Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa poin utama meliputi kendala BUMDes seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur serta pentingnya pelatihan dan pembinaan aparatur desa guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme mereka dalam mengelola BUMDes dan keuangan desa.

1. KAJIAN EVALUASI BUMDes DALAM MENDUKUNG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(Irwantoro)
LATAR BELAKANG
Indonesia adalah negara berbasis desa, sebab 82,3% wilayah Indonesia
merupakan kawasan perdesaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56
Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan diketahui
bahwa jumlah desa di Indonesia adalah sebanyak 74.754 (tujuh empat ribu tujuh
ratus lima puluh empat) desa, sedangkan di Jawa Timur terdapat 7.724 desa pada
tahun 2015.
Dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan
pengakuan otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan dan
penggunaan dana. Perluasan kewenangan tersebut diharapkan akan mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga pola
pembangunan selama ini yang lebih berpusat pada perkotaan, bisa bergeser ke
pedesaan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di desa.
Selain itu diharapkan Undang Undang Desa dapat mempercepat pembangunan
desa dan kawasan perdesaan. Artinya, di bawah UU No 6 Tahun 2014 dapat
memberikan harapan baru guna meningkatkan peran aparat pemerintah desa
sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan.
Pada Pasal 85 Ayat (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa
dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Hasil Usaha BUM Desa Pasal 89
yaitu: (1) Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a) pengembangan usaha;
dan; b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian
bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan
dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Secara teknis BUMDes mengacu kepada Permendes PDTT No. 4 Th 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa. Dengan hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka kedepan Desa mendapat
peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan
ekonomi masyarakat perdesaan. Dalam hal ini BUMDes dapat menjadi instrumen
dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang
berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pendapatan desa.
PERMASALAHAN
- Bagaimana kondisi eksisting BUMDes dalam di lokasi penelitian ?
- Faktor-faktor apa yang menjadi kendala BUMdes dalam mendukung
pemberdayaan masyarakat desa ?
- Bagaimana strategi yang dilakukan BUDes dalam pmendukung
pemberdayaan masyarakat desa ?
TUJUAN
- Mengidentifikasi kondisi eksisting BUMDes dalam mendukung
pemberdayaan masyarakat desa.
- Mengidentifikasi kendala-kendala BUMDes dalam mendukung
pemberdayaan masyarakat desa ?
- Merumuskan strategi BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa ?
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian
kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif lebih ditekankan pada pemahaman terhadap

3. pendekatan fenomena sosial ditinjau dari perspektif subjek penelitian. Ciri dari
metode kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk deskriptif yang berupa
teks, naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti
dari berbagai sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data. Kemudian
data dikelompokkan berdasarkan kebutuhan denganpendekatan interpretatif terhadap
subjek kemudian dianalisis (Denzim dan Lincoln, 2009:2). Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, observasi langsung maupun FGD.
HASIL YANG DIHARAPKAN
Memperoleh data maupun informasi tentang kondisi eksisting BUMDes di lokasi
penelitian maupun kendala-kendala yang dihadapi BUMDes pemerintah sehingga
dapat dirumuskan strategi BUMDes dalam mendukung pemberdayaan masyarakat
desa.
PEMANFAATAN OLEH SKPD/Masyarakat
- Sebagai bahan referensi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal
ini Badan Pemberdayaan Masyarakat maupun SKPD terkait dalam
mengoptimalkan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian
masyarakat di Jawa Timur.
- Sebagai referensi bagi pemerintah desa dalam peningkatan perekonomian
desa, mengoptimalkan asset desa , meningkatkan usaha masyarakat dalam
pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama
usaha antar desa, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan meningkatkan PADes.

4. terutama berkaitan dengan desa yang profesional yang bisa bertindak
efektif dan efisien, terbuka, serta bertanggung jawab merupakan hal utama
menjamin terlaksananya UU Desa. Akan tetapi dalam praktik, banyak aparatur
pemerintah desa yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk

