Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK BLU

5,889 views

Published on

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK BLU (Layanan Usaha)

Published in: Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,889
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,287
Actions
Shares
0
Downloads
420
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK BLU

  1. 1. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
  2. 2. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLUBAB I PENDAHULUAN1.1 LATAR BELAKANG Sejak pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota terkait yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam hubungan ini telah dilakukan pembentukan struktur organisasi baru Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sekaligus mengakomodasi seluruh Lembaga/urusan yang merupakan kewenangan baru Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) mempunyai peranan penuh dalam pengelolaan pembangunan daerah, sedangkan pemerintah pusat mempunyai fungsi memberikan bantuan teknis berupa pembinaan kepada daerah. Departemen Pekerjaan Umum memiliki fungsi untuk memberikan bantuan teknis pembangunan dalam penanganan infrastruktur kota dan desa untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah, serta untuk mendukung fungsi Departemen Pekerjaan Umum, Sub Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan, Direktorat Pengembangan PLP, Ditjen. Cipta Karya, yang salah satu fungsi utamanya adalah melakukan pembinaan teknik kelembagaan PLP (Penyehatan Lingkungan Pemukiman) yang meliputi bidang persampahan, air limbah, dan drainase sesuai dengan Permen PU No. 286/PRT/M/2005. Untuk menunjang kegiatan teknis operasional/kegiatan teknis penunjang dinas yang menangani bidang PLP, daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, misalnya saja Dinas Kebersihan dapat membentuk UPTD pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam pelaksanaannya dirasa perlu adanya perangkat daerah yang khusus menangani pengelolaan persampahan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang 1
  3. 3. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU Pengelolaan Keuangan BLU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah, maka dari itulah disusun Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK-BLU.1.2 MAKSUD & TUJUAN Maksud dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan arahan kepada perangkat Pemerintah Daerah terkait dalam pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Teknis Daerah (BLUD-UPTD) bidang persampahan yang profesional, efektif dan efisien, serta memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan dan profesionalitas pengelolaan bidang persampahan serta efisiensi anggaran, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkesinambungan kepada masyarakat.1.3 SASARAN Sasaran yang hendak dicapai adalah mendorong kepada terbentuknya perangkat daerah yang khusus mengelola persampahan dengan menerapkan PPK-BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sampah kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, dengan menerapkan praktek- praktek bisnis yang sehat.1.4 RUANG LINGKUP Petunjuk Teknis ini memuat ketentuan-ketentuan dan prinsip penyelenggaraan BLUD-UPTD, penyiapan BLUD-UPTD, penyelenggaraan BLUD-UPTD, monitoring dan evaluasi serta pelaporan BLUD- UPTD. 2
  4. 4. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU1.5 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN1.5.1Penyelenggaraan Teknis Penyelenggaraan teknis pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh BLUD- UPTD Persampahan dapat merupakan sebagian atau keseluruhan dari kegiatan- kegiatan sebagai berikut : a. Pengumpulan Sampah Kegiatan pengumpulan sampah adalah kegiatan untuk mengumpulkan sampah dari setiap sumber sampah. Pola pengumpulan sampah biasanya terdiri dari dua : pola langsung dan pola tidak langsung. Pola langsung biasanya pengumpulan dilakukan dengan menggunakan truk kemudian langsung dibuang ke TPA, sedangkan pola tidak langsung biasanya dilakukan dengan menggunakan gerobak atau armada sejenisnya kemudian dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Transfer Depo (TD). b. Pengelolaan di TPS (Tempat Penampungan Sementara) TPS ini umumnya berupa lahan terbuka yang dilengkapi dengan container dengan kapasitas 8 – 10 m3, atau berupa Transfer Depo (TD) yang dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan proses pemindahan dari gerobak ke armada truk. c. Pengolahan Sampah Skala Kawasan Untuk pengelolaan sampah skala kawasan yang dikelola dengan pola 3R maka sampah yang dikumpulkan dari masing-masing sumber dibawa ke lokasi pengolahan skala kawasan untuk diproses lebih lanjut. Proses yang dilakukan dapat terdiri dari: pemilahan, pencacahan (optional), pengomposan (untuk sampah organik), pengepakan dan penjualan (untuk sampah non organik), penanganan sampah B3, dan penanganan residu. d. Pengangkutan Sampah Kegiatan pengangkutan sampah adalah kegiatan pengambilan sampah dari setiap TPS atau pengangkutan residu dari lokasi pengolahan dalam skala kawasan kemudian diangkut ke TPA. Pengangkutan menggunakan armada truk, baik arm roll truck, dump truck, maupun compactor truck. e. Pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Kegiatan pemrosesan akhir adalah proses pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan (landfilling) secara aman. Teknik landfilling yang direkomendasikan adalah Controll Landfill atau Sanitary Landfill. 3
  5. 5. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU f. Pengolahan di TPA Kegiatan pengolahan di TPA adalah upaya pemanfaatan sampah yang sudah berada di TPA dengan tujuan untuk meminimalkan sampah yang dikembalikan ke alam (landfilling). Pemanfaatan sampah di TPA dapat dilakukan baik untuk menghasilkan energy alternative maupun kompos.1.5.2Batasan Wilayah Pelayanan Dilihat dari batasan wilayah pelayanan, penyelenggaraan pengelolaan persampahan oleh BLUD-UPTD dapat meliputi : a. Dalam Kota/Kabupaten : - Seluruh wilayah perkotaan di suatu kota atau urban area di suatu kabupaten. - Wilayah tertentu saja suatu kota atau kabupaten, misalnya wilayah kecamatan tertentu, wilayah pasar, kawasan industri, dan lain-lain b. Dalam wilayah regional (lintas kota/kabupaten). 4
