Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
               	                	                	                	                	                	         PEDOMAN	  UM...
SALINAN    PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA                     NOMOR 24 TAHUN 2012                  ...
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan    Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia    Tah...
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan                  Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Te...
yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.12.     Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat, yang ...
27. Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut dengan    Rakorpera, adalah forum antar pelaku dalam rangk...
Paragraf 2                                     Tujuan                                      Pasal 3Pedoman Umum Perencanaan...
program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian maupun melalui   partisipasi masyarakat.                         ...
b.   penyusunan rancangan awal Renja-Kementerian;c.   penyusunan rancangan Renja-Kementerian;d.   penyusunan rancangan akh...
Pasal 18(1) Pimpinan Unit Kerja dapat menyusun usulan rencana Inisiatif Baru Unit Kerja dan    indikasi kebutuhan anggaran...
(3) Menteri menyampaikan rancangan awal Renja-Kementerian kepada Menteri    yang menangani urusan perencanaan pembangunan ...
yang menangani perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang    menangani keuangan.(5) rancangan akhir Renja-Kementeri...
keuangan bersama dengan kementerian yang menangani urusan perencanaan   pembangunan nasional.                             ...
b. perubahan dokumen pelaksanaan anggaran yang memerlukan persetujuan       DPR.(2) Perubahan RKA-Kementerian menjadi dasa...
jawab kepada Menteri.                                      Pasal 38(1) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas perencan...
Lampiran I                                       Peraturan Menteri Perumahan Rakyat                                       ...
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Pelaksanaan reformasi        menerapkan pendekatan berikut ini:        (1) Pengang...
JANGKA PANJANG   JANGKA MENENGAH                    JANGKA TAHUNAN      RPJP             RPJM                             ...
dibahas dengan DPR-RI sebagai bagian dari proses penyusunan APBN.                         Setelah APBN ditetapkan, maka RK...
Lampiran II                                         Peraturan Menteri Perumahan Rakyat                                    ...
Pembicaraan Pendahuluan                                                                                                   ...
Gambar II-1 Proses Penyusunan Renja-KementerianGambar di atas menunjukkan adanya sinergitas dalam setiap tahapan prosespen...
Gambar II-2 Mekanisme Rapat Perencanaanb. Rapat Pimpinan Unit Kerja  Rapat Pimpinan Unit Kerja merupakan forum koordinasi ...
Mekanisme pelaksanaan Rapat Pimpinan Unit Kerja dapat dilihat pada  Gambar II-3 di bawah ini.             Gambar II-3 Meka...
dan undangan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan agenda yang        telah ditetapkan.    Mekanisme pelaksanaan Rapat...
2) Persiapan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan   dan kawasan permukiman pada tahun berikutnya; serta3...
KegiatanKegiatan RAKORPERA terdiri dari:1) Persiapan RAKORPERA. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan   pelaksanaan RA...
b. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian  Kebijakan perencanaan tahunan merupakan acuan dalam penyusunan  r...
Kegiatan  Kegiatan penyusunan kebijakan perencanaan tahunan Kementerian terdiri  dari:  1) Penyusunan Rancangan Kebijakan ...
c) Penyiapan bahan dan materi pembahasan berupa usulan dan daftar       lokasi kegiatan untuk tahun N per Kabupaten/Kota. ...
Dalam rangka penyiapan lokasi kegiatan, maka tindak lanjut daripelaksanaan RAKONREG adalah sebagai berikut:1) Penyusunan R...
d. Penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1  Pada dasarnya, Inisiatif Baru merupakan sarana untuk mengakomo...
5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan Rencana Inisiatif Baru Kementerian   Periode 1.6) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Ke...
Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian       dikoordinasikan oleh BPA.    2) Koordinasi penyusunan Re...
4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan Awal Renja-   Kementerian.5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan Dokumen...
Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan Rancangan Awal Renja-Unit Kerja dilaksanakan oleh masing-    masing unit kerja. Penelaah...
Kementerian, dan RKA-Kementerian. Dokumen tersebut juga akan menjadiacuan dalam penelaahan anggaran oleh Kementerian Peren...
Kegiatan  Proses penyiapan bahan Pertemuan Tiga Pihak terdiri dari:  1) Penyiapan usulan bahan Pertemuan Tiga Pihak dari m...
Gambar II-11 Penyiapan Dokumen Rancangan Renja-KementerianUnsur Yang Terlibat1) Penyusunan Rancangan Renja-Unit Kerja di m...
dan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan Musrenbang Nasional tersebut        difasilitasi oleh Kementerian Perencanaan.    Wak...
Gambar II-12 Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja-KementerianWaktu Pelaksanaan1) Penyusunan dan pembahasan Rancangan A...
2) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Akhir Renja-Kementerian     dilaksanakan pada minggu pertama (M1) bulan Mei di tahu...
3) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode                 2   dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, m...
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat

839 views

Published on

Panduan ini disiapkan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kemnepra yang dimaksudkan sebagai acuan internal jajaran Kemenpera dlm menyusun rencana tahunan dan melakukan monev terhadap pelaksanaan dan hasilnya.

  • Be the first to comment

Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat

  1. 1.               PEDOMAN  UMUM   PERENCANAAN  TAHUNAN    KEMENTERIAN  PERUMAHAN  RAKYAT  
  2. 2. SALINAN PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2012 __TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan anggaran yang berasal dari APBN diperlukan rencana tahunan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rencana tahunan itu sendiri; b. bahwa untuk penyusunan rencana tahunan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rencana tahunan diperlukan pedoman umum perencanaan tahunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1
  3. 3. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;16. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011; 2
  4. 4. 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Renstra Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010- 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.2. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.3. Unit Kerja adalah unit organisasi yang merupakan bagian dari Kementerian Perumahan Rakyat yang terdiri dari unit eselon I dan unit eselon II Mandiri.4. Unit eselon I adalah Sekretariat Kementerian dan Deputi.5. Sekretariat Kementerian adalah Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat.6. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat.7. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Deputi Bidang Perumahan Swadaya, dan Deputi Bidang Perumahan Formal.8. Unit eselon II Mandiri adalah Pusat Pengembangan Perumahan dan Badan Layanan Umum – Pusat Pembiayaan Perumahan.9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.10. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.11. Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Perencanan Tahunan Kementerian adalah satu kesatuan proses perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka tahunan 3
