dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama                       : Dr. Dadang Solihin, SE, MA   Tempat/Tgl Lahir           : Bandung 6 November 1961   Pekerjaan...
Materi•   Sistem Perencanaan Pembangunan    Nasional•   RPJP 2005-2025 dan MP3EI 2011-    2025•   Rencana Pembangunan Jang...
dadang-solihin.blogspot.com   5
Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara  perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-  rencana pembanguna...
Tujuan SPPN1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi  ...
Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses poli...
Status Hukum Dokumen Perencanaan                NASIONAL                                     DAERAH        Dokumen        ...
Keterkaitan SPPN dengan Keuangan Negara 20 Tahunan             5 Tahunan                                         Tahunan  ...
Persyaratan Dokumen Perencanaan:             SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat...
Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan ...
Fungsi/Manfaat Perencanaan•   Sebagai alat koordinasi    seluruh stakeholders•   Sebagai penuntun arah•   Minimalisasi ket...
Perencanaan yang Ideal•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat    dari perencanaan harus turut se...
dadang-solihin.blogspot.com   15
RPJP 2005 -2025                                                                          RPJMN 4                          ...
1/2             Kerangka Desain MP3EI     TUJUAN                     PRASYARAT                     STRATEGI UTAMA         ...
2/2        Kerangka Desain MP3EI  Strategi Utama                 Inisiatif Strategik                                  Meng...
MP3EI sebagaiKomplementer Dokumen Perencanaan   RKP           dadang-solihin.blogspot.com   19
6 Koridor Ekonomi Prioritas:      Berbasis Komoditi/Sektor Unggulan WilayahBanda Aceh                                     ...
Tema Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia               dadang-solihin.blogspot.com   21
dadang-solihin.blogspot.com   22
RPJMN 2010 - 2014Buku I     Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro           yang merupakan penjabara...
Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III                             Visi-Misi                           SBY-Boediono    ...
RPJMN 2010-2014                              VISIINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN                    ...
Prioritas Nasional     PerbaikanInfrastruktur Lunak    Prioritas 1  Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola                   ...
Perbedaan RPJMN 2004-2009            dengan RPJMN 2010-2014 (1/2)Struktur Buku          RPJMN 2004-2009                   ...
Perbedaan RPJMN 2004-2009            dengan RPJMN 2010-2014 (2/2)     Substansi           RPJMN 2004-2009                 ...
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan      NASIONAL-DAERAH                           K/L-SKPD            KEWENANGAN    ...
dadang-solihin.blogspot.com   30
Renstra-KL•   Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan    untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanaka...
Muatan Renstra-KL Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:1. Visi2. Misi3. Tujuan dan Sasaran Strategis4. Arah Kebijak...
Substansi Renstra-KL Renstra-KL memuat visi,  misi, tujuan, strategi,  kebijakan, program, dan  kegiatan pembangunan Ses...
Perbedaan Renstra 2004-2009                                           1/2                 dengan Renstra 2010-2014     Sub...
Perbedaan Renstra 2004-2009                                            2/2                 dengan Renstra 2010-2014    Sub...
Alur Penyusunan Renstra-KL            Proses                       Proses                   Penetapan          Teknokratik...
Alur Penyusunan Renstra-KL         dadang-solihin.blogspot.com   37
Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara                            ORGANISASI                           KEMENTERIAN/        ...
Renstra-KL bagi Kementerian                              ORGANISASI                             KEMENTERIAN/              ...
Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator                                        ORGANISASI                            ...
Renstra-KL bagi LPND                                 ORGANISASI                                KEMENTERIAN/               ...
Sistematika Penulisan Renstra-KLBAB I PENDAHULUAN                                    3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L  ...
Step by Step            Penyusunan Renstra K/L                                                                         7  ...
Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/3                                      (2) Identifikasi Kondisi                             ...
Tahap Penyusunan Renstra-KL 2/3  (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran                      (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan ...
Tahap Penyusunan Renstra-KL 3/3                (6)                                (7) Penyusunan Target dan  Penyusunan Pr...
Program K/L         Program Teknis                                Program Generik Merupakan program yang                 ...
Kegiatan K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan  kerja setingkat Eselon II Tindakan mobil...
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/La. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,...
Indikator Kinerja Program (Outcome) Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka  menengah untuk beneficiaries t...
Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang  dihasilkan oleh kegiatan yang...
Target Kinerja  SMARTa. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;b. Measurable: Target kiner...
