Makalah kelompok 11

1. PENGUTAMAAN EKSPOR
Makalah ini Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
“Perekonomian Di Indonesia”
Dosen Pengampu :
Bakhrul Huda, M.E.I
Oleh :
Maulana Alfin Bahri (G04216050)
Irbah Eka Saniyyah (G94219161)
PROGRAM STUDI S-1 EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2. 2
Kata Pengantar
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
semua pertolongan serta kemudahannya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang
“PENGUTAMAAN EKSPOR” ini.
Selama proses penyusunan makalah ini, kami mendapat bantuan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih. Apabila kiranya dalam penulisan ini
terdapat kesalahan, kami mengharap kritik dan saran yang dapat membangun sehingga
menjadi lebih baik.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya.
Surabaya, 21 Februari 2020
Penyusun

3. 3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...........................................................................................................................2
DAFTAR ISI..............................................................................................................................3
BAB I .......................................................................................Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN....................................................................Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang ..............................................................Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.........................................................Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan............................................................................Error! Bookmark not defined.
BAB II......................................................................................Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN ......................................................................Error! Bookmark not defined.
A. PENGUTAMAAN EKSPOR GUNA MENOPANG PEMULIHAN DAN
PEMBANGUNAN EKONOMI ............................................................................................6
B. DAYA SAING KOMODITI EKSPOR DAN POTENSI PENINGKATAN EKSPOR
INDONESIA ..........................................................................................................................8
C. INFRASTRUKTUR PENUNJANG EKSPOR .............................................................12
D. KETERBATASAN INFRASTRUKTUR DAN KONSENKUENSINYA...................13
E. BEBAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR .............................................................13
BAB III.....................................................................................Error! Bookmark not defined.
PENUTUP................................................................................Error! Bookmark not defined.
1. Kesimpulan....................................................................Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA .............................................................Error! Bookmark not defined.

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda satu sama lain yang
tidak terdapat di negara lain. Suatu negara akan membutuhkan komoditi yang tidak tersedia
di negaranya tetapi tersedia di negara lain, maka negara tersebut akan melakukan perdagangan
atau pertukaran komoditi dengan negara lain. Terjadilah kegiatan ekspor dan impor tiap
negara.
“Perdagangan internasional ekspor impor adalah kegiatan yang dijalankan eksportir
maupun produsen eksportir dalam transaksi jual beli suatu komoditi dengan orang asing,
bangsa asing, dan negara asing. Kemudian penjual dan pembeli yang lazim disebut eksportir
dan importir melakukan pembayaran dengan valuta asing” Amir (2001:1).
Melimpahnya kekayaan alam di negeri ini menyambut peluang bisnis berskala
internasional. Dengan segudang hasil panen, Indonesia mampu mengekspor beberapa bahan
pangan maupun bahan produksi, seperti kayu atau hasil hutan lain. Kegiatan ekspor impor ini
dijadikan salah satu solusi yang dipilih agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Maraknya
barang impor memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat Indonesia yang belum
diproduksi di negeri sendiri.
Terbatasnya persediaan disuatu negara, kegiatan impor pun digagas. Kegiatan ekspor
impor juga dapat menumbuhkan hubungan harmonis antarbangsa. Dengan perdagangan
internasional ini, banyak pihak dilibatkan dan sama-sama mendapat keuntungan. Baik
keuntungan hasil jual maupun keuntungan atas pemenuhan kebutuhan. Ekspor impor juga
merupakan salah satu lapangan pekerjaan yang besar pengaruhnya bagi para pebisnis.
Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu,
ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya
strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi
ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli
barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antarberbagai
produk. Selain harga,kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu
produk.
Berdasarkan permasalahan diatas, makalah ini mengambil judul Pengaruh Ekspor
Impor dalam Perkembangan Perekonomian di Indonesia sebagai bentuk karya tulis yang
memaparkan tentang ekspor impor di Indonesia.