  5. 5. yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.12. Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun.13. Rencana Strategis Unit Kerja, yang selanjutnya disebut Renstra Unit Kerja adalah dokumen perencanaan Unit Kerja untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Perumahan Rakyat.14. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.15. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Rencana Tahunan Kementerian, adalah dokumen perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.16. Rencana Pembangunan Tahunan Unit Kerja, yang selanjutnya disebut Rencana Tahunan Unit Kerja, adalah dokumen perencanaan Unit Kerja untuk periode 1 (satu) tahun.17. Rencana Kerja Kementerian Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Renja-Kementerian, adalah dokumen rencana program dan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.18. Rencana Kerja Unit Kerja, yang selanjutnya disebut Renja-Unit Kerja, adalah dokumen rencana program dan kegiatan Unit Kerja untuk periode 1 (satu) tahun.19. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut RKA-Kementerian, adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Perumahan Rakyat yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat.20. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja, yang selanjutnya disebut RKA-Unit Kerja adalah dokumen rencana keuangan tahunan Unit Kerja yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat.21. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.22. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.23. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.25. Evaluasi/Penilaian adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 4
  6. 6. 27. Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut dengan Rakorpera, adalah forum antar pelaku dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.28. Kebijakan perencanaan tahunan kementerian adalah arah/tindakan yang diambil oleh Kementerian dalam penyusunan rencana tahunan kementerian, berisi program dan kegiatan prioritas, kebijakan pengalokasian anggaran, serta kebijakan perubahan kegiatan dan anggaran.29. Rapat Konsultasi Regional, yang selanjutnya disebut dengan Rakonreg, adalah forum antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun rencana tahunan Kementerian.30. Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerja selain yang telah dicantumkan dalam prakiraan maju, yang berupa program, kegiatan, keluaran, dan/atau komponen.31. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L.32. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.33. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.35. Tahun N adalah tahun pelaksanaan rencana tahunan Kementerian.36. Tahun N-1 adalah tahun penyusunan rencana tahunan Kementerian, yaitu satu tahun sebelum Tahun N.37. Tahun N-2 adalah tahun persiapan penyusunan rencana tahunan Kementerian, yaitu dua tahun sebelum Tahun N. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Paragraf 1 Maksud Pasal 2Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian dimaksudkan sebagaipanduan dalam penyusunan rencana tahunan Kementerian serta pemantauan danevaluasi pelaksanaan rencana tahunan Kementerian. 5
  7. 7. Paragraf 2 Tujuan Pasal 3Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian bertujuan untuk:a. menyelaraskan penyusunan perencanaan dan penganggaran pada setiap unit kerja di Kementerian Perumahan Rakyat berbasis kinerja;b. memantapkan koordinasi perencanaan antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; danc. memantapkan koordinasi antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Donor, Swasta, dan Masyarakat. BAB II PERENCANAAN TAHUNAN KEMENTERIAN Bagian Kesatu Perencanaan Tahunan Kementerian Pasal 4(1) Perencanaan Tahunan Kementerian dilaksanakan sebagai implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di lingkungan Kementerian untuk periode satu tahun.(2) Perencanaan Tahunan Kementerian disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.(3) Perencanaan Tahunan Kementerian diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Pasal 5(1) Perencanaan Tahunan Kementerian mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi Kementerian secara terpadu dalam lingkup Kementerian.(2) Perencanaan Tahunan Kementerian terdiri atas perencanaan program dan kegiatan yang disusun secara terpadu oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.(3) Perencanaan Tahunan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan: a. rencana tahunan Kementerian, yang meliputi Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); dan b. laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Kementerian. Pasal 6(1) Renja-Kementerian disusun dengan berpedoman pada Renstra-Kementerian dan RKP.(2) Renja-Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan, 6
  8. 8. program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian maupun melalui partisipasi masyarakat. Pasal 7(1) RKA-Kementerian merupakan penjabaran dari Renja-Kementerian.(2) RKA-Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan Kementerian untuk periode satu tahun serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Pasal 8Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Kementeriandisusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-Kementerian dan RKA-Kementerian. Bagian Kedua Perencanaan Tahunan Unit Kerja Pasal 9(1) Renja-Unit Kerja disusun dengan berpedoman pada Renstra-Unit Kerja dan Renja-Kementerian.(2) Renja-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Unit Kerja maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pasal 10(1) RKA-Unit Kerja merupakan penjabaran dari Renja-Unit Kerja.(2) RKA-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan Unit Kerja untuk periode satu tahun serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Pasal 11Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan unit kerja disusunberdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-Unit Kerjadan RKA-Unit Kerja. BAB III TAHAPAN PERENCANAAN TAHUNAN KEMENTERIAN Pasal 12Tahapan Perencanaan Tahunan Kementerian meliputi:a. penyusunan rencana;b. penetapan rencana;c. pengendalian pelaksanaan rencana; dand. evaluasi pelaksanaan rencana. Pasal 13Penyusunan Renja-Kementerian dilakukan melalui:a. persiapan penyusunan Renja-Kementerian; 7
  9. 9. b. penyusunan rancangan awal Renja-Kementerian;c. penyusunan rancangan Renja-Kementerian;d. penyusunan rancangan akhir Renja-Kementerian; dane. penetapan Renja-Kementerian Pasal 14Penyusunan RKA-Kementerian dilakukan melalui:a. penyusunan rancangan awal RKA-Kementerian;b. penyusunan rancangan RKA-Kementerian, danc. penyusunan rancangan akhir RKA-Kementerian. Pasal 15(1) Koordinasi dan sinkronisasi lintas unit kerja serta pengambilan keputusan untuk perencanaan tahunan Kementerian dilakukan melalui forum koordinasi.(2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rapat Perencanaan; b. Rapat Pimpinan Unit Kerja; dan c. Rapat Pimpinan.(3) Rapat Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum koordinasi di tingkat eselon II antara Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Asisten Deputi Perencanaan, dan Kepala Unit Eselon II Mandiri.(4) Rapat Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum koordinasi di tingkat eselon I antara Sekretaris Kementerian, Deputi, dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran serta Kepala Unit Eselon II Mandiri.(5) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum koordinasi dan pengambilan keputusan antara Menteri Perumahan Rakyat dengan Sekretaris Kementerian, Deputi, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, serta Kepala Unit Eselon II Mandiri. BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENJA-KEMENTERIAN Bagian Kesatu Persiapan Penyusunan Renja-Kementerian Pasal 16(1) Menteri menyelenggarakan Rakorpera yang diikuti oleh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat pusat dan daerah.(2) Rakorpera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember Tahun N-2. Pasal 17(1) Menteri menetapkan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian dengan berpedoman pada RPJM Nasional, Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional, Renstra Kementerian dan dengan memperhatikan hasil Rakorpera.(2) Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Instruksi Menteri pada bulan Januari Tahun N-1. 8