Penyusunan Pendanaan K/L  Program dan                                      Struktur Program    Kegiatan         1      Eva...
Sumber danTarget Pendanaan            Berasal dari:  SUMBER     Pemerintah (Pusat dan Daerah)PENDANAAN    Swasta (Invest...
dadang-solihin.blogspot.com   55
Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke              ...
How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan     antar daerah     antar sub daerah     antar warga masyara...
Tantangan dalam Pembangunan Daerah                                                                  • Mengurangi          ...
PEMBANGUNAN DAERAH                          PEMBANGUNAN DI DAERAH   Upaya terencana untuk                                 ...
PEMBANGUNAN DAERAH                         Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi              Pengelolaan                ...
Pergeseran Paradigma:        From Government to Governance          Government                                  Governance...
Pelaku Pembangunan:               Paradigma Governance   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat ...
Model Governance                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga   Tingkat        Perusahaan        O...
Pelaku Pembangunan: Stakeholders           STATE                       CITIZENS           Executive                   orga...
Troikadadang-solihin.blogspot.com   65
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat  Masyarakat,  Bangsa, dan    Negara          ...
Sinergitas Stakeholders       dadang-solihin.blogspot.com   67
Sinergitas Stakeholders       dadang-solihin.blogspot.com   68
dadang-solihin.blogspot.com   69
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan

3,113 views

Published on

Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
Studi Ilmu Perencanaan Wilayah di Jakarta, 21 Desember 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,113
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
824
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 PIN BB : 277878F0 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional• RPJP 2005-2025 dan MP3EI 2011- 2025• Rencana Pembangunan Jangka Menengah• Rencana Strategis K/L• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Tujuan SPPN1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Keterkaitan SPPN dengan Keuangan Negara 20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan Pedoman Pedoman Renstra Renja - Rincian RKA-KL Pemerintah KL KL APBN Pusat Pedoman Diacu Dijabar Pedoman Pedoman RPJP RPJM kan RKP RAPBN APBN Nasional NasionalDiacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Dijabar RPJP Pedoman RPJM kan RKP Pedoman RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Pedoman Renstra Renja - Pedoman RKA - Rincian SKPD SKPD SKPD APBD UU SPPN UU KN dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. RPJP 2005 -2025 RPJMN 4 (2020‐2025) RPJMN 3 RPJMN 2 (2015‐2019) Mewujudkan masyarakat RPJMN 1 (2010‐2014) Indonesia yang mandiri, (2005‐2009) Memantapkan pem- maju, adil, dan makmur bangunan secara melalui percepatan Memantapkan menyeluruh dengan pembangunan diMenata Kembali menekankan pem- berbagai bidang dengan penataan kembaliNKRI, membangun bangunan keunggulan menekankan NKRI, meningkatkanIndonesia yang kompetitif perekono- terbangunnya struktur kualias SDM,aman dan damai, mian yang berbasis perekonomian yang membangunyang adil dan SDA yang tersedia, kokoh berlandaskan kemampuan iptek,demokratis, dengan SDM yang berkualitas, keunggulan kompetitif memperkuat dayatingkat serta kemampuan Iptek saing perekonomian.kesejahteraan yanglebih baik. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. 1/2 Kerangka Desain MP3EI TUJUAN PRASYARAT STRATEGI UTAMA Prasyarat bagi pembangunan: 1. Mengubah mindset MENGEMBANGKAN Visi Pembangunan KORIDOR EKONOMI 2. Mutu Modal Manusia Indonesia INDONESIA 3. Pembiayaan Pembangunan Menuju Negara Maju 4. Anggaran & Kekayaan yang Lebih Sejahtera Negara MEMPERKUAT Melalui Percepatan 5. Kebijakan Transformasi KONEKTIVITAS dan Perluasan Sektoral NASIONAL Pembangunan 6. Jaminan Sosial & Ekonomi Ekonomi Penanggulangan Kemiskinan (2011-2025) 7. Ketahanan Pangan & Air MEMPERCEPAT 8. Ketahanan Energi KEMAMPUAN SDM DAN 9. Reformasi Birokrasi IPTEK NASIONAL dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. 2/2 Kerangka Desain MP3EI Strategi Utama Inisiatif Strategik Mengundang investasi BUMN, Swasta Nasional dan FDI dalam KEK, demand driven, skala besar dan insentif spesifik Menentukan 6 Koridor Ekonomi Fasilitasi perangkat keras Fast Track Project dalam 18 dan lunak (KEK, KPS, aktivitas ekonomi Memperkuat infrastruktur) Konektivitas Nasional Enabler berupa Sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi perangkat lunak & keras Memperkuat SDM dan aktivitas ekonomi yang diperlukan IPTEK Nasional Affirmative actions untuk Melalui Program reguler pengembangan daerah Pemerintah yang tertuang terbelakang dalam RPJM dan RKP dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. MP3EI sebagaiKomplementer Dokumen Perencanaan RKP dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. 