2. Dasar Hukum : Permendagri 18 Tahun 2018
tentang LKD dan LAD
• Di Kabupaten Banyumas di tuangkan dalam Perbup 11 Tahun 2021 tentang
LKD / K
• Saat ini sedang disusun Perbup revisi terbaru yang nanti
substansinya Posyandu lebih lengkap dan jelas dimana akan
memuat substansi pembentukan, maksud dan tujuan, sasaran layanan dan
kegiatan, kepengurusan , tugas fungsi posyandu, pembinaan posyandu,
dan tugas kader posyandu.
3. APA YANG BERUBAH DARI
POSYANDU MENJADI LKD / K ?
• POSYANDU SEMULA ADALAH KEGIATAN MENJADI LKD
• RUANG LINGKUP LAYANAN SEMULA HANYA IBU DAN ANAK MENJADI SELURUH
SIKLUS KEHIDUPAN IBU, BAYI, BALITA,REMAJA, USIA PRODUKTIF DAN LANSIA.
4. a. Centre of excellent.
b. Sumber atau pusat pelayanan yang
terintegrasi.
c. Semakin diminati oleh masyarakat.
d. Pemerintah mampu
memfasilitasi dengan baik sarana
dan prasarana dan SDM
Posyandu.
e. Berperan aktif dalam
pemberdayaan masyarakat.
a. Pusat pelayanan yang komprehensif (one
stop health services).
b. Penanganan kebutuhan dasar Kesehatan
masyarakat.
c. Memanfaatkan teknologi.
d. Etalase/ ujung tombak pemerintah di
wilayah dengan melakukan pelayanan
yang terintegrasi.
e. Sebuah lembaga yang menjadi wadah
dalam melakukan pemantauan Kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat.
Keinginan dan
harapan
masyarakat:
Keinginan dan
harapan
pemerintah:
LATAR BELAKANG LKD POSYANDU
5. • Kes Ibu
Anak
• KB
Kes Ibu &
Anak
KB
PAUD
BKB
Kes Ibu & Anak
Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
PHBS
Kesehatan Lansia
PAUD
BKB
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Pemberdayaan Fakir Miskin,
Kaomunitas Adat Terpencil
Kesehatan Reproduksi
Remaja, Peningkatan
Kenomi Keluarga
HAL Aktual dan URGEN
POSYANDU
GENERASI I
POSYANDU
GENERASI II
POSYANDU
GENERASI III
Terintegrasi
CEGAH
STUNTING
INTEGRASI LAYANAN Pos Pelayanan Terpadu DARI MASA KE MASA
6. Kegiatan Posyandu
Kegiatan Posyandu :
1. Pendaftaran
2. Penimbangan
3. Pencatatan
4. Pelayanan kesehatan
5. Penyuluhan kesehatan
6. Percepatan
penganekaragaman
pangan
7. Peningkatan
perekonomian keluarga
Pengembangan
Pengintegrasian layanan sosial
dasar di Posyandu
1. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan
anak
2. Pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan
3. Perilaku hidup bersih dan sehat
4. Kesehatan lanjut usia
5. Bina Keluarga Balita (BKB)
6. Pos PAUD
7. Percepatan penganekaragaman
konsumsi pangan
8. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas
adat terpencil dan PMKS
9. Kesehatan reproduksi remaja
10. Peningkatan ekonomi keluarga
Pemberi
Layanan
1. Keluarga, Nakes,
Kader Posyandu
2. Nakes
3. Nakes, Kader
Posyandu
4. Nakes, Kader
Posyandu
5. Kader Posyandu,
Kader BKB
6. Kader Pos PAUD
7. Penyuluh, kader
pangan, tim pangan
8. Pekerja sosial,
TKSK
9. Kader Posyandu
10.Kader Posyandu
Instansi
Pembina
1. Dinkes
2. Dinkes
3. Dinkes
4. Dinkes,
Dinsos
5. DP3AP2KB
6. Dinas
Pendidikan
7. Dispertan KP
8. Dinsos
9. DP3AP2KB
10.Dispermades
Permendagri 19 Tahun 2011
Layanan Integrasi BKB – Posyandu -
PAUD
7. PERUBAHAN DARI POSYANDU UKBM MENJADI
LKD DIIRINGI PERUBAHAN LOGO/
REBRANDING
Rebranding adalah Cara memperbaharui brand/citra Posyandu
sebagai upaya meningkatkan citra serta kualitas layanan kesehatan
yang diselenggarakan di Posyandu,
NAMUN DEMIKIAN, TIDAK HANYA BERUBAH BRANDNYA ATAU
LOGONYA SAJA TETAPI terdapat REPOSISI DAN REDEFINISI
8. “Posyandu Sahabat Masyarakat”
LOGO & TAGLINE
POSYANDU BARU
Gambar logo: penggabungan antara
beberapa gambar, yaitu masyarakat lanjut
usia (lansia), ibu, bayi/anak, hati (lambang
cinta), dan rumah
Warna logo: biru dan putih yang
melambangkan penampilan yang tenang,
jujur, logis, peduli dan dapat dipercaya.