  10. 10. Pasal 18(1) Pimpinan Unit Kerja dapat menyusun usulan rencana Inisiatif Baru Unit Kerja dan indikasi kebutuhan anggaran dengan berpedoman pada Kebijakan Perencanan Tahunan Kementerian.(2) Sekretariat Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana Inisiatif Baru Kementerian berdasarkan usulan rencana Inisiatif Baru Unit Kerja.(3) Menteri menyampaikan rencana Inisiatif Baru Kementerian kepada Menteri yang menangani urusan perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menangani urusan keuangan.(4) Penyampaian rencana Inisiatif Baru Kementerian dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) periode pada Tahun N-1, yaitu: a. sebelum Pagu Indikatif, yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari; b. sebelum Pagu Anggaran, yaitu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni; dan/atau c. sebelum Alokasi Anggaran, yaitu antara bulan Agustus sampai dengan bulan September.(5) Penyusunan dan penyampaian rencana Inisiatif Baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 19(1) Deputi menyusun rancangan usulan dan daftar lokasi kegiatan Deputi dengan mengacu pada Renstra Deputi, usulan dari Pemerintah Daerah, dan usulan dari pemangku kepentingan.(2) Sekretariat Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan daftar lokasi kegiatan Kementerian berdasarkan rancangan usulan dan daftar lokasi kegiatan Deputi.(3) Menteri menyetujui rancangan daftar lokasi kegiatan Kementerian. Pasal 20(1) Rancangan daftar lokasi kegiatan Kementerian menjadi bahan Rakonreg.(2) Rakonreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Kementerian dan pemerintah provinsi.(3) Rakonreg dilaksanakan paling lambat bulan Maret Tahun N-1. Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian Pasal 21(1) Pimpinan Unit Kerja menyusun rancangan awal Renja-Unit Kerja dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja, rencana Inisiatif Baru Kementerian, dan hasil Rakonreg.(2) Sekretariat Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan awal Renja-Kementerian berdasarkan rancangan awal Renja-Unit Kerja. 9
  11. 11. (3) Menteri menyampaikan rancangan awal Renja-Kementerian kepada Menteri yang menangani urusan perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menangani urusan keuangan sebagai masukan dalam penyusunan Pagu Indikatif Kementerian.(4) Penyampaian rancangan awal Renja-Kementerian sesuai dengan kebijakan dari kementerian yang menangani urusan perencanaan pembangunan nasional dan/atau kementerian yang menangani urusan keuangan.(5) Penyusunan Pagu Indikatif Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Renja-Kementerian Pasal 22(1) Pimpinan Unit Kerja menyiapkan usulan bahan Pertemuan Tiga Pihak dengan berpedoman pada rancangan awal Renja-Kementerian dan Pagu Indikatif Kementerian.(2) Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan antara Kementerian, Kementerian yang menangani perencanaan pembangunan nasional dan Kementerian yang menangani keuangan.(3) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan bahan Pertemuan Tiga Pihak kepada Sekretaris Kementerian.(4) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan Pertemuan Tiga Pihak.(5) Menteri menyetujui bahan Pertemuan Tiga Pihak.(6) Penyelenggaraan Pertemuan Tiga Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23(1) Pimpinan Unit Kerja menyiapkan rancangan Renja-Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada hasil Pertemuan Tiga Pihak.(2) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan Renja-Kementerian berdasarkan rancangan Renja-Unit Kerja.(3) Menteri menyampaikan rancangan Renja-Kementerian kepada Menteri yang menangani perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menangani keuangan sebagai bahan bagi Musrenbang Nasional.(4) Penyelenggaraan Musrenbang Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Akhir Renja-Kementerian Pasal 24(1) Pimpinan Unit Kerja menyiapkan rancangan akhir Renja-Unit Kerja berdasarkan hasil Musrenbang Nasional.(2) Dalam hal Unit Kerja mempunyai Rencana Inisiatif Baru, maka menjadi bahan masukan rancangan akhir Renja-Unit Kerja.(3) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan Renja-Kementerian berdasarkan rancangan akhir Renja-Unit Kerja.(4) Menteri menyampaikan rancangan akhir Renja-Kementerian kepada Menteri 10
  12. 12. yang menangani perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menangani keuangan.(5) rancangan akhir Renja-Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan penyempurnaan RKP, penyusunan Pagu Anggaran, dan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN dengan DPR.(6) Penyempurnaan RKP, penyusunan Pagu Anggaran dan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Kelima Penetapan Renja-Kementerian Pasal 25(1) Pimpinan Unit Kerja menyesuaikan Renja-Unit Kerja dengan mengacu pada RKP.(2) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Renja-Kementerian berdasarkan Renja-Unit Kerja.(3) Menteri menyampaikan Renja-Kementerian kepada Menteri yang menangani perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menangani keuangan.(4) Penyampaian Renja-Kementerian paling lambat pada minggu kedua bulan Juni Tahun N-1. Pasal 26Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan Renja-Kementeriansebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V PENYUSUNAN RKA-KEMENTERIAN Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Awal RKA-Kementerian Pasal 27(1) Pimpinan Unit Kerja menyiapkan rancangan awal RKA-Unit Kerja dengan berpedoman pada: a. RKP; b. Pagu Anggaran Kementerian; c. Renja-Kementerian; dan d. standar biaya.(2) Dalam hal Unit Kerja mempunyai Rencana Inisiatif Baru, maka menjadi bahan masukan rancangan awal RKA-Unit Kerja.(3) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan awal RKA-Kementerian berdasarkan rancangan awal RKA-Unit Kerja.(4) Rancangan awal RKA-Kementerian menjadi bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN dengan DPR.(5) Rancangan awal RKA-Kementerian sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi bahan penelaahan RKA-Kementerian oleh kementerian yang menangani urusan 11
  13. 13. keuangan bersama dengan kementerian yang menangani urusan perencanaan pembangunan nasional. Pasal 28(1) Dalam hal Kementerian mempunyai inisiatif baru, Menteri melakukan konsultasi dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN.(2) Pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Penyusunan Rancangan RKA-Kementerian Pasal 29(1) Pimpinan Unit Kerja menyiapkan rancangan RKA-Unit Kerja sesuai dengan hasil penelaahan RKA-Kementerian dan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN.(2) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan RKA-Kementerian berdasarkan rancangan RKA-Unit Kerja.(3) Rancangan RKA-Kementerian disampaikan kepada Kementerian yang menangani urusan keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang- undang APBN dan Alokasi Anggaran Kementerian. Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Akhir RKA-Kementerian Pasal 30(1) Pimpinan Unit Kerja melakukan penyesuaian rancangan akhir RKA-Unit Kerja dengan berpedoman pada Alokasi Anggaran Kementerian.(2) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan akhir RKA-Kementerian berdasarkan rancangan akhir RKA-Unit Kerja.(3) Rancangan akhir RKA-Kementerian disampaikan kepada Kementerian yang menangani urusan keuangan untuk penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Pasal 31Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan RKA-Kementeriantercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini. BAB VI PERUBAHAN RKA-KEMENTERIAN DALAM PELAKSANAAN APBN Pasal 32(1) Kementerian dapat melakukan perubahan RKA-Kementerian pada tahun berjalan, dalam hal: a. tambahan dan/atau pengurangan alokasi anggaran sebagai akibat Perubahan APBN dan/atau realokasi anggaran belanja dari yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; dan/atau 12
