3. KETENTUAN UMUM
Latar Belakang
Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Kondisi yang ada saat ini, pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari
sumbernya (rumah tangga) masih kurang memadai, sehingga berbagai
gerakan perlu ditingkatkan melalui peranan tokoh masyarakat, KSM
(Kelompok Swadaya Masyarakat) ataupun pemerintah.
4. Penyelenggaraan TPS 3R harus dilakukan secara sinergi dan
berkesinambungan melalui:
1. Proses pelibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
2. Proses pemberdayaan/penguatan masyarakat dan Pemerintah
Daerah.
3. Proses pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk
keberlanjutan TPS 3R.
5. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud diselenggarakan Program TPS3R adalah:
• Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
• Meningkatkan kebersihan lingkungan;
• Melindungi kualitas air sungai dari penumpukan sampah dan mengurangi beban
pencemaran badan air (sungai, danau, dan lain-lain);
• Melindungi kualitas udara dari polusi pembakaran sampah;
• Melindungi kualitas tanah dari pencemaran akibat aktivitas penimbunan sampah.
• Memperpanjang umur teknis TPA sampah.
Adapun tujuan diselenggarakan Program TPS 3R adalah:
• Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TPS 3R;
• Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan sampah dan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat;
• Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang berkualitas, berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya air dan lingkungan;
• Mengurangi beban pengolahan sampah di TPA dengan mengurangi timbulan sampah di
sumbernya;
• Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.
6. Konsep TPS 3R Berbasis Masyarakat
• Konsep utama pengolahan sampah pada TPS 3R, adalah untuk mengurangi
kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah
secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, sehingga dapat
meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
• Adapun produk yang dihasilkan dari TPS 3R (baik berupa kompos, gas bio,
penjualan sampah non organik, ataupun produk daur ulang) adalah benefit
dari pengelolaan sampah melalui TPS 3R dan bukan merupakan tujuan utama.
• Keberfungsian TPS 3R sangat bergantung tidak hanya dari pelibatan,
pemberdayaan, serta penguatan masyarakat saja, tetapi juga Pemerintah
Daerah, serta mitra-mitra pengelolaan sampah lainnya, termasuk sektor
swasta.
• POLLUTERS PAY!
7. Manfaat Pengelolaan Sampah di Skala Kawasan
• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.
• Pengelolaan relatif lebih mudah, karena beban sampah relatif lebih kecil,
terlebih apabila sudah dilakukan pemilahan dari sumber.
• Mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke TPA sampah.
• Menghemat biaya transportasi sampah ke TPA.
• Menghemat biaya pengelolaan sampah di TPA.
• Menghemat umur teknis TPA sampah eksisting.
8. Tugas Kita Bersama
Amanat UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 12: “Setiap orang dalam pengelolaan
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib
mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”
• Meningkatkan kesadaran diri sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat akan
pentingnya pengelolaan persampahan dari mulai sumbernya;
• Mengurangi sampah dengan menerapkan prinsip 3R dimulai dari rumah
tangga;
• Berperan serta aktif dalam penanganan sampah dengan konsep 3R skala
komunal berbasis masyarakat.
9. Landasan Operasional TPS 3R
Menangani
kawasan
yang rawan
persampaha
n sesuai SSK,
Kapasitas
pelayanan
minimal 200
KK.
Pengumpulan
sampah
menggunakan
gerobak
sampah atau
truk sampah,
Proses
pengolahan
sampah dengan
proses
pemilahan
(fisika),
pengolahan
sampah organik
(biologis),
pengangkutan
sampah terpilah
ke Bank Sampah
untuk sampah
yang masih
dapat didaur
ulang atau guna
ulang, serta
pengangkutan
sampah ke TPA
sampah untuk
sampah residu
Dibutuhkan
alokasi biaya
operasional dan
pemeliharaan
yang disubsidi
oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.