5. 5
1.2 Rumusan Masalah
1. Membahas tentang pengutamaan ekspor
2. Bagaimana daya saing komoditi ekspor dan potensi peningkatan ekspor indonesia
3. arti penting infrastruktur penunjang ekspor
4. Membahas tentang keterbatasan infrastruktur dan konsekuensinya
5. Menjelaskan beban pengadaan infrastruktur
1.3 Tujuan Masalah
Makalah ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh ekspor impor dalam perkembangan perekonomian di
Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab menurunnya atau
meningkatnya ekspor impor bagi perekonomian di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan
ekspor impor di Indonesia.
4. Untuk mengetahui tentang keterbatasan infrastruktur dan konsekuiensinya di
Indonesia
5. Untuk mengetahui beban dan infrastruktur di Indonesia
BAB II

6. 6
PEMBAHASAN
A. PENGUTAMAAN EKSPOR
Ekspor adalah suatu kegiatan mengeluarkan barang dalam negeri (Menurut
Departemen Perdagangan) Suatu proses transportasi kegiatan barang atau komoditas
dari dalam negeri ke luar negeri. Pengutamaan ekspor berfungsi untuk membantu
pemulihan dan pembangunan ekonomi suatu negara karena suatu negara
mengkhususkan diri untuk memproduksi beberapa barang tertentu saja, oleh karena
itu terjadilah kegiatan perdagangan Internasional bertujuan supaya negara tersebut
dapat mengekspor komoditi yang ia produksi lebih murah untuk di pertukarkan
dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan biaya lebih rendah. Manfaat tidak
langsung. pertama, perdagangan luar negeri membantu mempertukarkan barang-
barang yang mempunyai kemampuan pertumbuhan rendah dengan barang-barang luar
negeri yang mempunyai kemampuan pertumbuhan tinggi. Menurut Sadono Sukirno
manfaat perdagangan internasional adalah memperoleh barang yang tidak dapat
diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas
pasar dan menambah keuntungan, transfer teknologi modern, mempererat kerja sama
internasional. Mengenai faktor pendorong, banyak faktor yang mendorong suatu
negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya adalah perbedaan
kekayaan alam yang dimiliki, perbedaan kepemilikan faktor produksi, perbedaan
Ilmu Pengetahuan dan penguasaan Teknologi (IPTEK), perbedaan harga barang,
perbedaan selera masyarakat di Negara-Negara yang berbeda.

7. 7
B.DAYA SAING KOMODITI EKSPOR DAN POTENSI PENINGKATAN EKSPOR
INDONESIA
Posisi indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas dunia relatif kurang
menguntungkan.seiring dengan semakin liberalnya perdagangan dunia, indonesia
harus meningkatkan kemampuan bersaingnya di pasar global. Pasar global dapat
bermakna pasar internasional di negara lain dan pasar dalam negeri yang sudah
semakin di penuhi dengan produk import. melihat kondisi perekonomian indonesia ini,
dikhawatirkan globalisasi akan memberi dampak negatif bagi indonesia, terutama jika
indonesia tidak mampu menjadi pemasok kebutuhan produk vital, seperti pangan.
Beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional yaitu:
A. Penetapan prioritas pembangunan sektor unggulan. Potensi industri indonesia perlu
dioptimalkan pemanfaatanya melalui, sinergi kebijakan pemerintah dan pelaku usaha
sehingga terbangun keterkaitan hulu dan hilir yang menjadikan industri indonesia
mempunyai daya saing kuat di kompetensi global. Pembangunan perekonomian tidak
dapat dilakukan secara meluas tanpa sinergi kekuatan. Prioritasisasi pembangunan
sektor unggulan, khususnya industri, akan membangun sinergi segenap potensi
perekonomian nasional.
B. Peningkatan produktifitas.
Daya saing sektor industri akan benar benar kokoh dan berkelanjutan bila dilakukan
melalui program peningkatan produktifitas untuk meningkatkan nilai tambah, berupa
peningkatan uotput dan minimalisasi input yang dilakukan pelaku usaha, pemerintah,
dan masyarakat umum.
C. Perkuatan daya saing di pasar domestik.
Membangun daya saing internasional industri indonesia perlu diawali dengan
memperkuat daya saingnya di pasar domestik melalui perkuatan pelaku usaha industri
dalam negeri dan menyediakan iklim usaha yang kondusif. Perkuatan daya saing di
pasar domestik memerlukan keterlibatan pelaku usaha, pemerintah, konsumen dan
masyarakat
D. Pemasaran peningkatan daya saing berbasis pemasaran
Kekuatan bersaing industri indonesia di pasar global memerlukan kebersamaan pelaku
usaha dan fasilitas pemerintah untuk memperkuat penetrasi ekspor dan pemasaran
pada umumnya diperlukan perubahan sikap pandang dan prioritas program yang

