Buku Putih ini berisi penilaian dan pemetaan situasi sanitasi di suatu kota. Dokumen ini memberikan gambaran umum kondisi sanitasi saat ini meliputi limbah cair, sampah, dan drainase. Buku ini juga menjelaskan rencana pengembangan sanitasi yang sedang berjalan berdasarkan perencanaan pembangunan kota.

1. Buku Putih (Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi)
Daftar Isi /Outline
KATA PENGANTAR
Garis besar kandungan dan latar belakang disusunnya Buku Putih, terutama tentang harapan
dan arahan Bupati/Walikota agar menjadikan Buku Putih sebagai dasar bagi penyusunan Strategi
Sanitasi Kota (SSK). Bagian ini juga menjelaskan pentingnya pemutakhiran datayang digunakan
agar penyusunan SSK nantinya bisa lebih efektif. Bagian ini seyogyanya ditandatangani Walikota.
DAFTAR SINGKATAN
Daftar semua singkatan dan akronim yang termuat dalam dokumen Buku Putih. Daftar ini
diurutkan sesuai abjad.
DAFTAR TABEL
Daftar tabel yang termuat dalam dokumen Buku Putih beserta nomor dan judul-judulnya.
DAFTAR GAMBAR
Daftar gambar/foto yang termuat dalam dokumen Buku Putih beserta nomor dan judul-judulnya.
DAFTAR ISI
Bagian yang menjelaskan daftar isi Buku Putih.
BAB I PENDAHULUAN
Penjelasan umum tentang latar belakang, pengertian sanitasi, maksud, tujuan, dan metodologi
penyusunan Buku Putih, serta aspek-aspek lain terkait penyusunan Buku Putih.
1.1. Latar Belakang. Latar belakang disusunnya Buku Putih. Bagian ini pada dasarnya
merupakan potret kondisi terkini pembangunan sanitasi. Bagian ini juga menjelaskan hasil dan
mekanisme perencanaan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota.
1.2. Pengertian Dasar Sanitasi. Pengertian dasar dan lingkup sanitasi yang mencakup:
persampahan/limbah padat, limbah cair berupa excreta dan ikutannya seperti grey water, dan
drainase lingkungan.
1.3. Maksud dan Tujuan. Deskripsi maksud dan tujuan disusunnya Buku Putih Sanitasi atau
penilaian dan pemetaan situasi sanitasi.
1.4. Pendekatan Dan Metodologi. Deskripsi pendekatan dan metodologi yang disepakati Pokja
dalam penyusunan Buku Putih.
1.5. Posisi Buku Putih. Penjelasan posisi Buku Putih sebagai dokumen acuan dasar penyusunan
straegi pembangunan sanitasi kabupaten/kota atau SSK.
1.6. Sumber Data. Penjelasan sumber data primer dan sekunder yang disepakati Pokja. Bagian
ini juga menjelaskan pentingnya pengumpulan data yang dipakai sebagai dasar untuk membuat
pemetaan kondisi sanitasi secara aktual, serta memotret kebutuhan akan layanan sanitasi yang
baik, sesuai standar kebutuhan minimal pembangunan sanitasi.
1.7. Peraturan Perundangan. Penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang ada dan
berlaku, dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pembangunan sanitasi
kabupaten/kota.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KOTA
Penjelasan kondisi umum kabupaten/kota: kondisi fisik, letak geografi, topografi, kondisi
geohidrologi dengan batas-batas administrasinya, demografi dan proyeksi penduduk; dan
sebagainya.
2.1. Geografis, Topografis dan Geohidrologi. Penjelasan tentang kondisi fisik kota, letak geografi,
geohidrologi, kondisi topografi kota yang berhubungan erat dengan kebijakan yang akan diambil
dalam menetapkan strategi pembangunan sanitasi kota, terutama yang menyangkut pemilihan
teknologi.
2.2. Administratif. Penjelasan batas-batas administrasi kota, termasuk petanya, data administrasi
seperti: batas RT–RW, kelurahan, kecamatan, peta jalan, peta sungai dan sebagainya.