12. Proses Pelaksanaan Seleksi
Proses Seleksi Lokasi
1. Longlist Calon Lokasi
2. Shortlist Calon Lokasi
Penentuan dan Penetapan
Desa/Kelurahan Terpilih
1. Desa/Kelurahan yang memenuhi
syarat atau masuk shortlist
diundang dalam pertemuan yang
dihadiri oleh wakil masyarakat dan
wakil pengurus RT dan
RW/lingkungan, Desa/Kelurahan,
disaksikan oleh camat dan
Dinas/OPD terkait.
2. Pemangku kepentingan yang hadir
diberikan penjelasan tentang
program TPS 3R.
PEMILIHAN LOKASI
13. Penentuan dan Penetapan Lokasi Terpilih dengan Metode Selotif
Selotif
(Seleksi Lokasi
Patisipatif)
atau Survey Cepat
Merupakan metode yang digunakan untuk melakukan
observasi (mengamati dan menganalisa) kondisi lokasi,
untuk kemudian menetapkan kondisi sasaran program
persampahan secara cepat yang dilakukan secara
partisipatif pada calon lokasi sasaran
Tujuan Selotif
Secara umum, tujuan Selotif
adalah teridentifikasinya
masalah sanitasi dan
keinginan masyarakat untuk
menyelesaikannya atas dasar
kemampuan sendiri yang
dilakukan secara partisipatif,
sistematis, dan cepat. Tujuan
akhirnya adalah terseleksinya
lokasi yang paling siap untuk
implementasi program dan
mendapatkan lokasi yang
pasti sukses.
14. Sumber dana untuk penyelenggaraan TPS 3R, meliputi:
• Dana APBN digunakan untuk kebutuhan biaya investasi prasarana dan sarana pada TPS
3R;
• Dana APBD digunakan untuk kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan TPS 3R
(termasuk untuk penggajian operator secara profesional, penyediaan bahan bakar,
tagihan air-listrik, serta perbaikan sarana-prasarana) dan biaya untuk membuat akta
notaris dari KSM; sampai dengan pengelolaan TPS 3R dapat bersifat mandiri;
• Kontribusi dari masyarakat berupa:
• Dana tunai (in cash) minimal sebesar Rp 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah)
untuk membuka rekening bank atas nama KSM dan biaya awal operasional dan
pemeliharaan. Dana tunai ini akan digabung dengan dana operasional 3% yang ditransfer
ke Rekening KSM Pengelola;
• Dana non tunai (in kind) berupa lahan, barang, material, tenaga kerja, konsumsi, dan lain-
lain;
• Insentif yang didapat dari hasil penjualan material daur ulang, produk kompos serta
penjualan bibit tanaman digunakan untuk biaya operasional TPS 3R;
• Sumber dana lainnya, sumber dana ini dapat berupa Dana CSR, Swasta, dan lain-lain
yang dapat dimanfaatkan untuk opersaional dan keberlanjutan dari Program TPS 3R.
PEMBIAYAAN PROGRAM TPS 3R
15. PENYALURAN DANA BANTUAN
Penyaluran dana APBN dilakukan melalui Satker Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi, dengan ketentuan:
1. KSM Pelaksana Konstruksi membuka rekening bank atas nama KSM
Pelaksana Konstruksi, buku rekening ditandatangani oleh 3 orang (Ketua
KSM, Bendahara KSM dan satu orang perwakilan calon penerima manfaat)
2. PPK pada SATKER PSPLP Provinsi membuat Perjanjian Kerjasama dengan
Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pelaksana Konstruksi setelah
Dokumen RKM diverifikasi dan disahkan oleh Dinas/OPD dan Satker PSPLP
Provinsi.
16. Penyaluran dana bantuan kepada KSM Pelaksana Konstruksi dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai
berikut:
Tahap I (40% dari nilai kontrak dana bantuan) apabila:
• Dokumen RKM telah diverifikasi dan disahkan oleh Dinas/SKPD dan Satker PSPLP Provinsi;
• SK penetapan penerima TPS 3R telah ada;
• Dana biaya awal operasional dan pemeliharaan telah disetorkan sebesar 25% dari dana tunai (in cash) kontribusi
masyarakat.;
Tahap II (30% dari nilai kontrak dana bantuan) apabila:
• Progres pekerjaan telah mencapai minimal 30%,
• Laporan pertanggungjawaban tahap I (dokumen pengadaan barang/jasa, laporan fisik dan laporan penggunaan
dana) telah disampaikan kepada Satker PSPLP;
• Tambahan dana biaya awal operasional dan pemeliharaan telah disetorkan sebesar 50% dari dana tunai (in cash)
kontribusi masyarakat.