5. implementasi UU Desa. Berdasarkan penyerapan aspirasi dan kunjungan yang
ditemukan oleh Komite I DPD RI (2015), masih ditemukan adanya kepala desa
yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, diantaranya juga tidak bisa
membaca dan menulis. Sekjen Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) juga
menyatakan bahwa salah satu tantangan implementasi UU Desa adalah masih
terbatasnya tingkat pendidikan Kepala Desa sehingga akan menyulitkan
pelaksanaan UU ini (Komite I, 2015).
Keterbatasan akses informasi dan tingkat pendidikan turut mempengaruhi
kualitas aparatur yang dimiliki desa
Perlu diketahui bahwa saat ini, Kemendes PDTT telah menerbitkan
Permendesa mengenai: 1) Permendesa No. 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 2)
Permendesa No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 3) Permendesa No. 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa; 4) Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa; dan 5)
Permendesa No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang
Bersumber dari APBN. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri telah juga
menerbitkan sejumlah regulasi yaitu: 1) Permendagri No. 111/2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Desa; 2) Permendagri No. 112/2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa; 3) Permendagri No. 113/2014 tentang Keuangan Desa;
dan 4) Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
B.2. Kendala terkait aparatur pemerintah desa
Aparatur desa yang profesional yang bisa bertindak efektif dan efisien,
terbuka, serta bertanggung jawab merupakan hal utama menjamin terlaksananya
UU Desa. Akan tetapi dalam praktik, banyak aparatur pemerintah desa yang
belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk implementasi UU Desa.
Berdasarkan penyerapan aspirasi dan kunjungan yang ditemukan oleh Komite I
DPD RI (2015), masih ditemukan adanya kepala desa yang mempunyai tingkat
pendidikan yang rendah, diantaranya juga tidak bisa membaca dan menulis.
Sekjen Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) juga menyatakan bahwa salah
satu tantangan implementasi UU Desa adalah masih terbatasnya tingkat
pendidikan Kepala Desa sehingga akan menyulitkan pelaksanaan UU ini (Komite
I, 2015).
Keterbatasan akses informasi dan tingkat pendidikan turut mempengaruhi
kualitas aparatur yang dimiliki desa, sehingga diperlukan pelatihan dan
pembinaan dari pemerintah. Sampai saat ini, pelatihan dan pembinaan yang

6. dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia
di desa masih belum memadai sehingga muncul sejumlah usulan dari daerah agar
pemerintah lebih meningkatkan pelatihan dan pembinaan khususnya bagi
perangkat desa.
Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMN Des) belum dapat
dilakukan secara optimal untuk peningkatan ekonomi desa dikarenakan beberapa
kendala yang dihadapi di daerah. Pengaturan mengenai BUMN Des diatur dalam
Bab X, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UU Desa. Dimana disyaratkan dalam
pengelolaan BUM Des dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan
kegotongroyongan. Dengan tujuan pendirian adalah untuk meningkatkan
ekonomi desa agar bisa mandiri dan sejahtera.
Pengelolaan BUMDes masih terkendala oleh: (1) belum tersedianya tenaga
profesional pengelola BUMDes di tingkat desa; (2) belum tersedianya sarana
prasarana dan infrastruktur dalam pengembangan BUMDes seperti belum
tersedianya Pasar Desa; dan (3) masyarakat masih belum terbiasa dengan pola
transaksi BUMDes dimana adanya iuran anggota dan simpanan anggota yang
masih belum terbiasa dilakukan di sejumlah desa (Komite I , 2015).
Pasal 24 UU Desa menetapkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib
kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas;
efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif. Untuk
mencapai asas tersebut, Pemerintah perlu menyiapkan pelatihan dan pembinaan
bagi perangkat desa. Berdasarkan penyerapan aspirasi yang dilakukan Komite I
DPD RI (2015), pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap
perangkat desa belumlah memadai sehingga tata kelola pemerintahan desa belum
dapat dicapai sesuai dengan amanat UU Desa tersebut.
Pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa sangat
diperlukan untuk menjamin kualitas dan kemampuan perangkat desa dalam
mengelola keuangannya sendiri. Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan
regulasi yang relatif baru, pelatihan dan pembinaan merupakan suatu keniscayaan
untuk dilaksanakan. Sementara itu, terbitnya PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PMK
Nomor 93/PMK.07/2015 yang menjadi petunjuk teknis bagi penyaluran dana
desa yang bersumber dari APBN yang relatif baru, diperlukan pelatihan dan
pembinaan agar sejumlah perubahan yang diatur dalam Permen tersebut dapat
dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
Kementerian Desa dan PDTT menyatakan bahwa pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi beberapa hal yaitu:
memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan oleh Desa; memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan

7. pembangunan partisipatif; melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan
Desa; melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; menetapkan
pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa; mengawasi pengelolaan
Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa; melakukan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Komite I, 2015). Penting
diupayakan agar ada akuntansi sederhana yang memungkinkan pengelolaan
keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan transparan tetapi
dengan cara yang mudah.
Pemerintah juga diharuskan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan
lembaga adat; memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga
kemasyarakatan, dan lembaga adat; melakukan upaya percepatan pembangunan
perdesaan; melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; melakukan peningkatan
kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa; dan memberikan sanksi
atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Lahirnya UU 6/2014 tentang Pemerintahan Desa, tampaknya masih
membutuhkan kesiapan pelaksanaannya dalam berbagai aspek yang serius.
Kesiapan itu baik di tingkat atas (pemerintah pusat) maupun level bawah
(grass roots) di desa sendiri.
Salah satu tampak jelas terkait perubahan nomenklatur kementerian untuk
mengurusi dana desa. Belum ada titik temu bahwa Kemendagri akan
menyerahkan atau tidak Ditjen PMD ke Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi. Karena itu, diyakini bila penyerahan dilakukan, komitmen
pembangunan desa akan segera terwujud.
Sementara UU Desa baru itu melahirkan karakteristik unik desa dalam
struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia. Itu masih
menyisakan keraguan akan terlaksana dengan baik. Setidaknya, ada tiga
aspek yang problematik dialami desa. Ketiganya menyangkut kesiapan

