dihadapi oleh
PRSP< MDGs dan SPM.

41. Matur Sembah Nuwun