Materi lok nas wvi

1. Kolaborasi Pemerintah dan CSO Untuk Peningkatan Akses dan Kualitas
Pelayanan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan
Jakarta, 29 Juni 2015
WAHANA VISI INDONESIA – ADP TTU
dan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
SUARA DAN AKSI WARGA NEGARA
UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN KIA
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

2. ISSUE (PERMASALAHAN/LATAR
BELAKANG)
 Kurangnya Pemahaman atas Hak dan Kewajiban, Standar Pelayanan
Minimal, Anggaran dan Kebijakan terkait Kesehatan Ibu dan Anak
 Kurangnya Partisipasi / Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan,
Penganggaran hingga Pemantauan dan Evaluasi Layanan Publik
 Rendahnya Kualitas Layanan Publik termasuk Layanan KIA
 Terbatasnya Ketersediaan Tenaga Kesehatan
 Angka Kematian Ibu dan Anak yang masih tinggi
 Adanya Kebijakan Pendukung :
 UU RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 UU RI No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 UU RI No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik ndonesia
 Inisiatif Open Goverment Indonesia (OGI)
 Pergub NTT No 42/2009 tentang Revolusi KIA
 Perda Kab TTU No 4 Tahun 2012 tentang KIBBLA
 RPJMD Kab TTU tahun 2011-2015

3. GAMBARAN UMUM PROYEK SAHABAT
 Nama Proyek: SAHABAT (Suara Anak dan Masyarakat
untuk Hak di Bidang Kesehatan))
 Tahun Implementasi : 2011 – 2014
 Dana : Hibah (CHN)
 Pelaksana : WVI – ADP TTU dalam kolaborasi dengan
Pemda Kab. TTU
 Kelompok Sasaran:
 Orangtua bayi/balita sebagai pengguna layanan KIA;
 Kader Posyandu, Bidan Desa, Kepala dan staf Puskesmas
sebagai penyedia layanan KIA;
 Aparat Desa, Dinas Kesehatan dan DPRD sebagai pembuat
kebijakan terkait layanan KIA

4. GAMBARAN UMUM PROYEK SAHABAT
 Lokasi Proyek : 12 Desa di 4 Kecamatan
 Tahun 2011 : 4 Desa (Batnes, Oeolo, Oelneke dan
Ainan) di Kecamatan Musi
 Tahun 2012 : 2 Desa (Nimasi dan Oenino) di
Kecamatan Bikomi Tengah; 1 Desa (Letmafo) dan 1
Kelurahan (Maubesi) di Kecamatan Insana Tengah
 Tahun 2013 : 4 Desa (Lemon, Suanae, Fatutasu,
Haulasi) di Kecamatan Miomafo Barat
 Tahun 2014 : 12 desa di atas
 Penerima Manfaat: M: 19,197, F: 20,134 Total:
39,331Org.

5. PETA PROYEK
3
1
2
2

6. SUARA DAN AKSI WARGA NEGARA

7. RANGKAIAN KEGIATAN
 Sosialisasi di tingkat kabupaten hingga desa
 Rekrut Fasilitator Desa
 Pelatihan Fasilitator
 Pendidikan Warga
 Pertemuan Awal
 Pemantauan Standar bersama penyedia layanan
 Kartu Penilaian bersama pengguna layanan
 Tatap Muka dan dialog antara masyarakat (pengguna
layanan) dengan pemerintah (penyedia layanan dan
pengambil kebijakan) di tingkat kecamatan dan kabupaten
 Membuat Rencana Aksi bersama untuk peningkatan layanan
 Melakukan dan Memantau Rencana Aksi

8. MITRA
 Desa
 Aparat Desa (12 Desa)
 Kader Posyandu
 Fasilitator Desa
 Kecamatan
 Camat (4 kecamatan)
 Kepala dan staf Puskesmas ( 4 Puskesmas: Oeolo, Nimasi,
Maubesi dan Eban)
 Kabupaten
 Dinas Kesehatan Kab TTU
 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
(BPMPD)
 Bappeda
 DPRD
 Paroki (Gereja)

9. PERUBAHAN DAN HASIL
 Tingkat Kabupaten :
 Alokasi dana sebesar Rp. 60 juta untuk insentif kader Posyandu tahun 2014 (TTU)
 Alokasi dana APBD TTU sebesar Rp. 400.000.000 untuk Jamkesda tahun 2015 (TTU)
 Tingkat Kecamatan :
 Mobil ambulans standby di puskesmas Oeolo (tahun 2012)
 Penambahan nakes Puskesmas Oeolo (tahun 2013)
 Tingkat Desa :
 Bidan desa tinggal/menetap di desa Ainan tahun 2012
 Bidan desa ditempatkan dan tinggal/menetap di Desa Fatutasu tahun 2013
 Penanganan BGM di desa Nimasi tahun 2013
 Pembangunan Puskesmas Pembantu di desa Nimasi tahun 2014
 Bidan desa ditempatkan dan tinggal/menetap di desa Nimasi tahun 2014
 Warga mengetahui Standar Pelayanan Minimal, Kebijakan dan Anggaran Publik Bidang Kesehatan
 PMT Swadaya (Rp. 2.000,-)/bulan/anak
 Terbentuknya pokja posyandu di 8 desa tahun 2013 & 2014
 Terbentuknya Posyandu baru (Benkoko) di desa Letmafo tahun 2012
 Adanya Draft Perdes KIA di 7 desa tahun 2013
 Adanya Perdes KIA di 1 desa tahun 2014 (Desa Oelneke)
 Warga semakin mau dan berani bersuara lewat forum-forum formal dan non formal
 Kualitas layanan kesehatan dasar Meningkat (D/S naik, Persalinan ditolong nakes meningkat)