8. personel aparatur pemerintahan desa, penerapan, dan penggunaan anggaran
maupun peningkatan fungsi pelayanan masyarakatnya seiring tingginya
dana yang diperoleh.
Anggaran Rp1,4 miliar tiap desa per tahun yang diamanatkan UU Desa
memang memunculkan kekhawatiran tersendiri akan efektivitas dan
transparansi penggunaannya. Jumlah sebesar itu tidak tepat sasaran bahkan
akan sia-sia tanpa kesiapan yang optimal dari tingkat pusat hingga desa.
Lantas hal-hal apa saja yang menjadi problem dalam sistem pemerintahan
desa yang baru ini? Apakah desa sudah siap dalam pelaksanaan UU Desa?
Kesiapan apa yang diperlukan dalam tegaknya penerapan UU Desa ini?
Rentan Kesiapan
UU tersebut ditujukkan guna meningkatkan partisipasi dan gotong royong
masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan itu menunjukkan bahwa
kehendak bottom up dalam berjalannya fungsi pemerintahan. Dalam konsep
demikian, masyarakat desa sudah saatnya menjadi pelaku utama dalam
kegiatan pembangunan di desanya. Tentu peran serta itu harus diikuti
dengan tingkat pemahaman yang memadai. Untuk itu, peran pemerintah
masih sangat diperlukan dalam sosialisasi UU ini.
Selain itu, UU juga berfungsi mempercepat pembangunan desa dan kawasan
perdesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Artinya, di
bawah UU No 6 Tahun 2014 berarti memberikan harapan baru guna
meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam
pembangunan dan kemasyarakatan.
Saat pelaksanaan UU Desa yang kian mendesak berhadapan dengan
perubahan struktur pemerintahan desa yang belum tertata, hal tersebut
membuat kondisi menjadi rentan. Bila itu tidak segera diterapkan, akan

9. melanggar UU. Namun, kalau hal tersebut dipaksakan dengan kesiapan yang
minim, bisa menjadikan kondisi yang amburadul. Penerapan hanya berhenti
pada tataran formalnya. Sementara secara substansi tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Memang dalam penerapan sebuah tata kerja yang baru tidak bisa langsung
dilakukan dengan sempurna. Namun, kesiapan pemerintahan desa akan
lebih meminimalkan persoalan yang terjadi sehingga tujuan utama
penerapan UU Desa akan menjadi kenyataan.
Problem di Bawah
Pengawasan yang dilakukan terhadap desa selama ini masih ada sejumlah
permasalahan yang menjadi temuan. Temuan ini menunjukkan bahwa
banyak desa yang belum memiliki kesiapan memadai dalam penerapan UU
Desa yang baru. Temuan itu terkait proses dan administrasi pemerintahan
yang harus segera diakhiri agar desa bisa berfungsi dengan baik. Temuan
yang masih terjadi, di antaranya surat pertanggung jawaban (SPJ) yang
belum memenuhi syarat formal dan material. Kemampuan kepala desa
berikut aparaturnya masih menjadi kendala.
Selain itu, sering pula pemeriksaan atasan langsung atas pengelolaan
keuangan belum dilaksanakan sesuai ketentuan dan pengelolaan
pembangunan dan administrasi pelaksanaan kegiatan belum tertib. Di
samping kemampuan, kedisiplinan ternyata turut mendukung
kekarutmarutan pemerintahan desa.
Lebih parah lagi, pada hal tersebut sering dialami ketekoran kas desa karena
terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Bentuk lainnya
berupa tunggakan sewa tanah kas desa serta belum lengkapnya buku
administrasi keuangan ataupun barang desa. Keadaan itu rentan menjadi

10. indikasi penyelewengan keuangan desa, seperti pemakaian keuangan desa
tanpa laporan.
Di samping itu, kerap timbul penyelewengan dalam pengelolaan keuangan
begitu pula dengan aset desa. Hal tersebut akibat inventarisasi serta sistem
pembukuan administrasi yang buruk, di antaranya tidak tertib dalam
pembukuan administrasi keuangan, baik buku kas umum (BKU) maupun
buku bantu, bahkan ada pula desa yang tidak membuat BKU. Masih banyak
hal yang menjadi kelemahan desa yang harus dibenahi dan dipersiapkan
untuk menghadapi UU baru di desa.
Menyiapkan
Pelaksanaan sistem pemerintahan desa di bawah UU Desa yang baru menuntut
kesiapan yang sangat baik. Berbagai hal harus diperhitungkan, direncanakan, dan
diawasi pelaksanaannya terus menerus. Termasuk diperlukan pengarahan,
penyuluhan, bahkan pendampingan agar benar-benar dilaksanakan sesuai aturan
yang ada. Sejumlah upaya bisa dilakukan untuk meningkatkan kesiapan
pelaksanaan pemerintahan desa.
Pertama, meningkatkan kematangan dalam melaksanakan peraturan yang
terkait dengan pemerintahan desa. Pematangan itu dalam bentuk
peningkatan terus menerus terhadap pemahaman terhadap materi UU No 6
Tahun 2014 tentang Desa. Tidak hanya UU saja, tetapi juga PP No 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Demikian juga PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari APBD. Pematangan itu meliputi tingkat pemerintah pusat, daerah,
hingga ke desa.
Kedua, penyiapan agar segenap pihak terkait bisa memiliki respons dengan
cara yang benar terhadap sistem pemerintahan desa yang baru. Respons itu

