Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) Robert Pakpahan dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak baru dan ditugaskan untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp1.283,6 triliun; (2) DJP berhasil memaksa Google membayar kewajiban perpajakannya dan akan segera membidik perusahaan digital lain seperti Facebook dan Twitter; (3) Waktu repatriasi harta untuk peserta tax amnesty tinggal se

1. VOL. 5 NOVEMBER 2017 WEEKLY UPDATE
MUC Weekly Update merupakan
ringkasan informasi dan berita
perpajakan mingguan yang dirilis
MUC Consulting Group. Materi ini
terbatas hanya untuk memberikan
informasi dan tidak untuk
dipersamakan sebagai pendapat
profesional yang bisa dijadikan
rujukan dalam memformulasi strategi
bisnis.
MUC Building 3
rd
, Jl. TB
Simatupang 15, Jakarta
Selatan
publishing@mucglobal.com.
021-78837111
ISU MINGGU INI
• Robert Pakpahan dan
Setumpuk Tugas
Dirjen Pajak Baru
• Klaim Sukses Pajaki
Google, DJP Bidik
Raksasa Digital Lain
• Waktu Repatriasi
Tinggal Sebulan, Awas
Kena Denda 200%
• Penerimaan &
Reformasi Perpajakan
Mengkhawatirkan,
Status Layak Investasi
Indonesia Terancam
ROBERT PAKPAHAN DAN SETUMPUK TUGAS DIRJEN
PAJAK BARU
Foto: Humas DJP
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Robert Pakpahan sebagai
Direktur Jenderal Pajak pada Kamis (30/11), menggantikan Ken Dwijugisteadi
yang purna tugas per 1 Desember 2017.
Mantan Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) itu diwariskan
setumpuk “Pekerjaan Rumah” untuk menuntaskan sejumlah agenda reformasi perpajakan.
Tugas paling nyata di depan mata adalah mencapai target penerimaan pajak tahun ini, yang
dipatok sebesar Rp1.283,6 triliun di APBN-P 2017.
Permasalahannya, realisasi penerimaan pajak hingga akhir bulan ke sebelas masih jauh dari
harapan. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak
sejak awal tahun hingga Kamis pagi (30/11) sekitar Rp1.000 triliun atau baru sekitar 77,9%
dari target. Artinya, dalam tempo sebulan terakhir ini, DJP harus mengejar setoran pajak
sekitar Rp283,6 triliun.
Jangan Gaduh!
Adalah Sri Mulyani Indrawati, yang dalam pidato pelantikan, meminta Robert untuk mengejar
target penerimaan tersebut. Namun, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu
mengingatkannya untuk wajib pula memperhatikan kondisi dunia usaha dan jangan sampai
menimbulkan kegaduhan.
Sementara terkait reformasi perpajakan, Robert sudah ditunggu oleh setumpuk agenda.
Antara lain revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak
Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan membahas UU Konsultan Pajak
yang diusulkan oleh DPR.
Terkait jabatan barunya, Robert mengatakan fokus jangka pendek DJP adalah mengamankan
penerimaan pajak di 30 hari tersisa. Tujuannya, agar defisit APBNP tidak melebar dari
rencana awal, yakni berkisar 2,67% hingga 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
WEEKLY UPDATE

2. VOL. 5 NOVEMBER 2017 WEEKLY UPDATE
KLAIM SUKSES PAJAKI GOOGLE, DJP
BIDIK RAKSASA DIGITAL LAIN
(Sumber foto: Pixabay)
Pada hari terakhir menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, Ken
Dwijugiasteadi mengklaim telah sukses memaksa perusahaan
teknologi raksasa, Google, membayar kewajiban perpajakannya.
Namun, Ken enggan menyebutkan besaran nilai pajak yang dibayar,
karena terkait kerahasiaan data wajib pajak.
Intinya, tegas Ken, jumlah pajak yang dibayarkan Google disesuaikan
dengan data transaksi perusahaan tersebut. Adapun pembayaran
telah dilakukan oleh kantor pusat Google di Amerika Serikat, melalui
kantornya yang ada di Singapura.