  6. 6. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLUBAB II KETENTUAN - KETENTUAN2.1 KETENTUAN UMUM Ketentuan Umum dimaksud dalam petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut: 1. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Teknis Daerah (BLUD-UPTD) adalah Unit kerja pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan pengelolaan persampahan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melakukan tugas ke PU-an dan bertindak selaku pengguna anggaran/barang. 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 5. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD-UPTD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD-UPTD. 6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Spesifikasi teknis tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD-UPTD kepada masyarakat (pelanggan). 7. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. 5
  7. 7. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU2.2 ASAS 1. BLUD-UPTD beroperasi sebagai "unit kerja" Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tujuan pemberian pelayanan umum (dalam pengelolaan persampahan) yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh SKPD induk yang bersangkutan. 2. BLUD-UPTD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLUD-UPTD tidak terpisahkan dari pemerintah daerah sebagai SKPD induknya. 3. Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum (pengelolaan persampahan) yang didelegasikan kepada BLUD-UPTD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. 4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD-UPTD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan umum (pengelolaan persampahan) yang didelegasikan kepadanya oleh Gubernur/Bupati/Walikota. 5. BLUD-UPTD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. 6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD-UPTD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja SKPD 7. BLUD-UPTD mengelola penyelenggaraan layanan umum (pengelolaan persampahan) sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.2.3 KETENTUAN TEKNIS BLUD-UPTD Persampahan dapat menyelenggarakan pengelolaan persampahan baik dalam hal penanganan sampah maupun pengurangan sampah sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan. • Kegiatan penanganan sampah dapat meliputi : pengumpulan sampah dari sumbernya baik secara langsung dibuang ke TPA maupun secara tidak langsung dibawa ke TPS/TD, pengangkutan sampah dari TPS/TD ke TPA, dan pengelolaan di TPA. • Kegiatan pengurangan sampah dapat meliputi: pengolahan sampah dalam skala kawasan maupun pengolahan sampah skala kota. 6
  8. 8. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLUBAB III PENYIAPAN PEMBENTUKAN BLUD-UPTD3.1 TATA CARA PEMBENTUKAN BLUD-UPTD PERSAMPAHAN Tata cara pembentukan BLUD-UPTD Persampahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ tanggal 10 September 2008 tentang Pedoman Peniaian Penerapan PPK-BLUD, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pemerintah Propinsi /Kota/ Kabupaten menyiapkan pembentukan kelembagaannya terlebih dahulu dalam bentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang nantinya akan menerapkan PPK-BLUD. Pembentukan UPTD tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah. 2. UPTD-SKPD yang telah dibentuk, dengan memperhatikan Petunjuk Teknis Penyiapan Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan oleh BLUD-UPTD dari Departemen PU, kemudian menyiapkan dokumen administratif untuk menerapkan PPK-BLUD. 3. Apabila semua persyaratan administrasi telah disiapkan maka : UPTD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui Kepala SKPD, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif tersebut. Format surat permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD, tercantum dalam Lampiran III Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 4. Setelah dokumen diajukan ke Kepala Daerah, kemudian Kepala Daerah membentuk Tim Penilai sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Sedangkan pedoman penilaian atas pengajuan BLUD-UPTD tersebut didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2759/SJ tanggal 10 September 2008 perihal Pedoman Penilaian Penerapan PPK- BLUD. 5. Setelah dilakukan penilaian, hasil penilaian disampaikan kepada Kepala Daerah dalam bentuk Rekomendasi, untuk selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota membuat surat penolakan (diperuntukkan bagi Unit kerja yang ditolak untuk menerapkan PPK-BLUD) atau Surat keputusan untuk menerapkan PPK-BLUD 7
  9. 9. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU bagi Unit kerja yang diterima untuk menerapkan PPK-BLUD. Penetapan PPK- BLUD dapat dengan status BLUD-UPTD bertahap atau BLUD-UPTD Penuh. Penetapan Status Penuh atau Bertahap tergantung dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai. 6. Bila keputusannya BLUD UPTD bertahap maka kepada BLUD-UPTD tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk mengajukan BLUD-UPTD penuh. Prosedur pembentukan UPTD dan pengajuan PPK-BLUD untuk UPTD Persampahan sebagaimana diuraikan di atas secara diagram dapat dilihat pada Gambar 3.1.3.2 DOKUMEN ADMINISTRATIF Setelah Pemerintah Daerah membentuk UPTD yang akan menerapkan PPK BLUD maka selanjutnya kepala UPTD menyiapkan Dokumen Administratif. Ketentuan mengenai Dokumen Administratif tersebut perlu dibuatkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Contoh peraturan terlampir). Adapun dokumen administratif tersebut terdiri dari :3.2.1Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja Surat pernyataan tersebut dibuat oleh kepala UPTD dan diketahui oleh kepala SKPD. Format surat pernyataan tersebut sesuai dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dapat dilihat pada lampiran. 8