11. akan menentukan keberhasilan tujuan diterapkannya UU Desa ini. Yang
termasuk dalam upaya itu ialah meningkatkan sikap mawas diri aparatur
sebagai tindak cegah melakukan pelanggaran, penyalahgunaan, dan
penyimpangan dalam pemerintahan desa.
Ketiga, menyiapkan tenaga yang memiliki minat dan motivasi serta disiplin
cukup dalam melaksanakan pemerintahan desa. Langkah itu bisa ditempuh
melalui perekrutan personil yang berkemampuan memadai. Bagi aparatur
yang sudah ada, cara itu ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan secara
teratur dan berkelanjutan.
Keempat, penentuan tingkatan yang harus dicapai aparatur, baik desa
maupun tingkatan di atasnya. Bagi aparatur desa dituntut memiliki
kemampuan dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, penyusunan
APB Desa, maupun penyusunan LPJ Desa. Demikian pula dalam menyusun
administrasi pembukuan dan aset pemerintah desa.
Pengalaman menunjukkan bahwa ketidakmatangan dalam penerapan sistem
otonomi daerah beberapa waktu lalu telah mengakibatkan fungsinya jauh
panggang dari api. Hal itu tidak boleh terjadi terhadap desa kita. Kesiapan
yang lebih baik akan jauh bermanfaat daripada penerapan yang tergesa-
gesa dan dipaksakan. Namun, berkutat pada hal-hal yang tidak
mengutamakan kepentingan rakyat desa sehingga menjadi hambatan, juga
bukan tindakan yang bijak.
Penguatan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDDes).
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

12. dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes dalam UU Desa
diatur dalan Bab X: Badan Usaha Milik Desa Pasal 87: (1) Desa dapat
mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desa
dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan; (3)
BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan
umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
ketentuan Pasal 88 menyebutkan bahwa: (1) Pendirian BUM Desa disepakati
melalui Musyawarah Desa; (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Proses Pembentukan BUM
Desa harus melalui Musdes diatur dalam Pasal 54 menytakan bahwa: (1)
Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan; (2) Hal yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) penataan Desa; b)
perencanaan Desa; c) kerja sama Desa; d) rencana investasi yang masuk ke
Desa; d) pembentukan BUM Desa; e) penambahan dan pelepasan Aset Desa;
dan e) kejadian luar biasa. BUM Desa Menjadi Bagian Dari Pembangunan
Kawasan Perdesaan Pasal 85 Ayat (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa,
dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Hasil Usaha
BUM Desa Pasal 89 yaitu: (1) Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a)
pengembangan usaha; dan; b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat
Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan
sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa. Dalam Pasal 90 menyatakan bahwa: (1) Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah
Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a) memberikan hibah
dan/atau akses permodalan; b) melakukan pendampingan teknis dan akses ke

13. pasar; dan c) memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam
di Desa. Kerja sama antar Desa dapat Membentuk BUM Desa Pasal 92, Ayat
(6) yaitu: (1) Kerja sama antar-Desa meliputi: a) pengembangan usaha
bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang
berdaya saing; b) kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau; c) bidang keamanan dan
ketertiban; (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa; (3)
Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa
yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa DAN; (4)
Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas
hal yang berkaitan dengan pembentukan lembaga antar-Desa: a)
pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat
dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa; b) perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa; c)
pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan
Kawasan Perdesaan; d) masukan terhadap program Pemerintah Daerah
tempat Desa tersebut berada; dan e) kegiatan lainnya yang dapat
diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa; (5) Dalam melaksanakan
pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar- Desa dapat membentuk
kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan; (6) Dalam pelayanan usaha
antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa
atau lebih. Permasalahan mendasar di tingkat desa yaitu: a) Kapasitas Fiskal
Desa Lemah (Faktor Internal); b) Orientasi Meminta (Bantuan yang bersifat
Karikatif), bukan memberdayakan masyarakat desa tetapi menciptakan
ketergantungan; c) Belum ada pendorong/pengungkit di desa yang mampu
membangkitkan kesadaran : “desa membangun dan bukan sekedar
membangun desa” dan; d) Minimnya partisipasi masyarakat dalam
perumusan kebijakan. Agenda strategis bahwa BUMDes merupakan usaha
pemerintah desa dari aset yang dipisahkan. BUMDes seperti yang yang
digambarkan presiden terpilih yang merupakan strategi dalam mendukung