8. 8
mendorong peningkatan daya saing berbasis pemasaran, khususnya untuk
meningkatkan penetrasi pasar ekspor
E. Pengembangan perekonomian berbasis teknologi
Pembangunan perekonomian terutama peningkatan daya saing sektor industri dapat
dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan efesiensi dan kualitas
melalui aplikasi teknologi. Pengembangan perekonomian berbasis teknologi secara
meluas akan menjadi motor penggerak peningkatan nilai tambah perekonomian
nasional. Perkembangan rata-rata nilai ekspor Indonesia menurut catatan International
Trade Center berada pada kisaran USD 169 juta dengan laju pertumbuhannya -7% per
tahun selama 2012-2016 yang menempatkan posisi Indonesia di urutan ke-6 di antara
negara-negara ASEAN. Lebih spesifik, nilai total ekspor Indonesia pada tahun 2016
adalah sebesar USD 144,5 miliar yang lebih rendah dibanding Malaysia yang sebesar
USD 165,3 miliar, Thailand USD 214,3 miliar, Singapore USD 361,6 miliar, dan
bahkan dengan Vietnam USD 176,6 miliar. Hal ini diduga sebagai imbas dari harga-
harga komoditi perkebunan dan pertambangan yang menurun sejak tahun 2011. Selain
itu, di sektor industri pengolahan terutama berbasis ekspor, nilai investasi asing yang
masuk ke Indonesia juga belum menunjukkan peningkatan berarti dibanding investasi
asing yang masuk ke beberapa negara tetangga. Hasil analisis International Trade
Center memberikan gambaran bahwa laju demand ekspor global terhadap. komoditi
ekspor dari Indonesia selama 2012-2016 mayoritas berada pada angka negatif,
meskipun volume ekspor komoditi tersebut cukup besar. Pangsa ekspor Indonesia
terhadap total ekspor global mayoritas juga masih rendah (di bawah 20%). Jika
dicermati secara spesifik, terdapat komoditi yang cukup potensial sebagai komoditi
ekspor unggulan (sepatu dan peralatan olah raga) meskipun pada saat ini volumenya
masih rendah namun pangsanya terhadap ekspor internasional cukup prospektif. Pada
sisi lain, terdapat banyak komoditi ekspor yang potensial dari sisi volume (supply)
namun demand global masih sangat terbatas. Catatan lain mengenai perkembangan
ekspor nasional bersumber dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Perdagangan
yang menginformasikan bahwa selama kurun waktu 2013-2017, potret kinerja ekspor
nasional menunjukkan gambaran yang kurang menggembirakan. Nilai ekspor nasional
(migas dan non-migas) selama kurun waktu tersebut cenderung terus menurun dari

