Di upload untuk memenuhi tugas mata kuliah ppkn Semester 1

1. Konsep Dasar dan Sejarah
Perkembangan Civil Society
KELOMPOK 10

2. 224110402110 224110402138
02
DIAS MAULANA SHABRI SENTOSA
01
VITA NUR WULAN
224110402141
03
224110402134
04
RIFATUL HIKMAH

3. Kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan
(voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting),
kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma
atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik,
civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku,
tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan
material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik
resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (the
free public sphere), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa
dilakukan oleh warga masyarakat.
DEVINISI CIVIL SOCIETY

4. KONSEP DASAR DAN SEJARAH PERKEMBANGAN CIVIL SOCIETY
Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya
dapat dirunut mulai Cicero (106-143 SM) dan bahkan sampai Aristoteles (384-322 SM). Mengenai istilah civil
society, Cicero lah yang pertama kali menggunakan dalam filsafat politiknya. Di sini civil society identik
dengan the state (negara), yaitu sebuah komunitas yang mendominasi sejumlah komunitas lain.Sedang
Aristoteles tidak menggunakan istilah civil society, tetapi koininie politike, yakni sebuah komunitas politik
tempat warga dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Namun pada pertengahan abad 18,
terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan civil society kemudian dimengerti sebagai dua
buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur
politik di Eropa sebagai akibat dari zaman enlightment dan modernisasi yang sangat berperan menggusur
rezim-rezim absolut.Tidak hanya dalam konsep Barat, Islam pun sudah menerapkan konsep yang identik
dengan civil society tesebut, melalui pemerintahan Muhammad saw dengan memproklamirkan Piagam
Madinah dengan konsep ummahnya. Dalam perkembangannya, pemaknaan konsep ummah yang identik
dengan civil society mengalami perubahan istilah, yakni konsep masyarakat madani. Tulisan ini lebih lanjut
akan mengurai tentang konsep civil society, persamaan maupun perbedaanya dengan konsep ummah atau
masyarakat madani.

5. Demokrasi mengimplikasikan adanya kebebasan bagi masyarakat sipil
dalam politik yang berarti kebebasan dalam berbicara, berkumpul dan
berorganisasi, kebebasan dalam menggunakan hak pilih, dan kebebasan
dalam menggunakan hak pilih, dan kebebasab dalam partisipasi politik.
Dalam ini perkembangan proses demokratisasi tidak dapat dilepaskan dari
peran masyarakat sipil yang menurut Samuel Huntington bahwa masyarakat
sipil merupakan aktor sentral dalam proses demokratisasi.
Dalam hubungan dengan partisipasi rakyat ke dalam wilayah
pemeritahan dan demokrasi, yang diinginkan oleh suatu sistem demokrasi
adalah adanya unsur-unsur berikut:
DEMOKRASI DAN CIVIL

6. 1. Pemahaman yang jelas oleh warga negara tentang berbagai hal yang perlu diketahui.
2. Adanya wadah tempat warga negara mendiskusikan berbagai hal secara cerdas.
3. Partisipasi yang efektif bagi warga negara dalam proses pengambilan keputusan.
4. Kontrol akhir terhadap putusan-putusan politik harus tetap berada di tangan rakyat.
5. Kekuatan piblik yang impersonal yakni yang senantiasa dibatasi oleh hukum dengan pusat
otoritas yang beraneka ragam civil society merupakan masyarakat yang sadar akan politik serta
berpartisipasi dalam kelangsungan politik. Dengan demikian, partisipasi rakyat bagi suatu
proses demokrasi begitu pentingnya, sehingga partisipasi tersebut menjadi suatu ikon bagi
demokrasi, dimana tanpa partisipasi rakyat dalam suatu proses pemeritahan, sulit dikatakan di
sana ada demokrasi. Di samping itu, sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu negara
demokrasi, partisipasi rakyat merupakan prinsip dasarnya, sesuai dengan pengertian istilah
demokrasi, yang berarti “pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat”

7. Bahwa civil society ternyata memiliki dua wajah yang berpotensi
untuk sekaligus mendukung dan menghancurkan demokrasi, maka
harus lebih berhati-hati dalam menyikapi kebangkitan civil society
yang terjadi pada era reformasi ini. Civil society menghidupkan
demokrasi manakala ia memobilisasi diri untuk menumbangkan
rezim-rezim otoriter, menciptakan ruang publik bagi masyarakat,
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan
memberikan jaminan demokrasi adalah“the only game in town".

8. CIVIL SOCIETY DI INDONESIA PADA MASA SEKARANG
Pada kehidupan modern seperti saat ini banyak munculnya fakta bahwa
seolah olah negara merupakan kekuatan yang paling besar, faktanya jika
kita lihat bahwa negara tidak akan maju jika tanpa adanya peran andil atau
campur tangan masyarakatnya terlebih lagi masyarakat sipil. Dalam
negara demokrasi, masyarakat merupakan pemiliki kedaulatan sejati.Dan
mengapa Civil Society dengan demokrasi mempunyai hubungan yang
saling bergantungan ? Karena masyarakat sipil tanpa adanya negara tidak
dapat tumbuh berkembang dengan baik dan begitu juga dengan negara.
Negara tanpa masyarakat sipil akan menjadi negara yang otoriter seperti
halnya pada kepemimpinan Soeharto. Pada saat kepemimpinan Soeharto
civil society memang sudah ada, tetapi peran civil society pada saaat
itu sangat lemah.

9. CIVIL SOCIETY DI
INDONESIA PADA MASA
DEPAN
Analisis tentang prospek pengembangan civil society
di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah mengingat
kompleksitas faktor yang mempengaruhinya.
Selanjutnya, prospek tersebut dapat dianalisis dengan
mengacu pada komponen-komponen civil society
sebagai berikut:
1. Otonomi.
2. Akses masyarakat terhadap lembaga negara.
3. Arena publik yang mandiri dan arena
publik yang terbuka.

10. THANKS!
Sekian presentasi dari kelompok kami bila
ada salah mohon dimaklumi