14. cadangan devisa desa untuk mendukung kesejahteraan warga, peningkatan
PADes, Menentukan Model Pengungkit dan Implementasinya. Kegiatan ini
perlu adanya intervensi dalam penggalian potensi desa dan perencanaan
yang terpadu. Kebijakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa BUMDes
(BUMDes) lebih difokuskan dan diorientasikan pada peningkatan PADes dan
memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa (investasi desa), multy
player effects guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,
membuka lapangan pekerjaan dan meminimalisir ketimpangan distribusi
pendapatan di desa serta berorientasi pada upaya pelestarian, pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Berikut core BUM Desa. Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan
(Instalasi) dengan cara: a) Memfasilitasi musdes pembentukan BUMDes; b)
Memfasilitasi penyusunan Pedes tentang pembentukan BUMDes; c)
Memfasilitasi penyusunan AD/ART; d) Memfasilitasi penyusunan
Keputusan Kepala Desa tentang penetapan pengelola BUMDes; e)
Memfasilitasi penyusunan SOPunit usaha BUMDes dan ; f) Memfasilitasi
penguatan kelembagaan BUMDes. Peningkatan Kapasitas/ Sdm Pengelola
dengan cara: a) Melaksanakan pelatihan pembentukan dan manajemen
operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); b) Memfasilitasi pelatihan
kewirausahaan (enterpreunership) bagi pengelola BUMDes dan; c)
Memfasilitasi pelatihan manajerial dan operasional BUMDes.
Pengembangan Permodalan Dan Unit Usaha BUMDes yang dilakukan: a)
Memfasilitasi permodalan unit usaha dan BUMDes melalui ADD; b)
Memfasilitasi permodalan unit usaha dan BUMDes melalui APBD
Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat; c) Memfasilitasi permodalan
BUMDes melalui kerjasama implementasi corporate social responsibility
(CSR) dari BUMD, Perbankan Daerah dan BUMN serta Perbankan nasional
serta pihak lain yang memiliki komitmen dan minat yang tinggi terhadap
pengembangan BUMDes; d) Memfasilitasi permodalan melalui kerjasama
dengan pihak ketiga.Sehingga peranan BUM Desa digambarkan sebagai
berikut: Membangun Diversifikasi dan Jejaring Usaha BUMDes dengan

15. cara: a) Memfasilitasi pelatihan bersama SKPD teknis; b) Memfasilitasi
bantuan TTG; c) Memfasilitasi bantuan pengembangan unit usaha; d)
Memfasilitasi kerjasama pengembangan jejaring usaha dengan pihak ketiga;
e) Memfasilitasi pemasaran melalui publikasi langsung dan melalui teknologi
informasi (internet/Website); f) Memfasilitasi teknis packing produk dan
marketing produk; g) Memfasilitasi sertifikasi produck; i) Memfasilitasi
perijinan dan standardisasi produk. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi
antara laian: a) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan
BUMDes; b) Memfasilitasi peleburan/merger unit usaha yang tidak
berkembang dan berpotensi merugi; c) Memperluas dan menumbuhkan unit
unit usaha atau pengembangan BUMDes baru.
A.PENDAHULUAN
Kegiatan pem5angunan nasi!nal dengan segala ukuran ke5erhasilan dandampak p!
siti6 serta negati6n.a, tidak terlepas dari ker7a keras dan penga5dian
aparat pemerintah desa/ eskipun demikian, masih 5an.ak masalah .ang dihadapi
mas.arakatdesa .ang sampai saat ini 5elum dapat diatasi se0ara tuntas, seperti
masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distri5usi pendapatan,
ketidakseim5anganstruktural ataupun keter5elakangan pendidikan/ Ken.ataan ini
telah mem5uktikan 5ahwameskipun desa memiliki dua sum5erda.a penting .aitu
S8 dan S89, tetapi kesatuanmas.arakat hukum terse5ut tidak mampu mengu5ah
p!tensi .ang dimilikin.a men7adise5uah kekuatan guna memenuhi ke5utuhann.a
sendiri :+iliang, $##3' -3;/<agir anan, :$##' 4; men.e5utkan 5ahwa
pemerintah desa .ang di5erikeper0a.aan mas.arakat, tidak 0ukup mempun.ai
kewenangan untuk 5er5uat 5an.ak/Kedudukan dan 5entuk !rganisasin.a .ang
mendua :
ambivalen