9. 9
USD 182,5 miliar menjadi USD 168,8 miliar dengan laju pertumbuhan minus 3,43%
per tahun.1
Potensi ekspor di Indonesia terbuka luas. Permintaan ekspor di pasar global akan
produk-produk Indonesia seperti furniture, kerupuk, biskuit, lada hitam, kopi, sarang
burung wallet,pakaian, kosmetik, peralatan plastik, arang, marmer, granit, tekstil, dan
komponen elektronik. Mengenai produk arang sebagai komoditi ekspor Indonesia ini,
di banyak negara menjadikan arang sebagai sumber energi alternatif. Produk arang
Indonesia utamanya dihasilkan dari tempurung kelapa sangat diminati konsumen Arab
Saudi. Kita tahu, masyarakat Arab Saudi sangat menghargai cita rasa makanan yang
diolah denganstandar proses yang tinggi dan menghindari sisa pembakaran dari bahan
bakar yang berasaldari fosil. Oleh karena, itu makanan khas di daerah jazirah Arab
seperti nasi kebuli, nasi bukhori, nasi briani, dan nasi madzi lebih banyak diolah
dengan menggunakan pembakaran dari arang kayu, salah satunya dari Indonesia.
Tidak mengherankan, berdasarkan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di
Jeddah nilai ekspor arang satu perusahaan asal Indonesia ke Arab Saudi ada yang
mencapai US$197,808. Pengembangan usaha sektor UMKM terus dilakukan
pemerintah melalui ekspansi penjualan produk UMKM ke luar negeri. Dalam
meningkatkan ekspor produk UMKM, standardisasi produk yang dihasilkan usaha-
usaha kecil adalah hal yang mutlak agar produknya dapat dijadikan input bahan baku
bagi perusahaan global. Dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia, Pemerintah
telah melakukan perjanjian kerjasama perdagangan regional dan internasional, baik
kerjasama bilateral maupun multirateral. Umumnya sifat kerjasama perdagangan
internasional ini adalah blok pasar, perluasan pasar melalui Free Trade Agreement
(FTA), dan pertukaran potensi ekonomi (Comprehensive Economic Partnership –
CEP). Selama tahun 2017, Indonesia telah melakukan perundingan kerjasama
perdagangan internasional dengan berbagai negara, antara lain Jepang, Pakistan, Chile,
Australia, Iran, dan Uni Eropa. 2
C. INFASTRUKTUR PENUNJANG EKSPOR
.

10. 10
Kondisi logistik Indonesia, yang dinilai dari logistics performance index atau
LPI, menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 dari kurang lebih 160 negara yang
disurvei oleh World Bank (2016). Turunnya posisi Indonesia dari tahun sebelumnya
terepresentasikan dari kinerja infrastruktur, kepabeanan, dan international shipment.
Kondisi ini tentunya cukup memprihatinkan dan dapat menghambat perkembangan
daya saing nasional. Walaupun data World Economic Forum (2017) menunjukkan
kondisi infrastruktur Indonesia sedikit meningkat, namun kondisinya tetap masih lebih
rendah dibandingkan negara-negara peers. Skor international shipments turun dan
menempati peringkat terbawah. Lebih lanjut, waktu yang dibutuhkan untuk ekspor-
impor relatif lama dibandingkan negara peers, yang antara lain karena adanya
hambatan akses di darat dan proses bongkar muat di pelabuhan. Secara empirik,
terdapat relasi kuat antara kinerja LPI dan kinerja ekspor yang diindikasikan dari
parameter hubungan antara waktu dan biaya terhadap kinerja ekspor negara-negara
berkembang khususnya untuk produk pertanian yang sifatnya perishable. Negara-
negara berkembang cenderung mengalami kendala seperti infrastruktur yang buruk,
sistem yang tidak efisien, korupsi, dan rendahnya pasar logistik yang kompetitif yang
semuanya berkontribusi terhadap pembentukan ekosistem logistik berbiaya mahal.
Meskipun faktor struktural seperti jarak dapat bertindak sebagai penghalang mutlak
untuk berpartisipasi dalam pasar ekspor (di sektor-sektor tertentu), saluran utama di
mana fasilitasi perdagangan berdampak pada daya saing ekspor adalah melalui biaya
transaksi dan risiko (yang merupakan fungsi waktu dan keandalan). Dari perspektif
global value chain, besarnya biaya logistik di Indonesia mengakibatkan Indonesia
kurang efisien untuk dipilih sebagai lokasi offshoring dan hub. Indonesia cenderung
dipilih hanya sebagai pasar untuk produk akhir. Oleh karenanya reformasi
infrastruktur menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja logistik, melalui: (a)
peningkatan konektivitas (jalan, pelabuhan, dan jasa layanan logistik serta
kepabeanan); (b) dukungan energi yang berkelanjutan; (c) kebijakan fiskal di bidang
logistik (seperti insentif pajak bagi penyedia jasa logistik domestik yang mendukung
industri ekspor dan peningkatan moda transportasi logistik berbasis rel dan laut); dan
(d) penguatan regulasi tentang logistik nasional setingkat Un.
D. KETERBATASAN INFASTRUKTUR