2.3. Kependudukan. Data demografi: jumlah penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin,
kepadatan per kelurahan, dan proyeksinya dalam 5 tahun ke depan. Adanya penjelasan sumber-
sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi kesepakatan Pokja)
2.4. Pendidikan. Data pendidikan: sarana dan prasarana, data sekolah termasuk jumlah sekolah
untuk setiap tingkatan, jumlah kelas, jumlah murid, jumlah guru. Bagian ini juga memuat data
lembaga pendidikan nonformal.
2.5. Kesehatan. Data kondisi kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan: rumah sakit, poliklinik,
puskesmas, puskesman pembantu, posyandu dan tenaga kesehatan, baik tenaga medis,
nonmedis, dan kader yang bergerak di sektor kesehatan.
2.6. Sosial Masyarakat. Data sosial seperti: pemeluk agama, mata pencaharian, tingkat
pendapatan, jumlah rumah ibadah, serta komposisi penduduk asli dan pendatang sesuai
kelompok etnis, dan sebagainya.
2.7. Perekonomian. Penjelasan tentang kondisi ekonomi kabupaten/kota: data pertumbuhan
ekonomi, jumlah tenaga kerja berdasarkan sektor, jumlah pencari kerja berdasarkan keahlian dan
pendidikan, serta data sektor ekonomi yang dominan dan menjadi unggulan terhadap
peningkatan perekonomian daerah, dan sebagainya.
2.8. Visi Dan Misi Kota
2.8.1. Visi Kota. Nilai dan harapan spesifik yang ingin dicapai kabupaten/kota dalam jangka
waktu tertentu dan terukur. Rumusannya dapat diambil dari RPJM kabupaten/kota.
2.8.2. Misi Kota. Langkah-langkah yang dirancang untuk mewujudkan visi kota. Rumusannya
dapat diambil dari RPJM kabupaten/kota.
2.9. Institusi dan Organisasi Pemda. Memuat struktur Organisasi Pemda dan SOTK yang
ada sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2.10. Tata Ruang Wilayah. Memuat rencana tata ruang dan wilayah kabupaten/kota, sesuai
peraturan daerah yang ada dan masih berlaku.
BAB III PROFIL SANITASI KOTA
Penjelasan mendetail tentang kondisi riil sanitasi kabupaten/kota. Ini menyangkut kondisi sarana
dan prasarana, tingkat layanan, cakupan layanan untuk ketiga subsektor: persampahan, limbah
cair, dan drainase. Bagian ini juga menjelaskan peran serta dan perilaku masyarakat terkait hidup
bersih dan sehat, dan sebagainya.
3.1. Kondisi Umum Sanitasi Kota. (Kondisi umum sanitasi yang mencakup: kondisi kesehatan
lingkungan kota, kesehatan dan pola hidup masyarakat, kuantitas dan kualitas air yang dapat
diakses masyarakat, pembuangan limbah cair rumah tangga, pembuangan limbah padat/sampah,
saluran drainase lingkungan, pencemaran udara, pembuangan limbah industri dan limbah medis.

3. 3.1.1. Kesehatan Lingkungan. Kondisi kesehatan lingkungan seperti: jumlah dan kondisi
jamban, kondisi pencemaran, akses pada sumber air tanah, serta data rumah sehat, sekolah
sehat, dan tempat-tempat umum sehat.
3.1.2. Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat. Kondisi kesehatan masyarakat seperti:
besarnya timbulan penyakit, terutama penyakit menular akibat sanitasi buruk, kodisi pola
hidup masyarakat menyangkut sanitasi, dan sebagainya.
3.1.3. Kuantitas dan kualitas air. Data kuantitas dan kualitas air minum terutama dari PDAM.
3.1.4. Limbah Cair Rumah Tangga. Kondisi umum penanganan limbah cair rumah tangga.
3.1.5. Limbah Padat (Sampah). Kondisi umum penanganan limbah padat/persampahan.
3.1.6. Drainase Lingkungan. Kondisi umum pematusan air hujan (drainase).
3.1.7. Pencemaran Udara. Kondisi umum pencemaran udara.
3.1.8. Limbah Industri. Kondisi umum penanganan limbah Industri.
3.1.9. Limbah Medis. Kondisi umum penanganan limbah medis.
3.2. Pengelolaan Limbah Cair. Penjelasan mendetail tentang kondisi riil pengelolaan limbah cair
di kabupaten/kota. Tinjauannya meliputi aspek legal formal, kelembagaan, cakupan pelayanan,
teknis operasional dan teknologi yang digunakan, peran serta masyarakat, aspek jender, dan
permasalahan-permasalahan yang ada. Bagian ini merupakan hasil analisis data sekunder
limbah cair (Lihat Manual B: Modul BA-05 untuk limbah cair).