Tahap III (30% dari nilai kontrak dana bantuan) apabila:
• Progres pekerjaan telah mencapai 60%;
• Laporan pertanggungjawaban tahap II (laporan fisik dan laporan penggunaan dana) telah disamapikan kepada
Satker PSPLP;
• Tambahan dana biaya awal operasional dan pemeliharaan telah disetorkan lagi sebesar 25% dari dana tunai (in
cash) kontribusi masyarakat;
• Terbentuknya KSM Pengelola;
• Tersusunnya dokumen Draft Rencana Operasional dan Pemeliharaan (ROP)
17. Besaran alokasi dana bantuan Pemerintah yang disediakan untuk Pembangunan prasarana sarana TPS3R
adalah sebesar antara Rp 400.000.000, - s/d Rp 600.000.000, -
Rincian penggunaan dana bantuan Pemerintah:
1) Minimal 50% untuk bahan/ material/ mesin sampah
2) Maksimal 25% untuk upah & alat kerja
3) Maksimal 17% untuk pembelian alat angkut sampah (gerobak dorong dan motor sampah)
4) Maksimal 3% untuk operasional awal (3 bulan pertama setelah serah terima).
5) Maksimal 5% untuk kegiatan non fisik (jumlah dan jenis disepakati dalam rembuk warga). Dana ini digunakan
untuk kegiatan non fisik dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dan keberlanjutan TPS 3R.
ALOKASI DANA DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH
18. Pembentukan KSM
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
dibentuk melalui musyawarah masyarakat
atau rembug warga dengan bentuk dan
susunan pengurus sesuai dengan
permufakatan warga, dan ditetapkan
melalui surat keputusan (SK) Kepala
Desa/Kelurahan yang diketahui oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota (OPD terkait
sektor persampahan).
Penyusunan RKM
RKM merupakan bukti dokumen resmi
perencanaan TPS 3R. Penyusunan RKM dilakukan
dengan pendekatan partisipatif, artinya
semaksimal mungkin melibatkan masyarakat
dalam setiap proses. Pekerjaan yang
membutuhkan keahlian teknis dibantu oleh TFL
Teknis, sedangkan untuk aspek kelembagaan
dibantu oleh TFL Pemberdayaan.
KSM PELAKSANA KONSTRUKSI
KSM PELAKSANA KONSTRUKSI
TAHAP PERENCANAAN
19. Survey Timbulan Sampah, Komposisi dan
Karakteristik Sampah
Penghitungan Potensi Timbulan Sampah di Kawasan
Permukiman :
• Berdasarkan standar yang berlaku tentang
spesifikasi timbulan sampah;
• Data-data hasil kajian dan komparasi terhadap
TPS 3R yang sudah operasional;
• Hasil kajian lapangan;
• Penghitungan timbulan sampah berdasarkan
teknik pengambilan sampah berdasarkan
standar yang berlaku;
• Penghitungan komposisi sampah
merencanakan proses 3R/daur
ulang/pengurangan sampah.
20. Survey Harga Material dan Upah Tenaga Kerja
KSM melakukan survey harga bahan/material dan upah tenaga kerja guna penyusunan RAB dengan cara sebagai berikut :
•Menyusun daftar kebutuhan bahan/material yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati/Walikota, kemudian membuat
daftar kebutuhan tenaga kerja yang didasarkan pada gambar perencanaan;
•Melakukan survey harga bahan/material ke toko bahan bangunan/pemasok yang sesuai spesifikasinya di 3 (tiga)
toko bahan bangunan/pemasok, mengumpulkan kwitansi pembelian barang, survey di internet, dll;
•Melakukan survey upah tenaga kerja yang didasarkan upah tenaga kerja setempat, atau yang ditetapkan
berdasarkan SK Bupati/Walikota;
•Membuat berita acara survey harga bahan/material dan upah tenaga kerja;
•Membuat berita acara penetapan toko material yang ditunjuk dengan mempertimbangkan toko tersebut memiliki
bahan/material sesuai spesifikasi teknis dan mampu mensuplai dengan harga yang kompetitif.