  10. 10. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU3.2.2Pola Tata Kelola Pola tata kelola adalah merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. Muatan tata kelola tersebut adalah sebagai berikut : a. Struktur Organisasi Meliputi : jabatan, wewenang dalam organisasi, pembagian tugas dan fungsi, tanggung jawab. Struktur Organisasi BLUD-UPTD Persampahan harus disusun berdasarkan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan persampahan, serta mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Gambar 3.2 berikut ini adalah contoh Sturktur Organisasi BLUD-UPTD pengelola persampahan untuk BLUD di propinsi/regional dan Gambar 3.3 contoh Struktur Organisasi BLUD-UPTD pengelola persampahan untuk BLUD kota/kabupaten, secara umum terbagi dalam : 1. Pejabat Pengelola BLUD-UPTD, terdiri dari : • Pemimpin; • Pejabat Keuangan; dan • Pejabat Teknis. 2. Pengawas BLUD-UPTD, terdiri dari pengawas internal Pemerintah Daerah (Inpektorat Daerah) dan pengawas eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK). Apabila asset/omset BLUD-UPTD telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Permenkeu No.109/PMK.05/2007 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum maka dapat dibentuk Dewan Pengawas 9
  11. 11. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU 10
  12. 12. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLUContoh pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengelola BLUD-UPTDdiuraikan pada tabel 3.1 berikut. 11
  13. 13. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU 12
  14. 14. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLUb. Prosedur kerja Meliputi: bagaimana berkomunikasi, berinteraksi dan koordinasi kaitannya antara wewenang dan tanggung jawab dalam pencapaian kinerja. Prosedur kerja sebagaimana dimaksud menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.c. Pengelompokan fungsi yang jelas Dalam hal ini perlu dijelaskan yang mana fungsi pelayanan dan mana pendukung pelayanan dalam mencapai kinerja. Fungsi pelayanan tersebut misalnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pengelolaan TPA, sedang pendukung pelayanan misalnya pengelolaan SDM, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan lain-lain.d. Pengelolaan SDM Memuat gambaran mengenai kebijakan SDM mulai dari penerimaan pegawai (rekruietmen), penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan, dan masa purna tugas (PHK). Secara umum pejabat pengelola dan pegawai BLUD- UPTD dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga non-pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan BLUD-UPTD. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPTD yang berasal dari pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian. Dalam penerimaan pegawai BLUD perlu memperhatikan kriteria/kualifikasi yang ditetapkan. Berikut ini adalah contoh kriteria/kualifikasi SDM pengelola BLUD-UPTD pengelola persampahan yang dapat digunakan : 13
  15. 15. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU 14
  16. 16. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLUe. Sistem Akuntabilitas Perlu dijelaskan terkait dengan sistem akuntabilitas tersebut hubungan antara Rencana Strategis dan RPJMD. Berdasarkan RBA tahunan tersebut kemudian dijelaskan mekanisme pengukuran kinerja serta atat ukur yang digunakannya. Sistem akuntabilitas BLUD-UPTD Pengelola Persampahan terdiri dari asas akuntabititas program, akuntabilitas kegiatan dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas : Program Perencanaan : Proses penyusunan program BLUD-UPTD dilakukan berdasarkan Rencana Strategi Bisnis BLUD-UPTD Persampahan Pelaksanaan : Pelaksanaan akuntabilitas program dilaksanakan dengan menunjuk penanggungjawab program yang bertanggungjawab menjalankan dan melaporkan program ke Kepala BLUD. Pengukuran : Ukuran pencapaian program dilakukan sesuai dengan % realisasi capaian program. Monitoring : Proses monitoring program dilaksanakan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dari penanggungjawab program kepada Kepala SKPD melalui Ketua BLUD-UPTD Pelaporan : Pelaporan program dilakukan oleh penanggungjawab program secara periodik setiap bulan, triwutan, semester dan akhir tahun. Akuntabilitas : Kegiatan Perencanaan : Kegiatan dibagi dalam tiga jenis yaitu kegiatan rutin, insidentil dan kontraktual Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh unit yang bertanggungjawab baik menyangkut metode dan penempatan seluruh sumber dayanya. Pengukuran : Ukuran pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya 15
  17. 17. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU kegiatan sesuai dengan laporan realisasi kegiatan dan penyerahan kegiatan kepada SKPD. Ukuran pencapaian dilakukan dengan membandingkan jadual dalam rencana kegiatan dengan realisasinya .Monitoring : Monitoring kegiatan dilakukan dengan melaporkan keuangan (SPJ) satu minggu setelah kegiatan selesai. Untuk kegiatan rutin dilakukan secara periodik (bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan). Sedangkan kegiatan kontraktual dimonitor sesuai dengan termin yang diajukan.Pelaporan : Pelaporan untuk kegiatan yang bersifat insidentil dilakukan satu minggu setelah kegiatan diselesaikan. Kegiatan yang bersifat rutin dilaporkan secara bulanan, triwulanan, semester dan tahunan. Sedangkan kegiatan yang menggunakan kontraktual dilaporkan sesuai dengan termin dan prestasi pekerjaan.Akuntabilitas KeuanganPerencanaan : Perencanaan keuangan dilakukan sesuai dengan Renstra Bisnis dan masukan masing-masing unit yang akan dinilai dengan skala prioritas oleh Bagian Keuangan BLUD-UPTD.Pelaksanaan : Pelaksanaan akuntabilitas keuangan dilakukan dengan tidak secara langsung memberikan seluruh uang yang diminta dalam proposal tetapi diberikan sesuai dengan realisasi kegiatan yang pokok. Honor dan pajak terkait dengan dengan kepanitiaan kegiatan ditahan oleh Bagian Keuangan dan baru dapat dicairkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.Pengukuran : Ukuran untuk akuntabititas keuangan adalah kelengkapan bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan SPJ oleh unit ke Bagian Keuangan BLUD-UPTD. Terhadap bukti-bukti yang tidak memadai dikembalikan ke unit-unit untuk dilengkapi dan disesuaikan dengan realisasi kegiatannya.Monitoring : Monitoring keuangan dilakukan masing-masing unit dengan mengirimkan laporan keuangan (Laporan SPJ) yang berisi penyerapan uang dan bukti-bukti 16