  14. 14. b. perubahan dokumen pelaksanaan anggaran yang memerlukan persetujuan DPR.(2) Perubahan RKA-Kementerian menjadi dasar penyusunan revisi dokumen pelaksanaan anggaran.(3) Pelaksanaan perubahan RKA-Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33(1) Dalam hal perubahan RKA-Kementerian, Pimpinan Unit Kerja mengusulkan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.(2) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembahasan usulan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran.(3) Menteri menyampaikan usulan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran kepada Menteri yang menangani urusan keuangan. BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA Pasal 34(1) Pemantauan pelaksanaan rencana tahunan unit kerja dilakukan oleh masing- masing pimpinan Unit Kerja.(2) Sekretaris Kementerian menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana tahunan Unit Kerja. Pasal 35(1) Pimpinan Unit Kerja melakukan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan.(2) Sekretaris Kementerian menyusun evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Kementerian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Unit Kerja.(3) Hasil evaluasi Kementerian menjadi bahan penyusunan rencana tahunan. Pasal 36Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaanrencana tahunan diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 37(1) Menteri bertanggung jawab atas Perencanaan Tahunan Kementerian.(2) Penyelenggaraan Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.(3) Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung 13
  15. 15. jawab kepada Menteri. Pasal 38(1) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas perencanaan tahunan unit kerja yang dipimpinnya.(2) Penyelenggaraan Perencanaan Tahunan Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.(3) Penyelenggaraan penyusunan rencana tahunan Unit Kerja Deputi dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan.(4) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Unit Kerja Deputi dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Evaluasi. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 39Peratuan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJAN FARIDZDiundangkan di Jakartapada tanggal 14 Agustus 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 82salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukun dan Kepegawaian,AGUS SUMARGIARTO, SHNIP. 195708051979031002 14
  16. 16. Lampiran I Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 24 Tahun 2012 Tanggal : 3 Agustus 2012 PERENCANAAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATA. Pendahuluan 1. Pengertian Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 2. Ruang Lingkup Perencanaan Pelaksanaan program atau kegiatan didukung anggaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Oleh karena itu, dalam perencanaan telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai, prosedur yang akan ditempuh, program atau kegiatan yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan, serta berapa besar anggaran yang diperlukan untuk menjalankan setiap program atau kegiatan.B. Reformasi Perencanaan Dan Penganggaran 1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tantang Sistem Perencanaan Pembangunan Naisonal mengamanatkan Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia. Reformasi ini dilakukan untuk mengimplementasikan 3 (tiga) prinsip utama pengelolaan keuangan publik yang baik, yaitu: (1) Disiplin fiskal (aggregate fiscal discipline), yaitu prinsip untuk mengontrol kebijakan fiskal secara konsisten; (2) Efisiensi alokasi (allocative efficiency), yaitu prinsip memastikan anggaran dialokasikan pada priritas dan mencapai manfaat yang terbesar dari ketersediaan dana yang terbatas; dan (3) Efisiensi teknis dan operasional (technical and operational efficiency), yaitu memastikan pelaksanaan anggaran dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 2. Pendekatan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, maka dikeluarkanlah Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2 dan SE 1848/MK/2009 tentang Pedoman Lampiran I - 1
  17. 17. Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Pelaksanaan reformasi menerapkan pendekatan berikut ini: (1) Penganggaran Terpadu (Unified Budget) (2) Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) (3) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Mid-Term Expenditure Framework)C. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Prinsip-prinsip perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menganut prinsip-prinsip Good Governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.   2. Tahapan perencanaan Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi rencana sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini. Tahap Penyusunan Rencana Tahap Penetapan Rencana - Penyiapan Rancangan Awal a. Nasional: b. Daerah: Rencana (Menteri/Bapeda) - UU RPJP - Perda RPJP - Musrenbag (seluruh stakeholders) - Perpres RPJM, RKP - Peraturan Kepala - Penyusunan Rancangan Akhir - Permen Renstra, Daerah RPJM, RKP (Menteri/Bapeda) Renja - Perkadin Renstra, Renja Tahap Pengendalian dan Evaluasi Tahap Implementasi - Pelaksanaan Pemantauan - APBD/APBN - Analisis hasil pelaksanaan - Pelaksanaan Kegiatan - Evaluasi Kinerja - Hasil pelaksanaan kegiatan Gambar I-1 Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Siklus perencanaan Di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional terdapat tiga siklus perencanaan tahunan yang saling berkaitan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM), dan Rencana Pembangunan Tahunan. Kedudukan dan produk dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lampiran I - 2
  18. 18. JANGKA PANJANG JANGKA MENENGAH JANGKA TAHUNAN RPJP RPJM Rancangan RKP APBN Nasional Nasional APBN Pemerintah Pusat Rincian APBN Renstra Kementerian/ Renja-K/L RKA-K/L Lembaga K/L Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Keuangan Negara (UU Nomor 25 Tahun 2004) (UU Nomor 17 Tahun 2003) Gambar I-2 Siklus Perencanaan NasionalD. Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur tata cara perencanaan tahunan Kementerian Perumahan Rakyat, yang meliputi: 1. Penyusunan rencana tahunan Kementerian, yang terdiri dari Renja- Kementerian dan RKA-Kementerian; dan 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Kementerian. Tata cara penyusunan rencana tahunan Kementerian diatur dalam Lampiran II, sedangkan tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Kementerian diatur dalam Lampiran III.E. Proses Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat 1. Penyusunan Renja-Kementerian Penyusunan Renja-Kementerian berpedoman pada RPJM Nasional, Renstra Kementerian Perumahan Rakyat, RKP, dan prioritas pembangunan Nasional. Renja-Kementerian memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Program dan kegiatan yang akan disusun harus berbasis kinerja yang dapat diukur. Dalam proses penyusunan Renja-Kementerian, Kementerian Perumahan Rakyat melaksanakan beberapa pertemuan dengan para pemangku kepentingan, yaitu: Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (Rakorpera), Rapat Konsultasi Regional (Rakonreg), Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), dan rapat dengan DPR-RI. 2. Penyusunan RKA-Kementerian Setelah Renja-Kementerian ditetapkan, tahap selanjutnya adalah penyusunan RKA-Kementerian yang merupakan penjabaran dari Renja-Kementerian yang dilengkapi dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan bagian anggaran dan jenis belanja. RKA-Kementerian ditelaah oleh Kementerian yang menangani urusan keuangan (selanjutnya disebut dengan Kementerian Keuangan) dan Lampiran I - 3
  19. 19. dibahas dengan DPR-RI sebagai bagian dari proses penyusunan APBN. Setelah APBN ditetapkan, maka RKA-Kementerian diproses lebih lanjut menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, yang selanjutnya disebut dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Tahunan Kementerian Dalam manajemen pemerintahan, pemantauan dan evaluasi dimaksudkan agar pelaksanaan rencana dapat dikendalikan dan dievaluasi. Dengan demikian, permasalahan atau kendala yang ada dapat diantisipasi dan diperbaiki pada perencanaan selanjutnya. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan rencana tahunan, Kementerian Perumahan Rakyat menyusun Laporan pemantauan dan evaluasi Kementerian yang terdiri dari Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Seluruh rangkaian proses perencanaan tahunan Kementerian Perumahan Rakyat diatas sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini. Trilateral Musren- RKP Pembahasan DPR   Meeting bangnas (Mei (Mei-Okt Tahun N-1) Penelaahan RKA K/L Alokasi Anggaran (Mar (April-Mei Tahun N-1) (Nop-Des Tahun N-1) Eksternal   Tahun N-1) Tahun N-1)   Pagu Anggaran Penelaahan RKA Alokasi DIPA Pagu Indikatif K/L Pagu (Juni Anggaran (Des (Peb-Mar Tahun N-1) Anggaran (Okt Tahun N-1) Tahun N-1) TahunN-1) (Jul Tahun N-1) PENYUSUNAN  RENCANA  KERJA     PENYUSUNAN  RENCANA  KERJA  DAN   (RENJA)   ANGGARAN  (RKA  K/L)   Kemenpera   MONITORING  DAN  EVALUASI  (MONEV)   Laporan Bulanan (Tahun N) Laporan Tahunan (Tahun N+1) LAKIP Inpres Eksternal   No.7/1999 (Mar Tahun N+1) Laporan Inpres No. Laporan Triwulanan (PP 3/2010 (Peb, April, No. 39/2006), I/Apr, II/Jul, SAI, PMK No. Jun, Agst, Okt, Des III/Okt Tahun N; IV/Jan 171/PMK.05/2007 Tahun N) Tahun N+1 Jan Tahun N+1) 1 Tahun Gambar I-3 Proses Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJAN FARIDZ Lampiran I - 4
