Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

4,153 views

Published on

Diklat Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah; Bintang Hotel-Jakarta, 24 Agustus 2009

3 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,153
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
184
Comments
3
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

  1. 1. BAPPENAS
  2. 2. dadang-solihin.blogspot.com 2
  3. 3. Tentang Narasumber dadang-solihin.blogspot.com 3
  4. 4. Materi• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)• Arah Pembangunan RPJPN 2005-2025• Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014• Penyusunan RKP 2010• Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global• Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global dadang-solihin.blogspot.com 4
  5. 5. Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) dadang-solihin.blogspot.com 5
  6. 6. Apa itu SPPNSPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 6
  7. 7. Tujuan SPPNMendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baikantar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsipemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secaraefisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 7
  8. 8. Tahapan Perencanaan 1. Penyusunan Rencana  Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah  Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Rancangan Akhir Rencana Pembangunan 2. Penetapan Rencana  RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda  RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah  RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah dadang-solihin.blogspot.com 8
  9. 9. Tahapan Perencanaan 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana  Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD.  Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.  Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.  Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. dadang-solihin.blogspot.com 9
  10. 10. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 10
  11. 11. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)Nasional (RPJM-Daerah)(RPJM-Nasional)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDHPemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 11
  12. 12. Dari RPJP sampai APBD 20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan Pedoman Pedoman Renstra Renja - Rincian RKA-KL Pusat Pemerintah KL KL APBN Pedoman Diacu Dijabar Pedoman Pedoman RPJP RPJM kan RKP RAPBN APBN Nasional NasionalDiacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Pedoman Pedoman RPJP RPJM Dijabar RKP kan RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Daerah Pemerintah Pedoman Diacu Pedoman Pedoman Renstra Renja - RKA - Rincian SKPD SKPD SKPD APBD UU SPPN UU KN dadang-solihin.blogspot.com 12
  13. 13. Arah Pembangunan RPJPN 2005-2025
  14. 14. Arah Pembangunan RPJPN 2005-20251. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab2. Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing3. Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum4. Mewujudkan Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu5. Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan6. Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari7. Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Bebasiskan Kepentingan Nasional8. Mewujudkan Indonesia yang Berperan Aktif dalam Pergaulan Internasional dadang-solihin.blogspot.com 14
  15. 15. Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014• RPJMN ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian dadang-solihin.blogspot.com 15
  16. 16. Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014 Kondisi aman dan damai di berbagai daerah terus membaik (Bidang Hankam) Indikator: Peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta kemampuan lembaga keamanan negara Kehidupan bangsa lebih demokratis (Bidang Politik) Indikator: Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah lebih baik; kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum (Bidang Hukum) dadang-solihin.blogspot.com 16
  17. 17. Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014 Kualitas pelayanan publik lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel Indikator: Terpenuhinya standar pelayanan minimum Kesejahteraan rakyat terus meningkat (Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan) Indikator: Meningkatnya pendapatan perkapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. dadang-solihin.blogspot.com 17
  18. 18. Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014 Daya saing perekonomian meningkat (Bidang Ekonomi) Indikator: • Penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; • Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; • Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur; • Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi LH makin berkembang dadang-solihin.blogspot.com 18
  19. 19. Arah Pembangunan Mewujudkan Bangsa yang Berdaya SaingA. Membangun Sumber Daya Manusia yang BerkualitasB. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing GlobalC. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan TeknologiD. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan MajuE. Reformasi Hukum dan Birokrasi dadang-solihin.blogspot.com 19
  20. 20. Arah Pembangunan Ekonomi1. Transformasi Ekonomi Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Dengan prinsip-prinsip dasar: • Mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; • Mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan; • Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 20
  21. 21. Arah Pembangunan Ekonomi2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.3. Struktur Perekonomian • Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak; • Didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan. dadang-solihin.blogspot.com 21
  22. 22. Arah Pembangunan Ekonomi4. Industri Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan: • Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar; • Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan IKM sebagai basis industri nasional yaitu terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar; • Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat. dadang-solihin.blogspot.com 22