6 Koridor Ekonomi Prioritas: Berbasis Komoditi/Sektor Unggulan WilayahBanda Aceh BIMP-EAGA Medan IMT-GT 1 3 4 Manado Pekanbaru Sofifi Tj. Pinang Pontianak Samarinda Manokwari Padang Palu Gorontalo Jambi Jayapura Palangkaraya Mamuju Sorong Palembang 6 Pkl. Pinang Kendari Ambon Bengkulu Banjarmasin Lampung 2 Makassar Wamena Jakarta Semarang Surabaya 5 Serang Mataram Merauke Jogjakarta Denpasar Kupang Pusat ekonomi mega Pusat ekonomi Usulan lokasi KEK Usulan lokasi KEK yang merupakan FTZ 1 KE Sumatera 3 KE Kalimantan 5 KE Bali – Nusa Tenggara 2 KE Jawa 4 KE Sulawesi – Maluku Utara 6 KE Papua – Maluku dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Tema Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. RPJMN 2010 - 2014Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program AksiBuku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPNBuku 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusunBuku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III Visi-Misi SBY-Boediono Buku RPJMN 2010-1014 I 11 Prioritas Nasional+Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku II III Prioritas Bidang: Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional: Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali, Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua LH dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. RPJMN 2010-2014 VISIINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN MISI1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Prioritas Nasional PerbaikanInfrastruktur Lunak Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2 Pendidikan Prioritas 3 Kesehatan Penguatan Prioritas 4 Penanggulangan KemiskinanInfrastruktur Sosial Prioritas 5 Ketahanan Pangan Prioritas 6 Infrastruktur Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis Percepatan Prioritas 8 Energi Pembangunan Prioritas 9 Lingkungan Hidup danInfrastruktur Fisik Penanggulangan Bencana Prioritas 10 Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pascakonflik Pembangunan Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Kreativitas Inovasi Teknologi dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014 (1/2)Struktur Buku RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Terdiri dari 1 buku: Terdiri dari 3 buku: Bagian I Permasalahan dan agenda  Buku satu, mencerminkan prioritas pembangunan nasional pembangunan nasional Bagian II, III, IV Agenda pembangunan  Buku Dua, mencerminkan nasional (bab-bab berdasarkan pembangunan pada bidang dan lintas permasalahan dan prioritas bidang pembangunan yang ditentukan)  Buku Tiga, mencerminkan Bagian V Kerangka Ekonomi Makro pembangunan dengan berbasis Bagian VI Kaidah Pelaksanaan kewilayahan Pembangunan nasional serta penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2010 www.dadangsolihin.com 27
  27. 27. Perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014 (2/2) Substansi RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu Perencanaan pada RPJMN permasalahan (issue based) berdasrkan pembagian bidang selama 5 tahunPerencanaan spasial Belum mencantumkan Perencanaan spasial terdapat perencanaan spasial dalam buku tigaProgram dan Open Program Linkage dengan strukturKegiatan organisasiPengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool Dilengkapi dengan indikator menentukan kinerja yang akan untuk memudahkan dicapai dan mengevaluasinya pengukuran kinerja dan evaluasiTarget Belum seluruhnya Terlihat target yang akan mencantumkan target yang dicapai selama 5 tahun akan dicapaiPenganggaran Belum mencantumkan Mencantumkan anggaran bagi anggaran pelaksanaan pembangunan untuk 5 tahun www.dadangsolihin.com 28
  28. 28. Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan NASIONAL-DAERAH K/L-SKPD KEWENANGAN RENCANA JANGKA RENCANA STRATEGIS PANJANG & MENENGAH PERAN STRATEGI VISI, MISI K/L-SKPD (2010-2014) KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PROGRAM TUPOKSI K/L-SKPD KEGIATAN KEGIATAN (2010-2014)Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Renstra-KL• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden. dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Muatan Renstra-KL Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:1. Visi2. Misi3. Tujuan dan Sasaran Strategis4. Arah Kebijakan Pembangunan5. Program dan Kegiatan6. Kebutuhan Pendanaan dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Substansi Renstra-KL Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga  Informasi tentang keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Perbedaan Renstra 2004-2009 1/2 dengan Renstra 2010-2014 Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014Susunan Buku Bervariasi di setiap Renstra Terdiri dari 4 Bab: Kementerian Lembaga 1. Pendahuluan 2. Visi, Misi, dan Tujuan K/L 3. Arah Kebijakan dan Strategi 4. PenutupVisi dan Misi Cakupan misi dan visi masih Terdapat Ketentuan dan cara belum jelas menentukan visi dan misiProgram/Kegiatan  Open Program dan Kegiatan  Program dan kegiatan disesuaikan  Tidak jelas pada setiap level dengan hasil restrukturisasi outcome dan output program dan kegiatan bagi setiap K/L  Terdapat Ketentuan jelas bagi pengguna program dan kegiatan dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Perbedaan Renstra 2004-2009 2/2 dengan Renstra 2010-2014 Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014Outcome, Output