  20. 20. Lampiran II Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 24 Tahun 2012 Tanggal : 3 Agustus 2012 PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATA. PENDAHULUAN 1. Umum   Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN tersebut disusun berdasarkan rencana pembangunan tahunan nasional atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pemerintah menjadi pedoman bagi Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian Perumahan Rakyat atau yang disebut dengan Renja-Kementerian. Renja-Kementerian menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat atau yang disebut dengan RKA-Kementerian. RKA-Kementerian tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari APBN. 2. Maksud dan Tujuan   Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat untuk penyusunan rencana tahunan Kementerian yang terdiri dari Renja-Kementerian dan RKA- Kementerian. Tujuannya adalah untuk: a. menyelaraskan penyusunan rencana tahunan pada setiap unit kerja di Kementerian Perumahan Rakyat secara berjenjang; b. memantapkan koordinasi penyusunan rencana tahunan antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Donor, Swasta, dan masyarakat; dan c. memantapkan sinkronisasi rencana tahunan Kementerian Perumahan Rakyat dengan rencana pembangunan tahunan nasional dan rencana pembangunan tahunan daerah. 3. Ruang Lingkup   Penyusunan rencana tahunan Kementerian Perumahan Rakyat terdiri dari: a. Penyusunan Renja-Kementerian; dan b. Penyusunan RKA-Kementerian. Tata cara penyusunan Renja-Kementerian diatur dalam Bagian B, sedangkan penyusunan RKA-Kementerian diatur dalam Bagian C. Lampiran II - 1
  21. 21. Pembicaraan Pendahuluan ini. DPR dengan DPR Arah Kebijakan & Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Prioritas Pemb.Nas. Terbatas Terbatas KABINET PRESIDEN Musrenbangnas Ranc. Musren Ranc. Daftar Kebutuhan Dokumen Daftar PMK Pagu SE Usulan Awal Pra bangnas Pasca Akhir Inisiatif Anggaran RKP Inisiatif Anggaran Inisiatif RKP RKP Baru 1 Baru 2 Baru Kompilasi/ Kompilasi/ SEB Pagu Trilateral Kompilasi/ Evaluasi Evaluasi Indikatif Meeting Evaluasi Resource KEUANGAN PERENCANAAN Envelope KEMENTERIAN KEMENTERIAN Rencana Ranc. Awal Bahan Trilateral Ranc. Ranc. Akhir Rencana Dokumen Inisiatif Baru 1 Renja Meeting Renja Renja Inisiatif A Renja Ket: A dan B dilanjutkan pada gambar II-15 Baru 2 Rapim Rapim : Rapim Rapim: Rapim Ranc. Awal Rapim Rapim Bahan Trilateral Ranc. Ranc. Akhir Rapim Inisiatif Baru 1 Renja Inisiatif Dokumen RAKORPERA Meeting Renja Renja Pendahuluan Baru 2 Renja Rapim Unit Rapim Unit Rapim Unit Rapim Rapim Unit Rapim Rapim Kerja Kerja Kerja: Unit Kerja Hasil Kebijakan Kerja: Unit Kerja Unit Kerja Inisiatif Baru 1 Ranc. Awal Bahan Trilateral Ranc. Monitoring Perencanaan Ranc. Akhir Inisiatif Dokumen Renja Meeting Renja dan Evaluasi Tahunan Renja Baru 2 Renja Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Perenc. Rapat Perenc. Perenc. : Perenc. Perenc.: Rapat Inisiatif Baru 1 Perenc. Ranc. Awal Bahan Trilateral Ranc. Ranc. Akhir Perenc. Dokumen Usulan Renja Inisiatif Baru 2 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Meeting Renja Renja Renja Inisiatif Baru I Usulan Kegiatan Rancangan Ranc. Usulan Inisiatif B Renja Revisi (KAK & RAB) Materi Baru 2 Kesepakatan Ranc. Renja Finalisasi Renja Rakonreg Musrenbangprov LAIN Usulan Kegiatan DAERAH/ INSTANSI B. PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Juli– Des Januari Pebruari Maret April Mei Juni Siklus penyusunan Renja-Kementerian sebagaimana pada Gambar II-1 di bawah TAHUN N-2 TAHUN N-1Lampiran II - 2
  22. 22. Gambar II-1 Proses Penyusunan Renja-KementerianGambar di atas menunjukkan adanya sinergitas dalam setiap tahapan prosespenyusunan Renja-Kementerian yang dilaksanakan di internal Kementeriandengan proses penyusunan RKP di tingkat Nasional. Proses penyusunan Renja-Kementerian melibatkan semua unit kerja di lingkungan Kementerian.Penyusunan Renja-Kementerian dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu:(1) Persiapan penyusunan Renja-Kementerian;(2) Penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian;(3) Penyusunan Rancangan Renja-Kementerian; dan(4) Penyusunan Rancangan Akhir Renja-Kementerian.1. Rapat Perencanaan, Rapat Pimpinan Unit Kerja dan Rapat Pimpinan Untuk memfasilitasi sinkronisasi dan sinergitas kegiatan lintas unit kerja, diperlukan forum koordinasi yang diwujudkan dalam bentuk Rapat Perencanaan, Rapat Pimpinan Unit Kerja dan Rapat Pimpinan. Kedua forum tersebut memegang peranan penting dalam semua tahapan penyusunan Renja-Kementerian maupun RKA-Kementerian. a. Rapat Perencanaan Rapat Perencanaan merupakan forum koordinasi di tingkat eselon II antara Biro Perencanaan dan Anggaran (BPA), Asdep Perencanaan dari semua Deputi Bidang, dan Unit Eselon II Mandiri. Rapat ini dimaksudkan sebagai sarana untuk membahas rencana program dan kegiatan yang nantinya akan menjadi bahan dalam Rapat Pimpinan Unit Kerja. Unsur yang Terlibat 1) Persiapan Rapat Perencanaan dikoordinasikan oleh BPA. 2) Penyiapan bahan rapat dilaksanakan oleh BPA, Asdep Perencanaan, dan Unit Eselon II Mandiri. 3) Rekapitulasi bahan rapat dilaksanakan oleh BPA. 4) Pimpinan Rapat adalah Kepala BPA dengan peserta dari Asdep Perencanaan, dan Unit Eselon II Mandiri. Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Rapat Perencanaan adalah secara berkala selama periode tahun perencanaan (Tahun N-1). Mekanisme pelaksanaan Rapat Perencanaan dapat dilihat pada Gambar II-2 di bawah ini. Lampiran II - 3
  23. 23. Gambar II-2 Mekanisme Rapat Perencanaanb. Rapat Pimpinan Unit Kerja Rapat Pimpinan Unit Kerja merupakan forum koordinasi di tingkat eselon I antara Sekretaris Kementerian, Deputi Bidang, dan Unit Eselon II Mandiri. Rapat ini dimaksudkan sebagai sarana untuk membahas dan menyempurnakan rencana kegiatan yang nantinya akan difinalisasi dalam Rapat Pimpinan. Kegiatan Kegiatan Rapat Pimpinan Unit Kerja meliputi: 1) Persiapan Rapat Pimpinan Unit Kerja dengan komponen sebagai berikut: a) Penentuan Agenda b) Penyiapan Undangan c) Penyiapan Bahan 2) Pelaksanaan Rapat Pimpinan Unit Kerja. Hasil dari Rapat Pimpinan Unit Kerja ini akan menjadi masukan untuk difinalisasi dalam Rapat Pimpinan. Unsur yang Terlibat 1) Persiapan Rapat dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA. 2) Pimpinan Rapat adalah Sesmenpera dengan peserta dari Deputi Bidang, Kepala Unit Eselon II Mandiri, dan Kepala BPA. Lampiran II - 4
  24. 24. Mekanisme pelaksanaan Rapat Pimpinan Unit Kerja dapat dilihat pada Gambar II-3 di bawah ini. Gambar II-3 Mekanisme Rapat Pimpinan Unit Kerja Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Rapat Perencanaan adalah secara berkala selama periode tahun perencanaan (Tahun N-1).c. Rapat Pimpinan Rapat Pimpinan merupakan merupakan forum koordinasi antara Menteri Perumahan Rakyat dengan Sesmenpera, Deputi Bidang, Kepala Unit Eselon II Mandiri, dan pihak lain yang dianggap perlu untuk memfinalisasi rencana program/kegiatan yang telah dibahas dalam Rapat Pimpinan Unit Kerja. Kegiatan Kegiatan Rapat Perencanaan meliputi: 1) Persiapan Rapat Pimpinan dengan komponen sebagai berikut: a) Penentuan Agenda b) Penyiapan Undangan c) Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan sesuai Agenda yang telah ditetapkan. 2) Pelaksanaan Rapat Pimpinan. Unsur yang Terlibat 1) Persiapan kegiatan Rapat Pimpinan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian. 2) Pimpinan Rapat adalah Menteri Perumahan Rakyat dengan peserta dari Sesmenpera, Deputi Bidang, Kepala Unit Eselon II Mandiri, Kepala BPA Lampiran II - 5