  18. 18. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU pertanggungjawaban pengetuaran. Laporan ini dikirimkan ke Bagian Keuangan BLUD-UPTD untuk diteliti dan dievaluasi. Pelaporan : Pelaporan terkait dengan keuangan dilakukan oleh BLUD- UPTD dengan menggunakan aplikasi SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun. Sedangkan secara internal realisasi keuangan oleh unit-unit dilaporkan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan ke BLUD-UPTD dalam hal ini Bagian Keuangan. Bentuk pelaporan keuangan adalah pertanggungjawaban keuangan yang berisi Anggaran dan realisasi pengeluaran. f. Kebijakan pengelolaan keuangan Berisi tentang kebijakan sistem pengelolaan keuangan apakah menggunakan standar akuntansi SAK atau SAP, kemudian kebijakan penentuan tarif (misalnya dengan perhitungan unit cost) atau Subsidi dari Pemerintah Daerah (APBD). g. Kebijakan pengelolaan persampahan Perlu dijelaskan mengenai kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan persampahan. Dalam merumuskan kebijakan tersebut harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang bertaku seperti UndangUndang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.3.2.3Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rencana strategis bisnis adalah rencana strategis lima tahunan yang mencakup, antara lain sejarah berdirinya, landasan hukum keberadaan Unit Kerja, pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan dari UPTD tersebut. Menurut Inpres No. 7 tahun 1999, perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun dengan perhitungan potensi, peluang dan kendata yang ada atau yang mungkin timbul. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penyusunan RSB adalah sebagaimana dilihat dalam Gambar 3.4. 17
  19. 19. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU 18
  20. 20. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di atas mana RSB harus mencakup : Visi Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Misi Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Program Strategis Program yang berisi rencana kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin ada atau timbul. Program strategis mencakup: • Program lima tahunan; • Kesesuaian antara visi, misi, program, kegiatan, dan pengukuran pencapaian kinerjanya; • Indikator kinerja lima tahunan, yang berupa indikator administratif, keuangan, dan pelayanan. Pengukuran Pencapaian Kinerja Pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah keluaran kegiatan tahun berjalan dapat tercapai, dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan. Sistematika penyusunan RSB dapat dilihat dalam Lampiran.3.2.4Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar pelayanan minimal (SPM) memuat batasan minimal mengenal jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Kerja. Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kuatitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, kepala daerah menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) BLUD dengan peraturan kepala daerah. SPM tersebut dapat diusulkan oleh kepala BLUD-UPTD. Dalam menyusun SPM tersebut harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Untuk menyusun SMP harus memenuhi persyaratan: 19
  21. 21. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU a. fokus pada jenis pelayanan, artinya mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD b. terukur, artinya kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan c. dapat dicapai, kegiatan nyata, artinya dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat d. relevan dan dapat diandalkan, artinya kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD e. tepat waktu, artinya kesesuaian jadwal dan kegiatan peiayanan yang telah ditetapkan.3.2.5Laporan Keuangan Pokok Laporan keuangan pokok yang dimaksud adalah merupakan laporan keuangan UPTD sebelum menerapkan PPK-BLUD, sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan sebagaimana diatur datam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), atau menyampaikan prognosa/proyeksi laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Laporan keuangan pokok yang harus disiapkan terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan. Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari: a. prognosa/proyeksi taporan operasional; dan b. prognosa/proyeksi neraca. Prognosa/proyeksi taporan keuangan tersebut diperuntukkan bagi UPTD yang baru dibentuk. Contoh-contoh format laporan keuangan pokok sebagaimana diuraikan di atas merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007, dapat dilihat pada lampiran.3.2.6Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit Laporan audit terakhir merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun 20
  22. 22. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLUterakhir oleh auditor eksternal, sebelum UPTD diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD. Bila audit terakhir belum tersedia, maka kepala UPTD yang akanmenerapkan PPK-BLUD diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia untukdiaudit oleh lembaga independen, dengan format sesuai Lampiran II PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dapat dilihatpada lampiran. 21
  23. 23. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLUBAB IV PENYELENGGARAAN BLUD-UPTD4.1 UMUM Pada dasarnya BLUD-UPTD dibentuk sebagai penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah perkotaan pada sebuah Kota atau Kabupaten atau lintas Kota dan Kabupaten datam konteks regional. Lingkup pengetolaan tersebut dapat dibatasi wilayah petayanan maupun tahapan pengelolaan (pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan di TPA). Pengelolaan tersebut dimulai dari tahap perencanaan, operasional, pemeliharaan hingga pengelolaan retribusi.4.2 PENYELENGGARAAN TEKNIS Penyelenggaraan teknis pengelolaan sampah oleh BLUD-UPTD baik di wilayah Kota/Kabupaten maupun propinsi adatah meliputi seluruh kegiatan pengelolaan baik berupa penanganan maupun pengurangan sampah, yaitu sebagai berikut : 1. Pola pengumpulan tidak langsung : yaitu kegiatan pengumpulan sampah dari sumber sampah (konsumen) ke tempat penampungan sementara (TPS) atau transfer depo (TD) atau transfer station (TS). Untuk kegiatan ini BLUD-UPTD dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat (RT, RW, Desa Adat, dll) 2. Pola pengumpulan langsung : yaitu pengumpulan sampah dari sumber sampah untuk kemudian langsung dibawa ke TPA (tempat pemrosesan akhir) 3. Pengangkutan dari TPS/TD/TS ke TPA 4. Pengelolaan di TPA. 5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengolahan sampah dalam rangka mengurangi sampah yang dibuang ke TPA.4.3 PENGELOLAAN KEUANGAN4.3.1Pendapatan dan Biaya BLUD-UPTD Pendapatan BLUD-UPTD Persampahan a. Pendapatan BLUD dapat bersumber dari: - Jasa layanan, yaitu berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan tarif jasa yang telah ditentukan 22