16. ; .aitu antara 5entuk !rganisasi pemerintah dengan lem5aga kemas.arakatan, tidak
adan.a sum5er pendapatan .ang memadai, keter5atasan kewenangan dalam
pengam5ilan keputusan.ang men.angkut rumah tanggan.a, keter5atasan kualitas
dan kuantitas pers!niln.a,merupakan se5agian kendala .ang mengham5at kiner7a
pemerintah desa/
Paska pengesahan Undang-Undang No 6 tahun 2014 atau yang lebih dikenal
dengan Undang-Undang Desa, diikuti dengan pengesahan PP No 43 tahun 2014
tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan PP No 60 tahun 2014 mengenai
mekanisme pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN), maka ada pergeseran signifikan dalam paradigma dan
mekanisme pengelolaan anggaran di desa.
Undang-undang desa menegaskan pengakuan otonomi desa dalam menentukan
prioritas pembangunan dan penggunaan dana. Perluasan kewenangan tersebut
diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan
masyarakat desa. Sehingga pola pembangunan selama ini yang lebih berpusat
pada perkotaan, bisa bergeser ke pedesaan. Mengingat sebagian besar penduduk
Indonesia masih tinggal di desa.
Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus menerus
menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data BPS pada tahun 2014
masih terdapat penduduk miskin sebesar 28.5 juta dan 62.76% penduduk miskin
tinggal di desa. Pemerintah daerah perlu mensinergikan upaya penanggulangan
kemiskinan, termasuk memikirkan kelanjutan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM).

17. Pembentukan dan Pengembangan BUMDES
Salah satu amanat UU No 6 tahun 2014 adalah pengembangan social enterprise
berbentuk Bumdes. Bumdes ini diharapkan mampu menggali dan
mengembangkan potensi yang ada didesa berbasis one village one product
(OVOP). Keuntungan yang didapat oleh Bumdes tersebut dapat dipergunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk usaha Bumdes bisa
beranekaragam contohnya pasar desa, dermaga desa, desa wisata simpan pinjam
desa dan bentuk-bentuk usaha lainnya. Penguatan tata kelola Bumdes ini harus
dilakukan secara sistematis mulai dari rumusan perdes, struktur organisasi dan
tata kelola, studi kelayakan dan rencana bisnis, standar pelayanan minimal,
rencana bisnis dan anggaran, laporan keuangan serta sistem pengendalian internal.
Pola Pendampingan Masyarakat Miskin oleh Pemerintah dan Masyarakat
Program-program pembangunan terdahulu yang berbasiskan pada pemberdayaan
masyarakat hampir-hampir meniadakan peran pemerintah desa atau dikotomi
pemerintah dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan seluruh pelaksanaan
kegiatan dilakukan oleh kelompok kerja atau Organisasi Masyarakat Setempat
yang istilahnya berbeda – beda tergantung proyek sektoralnya. Sedangkan pada
UU Desa jelas diatur bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Penugasan dari
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perluasan peran
pemerintah desa ini membutuhkan suatu pola terpadu. Salah satu hal yang penting
dilakukan adalah penyusunan database pembangunan desa yang merangkum
potensi dan indikator-indikator perekonomian serta database rumah tangga
miskin.

18. Latar belakangnya adalah diterbitkannya Undang-undang desa No 06 tahun 2014
dan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014. Paska penerbitan undang-undang
tersebut maka kewenangan pemerintah daerah akan semakin besar. Sesuai dengan
ketentuan UU No 06 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014,
desa berwenang untuk mengelola:
Pembangunan Desa
Keuangan, Aset dan Badan Usaha Milik Desa
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kerjasama antar desa
Lembaga kemasyarakatan desa.

19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju
kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam
pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Secara politis undang-undang ini memberikan pelimpahan kewenangan
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan desa. Selanjutnya
pemerintah desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan
operasional pemerintahan desa, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan
kepada masyarakat. Sedangkan secara ekonomi undang-undang ini memberikan
kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan daerah dan mencari
sumber-sumber pendapatan desa yang sah. Hal ini memberikan dua dampak
sekaligus, yaitu pemerintah desa harus melakukan efisiensi anggaran dan harus
aktif mencari sumber-sumber pendapatan alternatif.
Menurut Abdurokhman (2004), pengembangan potensi desa bertujuan untuk
mendorong kemandirian masyarakat desa/kelurahan melalui pengembangan
potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat.
Secara khusus, tujuan pengembangan potensi desa adalah (Abdurokhman, 2014)
potensi desa merupakan kemampuan desa yang masih terpendam atau yang perlu
dikembangkan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat desa.Dari pengertian
ini potensi desa bisa dipilah menjadi dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik.