3.2.1. Landasan Hukum/Legal Operasional
3.2.2. Aspek Institusional
3.2.3. Cakupan Pelayanan
3.2.4. Aspek Teknis dan Teknologi
a. Sistem terpusat/offsite system
b. Sistem setempat/onsite system
3.2.5. Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Penanganan Limbah Cair
3.2.6. Permasalahan
3.3. Pengelolaan Persampahan (Limbah Padat). Penjelasan mendetail tentang kondisi riil
pengelolaan limbah padat/persampahan yang ada dan sedang berjalan. Tinjauannya meliputi
aspek legal formal, kelembagaan, cakupan pelayanan, teknis operasional dan teknologi yang
digunakan, peran serta masyarakat, aspek jender, dan permasalahan-permasalahan yang ada.
Bagian ini merupakan kompilasi dan analisis data sekunder persampahan (Lihat Manual B: Modul
BA-05 untuk persampahan).
3.3.1. Landasan Hukum/Legal Operasional
3.3.2. Aspek Institusional
3.3.3. Cakupan Pelayanan
3.3.4. Aspek Teknis dan Teknologi
a. Tempat Penampungan Sementara (TPS)
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
3.3.5. Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Pengelolaan Sampah
3.3.6. Permasalahan dalam Pengelolaan Sampah
3.4. Pengelolaan Drainase. Penjelasan mendetail tentang kondisi riil drainase. Tinjauannya
meliputi aspek legal formal, kelembagaan, cakupan pelayanan, teknis operasional dan teknologi
yang digunakan, peran serta masyarakat, aspek jender, dan permasalahan-permasalahan yang
ada. Bagian ini merupakan kompilasi dan analisis data sekunder drainase (Lihat Manual B: Modul
BA-05 untuk drainase).
3.4.1. Landasan Hukum/Legal Operasional

4. 3.4.2. Aspek Institusional
3.4.3. Cakupan Pelayanan
3.4.4. Aspek Teknis dan Operasional
3.4.5. Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan
3.4.6. Permasalahan
3.5. Penyediaan Air Bersih. Penjelasan mendetail tentang pengelolaan air bersih. Tinjauannya
meliputi aspek legal formal, kelembagaan, cakupan pelayanan, teknis operasional dan teknologi
yang digunakan, peran serta masyarakat, aspek jender, dan permasalahan-permasalahan yang
ada. Bagian ini merupakan kompilasi dan analisis data sekunder air bersih dari PDAM dan
institusi non-PDAM serta dinas Kesehatan.
3.5.1. Landasan Hukum/Legal Operasional
3.5.2. Aspek Institusional
3.5.3. Cakupan Pelayanan
3.5.4. Aspek Teknis dan Operasional
3.5.5. Permasalahan
3.6. Komponen Sanitasi Lainnya. Penjelasan kondisi riil penanganan limbah industri dan limbah
medis, program kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dilaksanakan SKPD.
3.6.1. Penanganan Limbah Industri
3.6.2. Penanganan Limbah Medis
3.6.3. Kampanye PHBS
3.7. Pembiayaan Sanitasi Kota. Data biaya yang dikeluarkan selama 3–5 tahun terakhir, baik
melalui APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lain, untuk
pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi tingkat kota. Bagian ini merupakan kompilasi dan
analisis data sekunder aspek keuangan (Lihat Manual B: Modul BA-05 untuk aspek keuangan).
BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBAGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN
Penjelasan mendetail tentang pembangunan sektor dan rencana pengembangannya,
berdasarkan perencanaan pembangunan/RPJM Kota. Penjabarannya meliputi: Visi dan Misi
sanitasi, Strategi Penanganan Sanitasi Kota, Rencana Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair,
Sampah, Saluran Drainase Lingkungan, Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum, dan
Rencana Peningkatan Kampanye PHBS.
4.1. Visi dan Misi Sanitasi Kota. Visi dan misi sanitasi kota merupakan ungkapan nilai dan
harapan para stakeholder atas kondisi sanitasi pada lima tahun ke depan. Perumusan ini akan
menjadi masukan berharga pada saat Pokja menetapkan visi dan misi sanitasi kota dalam SSK.
4.2. Strategi Penanganan Sanitasi Kota. Strategi penanganan sanitasi yang sedang dan akan
dijalankan hingga berakhirnya masa RPJM Kota.
4.3. Rencana Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair. Rencana program pengelolaan limbah cair
yang sedang dan akan dilaksanakan kabupaten/kota hingga berakhirnya Renstra SKPD terkait
pengelolaan limbah cair.
4.3.1. Sistem Terpusat (Offsite System)
4.3.2. Sistem Sanimas
4.3.3. Sistem Setempat (Onsite System)
4.4. Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah (Limbah Padat). Rencana program pengelolaan
sampah yang sedang dan akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Renstra SKPD terkait
pengelolaan sampah.

5. 4.5. Rencana Peningkatan Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan. Rencana program
pengelolaan drainase lingkungan yang sedang dan akan dilaksanakan, sampai dengan
berakhirnya Renstra SKPD terkait pengelolaan saluran drainase lingkungan.
4.6. Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum. Rencana program pembangunan Air Minum
yang sedang dan akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya corporate plan PDAM.
4.7. Rencana Peningkatan Kampanye PHBS. Rencana program kampanye PHBS, kesehatan
masyarakat/lingkungan yang sedang dan akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Renstra
Dinas Kesehatan.
BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI
Merupakan perumusan awal permasalahan sanitasi dan berbagai opsi pengembangan yang
dapat diambil ketika Pokja menyusun SSK nanti. Bagian ini didasarkan pada kompilasi dan
analisis data sekunder (Lihat Modul BA-05: Manual B: Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi),
dan jika diperlukan, juga pengumpulan dan analisis data primer di area berisiko tinggi: tentang
Jender dan Kemiskinan (Modul BB-06).
5.1 Area berisiko Tinggi dan Permasalahan Utamanya. Penjelasan tentang area-area berisiko
tinggi dan permasalahannya. Bagian ini dirumuskan dari pengumpulan dan analisis data primer di
area berisiko tinggi (Modul BA-05).
5.2 Kajian dan Opsi Partisipasi Masyarakat dan Jender di Area Prioritas. Memuat hasil kajian dan
berbagai peran serta masyarakat dan jender di area berisiko tinggi. Bagian ini adalah analisis
data primer di area berisiko tinggi: tentang Jender & Kemiskinan (Modul BB-06).
5.3 Komunikasi untuk Peningkatan Kepedulian Sanitasi. Gambaran umum tentang sumber dan
kebutuhan informasi masyarakat, saluran komunikasi dan media dipergunakan. Bagian ini
merupakan analisis data sekunder tentang Media (Lihat Modul BA-05).
5.4 Keterlibatan Sektor Swasta dalam Layanan Sanitasi. Memuat hasil kajian dan berbagai opsi
peran swasta dalam penyediaan layanan sanitasi kota. Bagian ini merupakan hasil analisis data
primer SSA (Modul BA-05).
BAB PENUTUP
Memuat harapan dan langkah-langkah tindak lanjut (opsi pengembangan) yang dapat
dipertimbangkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana strategis pembangunan sanitasi
kota atau SSK.
LAMPIRAN
Memuat hasil-hasil studi, observasi, kajian, diskusi, kesepakatan dan analisis serta keputusan-
keputusan yang telah dilakukan Pokja Sanitasi, diambil dari kompilasi dan analisis data sekunder
(BA-05) atau jika diperlukan juga pengumpulan dan analisis data primer di area berisiko tinggi:
tentang Jender & Kemiskinan (BB-06).