Makna keseluruhan logo: Posyandu yang mencerminkan "rumah" yang bersahabat
bagi kesehatan masyarakat dan layanan sosial dasar lainnya, mulai dari bayi hingga
lansia yang peduli dan dapat dipercaya sangat sesuai untuk image/citra Posyandu
sebagai lembaga kesehatan masyarakat
• Tanggal 29 April 2021: disepakati logo dan tagline Posyandu
baru setelah melalui riset rebranding Posyandu.
9. • SEPERTI HALNYA PENANGANAN STUNTING, POSYANDU
MERUPAKAN KERJA LINTAS SEKTOR
• YAITU MELALUI SUATU WADAH DINAMAKAN POKJANAL
(KELOMPOK KERJA OPERASIONAL) PEMBINAAN POSYANDU
• DASAR : PERMENDAGRI 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN POKJANAL (KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL) PEMBINAAN POSYANDU
PEMBINAAN POSYANDU
12. URGENSITAS POKJANAL
POSYANDU/ POKJA POSYANDU
SEBAGAI WADAH KOORDINASI DAN KONSOLIDASI DALAM RANGKA
SINERGISITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN SERTA
PEMBINAAN POSYANDU SEBAGAI LAYANAN TERINTEGRASI
KEBERADAAN POKJA POSYANDU DIPERLUKAN SEBAGAI SYARAT
ADMINISTRASI KETIKA ADA LOMBA TERKAIT KEPOSYANDUAN EX ; LOMBA
PELAKSANA POSYANDU TERBAIK, LOMBA KADER POSYANDU TERBAIK
14. PERSOALAN
• Kelembagaan : Pokjanal / Pokja Posyandu Hanya berupa SK, Belum ada
Sekretariat Tetap
• SDM : Terbatasnya jumlah SDM terutama yang mengelola SIP dan kurang
sosialisasi
• Program Kerja yang belum jelas dan terintegrasi dan Anggaran belum
memadai
• Koordinasi : masih beranggapan pokja posyandu hanya terkait teknis
kegiatan, tupoksi masih belum jelas, koordinasi masih lemah
15. SOLUSI
• Melakukan sosialisasi dan menghidupkan kembali Pokja Posyandu
melalui pemetaan desa/ kelurahan mana yang sudah mempunyai
Pokja Posyandu dengan mengaktifkan lagi kegiatannya (di desa/
kelurahan sebenarnya untuk pertemuan pembinaan posyandu
sudah seringkali di lakukan hanya saja belum bernama Pokja
Posyandu
• Mensosialisasi kan kembali SIP POSYANDU (4 Format) dimana
salah satu tugas pokja posyandu desa/ kelurahan adalah
menghimpun laporan posyandu untuk diteruskan kepada pokjanal
kecamatan dan pokjanal kabupaten
17. Sekilas Info
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 400.5.1.3703 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan
Sinergitas Posyandu disebutkan bahwa Ketua TP PKK sebagai
ex office Ketua Pembina Posyandu