  25. 25. dan undangan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Mekanisme pelaksanaan Rapat Pimpinan dapat dilihat pada Gambar II-4 di bawah ini. Gambar II-4 Mekanisme Rapat Pimpinan Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Rapat Pimpinan adalah secara berkala selama periode tahun perencanaan (Tahun N-1).2. Persiapan Penyusunan Renja-Kementerian Tahap Persiapan Penyusunan Renja-Kementerian dimulai dari: (i) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (RAKORPERA); (ii) Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian; (iii) Pelaksanaan Rapat Konsultasi Regional (RAKONREG); dan (iv) Penyusunan Inisiatif Baru Kementerian Periode 1. a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (RAKORPERA) merupakan forum koordinasi bagi para pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi rencana program dan kegiatan tahunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman baik di tingkat pusat dan daerah. Maksud dari pertemuan tersebut adalah untuk membahas: 1) Hasil pencapaian program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada tahun berjalan ; Lampiran II - 6
  26. 26. 2) Persiapan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada tahun berikutnya; serta3) Persiapan penyusunan rencana kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk dua tahun berikutnya yang nantinya akan dituangkan dalam Renja-Kementerian.Dengan demikian, pertemuan ini menjadi momen penting sebagai awaldimulainya proses perencanaan tahunan untuk menyepakati hal-hal yangakan menjadi acuan dalam penyusunan Renja-Kementerian.Masukan atau bahan yang diperlukan dalam RAKORPERA adalah RPJMNasional, Renstra Kementerian Perumahan Rakyat, hasil monitoring danevaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tahunberjalan, serta kebijakan dan arahan dari Menteri Perumahan Rakyat.Mekanisme Pelaksanaan RAKORPERA sebagaimana pada Gambar II-5.Gambar II-5 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (RAKORPERA) Lampiran II - 7
  27. 27. KegiatanKegiatan RAKORPERA terdiri dari:1) Persiapan RAKORPERA. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan pelaksanaan RAKORPERA dengan komponen kegiatan meliputi: a) Pembentukan panitia b) Penyiapan teknis pelaksanaan kegiatan, termasuk agenda, tempat, waktu dan mekanisme pelaksanaan kegiatan c) Distribusi undangan dan publikasi kegiatan2) Pra-RAKORPERA. Mengingat luasnya lingkup substansi yang dibahas serta beragamnya peserta yang akan dilibatkan dalam RAKORPERA, maka kegiatan Pra-RAKORPERA memiliki peran penting untuk membahas materi yang akan dibahas serta menyiapkan skenario kesepakatan yang nantinya akan difinalisasi dalam RAKORPERA. Kegiatan Pra-RAKORPERA meliputi: a) Identifikasi isu yang terkait dengan hasil evaluasi dan capaian kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada Tahun N-2. b) Identifikasi isu yang terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan Tahun N-1. c) Persiapan penyusunan rencana program dan kegiatan pada Tahun N.3) RAKORPERA. Agenda RAKORPERA terdiri dari: a) Arahan kebijakan Menteri Perumahan Rakyat. b) Evaluasi kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada Tahun N-2. c) Pemantapan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Tahun N-1. d) Koordinasi persiapan perencanaan Tahun N.Unsur yang terlibatKegiatan RAKORPERA dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerianmelalui BPA.Peserta RAKORPERA terdiri dari:1) Unit Kerja di lingkungan Kementerian2) Perwakilan dari Instansi Pemerintah Pusat lainnya3) Perwakilan Pemerintah Provinsi4) Perwakilan Kabupaten/Kota5) Perwakilan dari perbankan6) Perwakilan dunia usaha yang berpartisipasi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman7) Perwakilan dari Perguruan Tinggi8) Para pemangku kepentingan lainnyaWaktu Pelaksanaan1) Persiapan RAKORPERA dilaksanakan pada bulan September-Oktober di Tahun N-2.2) Kegiatan PRA-RAKORPERA dilaksanakan pada bulan November di Tahun N-2.3) Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (RAKORPERA) dilaksanakan pada bulan Desember di Tahun N-2. Lampiran II - 8
  28. 28. b. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian Kebijakan perencanaan tahunan merupakan acuan dalam penyusunan rencana tahunan Kementerian, yang mencakup: 1) Program dan kegiatan prioritas, termasuk inisiatif baru Kementerian, 2) Kebijakan pengalokasian anggaran Kementerian, dan 3) Kebijakan perubahan kegiatan dan anggaran Kementerian. Masukan atau bahan untuk penyusunan kebijakan perencanaan tahunan Kementerian adalah RPJM Nasional, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Renstra Kementerian Perumahan Rakyat, dan hasil RAKORPERA. Kebijakan tersebut nantinya akan dilegalisasi dalam bentuk Instruksi Menteri Perumahan Rakyat. Proses penyusunan kebijakan perencanaan tahunan Kementerian sebagaimana pada Gambar II-6 berikut ini. Gambar II-6 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian Lampiran II - 9
  29. 29. Kegiatan Kegiatan penyusunan kebijakan perencanaan tahunan Kementerian terdiri dari: 1) Penyusunan Rancangan Kebijakan Perencanaan Tahunan, dengan kegiatan meliputi: a) Telaah hasil kesepakatan Rakorpera b) Identifikasi pokok-pokok kebijakan perencanaan tahunan Kementerian c) Penyusunan Rancangan Awal Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian d) Penyiapan Rancangan Instruksi Menteri Perumahan Rakyat tentang Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian 2) Pembahasan dan finalisasi Rancangan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian dalam Rapat Pimpinan. 3) Proses legalisasi Instruksi Menteri Perumahan Rakyat tentang Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian. Unsur yang Terlibat 1) Penyusunan Rancangan Kebijakan Perencanaan Tahunan dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA. 2) Pembahasan dan finalisasi Rancangan Kebijakan tersebut dilaksanakan pada Rapat Pimpinan. 3) Proses legalisasi dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui Biro Hukum dan Kepegawaian (BHK). Waktu Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian dilaksanakan pada Bulan Januari, yaitu pada minggu pertama sampai ketiga (M1-M3), di Tahun N-1.c. Pelaksanaan Rapat Konsultasi Regional Rapat konsultasi regional (RAKONREG) dimaksudkan untuk membahas usulan dan daftar lokasi kegiatan bersama dengan Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi selaku kepanjangan tangan Pemerintah di Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Materi yang dibahas dalam kegiatan ini terdiri dari usulan dan daftar lokasi kegiatan untuk tahun N per Kabupaten/Kota. Sebelum pelaksanaan RAKONREG, Deputi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan usulan dan daftar lokasi kegiatan tersebut. Pedoman teknis penyiapan usulan dan daftar lokasi kegiatan diatur oleh masing-masing Deputi. Kegiatan Rangkaian kegiatan RAKONREG terdiri dari: 1) Persiapan pelaksanaan RAKONREG, yang terdiri dari: a) Pembentukan Tim Pelaksana RAKONREG b) Penyiapan teknis pelaksanaan RAKONREG termasuk agenda, tempat, waktu dan mekanisme pelaksanaan kegiatan Lampiran II - 10
  30. 30. c) Penyiapan bahan dan materi pembahasan berupa usulan dan daftar lokasi kegiatan untuk tahun N per Kabupaten/Kota. d) Distribusi undangan dan publikasi kegiatan2) Pra-RAKONREG, yang terdiri dari: a) Pertemuan Pendahuluan dalam rangka Persiapan RAKONREG dengan perwakilan Pemerintah Provinsi. b) Technical Meeting Tim Pelaksana3) Pelaksanaan RAKONREG dengan agenda pembahasan dan klarifikasi terhadap usulan dan daftar lokasi kegiatan.Mekanisme pelaksanaan Rapat Konsultasi Regional sebagaimanaditunjukkan pada Gambar II-7 di bawah ini. Gambar II-7 Mekanisme Pelaksanaan RAKONREG Lampiran II - 11