20. Potensi fisik mencakup seluruh kekayaan desa yang secara kasat mata terlihat dan
mempunyai harapan besar akan meningkatkan ekonomi masyarakat desa apabila
menjadi prioritas untuk dikembangkan, sedangkan potensi nonfisik adalah seluruh
aktivitas masyarakat yang secara ekonomi bisa menguntungkan desa.
Dilihat dari karakteristiknya, desa mempunyai potensi fisik yang cukup besar.
Sumber air, tanah pertanian, lahan perkebunan, karakteristik ketenagakerjaan yang
beragam, dan sumber-sumber lain yang masih berhubungan dengan alam sekitar
merupakan aset terbesar bagi desa. Kabupaten lebih banyak berhadapan dengan
potensi yang telah berkembang, sedangkan desa memang lebih banyak
dihadapkan pada pengolahan potensi yang masih terpendam. Inilah tantangan
sekaligus kesempatan potensial bagi desa untuk mencari sumber-sumber
pendapatan desa. Dengan kondisi yang demikian desa memerlukan suatu badan
yang berfungsi mengelola sumberdaya fisik yang dimiliki desa. Badan usaha
milik desa bisa jadi merupakan salah satu badan yang mampu mengelola
sumberdaya fisik yang dimiliki desa. Desa bisa mendirikan suatu badan usaha
milik desa yang berfungsi sebagai pengelola distribusi Dengan demikian, badan
usaha milik desa merupakan suatu badan yang mampu menggerakkan
perekonomian desa, serta mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Tetapi yang
harus menjadi pijakan utama, pembentukan badan usaha milik desa bertujuan
untuk menggerakkan aktivitas masyarakat sehingga menekan angka kemiskinan
maupun pengangguran desa serta meningkatkan pendapatan desa.
Kesiapan Pemerintah Desa
Dalam desentralisasi fiskal, kesiapan pemerintah desa tergantung pada
kemampuan perangkat desa dalam mempersiapkan kemampuan personal dan
mencari sumber-sumber keuangan potensial. Persiapan personal dalam
pemerintahan desa antara lain meliputi :
1. Penataan struktur pemerintahan desa sesuai karakteristik masing-masing desa;
2. Kemampuan akunting (accounting) perangkat desa;

21. 3. Akuntabilitas pelaporan keuangan;
4. Meningkatkan kematangan dalam melaksanakan peraturan yang terkait dengan
pemerintahan desa;
5. Mempersiapkan pembangunan desa yang cermat, termasuk di dalamnya
keseluruhan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
6. Menyusun dan membenahi Sistem Informasi Desa yang meliputi informasi
kependudukan dan sosial, neraca sumberdaya, kondisi geografis dan topografi
desa, informasi tentang aktivitas ekonomi, pasar, dan unit usaha masyarakat, serta
keterkaitan interregional.
Sumber-sumber keuangan potensial bisa berasal dari aktivitas masyarakat desa.
Aktivitas-aktivitas ekonomis masyarakat desa yang belum efisien bisa
dikembangkan dengan mengacu pada peraturan desa yang berlaku. Dalam
melakukan upaya ini, pemerintah desa melakukan dua hal penting, yaitu
mendapatkan sumber keuangan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat
desa.
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan
Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa yang merupakan badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa. Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 4 buah pasal, yaitu
Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU Desa ini disebutkan bahwa
Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang
dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat
dijalankan BUM Desa yaitu usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum

22. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa
disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BUM Desa dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan
masyarakatnya secara lebih proporsional. Bila bercermin kepada peran
Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama
ini, maka melalui model BUM Desa ini diharapkan terjadi revitalisasi peran
Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat.
Secara teknis BUMDesa mengacu kepada Permendes PDTT No. 4 Th 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa. Dengan hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka kedepan Desa mendapat
peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan
ekonomi masyarakat perdesaan. Dalam hal ini BUM Desa dapat menjadi
instrumen dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal
yang berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pendapatan desa.
Pendirian BUMDes berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Oleh
karenanya, segala persiapan yang dilakukan untuk mendirikan sebuah BUMDes
harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
BUMDes. Adapun peraturan perundangan yang mengatur mengenai pendirian
BUMDes diantaranya yakni UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014
3.1. Pendekatan Kajian

23. Kajian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berawal pada
data dan bermuara pada simpulan (Bungin, 2001 : 18). Sasaran atau obyek kajian
dibatasi agar data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar kajian
ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran obyek kajian, oleh karena itu, maka
kredibilitas dari peneliti sendiri menentukan kualitas dari kajian ini (bungin,
2001 : 26). Kajian ini juga menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan
bahasa pengkaji tentang hasil kajian yang diperoleh dari informasi dilapangan
sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada.
Melalui pendekatan kualitatif diharapkan akan memberikan perspektif
yang lebih utuh dan menyeluruh untuk menghasilkan kajian mendalam mengenai
fenomena/gejala sosial. Pola ini dilakukan melalui pengumpulan informasi
dengan cara kajian naturalistik, pengamatan langsung, wawancara mendalam,
focus group discution dan analisis dokumen.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
didukungPeraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang
Desa dan
Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
APBNdirasakan sangat istimewa karena telah memberikan fondasi dasar
yang
kuat terkaitdengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu,
Keistimewaan lain juga terlihat dari isi peraturan yang memuat mengenai
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tujuan dasar Negara Kesatuan