Pajak yang dibayarkan Google berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Skemanya sama seperti wajib pajak
lainnya, yakni berdasarkan sistem self assessment atau
mempercayakan Google untuk menghitung, membayar, dan
menyetor sendiri pajaknya.
Selanjutnya, DJP segera membidik perusahaan penyedia konten
digital atau Over The Top (OTT) lainnya, seperti Facebook dan
Twitter. Namun demikian, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak
Jakarta Khusus M. Haniv menyebutkan skema pemajakan terhadap
Facebook berbeda dengan yang diterapkan ke Google.
Pajak terutang Google, menurut Haniv lebih banyak jenis Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 26. Sedangkan Facebook rencananya akan
menyasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sasar E-Commerce
Selan OTT global tersebut, otoritas pajak juga tetap fokus menggali
potensi pajak perdagangan elektronik atau e-commerce. Sebagai
informasi, pemerintah tengah menyiapkan rancangan aturan terkait
pajak e-commerce.
Dalam beberapa kesempatan pemerintah mengungkapkan jenis
aturan yang akan dikeluarkan adalah Peraturan Menteri Keuangan
(PMK). Namun, menurut Haniv PMK merupakan solusi jangka
pendek. Sebab, pemerintah sudah memikirkan untuk membuat
Undang-Undang khsusu pajak e-commerce.
WAKTU REPATRIASI TINGGAL SEBULAN,
AWAS KENA DENDA 200%
Meskipun program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah
berakhir sejak 31 Maret 2017, namun sampai saat ini masih banyak
wajib pajak yang belum merealisasikan komitmennya, terterutama
terkait repatriasi.
Karenanya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan peserta
amnesti pajak segera merepatriasikan hartanya sesuai dengan
komitmennya dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Sebab, batas
waktu realisasi dari repatriasi yaitu tinggal sebulan lagi, yakni paling
lambat 31 Desember 2017.
DJP mencatat, hingga akhir program pengampunan pajak (31 Maret
2017), realisasi repatriasi baru mencapai Rp128,3 triliun dari total
komitmen Rp147 triliun.
Patut diingat, konsekuensi dari tidak dipenuhinya janji repatriasi
dalam program tax amnesty adalah dikenakan denda sebesar 200%
dari nilai harta. Sanksi denda tersebut sebagaimana diatur dalam UU
Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 Tahun
2017.
PENERIMAAN & REFORMASI PAJAK
MENGKHAWATIRKAN, STATUS LAYAK
INVESTASI INDONESIA TERANCAM
Lembaga pemeringkat utang Moody's mengimbau pemerintah Indonesia
untuk memperhatikan arah reformasi perpajakan dan kinerja penerimaan
negara yang lemah. Imbauan tersebut dihembuskan dibarengi dengan
peringatan risiko penurunan peringkat layak investasi (investment grade)
yang telah disematkan pada Indonesia.
Pasalnya, reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan
negara merupakan salah satu syarat untuk mempertahankan peringkat
utang Indonesia.
Peringkat layak investasi Indonesia terancam turun kasta, bila pemerintah
gagal memperbaiki kondisi perpajakan. Reformasi perpajakan yang tengah
berjalan diharapkan bisa sesuai dengan ekspektasi. Jika tidak, akan
mengancam kondisi keuangan negara di masa yang akan datang.
Menurut Moody's, kinerja penerimaan negara yang lemah akan
mempengaruhi keputusannya dalam mempertahankan investment grade
Indonesia.
Untuk pertama kali, Moody's mengganjar Indonesia dengan status
investment grade pada tahun 2012. Sedangkan terakhir kali, Moody's
mempertahankan peringkat rating Indonesia di level BAA3 pada Februari
2017.
Selain Moody’s beberapa lembaga rating yang sudah menempatkan
Indonesia sebagai investment grade antara lain Standard and Poor’s (S&P)
serta Fitch rating.