  23. 23. Arah Pembangunan Ekonomi5. Pertanian Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional. Hal itu merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan. dadang-solihin.blogspot.com 23
  24. 24. Arah Pembangunan Ekonomi6. Pengembangan Iptek Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung daya saing secara global melalui: • Peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa; • Perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan hak atas kekayaan intelektual; • Pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek. dadang-solihin.blogspot.com 24
  25. 25. Arah Pembangunan Ekonomi7. Investasi Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan: • Iklim investasi yang menarik; • Mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional; • Serta meningkatkan kapasitas infrastruktur yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat. dadang-solihin.blogspot.com 25
  26. 26. Arah Pembangunan Ekonomi8. Perdagangan Luar Negeri Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi melalui: • Perkuatan posisi nasional di dalam berbagai fora kerja sama perdagangan internasional (skala global, regional, bilateral, dan multilateral) untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar ekspor nasional sekaligus mengamankan kepentingan strategis nasional; • Pengembangan citra, standar produk barang dan jasa nasional yang berkualitas internasional. dadang-solihin.blogspot.com 26
  27. 27. Arah Pembangunan Ekonomi9. Keuangan Negara • Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. • Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat yang aman. • Sumber utama dalam negeri yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya. • Pembiayaan pemerintah diarahkan pada kemampuan peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi. dadang-solihin.blogspot.com 27
  28. 28. Arah Pembangunan Ekonomi10. Sektor Keuangan Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam: • Menjaga stabilitas ekonomi; • Membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis melalui implementasi sistem jaring pengaman sektor keuangan Indonesia; • Peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan bank dan non- bank dalam pendanaan pembangunan terutama peningkatan akses pendanaan bagi keluarga miskin; • Peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan nasional. dadang-solihin.blogspot.com 28
  29. 29. Arah Pembangunan Ekonomi11. Tenaga Kerja Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. dadang-solihin.blogspot.com 29
  30. 30. Dasar Penyusunan RKP 2010 dalam Proses PembangunanUU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, Ps 5:1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Alur Perumusan Tema dan Prioritas RKP 2010KONDISI SAAT INI• Pencapaian Pembangunan• Masalah dan Tantangan TEMA PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN 2010Visi Misi Presiden yang telah dituangkan dalam RPJMN 2010 – 2014Belum tersusunArah Pembangunan RPJMN-2 dalam RPJPN 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Kondisi Saat Ini• Perekonomian mengalami kemajuan, namun akhir-akhir ini mengalami tekanan akibat krisis ekonomi global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2007.• Dampak dari krisis ekonomi global yang harus diantisipasi adalah kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini menurun. dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Pencapaian Pembangunan• Agenda pelaksanaan aman dan damai serta pelaksanaan adil dan demokratis sudah menunjukan hasil yang menggembirakan• Masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaiannya khususnya terkait agenda peningkatan kesejahteraan, disebabkan oleh perkembangan kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif. dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Tema RKP 2010Pemulihan Perekonomian Nasional danPemeliharaan Kesejahteraan Rakyat dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Prioritas PembangunanPrioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan SosialPrioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IndonesiaPrioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan NasionalPrioritas 4 Pemulihan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan EnergiPrioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Prioritas 1: PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL.Pengurangan Kemiskinan: Fokus 1 Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Fokus 2 Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; Fokus 3 Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan; Fokus 4 Penanganan dampak krisis (ekonomi) terhadap kemiskinan;Sistem Perlindungan Sosial: Fokus 5 Penataan dan pelaksanaan kelembagaan dalam pelaksanaan jaminan sosial; Fokus 6 Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan. dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Prioritas 2: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIAPendidikan: Fokus 1 Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; Fokus 2 Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi; Fokus 3 Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal; peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik; Fokus 4 Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidikKesehatan: Fokus 5 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; Fokus 6 Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit; Fokus 7 Peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan; Fokus 8 Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan;Keluarga Berencana: Fokus 9 Pemantapan revitalisasi program KB;Agama: Fokus 10 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama;Kebudayaan: Fokus 11 Pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya;Pemuda dan Olah Raga: Fokus 12 Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga. dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Prioritas 3: PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONALReformasi Birokrasi: Fokus 