11. 11
Perkembangan ekonomi di Indonesia sudah mengalami banyak kendala dan
hambatan. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia, dimana masyarakat
merasakan dampak negatifnya secara langsung. Seperti tingginya harga pangan,
kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi sehingga harus bergantung pada negara lain,
pada fase ini hampir seluruh masyarakat resah dan panik. Begitu juga pemerintah yang
berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan keadaan perekonomian dengan
berbagai kebijakan dan implementasi. Lalu, dengan seiring waktu, Indonesia dapat
bangkit dengan perbaikan sedikit demi sedikit dengan menerapkan berbagai kebijakan
fiskal yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dinamika pertumbuhan ekonomi menunjukan perekonomian nasional di Indonesia
sudah melewati3 titik terendah pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 4,74% yang terjadi
pada tahun 2015. Perkembangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi terus membaik
secara bertahap namun terus meningkat. Sehingga PDB pada tahun 2017 tercatat
tumbuh 5,07% meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun
sebelumnya yakni sebesar 5,03%. Ekspor dan investasi merupakan penompang dari
dinamika peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada 2017 membaik sejalan
kondisi global yang kondusif dan stabilitas ekonomi domestik yang terjaga baik. Peran
ekspor dan investasi juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan
perekonomian Indonesia. Dengan perkembangan positif tersebut, perekonomian
Indonesia dalam jangka menengah masih dihadapkan dengan tantangan pokok yaitu
terkendalanya pembangunan faktor produksi komplementer yang menghambat
pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Dalam laporan
World Economic Forum (WEF) mengungkapkan bahwa tingkat daya saing Indonesia
masih tertinggal, terutama pada pilar infrastruktur, pilar kesiapan teknologi, dan pilar
inovasi Pembangunan infrastruktur tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonimi,
baik secara langsung maupun tak langsung.
E. BEBAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR
Tingginya kebutuhan infrastruktur tidak diikuti oleh kemampuan untuk
menyediakan sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur. Menurut informasi
dari Kantor Menko Perekonomian, selama periode 2005 hingga 2009, diperkirakan
kebutuhan infrastruktur di Indonesia mencapai US$ 145 milyar atau setara Rp. 1.303

12. 12
triliun. Namun dan kebutuhan sebesar Rp. 1.303 triliun tersebut, APBN diperkirakan
hanya mampu mendanai Rp. 225 triliun, atau sekitar 17% dan total kebutuhan
pendanaan infrastruktur. Sumber pembiayaan domestik lainnya antara lain berasat dari
lembaga keuangan bank dan non-bank diperkirakan hanya marnpu menutup 21% dari
total pembiayaan, sehingga diperkirakan terdapat gap dalam pembiayaan infrastruktur
sebesar Rp. 810 triliun atau 62% dari total pembiayaan. Banyak faktor yang membuat
adanya masalah dalam pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Secara
rinci, permasalahan dalam pendanaan infrastruktur di Indonesia dapat diuraikan
sebagai berikut (ISEI, 2005):
(1) Rendahnya partisipasi pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Dari
gap pendanaan infrastruktur sebesar Rp. 810 triliun, diharapkan pihak swasta dapat
menutup Rp. 720 triliun. Harapan ini tampaknya tidak terlalu berlebihan jika melihat
pada sejarah keberhasilan Indonesia tahun 1990an dalam menarik dana investasi
swasta dari Asia Timur hingga mencapai US$ 24 milyar dalam mendanai 62 proyek
dan menjadikan Indonesia sebagai e negara dengan pangsa investasi infrastruktur
terbesar kedua (27%) setelah Filipina (28%). (2) Rendahnya kemampuan perbankan
dan pasar modal dalam negeri dalam pendanaan infrastruktur. Hal ini antara lain
disebabkan karena ketidakmampuan institusi tersebut dalam memobilisasi pembiayaan
rupiah jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur, dan kemungkinan timbulnya
resiko nilai tukar jika pembiayaan dilakukan dalam mata uang asing. Dalam hal ini,
karena pembiayaan infrastruktur pada umumnya bersifat jangka panjang sementara itu
sumber pendanaan bersifat jangka pendek, dikhawatirkan terjadi mismatch. Faktor ini
juga ditunjang oleh minimnya pengalaman perbankan dalam pembiayaan proyek.
(3) Mengingat keterbatasan APBN dan sulitnya pembiayaan yang berasal dari
swasta, pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang berasal dari luar negeri.
Dana tersebut diharapkan diperoleh melalui kerjasama bilateral dalam bentuk
pinjaman lunak. Dalam melakukan pinjaman ini, diperlukan kesiapan menyangkut
regulasi dan teknis infrastruktur daerah. Di Indonesia, skema infrastruktur pusat dan
daerah belum jelas. Disamping itu masih terdapat tumpang tindih kewenangan,
misalnya kewenangan pusat menurut PP No. 25 Tahun 2000 sangat terbatas, namun
kenyataannya pusat masih menangani kewenangan daerah melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Kementrian (DIPA K/L). Selain masalah kewenangan, masalah
pendaanaan antara pusat dan daerah juga belum jelas sehingga perlu ditindaklanjuti.