  24. 24. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU - Hibah, baik berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. - Hasil kerjasama dengan pihak lain, yaitu berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD-UPTD. - APBD, yaitu pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD. - APBN, yaitu berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain- lain. BLUD datam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan tersebut proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. - Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain : o hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; o hasil pemanfaatan kekayaan; o jasa giro; o pendapatan bunga; o keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; o komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari o penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; o hasil investasi.b. Seluruh pendapatan BLUD-UPTD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengetuaran BLUD sesuai RBA.c. Hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukannya.d. Seluruh pendapatan BLUD UPTD sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-UPTD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD, rincian obyek BLUD-UPTD Persampahan.e. Format laporan pendapatan BLUD-UPTD tercantum dalam Lampiran IV Permendagri No. 61 tahun 2007, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran.Biaya UPTD BLUD Persampahana. Biaya BLUD UPTD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. Biaya operasionat tersebut mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-UPTD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. 23
  25. 25. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU Sedangkan biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-UPTD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.b. Biaya BLUD-UPTD tersebut dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan, dan dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.c. Biaya operasional UPTD-BLUD terdiri dari - Biaya pelayanan; yaitu seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, yang meliputi : o biaya pegawai. o biaya bahan. o biaya jasa pelayanan. o biaya pemeliharaan. o biaya barang dan jasa. o biaya pelayanan lain-lain. - Biaya umum dan administrasi, yaitu seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, yang meliputi : o biaya pegawai. o biaya administrasi kantor. o biaya pemeliharaan. o biaya barang dan jasa. o biaya promosi. o biaya umum dan administrasi lain-lain.d. Biaya non operasional UPTD BLU terdiri dari : - biaya bunga. - biaya administrasi bank. - biaya kerugian penjualan aset tetap. - biaya kerugian penurunan nilai. - biaya non operasional lain-lain.e. Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari : - jasa layanan, - hibah, - hasil kerjasama dengan pihak lain, - lain-lain pendapatan BLUD yang sah,disampaikan kepada PPKD setiap triwulan. Pengeluaran tersebut dilakukandengen menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan 24
  26. 26. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU Tanggungjawab (SPTJ). Format SPTJ, tercantum dalam Lampiran V Permendagri No. 61 tahun 2007. Sedangkan format laporan pengeluaran BLUD-UPTD sesuai Lampiran VI Permendagri No. 61 tahun 2007 sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran. f. Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan, yang diatur sebagai berikut : - Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-UPTD tersebut merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif. Ketentuan mengenai ambang batas tersebut adalah : Ambang batas ditetapkan dengan besaran persentase. Besaran persentase ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-UPTD. Besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD-UPTD oleh PPKD. Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud di atas, merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasionat dan dapat dipertanggungjawabkan. - Fleksibilitas pengetuaran biaya tersebut hanya bertaku untuk biaya BLUD- UPTD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat. - Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-UPTD tersebut tidak berlaku untuk BLUD-UPTD bertahap. - Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD-UPTD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala SKPD.4.3.2Penentuan Tarif Layanan BLUD-UPTD BLUD-UPTD dapat menyusun struktur dan besaran tarif jasa layanan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab IX Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007, dengan memperhatikan hat-hat berikut : a. Memungut biaya kepada masyarakat dilakukan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan. b. Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana. c. Tarif sebagaimana dimaksud di atas termasuk imbal hasil yang wajar dari 25