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik; Fokus 2 Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS; Fokus 3 Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas; Fokus 4 Penguatan kapasitas pemerintah daerah;Pemantapan Hukum: Fokus 5 Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan; Fokus 6 Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi; Fokus 7 Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antardaerah;Pemantapan Demokrasi: Fokus 8 Peningkatan efektifitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil, dan partai politik; Fokus 9 Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;Keamanan Nasional: Fokus 10 Penguatan wilayah perbatasan; Fokus 11 Peningkatan kemampuan pertahanan dan industri strategis pertahanan; Fokus 12 Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; Fokus 13 Peningkatan penggalangan keamanan nasional. dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Prioritas 4: PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGIPertumbuhan Ekonomi: Fokus 1 Peningkatan daya tarik investasi; Fokus 2 Penguatan daya saing ekspor; Fokus 3 Revitalisasi industri manufaktur; Fokus 4 Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; Fokus 5 Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja; Fokus 6 Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif;Stabilitas Ekonomi Fokus 7 Peningkatan Ketahanan Pangan; Fokus 8 Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok; Fokus 9 Pengelolaan APBN yang berkelanjutan; Fokus 10 Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan;Infrastruktur: Fokus 11 Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil; Fokus 12 Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan swasta; Fokus 13 Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM);Iptek: Fokus 14 Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing nasional;Energi: Fokus 15 Peningkatan ketahanan energi. dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Prioritas 5: PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIMFokus 1 Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam LainnyaFokus 2 Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung LingkunganFokus 3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air TerpaduFokus 4 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya KelautanFokus 5 Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Pertimbangan Optimalisasi Anggaran1. Relevansi usulan kegiatan dengan sasaran utama pembangunan.2. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga.3. Memperhitungkan kenaikan anggaran selama 2 tahun terakhir yang cukup tinggi.4. Membatasi pembangunan/pembelian gedung/tanah, rumah dinas.5. Efisiensi pengadaan sarana dan sarana.6. Memperhitungkan kemampuan penyerapan Kementerian/ Lembaga. dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Kebijakan Nasional dalam Mencegah danMengantisipasi Dampak Krisis Keuangan GlobalDelapan Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Presiden RI1. Menggunakan dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, agar tidak senantiasa terhantui oleh bahaya arus modal ke luar negeri (capital out flow);2. Meningkatkan tabungan (saving) dalam negeri sebagai sumber investasi domestik;3. Memperkuat perekonomian domestik, termasuk pasar dalam negeri, agar pertumbuhan perekonomian (growth) tidak hanya mengandalkan ekspor, yang setiap saat bisa terancam manakala ekonomi dunia mengalami resesi; dadang-solihin.blogspot.com 44
  43. 43. Kebijakan Nasional dalam Mencegah danMengantisipasi Dampak Krisis Keuangan GlobalDelapan Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Presiden RI4. Meningkatkan daya beli masyarakat, demikian juga spending pemerintah dan swasta, agar pasar domestik makin tumbuh dengan baik;5. Menggalakkan penggunaan produk dalam negeri (barang dan jasa), agar neraca pembayaran kita aman (tidak defisit) dan devisa kita tidak terkuras;6. Meningkatkan ketahanan dan kecukupan kebutuhan rakyat, terutama pangan, agar ketika dunia mengalami krisis ekonomi, kebutuhan rakyat tetap dapat dipenuhi; dadang-solihin.blogspot.com 45
  44. 44. Kebijakan Nasional dalam Mencegah danMengantisipasi Dampak Krisis Keuangan GlobalDelapan Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Presiden RI7. Memajukan ekonomi daerah di seluruh provinsi, kabupaten dan kota agar semua daerah dapat menjadi sumber kekuatan dan sabuk pengaman perekonomian nasional;8. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya alam, terutama minyak, gas, batubara dan minyak kelapa sawit, agar benar-benar dapat meningkatkan penerimaan negara, dan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. dadang-solihin.blogspot.com 46
  45. 45. Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global1. Efektifitas anggaran (alokasi, distribusi dan stabilisasi), dalam hal:  Pemberdayaan ekonomi masyarakat (empati pada kaum miskin).  Pembangunan infrastruktur.  Rasionalisasi pajak dan restribusi.  Penggunaan produk dalam Negeri.  Pembatasan atau penundaan belanja pada jenis belanja tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 47
  46. 46. Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global2. Peningkatan daya serap anggaran, melalui:  Percepatan proses penetapan APBD dan DIPA.  Percepatan proses penggadaan.  Penyusunan rencana penyerapan dana untuk setiap kegiatan (cash flow) dan peningkatan kapasitas aparatur keuangan daerah.  Hindari adanya SILPA di akhir tahun anggaran (khususnya sisa belanja).  Belanja Hibah dan Bantuan harus betul-betul di efektifkan dan akuntabilitasnya perlu ditingkatkan.  Buat klausal kondisi darurat dalam PERDA penetapan APBD untuk meningkatkan fleksibilitas anggaran dan menghindari implikasi hukum. dadang-solihin.blogspot.com 48
  47. 47. Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global3. Mengembangkan kebijakan atau kegiatan yang inovatif (berdasarkan nilai-nilai potensi lokal).4. Penghematan penggunaan energi.5. Bangun kerjasama swasta dan pemerintah daerah, antara swasta, dan antar pemerintah daerah (sinergitas sumber daya maupun pasar). dadang-solihin.blogspot.com 49
  48. 48. Terima Kasih dadang-solihin.blogspot.com 50

×