Masih belum menggunakan outcome Menggunakan outcome dan dan output output yang telah ditentukan sesuai unit organisasiIndikator  Penyusunan dengan indikator Indikator bagi outcome dan output yang masih belum terukur telah ditentukan  Masih belum ada yang menggunakan indikatorSasaran Sasaran masih belum disesuaikan Sasaran disesuaikan dengan dengan dokumen yang menjadi dokumen yang terkait dengan acuan (RKP dan RPJM) penyusunan Rensta seperti RPJM dan RKPAnggaran  Kerangka pendanaan masih Alokasi anggaran selama 5 tahun bervariasi pada tingkatan program dan kegiatan  Jangka waktu anggaran bervariasi dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Alur Penyusunan Renstra-KL Proses Proses Penetapan Teknokratik Politik Renstra-KL Menggunakan metode  Proses penyusunan  Renstra-KL ditetapkan dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan ilmiah disesuaikan dengan Pimpinan K/L Trilateral meeting visi, misi, dan program antara K/L, Bappenas, prioritas (platform) dan Kementerian Presiden Keuangan Mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Alur Penyusunan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA Program-programTeknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Tinggi Negara ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Renstra-KL bagi Kementerian ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN Program Teknis dilaksanakan oleh 1(satu) unit organisasi Eselon 1A yangbersifat memberikan ESELON Ipelayanan eksternal ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA• Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis KEMENTERIAN KOORDINATOR digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait• Indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam ESELON I indikator kinerja program ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Renstra-KL bagi LPND ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL LPND dan Lembaga Non-Struktural akanmenggunakan 1 (satu)Program Teknis untuk Lembaganya ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Sistematika Penulisan Renstra-KLBAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L 1.1 Kondisi Umum  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya 1.2 Potensi dan Permasalahan mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yangBAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN diperlukan untuk melaksanakannya) KEMENTERIAN/LEMBAGA  Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui 2.1 Visi Kementerian/Lembaga Program dan/atau Lintas Program dalam K/L 2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan 2.3 Tujuan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator 2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing Kementerian/Lembaga Program  Uraian dilengkapi dengan penjelasanBAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi  Sesuai dengan penugasan RPJMN sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam pada K/L, terkait dengan prioritas mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup  Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L Program dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Step by Step Penyusunan Renstra K/L 7 5 1 Penyusunan 3 Penyusunan Target dan Penyusunan Visi Arah Kebijakan Pendanaan K/LPersiapan dan Misi K/L dan Strategi (berbasis KPJM) Identifikasi Penyusunan Kondisi Umum, Penyusunan Tujuan dan Potensi dan Program dan Sasaran Strategis Permasalahan K/L Kegiatan K/L 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/3 (2) Identifikasi Kondisi (3) Penyusunan Visi (1) Persiapan Umum, Potensi dan dan Misi K/L Permasalahan K/L1. Identifikasi isu-isu strategis 1. Kondisi Umum K/L 1. Visi adalah rumusan umum atau pilihan-pilihan strategis  Hasil evaluasi terhadap mengenai keadaan yang yang akan dihadapi; pencapaian program dan ingin dicapai oleh K/L pada kegiatan2. Identifikasi asas legal bagi  Hasil aspirasi masyarakat akhir periode K/L dalam pelaksanaan dalam pemenuhan perencanaan. tugas dan justifikasi fungsi kebutuhan barang publik, 2. Misi adalah rumusan umum dan kewenangannya,; layanan publik, dan regulasi mengenai upaya-upaya dalam lingkup kewenangan yang akan dilaksanakan3. Identifikasi struktur K/L organisasi beserta tugas untuk mewujudkan visi. 2. Identifikasi Potensi dan pokok dan fungsinya. Permasalahan K/L4. Identifikasi data-data dan  Uraian Visi dan Misi K/L informasi yang diperlukan  Uraian kondisi umum serta dituangkan dalam sebagai bahan potensi dan permasalahan dokumen Renstra-KL Bab K/L dituangkan dalam Bab I. pengambilan keputusan II. Visi, Misi, Tujuan dan Pendahuluan pada subbab selama proses penyusunan 1.1 Kondisi Umum K/L, dan Sasaran Strategis K/L, Renstra-KL. 1.2 Potensi dan pada subbab 2.1 Visi K/L, Permasalahan K/L. dan 2.2 Misi K/L. dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. Tahap Penyusunan Renstra-KL 2/3 (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategis K/L Strategi1. Tujuan: 1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan  K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran- berlaku pada periode jangka menengah; sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya  Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dalam rangka pencapaian program prioritas dicapai pada periode jangka menengah; Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam  Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki RPJMN) selain bertanggungjawab dalam oleh K/L; dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran  Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategisnya sendiri.  Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1). K/L2. Sasaran: 2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L  Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;  Memuat program-program indikatif untuk  Mencerminkan berfungsinya outcomes dari memecahkan permasalahan yang penting dan semua program dalam K/L; mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah serta memiliki dampak yang  Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan  Dilengkapi dengan target kinerja. sasaran strategis.  Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN (Buku I, Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L II, III) sesuai dengan bidang terkait. dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi,  Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan dan 2.4). dadang-solihin.blogspot.com (subbab 3.2). dan Strategi 45
  45. 45. Tahap Penyusunan Renstra-KL 3/3 (6) (7) Penyusunan Target dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)1. Program K/L 1. Penelaahan (review) program dan2. Kegiatan K/L kegiatan.3. Indikator Kinerja Program dan 2. Penyusunan program dan kegiatan Kegiatan K/L baru untuk periode 2010-2014.4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2010) bagi program dan kegiatan baru5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) 4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka6. Target Kinerja Menengah. dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Program K/L Program Teknis Program Generik Merupakan program yang  Merupakan program yang digunakan menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A kelompok sasaran/ masyarakat yang bersifat pelayanan internal untuk (pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/ Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan eselon 1 A  Nomenklatur program dibuat unik untuk Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan khusus tidak duplikatif untuk masing- nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya Harus dapat dievaluasi pencapaian  Ditujukan untuk menunjang kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis tertentu Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Kegiatan K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. a. Kegiatan Teknis Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional. b. Kegiatan Generik Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis. dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/La. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. Indikator Kinerja Program (Outcome) Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya; Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program. Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya; Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur; Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program; dan Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. Target Kinerja  SMARTa. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dane. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Penyusunan Pendanaan K/L Program dan Struktur Program Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan 2 2005-2009 21/2004) 2010-2014 Pagu Program Definitif Struktur 2010 Kegiatan 3 Pagu Kinerja Definitif 2010 Penyusunan based year 2010 Program dan kegiatan 2010-2014 4 Pagu Definitif Prakiraan Maju 2010 2011 2012 2013 2014 dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. Sumber danTarget Pendanaan Berasal dari: SUMBER  Pemerintah (Pusat dan Daerah)PENDANAAN  Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)  Melalui Mekanisme Public Private Partnership TARGET MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKAPENDANAAN dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 56
  56. 56. How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 57
  57. 57. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang ketimpangan memadai dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 58
  58. 58. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, yang lebih baik, maju, dan tenteram, Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 59
  59. 59. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 60
  60. 60. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. dadang-solihin.blogspot.com 61
  61. 61. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. dadang-solihin.blogspot.com 62
  62. 62. Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 63
  63. 63. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary Community-based organizations Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 64
  64. 64. Troikadadang-solihin.blogspot.com 65
  65. 65. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 66
  66. 66. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 67
  67. 67. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 68
  68. 68. dadang-solihin.blogspot.com 69

×