  27. 27. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. d. Tarif layanan sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD-UPTD yang bersangkutan. e. Tarif layanan BLUD-UPTD diusulkan oteh pemimpin BLUD-UPTD kepada kepala daerah melalui kepala SKPD. f. Tarif layanan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD. g. Penetapan tarif layanan harus mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat. h. Kepala daerah dalam. menetapkan besaran tarif dapat membentuk tim, yang keanggotaannya dapat berasal dari: (1) pembina teknis, yaitu kepala SKPD; (2) pembina keuangan, yaitu PPKD; (3) unsur perguruan tinggi; dan (4) lembaga profesi. i. Peraturan kepala daerah mengenai tarif tayanan BLUD-UPTD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan. j. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud di atas dapat ditakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan. k. Proses perubahan tarif tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Permendagri No. 61 tahun 2007.4.3.3Perencanaan dan Penganggaran Dalam rangka perencanaan dan penganggaran kaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD-UPTD maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. BLUD-UPTD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD-UPTD. b. Penyusunan RBA tahunan tersebut disusun berdasarkan prinsip : anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD-UPTD lainnya c. RBA tahunan memuat : - Kinerja tahun berjalan; yang meliputi : • hasil kegiatan usaha, 26
  28. 28. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU • faktor yang mempengaruhi kinerja, • perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, • laporan keuangan tahun berjalan, dan • hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.- Asumsi makro dan mikro; yang antara lain meliputi • tingkat inflasi, • pertumbuhan ekonomi, • nilai kurs, • tarif, • volume pelayanan.- Target kinerja, antara lain memuat : • perkiraan pendapaian kinerja pelayanan; dan • perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.- Analisis dan perkiraan biaya satuan, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan (lihat contoh perhitungan datam lampiran).- Perkiraan harga, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.- Anggaran pendapatan dan biaya, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.- Besaran persentase ambang batas, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.- Prognosa laporan keuangan, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.- Perkiraan maju (forward estimate), merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 27
  29. 29. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU - Rencana pengeluaran investasi/modal, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap. - Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsotidasi dengan RKA-SKPD, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD.d. RBA tahunan juga disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal (SPM) dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.e. RBA tahunan tersebut disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPDf. RBA tahunan yang telah dikonsolidasikan kemudian disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD, selanjutnya disampaikan kepada PPKD.g. Selanjutnya oleh PPKD, RKA-SKPD yang didalamnya juga memuat RBA tahunan BLUD UPTD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.h. RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD kemudian disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.i. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD kemudian metakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitifj. RBA definitif tersebut kemudian dipakai sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.k. DPA-BLUD yang diajukan kepada PPKD tersebut di atas mencakup antara lain : - pendapatan dan biaya; - proyeksi arus kas; - jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.l. Selanjutnya DPA-BLUD disahkan oleh PPKD sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.m. DPA-BLUD yang telah disahkan setanjutnya menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemimpin BLUD- UPTD.n. Perjanjian kinerja tersebut merupakan manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement).o. Dalam perjanjian kinerja tersebut kepala daerah menugaskan pemimpin BLUD 28
  30. 30. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU untuk menyetenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum datam DPA-BLUD. p. Perjanjian kinerja antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan - kinerja pelayanan bagi masyarakat; - kinerja keuangan; - manfaat bagi masyarakat.4.3.4Pelaksanaan Anggaran Penarikan Dana APBD Dalam hal realisasi anggaran BLUD-UPTD perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD, yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, ditakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa tersebut sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD. c. Apabila DPA-BLUD belum disahkan oteh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya. Pengelolaan Kas Dalam hal pengelolaan kas, BLUD-UPTD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut : - perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas; - pemungutan pendapatan atau tagihan; - penyimpanan kas dan mengelola rekening bank; - pembayaran; - perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan - pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. 29
  31. 31. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLUd. Semua transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran dilaksanakan melaluirekening kas BLUD-UPTD yang selanjutnya dilaporkan ke pejabat keuanganBLUD-UPTD.Pengelolaan Piutanga. BLUD-UPTD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak tangsung dengan kegiatan BLUD-UPTD.b. Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.c. BLUD-UPTD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.d. Untuk melaksanakan penagihan piutang tersebut BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD- UPTD.e. Apabila piutang sulit ditagih maka BLUD-UPTD dapat dilimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.f. Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.g. Kewenangan penghapusan piutang tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.Pengelolaan Utanga. BLUD-UPTD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain, baik berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.b. Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.c. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.d. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka 30