10. FAKTOR KEBERHASILAN
 Partisipasi / keterlibatan warga sebagai fasilitator
desa.
 Partisipasi / keterlibatan warga dalam menilai kinerja
layanan melalui kartu penilaian.
 Keterbukaan dari penyedia layanan dalam proses
Pemantauan Standar.
 Keterbukaan dari penyedia layanan dan pembuat
kebijakan untuk mendengar dan merespon penilaian
dan usulan dari warga sebagai pengguna layanan.
 Adanya kebijakan pendukung (pemerintah pusat dan
pemerintah daerah).

11. AKTOR KUNCI
 Fasilitator Desa
 Kader Posyandu
 Kepala Desa
 Kepala Puskesmas
 Camat
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kepala BPMPD
 Kepala Bappeda
 DPRD
 Koordinator dan Staf Proyek WVI

12. STRATEGI KEBERLANJUTAN
 Penguatan kapasitas Fasilitator Desa dan
masyarakat.
 Memperkuat Kemitraan dengan kader posyandu,
kepala desa, camat, kepala puskesmas, dan kepala
dinas kesehatan melalui pertemuan dan koordinasi
reguler.
 Membangun koalisi dengan CSO lainnya.
 Advokasi kebijakan dan anggaran (Perdes, RPJM
Desa, APB Des, Perbup, Perda, APBD)

13. PEMBELAJARAN
 Dialog reguler dan intensif membantu membangun
relasi dan kesepahaman untuk kolaborasi.
 Dialog antar warga dan pemerintah meningkatkan
kepercayaan diri warga dan membantu pemerintah
dan penyedia layanan mendapat masukan konstruktif
 Suara dan Aksi Warga Negara (CVA) bisa menjadi
salahsatu alat bantu untuk membangun dialog dan
relasi untuk kolaborasi guna perbaikan layanan.
 Aktor kunci perlu dipetakan untuk kolaborasi
 Kebijakan dan regulasi pendukung sangat membantu
untuk kolaborasi

14. TESTIMONYWakil Bupati TTU:
Aloysius Kobes, S.Sos
Kami tidak bisa bekerja
sendiri. Kami butuh peran
serta masyarakat dalam
proses pembangunan. Kami
berterima kasih kepada LSM
WVI karena lewat proram ini
mau menggerakan
masyarakat untuk lebih aktif
dalam proses pembangunan.
Ini sangat positif. Sebagai
wakil bupati, saya juga punya
Nomor Hot line dan
masyarakat dipersilahkan
untuk SMS jika ada hal yang
sangat penting untuk
disampaikan. (disampaikan
saat dialog dengan parlemen
2014)

15. TESTIMONY
Camat Musi Aleks Tabesi:
Setiap kita punya tanggung jawab untuk
meningkatkan kualitas layanan publik,
Pendekatan CVA ini sangat baik karena
membantu kita untuk mengetahui
kelemahan kita dan selanjutnya
diperbaiki
Kepala BPMPD Kab TTU
Frasiskus Ratrigis
Lewat program Suara dan Aksi Warga
Negara ini kami harapkan agar kita
sama-sama semakin sensitif dengan issue
pembangunan Kesehatan Ibu dan Anak
di daerah kita.

16. TESTIMONY Fasilitator Desa :
Yuliana Opat
Sebelum saya terlibat dalam
program CVA, saya tidak berani
menyuarakan aspirasi warga
dengan baik, tidak paham hak dan
kewajiban warga dan tidak mampu
memfasilitasi pertemuan-pertemuan
di desa namun setelah dilatih dan
terlibat aktif dalam memfasilitasi
pertemuan di masyarakat dengan
pendekatan CVA bersama
Wahana Visi Indonesia maka saya
menjadi berani dan mampu
menyampaikan usulan-usulan
kepada penyedia layanan dan
pemerintah, untuk peningkatan
kualitas layanan publik. Sebagai
contoh : adanya rumah tunggu di
puskesmas Oeolo tahun 2013,
PAUD di desa Oeolo diaktifkan
kembali tahun 2014.

17. TESTIMONY
Fasilitator desa:
Sirilus Kefi
(Kaur Pembangunan desa
Nimasi):
Sebelum menjadi Fasilitator desa dan
terlibat dalam pendekatan Suara dan
Aksi Warga Negara tahun 2013, saya
tidak tahu tentang Standar Pelayanan di
posyandu atau kegiatan-kegiatan di
posyandu. Saya pikir urusan posyandu
hanyalah menjadi tanggung Kader
Posyandu. Namun setelah saya terlibat
dalam program ini bersama WVI maka
saya jadi tahu tentang pentingnya
pelayanan di Posyandu, seperti
pelayanan pemeriksaan kehamilan,
pelayanan Gizi balita, Kader harus
punya kapasitas untuk penyuluhan
kepada sasaran posyandu, tahun tentang
kebijakan pemerintah seperti Perda TTU
No 4 tahun 2012 tentang KIBBLA,

18. TERIMA KASIH