21. Rencana Teknik Rinci
• tahapan kegiatan penyusunan RTR dan RAB adalah sebagai berikut:
• Penyusunan konsep TPS 3R;
• Pembuatan diagram proses TPS 3R;
• Perhitungan neraca massa sampah masuk dan sampah keluar;
• Perhitungan dimensi utama dari satuan proses dan satuan operasi;
• Menentukan peralatan mempertimbangkan jenis produksi kompos dan pemilahan sampah anorganik yg akan
diproduksi;
• Menentukan kebutuhan ruang yang dibutuhkan;
• Membuat desain dasar TPS 3R;
• Membuat rancangan detail dari TPS 3R;
• Menyusun RAB investasi operasional dan pemeliharaan;
• Melaporkan hasil penyusunan RTR dan RAB ke Satuan Kerja PSPLP Provinsi.
23. 1. Secara umum pekerjaan yang dilaksanakan dalam pembangunan TPS 3R, meliputi:
2. Pekerjaan persiapan
3. Pekerjaan sipil, yaitu :
4. Pekerjaan tanah
5. Pekerjaan pondasi dan lantai kerja
6. Pekerjaan pasangan
7. Pekerjaan struktur
8. Pekerjaan kusen
9. Pekerjaan arsitektur
10. Pekerjaan lantai
11. Pekerjaan air bersih dan sanitasi (WC dan saluran drainase)
12. Pekerjaan cat
13. Pekerjaan pemasangan pagar
14. Pekerjaan atap
15. Pekerjaan pengadaan, pemasangan elektrikal mekanikal, yaitu :
• Pekerjaan listrik
• Pekerjaan elektrikal
16. Pekerjaan uji coba
17. Jenis dan volume kegiatan secara rinci diuraikan dalam gambar rencana dan Rencana
Anggaran Biaya (RAB).
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
26. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN
MONITORING DAN EVALUASI
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
REDUCE-REUSE-RECYCLE
(TPS 3R)
Pemantauan penyelenggaraan TPS 3R adalah
proses yang dilakukan secara berkala mulai dari
persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan,
keberlanjutan program, sampai dengan
pengembangan dan replikasi. Hasil dari kegiatan
pemantauan digunakan untuk perbaikan kualitas
pelaksanaan dan perbaikan perencanaan. Hasil
kegiatan tersebut juga dapat digunakan untuk
input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar
untuk keberlanjutan program, pengembangan
serta replikasi.
27. KETERANGAN 2017 2018
PELAYANAN 400 KK MINIMAL 200 KK
ROP - RENCANA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
KETENTUAN PERPAJAKAN Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan
adalah sebagai berikut:
1) Apabila KSM Pelaksana Konstruksi melakukan
perikatan kontrak terhadap
toko/pemasok/penyedia jasa yang mempunyai NPWP,
maka penyetoran pajak
menjadi kewajiban penyedia barang/jasa;
2) Apabila KSM Pelaksana Konstruksi melakukan
perikatan kontrak terhadap
toko/pemasok/penyedia jasa yang tidak mempunyai
NPWP, maka pemotongan dan penyetoran pajaknya
dilakukan oleh bendahara Satker
PSPLP Provinsi;
3) Apabila belanja barang/jasa yang dilakukan oleh KSM
melalui perikatan
kerja sama dengan penyedia barang/jasa oleh
masyarakat pengumpul maka
tidak dikenakan pajak.
TIDAK KENA PAJAK
PERBANDINGAN JUKNIS LAMA DAN BARU