  32. 32. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.e. Pinjaman jangka panjang tersebut terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan kepala daerah.f. Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.g. Kewenangan perikatan pinjaman tersebut diatur dengan peraturan kepala daerah.h. Pembayaran kembati pinjaman/utang, menjadi tanggung jawab BLUD.i. Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang- undang.j. Jatuh tempo sebagaimana dimaksud di atas dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.k. BLUD-UPTD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.L. Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.Pengelolaan Investasia. BLUD-UPTD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD-UPTD.b. Investasi tersebut dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang.c. Investasi jangka pendek sebagaimana tersebut di atas merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua betas) bulan atau kurang.d. Investasi jangka pendek tersebut dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.e. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : - deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; - pembelian surat utang negara jangka pendek; - pembelian sertifikat Bank Indonesia.f. Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud di atas, adalah: 31
  33. 33. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU - dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; - ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan - berisiko rendah.g. BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan kepala daerah.h. Investasi jangka panjang, antara lain: - penyertaan modal; - pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan - investasi langsung seperti pendirian perusahaan.i. Apabila BLUD-UPTD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.j. Hasil investasi sebagaimana tersebut di atas merupakan pendapatan BLUD- UPTD.k. Pendapatan BLUD UPTD sebagaimana tersebut di atas dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengetuaran sesuai RBA.Pengelolaan Kerja SamaUntuk meningkatkan kualitas dan kuantitas petayanan, BLUD-UPTD dapatmelakukan kerjasama dengan pihak lain. Untuk melakukan kerja sama denganpihak lain tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :a. Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.b. Kerja sama tersebut dapat berupa : - kerjasama operasi, merupakan perikatan antara BLUD-UPTD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, - sewa menyewa, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkata, - usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-UPTD; merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-UPTD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD-UPTD.c. Hasil kerjasama sebagaimana diuraikan di atas merupakan pendapatan BLUD- 32
  34. 34. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU UPTD, dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.Pengadaan Barang dan Jasaa. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.b. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.c. BLUD-UPTD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.d. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud di atas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari: - jasa layanan; - hibah tidak terikat; - hasil kerja sama dengan pihak lain; dan - lain-lain pendapatan BLUD yang sah.e. Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana tersebut di atas dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD-UPTD dan disetujui kepala daerah.f. Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD-UPTD tersebut harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.g. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD- UPTD sepanjang disetujui pemberi hibah.h. Pengadaan barang dan/atau jasa tersebut ditakukan oleh pelaksana pengadaan.i. Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud di atas, dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD-UPTD yang ditugaskan 33
  35. 35. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD-UPTD.j. Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.k. Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan dengan prinsip: - obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa; - independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan - saling uji (cross check), datam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai datam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.l. Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diuraikan di atas diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan kepata daerah.Pengelolaan BarangDalam hal pengelolaan barang milik BLUD-UPTD maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :a. Barang inventaris milik BLUD-UPTD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.b. Barang inventaris tersebut merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.c. Hasil penjualan barang inventaris tersebut merupakan pendapatan BLUD- UPTD, dan dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD-UPTD.d. BLUD-UPTD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. 34
  36. 36. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLUe. Aset tetap tersebut merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan datam kegiatan BLUD-UPTD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.f. Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.g. Hasil pengalihan aset tetap tersebut merupakan pendapatan BLUD-UPTD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD-UPTD.h. Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana diuraikan di atas dilaporkan kepada kepala daerah melalui kepala SKPD.i. Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD-UPTD harus mendapat persetujuan kepala daerah melalui sekretaris daerah.j. Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.k. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD-UPTD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD-UPTD dengan persetujuan kepala daerah.Surplus dan Defisit Anggarana. Surplus anggaran BLUD-UPTD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD-UPTD pada satu tahun anggaran.b. Surplus anggaran BLUD-UPTD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepata daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD-UPTD.c. Defisit anggaran BLUD-UPTD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD UPTD pada satu tahun anggaran.d. Defisit anggaran BLUD-UPTD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.e. Kerugian pada BLUD-UPTD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau ketalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah. 35