24. Republik Indonesia.
Selain itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desajuga dianggap
sangat penting dan istimewa karena telah mencangkup hal yang sangat luas seperti
asas pengaturan desa, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa,
5
penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat
desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan
perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan
desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan desa.Untuk itu,
agar pelaksanaan kebijakan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari berbagai permasalahan yang
mungkin akan terjadi seperti masalah penyelewengan Anggaran Dana Desa
(ADD), penyalahgunaan wewenang kepala desa, praktik kolusi dan nepotisme
serta praktik dinasti kepemerintahan maka dalam pelaksanaannya di butuhkan
suatu kesiapan dari pemerintah desa selaku pelaksana sistem kepemerintahan
desa.
Kesiapan merupakan hal utama yang harus dilakukan baik oleh individu maupun
oleh organisasi dalam melakukan sesuatu. Kesiapan juga di artikan sebagai alat
kontrol agar tujuan organisasi dapat terwujud. Berkaitan dengan hal ini, kesiapan
yang dimaksud adalah kesiapan pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kesiapan peemrintah desa
merupakan masalah utama dalam implementasi kebijakan Undang–undang
Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kesiapan
pemerintah desa maka target Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
tidak akan tercapai sesuai dengan yang di cita-citakan oleh Negara. Chaplin
(2006:419) mengemukakan kesiapan sebagai suatu tingkat perkembangan dari
kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktikkan
sesuatu. Sedangkan Slameto (2003:113) mengemukakan kesiapan adalah

25. keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang membuatnya siap
untukmemberikan respon atau jawabanterhadap suatu situasi dan kondisi yang
hendak dihadapi.
Dalam konteks nyata, kesiapanyang dimaksud dalam penelitian ini adalah
kemampuanpemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, perencanaan
desa, pengadaan sarana dan prasarana desa, dan pengelolaan kelembagaan desa
sesuai dengan peraturan pelaksanaan undang-undang desa yang berlaku. Tanpa
adanya kemampuan tersebut maka tujuan dari pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tentang Desa yang baru dilaksanakan akan sulit tercapai. Oleh sebab itu,
untuk melihat seberapa jauh kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam
menjalankan kebijakan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
tersebut maka dapat dilihat melalui bentuk-bentuk strategi yang dilakukanya
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakahkesiapanpemerintah desa Sumur tujuh dalam implementasi
kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimanakahstrategi pemerintah desa Sumur tujuh dalam implementasi
kebijakan Undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Sumur Tujuh
dalam pelaksanaan kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa?
10
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menganalisis dan mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Sumur Tujuh dalam
implementasi kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Menganalisis dan mengetahui strategi yang dimiliki Pemerintah Desa Sumur
Tujuh dalam implementasi kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Sumur Tujuh

26. dalam pelaksanaan kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.
3.3. Jenis dan Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini akan diambil dari data primer dan
sekunder di lapangan . Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, yakni yang berasal dari Responden/para informan dengan cara
interviu maupun observasi. Informan dalam penelitian ini meliputi para pejabat
yang terkait dengan jaring pemasaran hasil perikanan dan para nelayan yang
berada di wilayah klaster pantai.
a. Data Primer
Data primer dikumpulkan langsung dari informan melalui wawancara,
pengamatan, survei dan FGD.
b. Data Sekunder
data sekunder berupa data-data yangh sudah tersedia dan dapat diperoleh
oleh pengkaji dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data
sekunder tersebut meliputi dokumen-dokumen terkait dengan kajian,
baik berupa foto, data statistik, video, maupun data sekunder yang lain.
3.3. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan menggunakan :
1. Focus group discussion (FGD), Kegiatan ini dimaksudkan untuk
memperoleh informasi yang tapat dan handal.
Focus group discussion atau diskusi kelompok terarah akan dilakukan
untuk setiap lokasi di kabupaten dengan komposisi perwakilan nara
sumber masing-masing yaitu :

27. a. Perwakilan aparat birokrasi : 10 orang
b. Perwakilan stakeholder/masyarakat : 10 orang
20 orang/kabupaten
(kebutuhan responden di 5 kabupaten sebanyak 20 x 6 = 120 orang)
2. Wawancara secara mendalam (indept interview), yang ditujukan pada
masing-masing sumber untuk mendapatkan informasi yang lebih detail
dan spesifik guna melengkapi hasil FGD. Wawancara mendalam akan
dilakukan terhadap sejumlah responden pada aparat yang terkait
langsung dengan pemasaran hasil perikanan dan masyarakat nelayan di
setiap Kabupaten di wilayah propinsi Jawa Timur masing-masing 5
orang
3. Dokumentasi, pengumpulan, pencatatan atas data-data sekunder yang
dibutuhkan dalam mengolah dan menganalisis kajian.
3.4. Teknik Analisis Data
Didalam penelitian diskriptif, proses analisis dan interpretasi data tidak
hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, namun
secara simultan juga dilakukan pada saat pengumpulan data dilapangan
berlangsung, sehingga dalam penelitian kualitatif sering dikenal sebagai proses
siklus. Setelah mendapatkan informasi, dilakukan analisis untuk mencari
hipotesis kemudian dilakukan pengumpulan informasi berikutnya. Pengolahan
data kualitatif dilakukan dengan mempergunakan pendekatan ‘cross check’
informan untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam berbagai
pernyataan yang dikemukan oleh responden, serta berdasarkan hasil observasi
dan telaah data sekunder.