  31. 31. Dalam rangka penyiapan lokasi kegiatan, maka tindak lanjut daripelaksanaan RAKONREG adalah sebagai berikut:1) Penyusunan Renja-Kementerian dengan memasukkan lokasi kegiatan hasil RAKONREG.2) Pembahasan lokasi kegiatan Renja-Kementerian dalam Musrenbang Nasional.3) Verifikasi lokasi kegiatan sesuai hasil Musrenbang Nasional.4) Penetapan lokasi kegiatan.Mekanisme penyusunan Renja-Kementerian dan pembahasannya dalamMusrenbang Nasional akan dijelaskan lebih lanjut pada Bagian B.2.Sedangkan untuk mekanisme dan pedoman teknis verifikasi lokasi kegiatanakan diatur oleh masing-masing Deputi Bidang.Unsur Yang Terlibat1) Pelaksanaan rangkaian kegiatan RAKONREG dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA.2) Tim Pelaksana RAKONREG terdiri dari perwakilan Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang dan Unit Eselon II Mandiri yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perumahan Rakyat.3) Pra-RAKONREG dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan perwakilan Pemerintah Provinsi.4) RAKONREG dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Pemerintah Provinsi.5) Verifikasi lokasi kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Deputi Bidang.6) Penetapan lokasi kegiatan atas persetujuan Menteri Perumahan Rakyat.Unsur yang terlibat dalam penyusunan Renja-Kementerian dan pembahasannyadalam Musrenbang Nasional akan dijelaskan pada Bagian B.2.Waktu Pelaksanaan1) Persiapan RAKONREG dilaksanakan mulai bulan November pada Tahun N-2 sampai dengan Januari pada Tahun N-1.2) Pra-RAKONREG: a) Pertemuan Pendahuluan dilaksanakan pada bulan November di Tahun N-2 (disinergikan dengan pelaksanaan Rakorpera). b) Technical Meeting dilaksanakan pada bulan Januari di Tahun N-1.3) RAKONREG dilaksanakan pada bulan Februari di Tahun N-1.4) Verifikasi lokasi kegiatan dilaksanakan antara bulan Juni sampai dengan November di Tahun N-1.5) Penetapan lokasi paling lambat pada minggu pertama (M1) bulan Desember di Tahun N-1.Waktu pelaksanaan penyusunan Renja-Kementerian dan pembahasannyadalam Musrenbang Nasional akan dijelaskan pada Bagian B-2. Lampiran II - 12
  32. 32. d. Penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 Pada dasarnya, Inisiatif Baru merupakan sarana untuk mengakomodasi adanya kebijakan baru atau perubahan kebijakan dari yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJM Nasional maupun Renstra Kementerian Perumahan Rakyat. Inisiatif Baru dapat berupa penambahan program/kegiatan baru dan/atau penambahan keluaran baik outcome maupun output; penambahan volume target; atau percepatan pencapaian target yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat diusulkan dalam 3 (tiga) kesempatan, yaitu: 1) Pengusulan Periode 1 (Penyiapan Pagu Indikatif) yaitu pada bulan Januari sampai Februari; 2) Pengusulan Periode 2 (Penyiapan Pagu Anggaran) yaitu pada bulan Mei sampai Juni; dan 3) Pengusulan Periode 3 (Penyiapan Alokasi Anggaran) yaitu pada bulan Agustus sampai September. Pada subbagian ini selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses penyiapan Insiatif Baru pada Periode 1 yang akan disampaikan dalam Pengusulan Periode 1. Sedangkan untuk Pengusulan Periode 2 dapat dilihat pada subbagian 5.a. dan Pengusulan Periode 3 pada Bagian C, yaitu subbagian 2.b. Proses penyusunan Inisiatif Baru Periode 1 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar II-8 berikut ini. Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 disusun berdasarkan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian dan Surat Edaran mengenai Pengusulan Rencana Inisiatif Baru Kementerian/Lembaga dari Kementerian yang menangani perencanaan pembangunan nasional (selanjutnya disebut dengan Kementerian Perencanaan). Kegiatan Proses penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 terdiri dari: 1) Proses Penyiapan Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja yang meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dengan kegiatan sebagai berikut: a) Penyusunan KAK dan RAB Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja. b) Konsolidasi dan Penelaahan Awal KAK dan RAB Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja. Penelaahan dilaksanakan untuk mengecek kesesuaian usulan-usulan yang disampaikan dari semua unit kerja dengan Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2011. 2) Rapat Perencanaan untuk membahas Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja. 3) Penyusunan Rancangan Rencana Inisiatif Baru Kementerian sesuai hasil Rapat Perencanaan. 4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan Rencana Inisiatif Baru Kementerian. Lampiran II - 13
  33. 33. 5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1.6) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.Gambar II-8 Penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1Unsur Yang Terlibat1) Penyusunan KAK dan RAB Kegiatan Inisiatif Baru dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Penelaahan dan konsolidasi usulan inisiatif baru di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Lampiran II - 14
  34. 34. Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA. 2) Koordinasi penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, melalui BPA. 3) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, melalui Biro Umum (BU). Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan dan pembahasan Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja Periode 1 dilaksanakan pada Bulan Januari, yaitu minggu keempat (M4) di Tahun N-1. 2) Penyusunan dan pembahasan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 dilaksanakan pada bulan Februari, yaitu minggu pertama (M1) di Tahun N-1 . 3) Batas waktu Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan adalah pada bulan Februari, yaitu minggu kedua (M2) di Tahun N-1, atau sesuai Ketentuan dari Kementerian Perencanaan. Usulan Inisiatif Baru dari semua Kementerian/Lembaga akan dikompilasi, dievaluasi dan diseleksi oleh Kementerian Perencanaan bersama dengan Kementerian Keuangan. Usulan yang lolos seleksi dimasukkan dalam Daftar Inisiatif Baru yang akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas di tingkat Kabinet. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas, usulan Inisiatif Baru Periode 1 yang disetujui akan diakomodasi dalam Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga.3. Penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian Penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian dimaksudkan untuk menyusun usulan kegiatan dan kebutuhan anggaran Kementerian berdasarkan: 1) Baseline RPJM Nasional dan Renstra Kementerian; 2) Kekurangan tahun sebelumnya (jika ada); 3) Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 (sesuai dengan yang telah disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan); dan 4) Daftar lokasi kegiatan sesuai hasil RAKONREG. Kegiatan Rangkaian kegiatan penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian, yaitu: 1) Penyiapan Rancangan Awal Renja-Unit Kerja yang dilengkapi dengan KAK dan RAB, yaitu sebagai berikut: a) Penyusunan Rancangan Awal Renja-Unit Kerja. b) Penelaahan Rancangan Awal Renja-Unit Kerja untuk memastikan kesesuaian usulan yang disampaikan dengan Kebijakan Perencanaan Tahunan. 2) Rapat Perencanaan untuk membahas Rancangan Awal Renja-Unit Kerja. 3) Penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian sesuai hasil Rapat Perencanaan. Lampiran II - 15
  35. 35. 4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan Awal Renja- Kementerian.5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan Dokumen Rancangan Awal Renja- Kementerian.6) Penyampaian Dokumen Rancangan Awal Renja-Kementerian kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Proses di atas sebagaimana ditunjukkan dalam gambar II-9 di bawah ini. Gambar II-9 Penyiapan Usulan Pagu Kementerian Lampiran II - 16
  36. 36. Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan Rancangan Awal Renja-Unit Kerja dilaksanakan oleh masing- masing unit kerja. Penelaahan dan konsolidasi Rancangan Awal Renja-Unit Kerja di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA. 2) Koordinasi penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA. 3) Penyampaian Rancangan Awal Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BU. Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Awal Renja-Unit Kerja diselesaikan pada bulan Februari tahun N-1. 2) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Awal Renja-Kementerian dilaksanakan pada minggu pertama sampai kedua (M1-M2) bulan Maret di tahun N-1. 3) Penyampaian Rancangan Awal Renja-Kementerian paling lambat pada minggu kedua (M2) bulan Maret di tahun N-1 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Usulan Renja dari semua Kementerian/Lembaga akan dikompilasi dan dievaluasi oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Hasil kompilasi tersebut kemudian akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas di tingkat Kabinet. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas, usulan Renja yang disetujui akan diakomodasi dalam Pagu Indikatif untuk masing-masing Kementerian/Lembaga.4. Penyusunan Rancangan Renja-Kementerian Penyusunan Rancangan Renja-Kementerian didasarkan pada Pagu Indikatif Kementerian dan Rancangan Awal RKP sesuai Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. Tahapan Penyusunan Rancangan Renja-Kementerian meliputi: (i) Penyiapan Bahan Pertemuan Tiga Pihak; dan (ii) Penyusunan Dokumen Rancangan Renja-Kementerian. a. Penyiapan Bahan Pertemuan Tiga Pihak Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) adalah forum antara Kementerian dengan Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk membahas dan menyepakati rincian program dan kegiatan yang berdasarkan pagu indikatif Kementerian sebagai dasar penyusunan pagu anggaran Kementerian. Pagu Indikatif Kementerian dijabarkan dalam alokasi anggaran menurut program dan kegiatan prioritas. Rincian pemanfaatan pagu indikatif Kementerian tersebut harus dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Tiga Pihak yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan RKP, Renja- Lampiran II - 17