  37. 37. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU Penatausahaan BLUD-UPTD a. Penatausahaan keuangan BLUD-UPTD paling sedikit memuat: - pendapatan/biaya; - penerimaan/pengeluaran; - utang/piutang; - persediaan, aset tetap dan investasi; dan - ekuitas dana. b. Penatausahaan BLUD-UPTD sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat, tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. c. Pemimpin BLUD-UPTD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD- UPTD, kemudian disampaikan kepada PPKD.4.3.5Akuntasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLUD-UPTD Sistem Akutansi a. BLUD-UPTD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. b. Setiap transaksi keuangan BLUD-UPTD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib. c. BLUD-UPTD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. d. Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana tersebut di atas menggunakan basis akruat, yaitu pemimpin BLUD-UPTD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana. e. Kebijakan akuntansi BLUD UPTD, digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya. f. Apabila tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud di atas BLUD-UPTD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. g. BLUD-UPTD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD-UPTD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. 36
  38. 38. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLUPelaporan dan Pertanggungjawaban BLUD-UPTDa. Laporan keuangan BLUD-UPTD terdiri dari: - neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; - laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD-UPTD selama satu periode; - laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan - catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.b. Laporan keuangan tersebut disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD-UPTD.c. Laporan keuangan tersebut selanjutnya diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.d. Setiap triwutan BLUD-UPTD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepata SKPD, paling lambat 15 (lima betas) hari setelah periode pelaporan berakhir.e. Setiap semesteran dan tahunan BLUD-UPTD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, paling tambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.f. Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dikemukakan di atas untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. 37
  39. 39. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU 38
  40. 40. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU4.4 Pembinaan dan Pengawasan 1. Pembinaan terhadap BLUD UPTD meliputi pembinaan teknis dan pembinaan keuangan 2. Pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD bidang ke-PUan, yang meliputi : a. Teknis operasional b. Pemeliharaan sarana dan prasarana 3. Pembinaan keuangan dilakukan oleh PPKD 4. Pembinaan dapat dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan 5. Dalam rangka pembinaan tersebut maka dapat dibentuk Dewan Pengawas 39
  41. 41. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU BLUD-UPTD bila realisasi nilai omzet tahunan menurut realisasi anggaran atau asset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal yang tetah ditetapkan Menteri Keuangan6. Dewan Pengawas tersebut dibentuk dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota7. Dalam pemeriksaan internal maka BLUD UPTD dapat membentuk Pemeriksa Internal BLUD-UPTD yang dibawah langsung Kepala BLUD-UPTD. 40
  42. 42. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLUBAB V MONITORING DAN EVALUASI5.1 MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelotaan persampahan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sehingga BLUD-UPTD Persampahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Penyelenggara pengelolaan persampahan wajib : a. Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya guna keperluan pemantauan dan evaluasi. b. Memberikan data yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi Pedoman teknis dan tata cara pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.5.2 PELAPORAN BLUD UPTD Persampahan memberikan informasi dan laporan hasil penyelenggaraan pengetolaan persampahan Kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD induk. Pelaporan keuangan BLUD-UPTD tersebut didasarkan pada Standar Akutansi Keungan (SAK) yang diketuarkan oteh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Data dan informasi yang pertu dilaporkan, minimalnya antara lain; 1. Laporan penyelenggaraan pengelolaan sampah dan/ atau pengolahan sampah pada wilayah pelayanan yang telah ditentukan (untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan) 2. Laporan penyelenggaraan pengelolaan dan pengolahan di TPA (untuk lingkup kegiatan pengelotaan TPA) 3. Laporan mengenai wilayah pelayanan yang disertai gambar peta serta jumlah penduduk yang dilayani (untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan) 4. Laporan mengenai jumlah sampah yang dapat diangkut/dikelola/diolah per satuan waktu (per hari/per butan/ per tahun) untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan, serta pengelolaan dan/ atau pengolahan di TPA 5. Untuk BLUD-UPTD yang melakukan pengolahan sampah selain melaporkan kedua hal di atas juga perlu melaporkan : a. Komposisi sampah organik, non organic dan B3 yang dikelola per satuan waktu (per hari/ per bulan/ per tahun) 41
  43. 43. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU b. Jumlah kompos yang dihasilkan serta pendistribusian kompos c. Hasil penjualan dari kompos, material non organic, dan lain-lain yang merupakan pendapatan BLUD-UPTD (merupakan bagian dari laporan keuangan yang tetah dibahas dalam Bab IV)6. Laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana tetah dikemukakan dalam Bab IV.Laporan BLUD-UPTD ditujukan kepada SKPD induk setiap bulan atau triwulandengan melampirkan data dan informasi yang diperlukan. 42

×