Disampaikan dalam Kunjungan KerjaDPRD Kab. Lahat di LAN-RIJakarta, 19 Januari 2012
PUSAT                                      Pemegang kekuasaan                      PRESIDEN             pemerintahan – Psl...
 Sinkronisasi kebijakan Pusat – Daerah:   Termasuk sinkronisasi antar dokumen    perencanaan di daerah; Sinkronisasi an...
Gambar 1.                 RPJPN                                                11 PrioritasIlustrasi               RPJMN  ...
Gambar 2.Ilustrasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pusat –Daerah  30 Urusan       Urs.Wajib              Non Pelayanan ...
POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH                                                                      (Sesuai UU 33/200...
 Permendagri ini dapat dikategorikan sbg  einmalig, vluchtige beschikking (keputusan  sekali-selesai, kilat):   Berlaku ...
 Permendagri ini berlaku pada tanggal  ditetapkan (23 Mei 2011)   Berlaku untuk periode waktu yg relatif singkat;   Tid...
Pembatalan Perda  Apabila bertentangan dengan kepentinganumum dan/atau peraturan perundang-undangan               yang leb...
•   UUD 1945;•   Ketetapan MPR;•   Undang-Undang/Perpu;•   Peraturan Pemerintah;•   Peraturan Presiden;•   Perda Provinsi;...
 Pada Tabel 2 (Tahapan & Jadual Proses  Penyusunan APBD), tahap 9 (Persetujuan  Bersama) langsung masuk tahap 10 (Hasil  ...
 Alokasi dan distribusi Dana BOS beralih dari APBN  ke APBD?; Pemberian Dana Bantuan Sosial (Bansos) lebih  selektif & m...
Semoga ada sedikit manfaatnya ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aspek Hukum Penyusunan APBD

1,656 views

Published on

Disampaikan dalam Kunjungan Kerja DPRD Kab. Lahat di LAN-RI
Jakarta, 19 Januari 2012

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,656
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aspek Hukum Penyusunan APBD

  1. 1. Disampaikan dalam Kunjungan KerjaDPRD Kab. Lahat di LAN-RIJakarta, 19 Januari 2012
  2. 2. PUSAT Pemegang kekuasaan PRESIDEN pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945 Psl 17 UUD Kementerian/LPNK 1945 Koordinasi Sebagian Koordinasi Urusan Koordinator dlm KEMENDAGRI penyeleng. urusan pem. di daerah Tanggung jawab Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45DAERAH Pemerintahan Daerah
  3. 3.  Sinkronisasi kebijakan Pusat – Daerah:  Termasuk sinkronisasi antar dokumen perencanaan di daerah; Sinkronisasi antara kerangka perencanaan dengan kerangka pembiayaan;  Alokasi belanja daerah harus benar-benar memperhatikan SPM (Standar Pelayanan Minimal).
  4. 4. Gambar 1. RPJPN 11 PrioritasIlustrasi RPJMN PembangunanSinkronisasi NasionalKebijakanPembangunan RKPPusat –Daerah RPJPD Renstra K/L RPJMD KUA - PPAS Renja K/L RKPD Renstra SKPD Renja SKPD RKA SKPD
  5. 5. Gambar 2.Ilustrasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pusat –Daerah 30 Urusan Urs.Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerin- tahan Pelayanan Dasar Urs. PilihanPUSAT PEMDA PAD/DBH Fiscal gap Pendanaan berdasarkan pada standar pelayanan teknis & regional cost DAU DAK APBD Equalizer
  6. 6. POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (Sesuai UU 33/2004 dan UU 32/2004) Mendanai KegiatanDBH Desentralisasi Mendanai Kegiatan Dekon/TP danDAU APBN Instansi VertikalDAK Belanja Untuk Belanja PusatDana Otsus Daerah Di DaerahDana Penyesuaian Di luar 6 Urusan 6 Urusan Melalui K/L• Pajak• Retribusi Desentralisasi Dekon / TP Dana Vertikal• Bag. Laba BUMD• Lain-PAD Pembiayaan Lainnya • B. Pegawai • B. Barang Pinjaman (termasuk Lain-Lain • B. Lainnya Obligasi Daerah)PAD DAPER Pendapatan yang sah Operasional Modal Penggunaan SILPA Pendapatan Surplus / Pembiayaan Belanja Daerah Daerah Daerah Defisit Daerah 1 2 3 4 APBD
  7. 7.  Permendagri ini dapat dikategorikan sbg einmalig, vluchtige beschikking (keputusan sekali-selesai, kilat):  Berlaku untuk periode waktu yg relatif singkat;  Tidak byk perubahan dibanding keputusan2 sebelumnya. Implikasinya:  Perlu kedisiplinan tinggi dalam implementasinya, terutama soal waktu;  Lewat waktu yang ditentukan, keputusan ini kehilangan kekuatan mengikatnya;  Kesalahan prosedur juga bisa mengakibatkan sanksi atau pembatalan Perda.
  8. 8.  Permendagri ini berlaku pada tanggal ditetapkan (23 Mei 2011)  Berlaku untuk periode waktu yg relatif singkat;  Tidak byk perubahan dibanding keputusan2 sebelumnya. Implikasinya:  Perlu kedisiplinan tinggi dalam implementasinya, terutama soal waktu;  Lewat waktu yang ditentukan, keputusan ini kehilangan kekuatan mengikatnya;  Kesalahan prosedur juga bisa mengakibatkan sanksi atau pembatalan Perda.
  9. 9. Pembatalan Perda Apabila bertentangan dengan kepentinganumum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Presiden Mendagri Mendagri Gubernur Provinsi Kab/Kota • Keputusan Final vs MA Jo. Psl 24A (1) UUD ’45 • Psl 145 UU 32/2004  dibatalkan oleh Perpres.
  10. 10. • UUD 1945;• Ketetapan MPR;• Undang-Undang/Perpu;• Peraturan Pemerintah;• Peraturan Presiden;• Perda Provinsi; dan• Perda Kabupaten/Kota.
  11. 11.  Pada Tabel 2 (Tahapan & Jadual Proses Penyusunan APBD), tahap 9 (Persetujuan Bersama) langsung masuk tahap 10 (Hasil Evaluasi RAPBD), tanpa melewati tahap “Penyampaian kpd Mendagri/Gubernur untuk Dievaluasi”  bdk. Tahap 6 Tabel 3.
  12. 12.  Alokasi dan distribusi Dana BOS beralih dari APBN ke APBD?; Pemberian Dana Bantuan Sosial (Bansos) lebih selektif & membatasi diskresi KDH?; Proyek Tahun Jamak (multi years) tidak boleh melampaui tahun politik?; Perda BPHTB sudah ada? PAD menurun krn batas minimal BPHTB naik dari Rp. 10 juta menjadi Rp. 60 juta? Issu lain: Hibah, Dll.
  13. 13. Semoga ada sedikit manfaatnya ...

×