  37. 37. Kementerian, dan RKA-Kementerian. Dokumen tersebut juga akan menjadiacuan dalam penelaahan anggaran oleh Kementerian Perencanaan danKementerian Keuangan.Proses di atas dapat dilihat pada Gambar II-10 berikut ini . Gambar II-10 Penyiapan Bahan Pertemuan Tiga Pihak Lampiran II - 18
  38. 38. Kegiatan Proses penyiapan bahan Pertemuan Tiga Pihak terdiri dari: 1) Penyiapan usulan bahan Pertemuan Tiga Pihak dari masing-masing unit kerja yang memuat usulan perubahan rincian pagu Kementerian. 2) Rapat Perencanaan untuk membahas usulan bahan Pertemuan Tiga Pihak. 3) Penyusunan Rancangan bahan Pertemuan Tiga Pihak sesuai hasil Rapat Perencanaan. 4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan bahan Pertemuan Tiga Pihak. 5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan bahan Pertemuan Tiga Pihak. 6) Pertemuan Tiga Pihak untuk membahas dan menyepakati Rincian Pagu Kementerian. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak. Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan usulan bahan Pertemuan Tiga Pihak di Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asdep Perencanaan, sedangkan di Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA. 2) Penyusunan Rancangan bahan Pertemuan Tiga Pihak dikoordinasikan oleh Sekretariat melalui BPA. 3) Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan antara Kementerian, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan pertemuan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Perencanaan. Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan dan Pembahasan bahan Pertemuan Tiga Pihak diselesaikan pada minggu pertama (M1) bulan April di tahun N-1. 2) Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan pada minggu kedua (M2) bulan April di Tahun N-1 atau sesuai Ketentuan dari Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.b. Penyusunan Dokumen Rancangan Renja-Kementerian Dokumen Rancangan Renja disusun berdasarkan Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak dan meliputi rincian program, kegiatan, indikator, target, dan alokasi anggaran, termasuk sebaran lokasi per Kabupaten/Kota. Dokumen Rancangan Renja-Kementerian tersebut merupakan bahan untuk pembahasan dalam Musrenbangnas. Proses penyusunan Rancangan Renja-Kementerian dapat dilihat pada Gambar II-11 berikut ini. Lampiran II - 19
  39. 39. Gambar II-11 Penyiapan Dokumen Rancangan Renja-KementerianUnsur Yang Terlibat1) Penyusunan Rancangan Renja-Unit Kerja di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.2) Koordinasi penyusunan Rancangan Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA.3) Penyampaian Dokumen Rancangan Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BU.4) Pembahasan Rancangan Renja-Kementerian dalam Musrenbang Nasional dilaksanakan antara Kementerian, Kementerian Perencanaan, Lampiran II - 20
  40. 40. dan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan Musrenbang Nasional tersebut difasilitasi oleh Kementerian Perencanaan. Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Renja-Unit Kerja diselesaikan pada minggu kedua (M2) bulan April di tahun N-1. 2) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Renja-Kementerian dilaksanakan pada minggu ketiga (M3) bulan April di tahun N-1. 3) Musrenbang Nasional dilaksanakan pada minggu keempat (M4) bulan April pada tahun N-1 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.5. Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian disusun berdasarkan hasil pembahasan dalam Musrenbang Nasional, khususnya yang terkait dengan perubahan sebaran lokasi kegiatan sesuai dengan masukan dari Pemerintah Provinsi. Kegiatan Proses penyiapan Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian, yaitu: 1) Penyiapan Rancangan Akhir Renja-Unit Kerja. 2) Rapat Perencanaan untuk membahas Rancangan Akhir Renja-Unit Kerja. 3) Penyusunan Rancangan Akhir Renja-Kementerian sesuai hasil Rapat Perencanaan. 4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan Akhir Renja- Kementerian. 5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan Dokumen Rancangan Akhir Renja- Kementerian. 6) Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk menyempurnakan dokumen RKP dan penyusunan Pagu Anggaran. Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan Rancangan Akhir Renja-Unit Kerja di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA. 2) Koordinasi penyusunan Rancangan Akhir Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA. 3) Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BU. Rangkaian proses di atas sebagaimana pada gambar II-12 berikut ini. Lampiran II - 21
  41. 41. Gambar II-12 Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja-KementerianWaktu Pelaksanaan1) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Akhir Renja-Unit Kerja diselesaikan pada minggu keempat (M4) bulan April di tahun N-1. Lampiran II - 22
  42. 42. 2) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Akhir Renja-Kementerian dilaksanakan pada minggu pertama (M1) bulan Mei di tahun N-1. 3) Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian dilaksanakan pada minggu pertama (M1) bulan Mei di tahun N-1 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.6. Penetapan Dokumen Renja-Kementerian Rancangan Akhir Renja-Kementerian kemudian dibahas dan difinalisasi dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang akan menghasilkan Dokumen RKP. Berdasarkan Dokumen RKP tersebut, Kementerian melakukan penyesuaian terhadap Dokumen Renja-Kementerian. Selain itu, untuk mengakomodasi perkembangan kebijakan yang belum terakomodasi dalam Dokumen RKP, Kementerian dapat mengusulkan rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2. a. Penyiapan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 disusun untuk mengakomodasi kebijakan-kebijakan prioritas sesuai perkembangan terbaru yang belum tertampung dalam Dokumen RKP. Kegiatan Proses penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 terdiri dari: 1) Proses Penyiapan Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja yang meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dengan kegiatan sebagai berikut: a) Penyusunan KAK dan RAB Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja. b) Konsolidasi dan Penelaahan Awal KAK dan RAB Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja. 2) Rapat Perencanaan untuk membahas Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja. 3) Penyusunan Rancangan Rencana Inisiatif Baru Kementerian sesuai hasil Rapat Perencanaan. 4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan Rencana Inisiatif Baru Kementerian. 5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2. 6) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan KAK dan RAB Kegiatan Inisiatif Baru dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Penelaahan dan konsolidasi usulan inisiatif baru di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA. 2) Koordinasi penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, melalui BPA. Lampiran II - 23
  43. 43. 3) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, melalui Biro Umum (BU).Proses di atas sebagaimana ditunjukkan dalam gambar II-13 berikut ini.Gambar II-13 Penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 Lampiran II - 24

×