13. 13
(4) Terbatasnya alternatif sumber pembiayaan infrastruktur dasar di luar
anggaran pemerintah. Selama ini tidak ada alternatif lain bagi pendanaan infrastruktur
dasar selain berasal dari anggaran pemerintah, sementara kebutuhan dana untuk
pembangunan infrastruktur sangat tinggi. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman
daerah tidak dimungkinkan karena jenis infrastruktur yang dapat didanai oleh
pinjaman daerah adalah infrastruktur yang bersifat revenue generating. Disamping itu,
penggunaan DAK dalam mendanai pembangunan infrastruktur juga terbatas.
(5) Hambatan bagi alternatif pembiayaan infrastruktur daerah melalui
penerbitan obligasi daerah dan obligasi perusahaan. Penerbitan obligasi daerah dalam
rangka pembiayaan infrastruktur sebenarnya bisa menjadi alternatif pembiayaan,
namun masih menghadapi beberapa kendala, antara lain: (1) Daerah-daerah belum
sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah secara benar; (2)
Infrastruktur untuk obligasi daerah belum siap, yang lebih siap adalah corporate bond
(BUMD); (3) Keberlanjutan dan penerbitan obligasi daerah tersebut, misalnya apakah
setelah diterbitkan akan diakui oleh pemerintahan selanjutnya. Sedangkan penerbitan
obligasi oleh perusahaan (PT Infrastruktur) juga menghadapi kendala, antara lain: (1)
PT Infrastruktur relatif baru didirikan dan belum ada keuntungan; (2) Banyak
persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerbitkan obligasi; (3) Infrastruktur
biasanya membutuhkan pendanaan jangka panjang.
(6) Tidak tersedianya indikasi kebutuhan pendanaan infrastruktur daerah.
Model yang digunakan untuk pembangunan infrastuktur di Indonesia didasarkan pada
kebutuhan model makro dari pusat, yaitu menggunakan model yang digagas oleh
pemerintah pusat tanpa dilengkapi dengan indikasi kebutuhan pendanaan infrastruktur
di tingkat daerah.

14. 14
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Pengutamaan ekspor berfungsi untuk membantu pemulihan dan pembangunan ekonomi
suatu negara karena suatu negara mengkhususkan diri untuk memproduksi beberapa barang
tertentu saja, oleh karena itu terjadilah kegiatan perdagangan Internasional bertujuan supaya
negara tersebut dapat mengekspor komoditi yang ia produksi lebih murah untuk di
pertukarkan dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan biaya lebih rendah. Adapun
beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional yaitu:
Penetapan prioritas pembangunan sektor unggulan, Peningkatan produktifitas, Perkuatan
daya saing di pasar domestik, Pemasaran peningkatan daya saing berbasis pemasaran,
Pengembangan perekonomian berbasis teknologi.
Dinamika pertumbuhan ekonomi menunjukan perekonomian nasional di Indonesia sudah
melewati titik terendah pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 4,74% yang terjadi pada tahun
2015. Perkembangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi terus membaik secara bertahap
namun terus meningkat. Sehingga PDB pada tahun 2017 tercatat tumbuh 5,07% meningkat
jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yakni sebesar 5,03%.
Ekspor dan investasi merupakan penompang dari dinamika peningkatan pertumbuhan
ekonomi yang pada 2017 membaik sejalan kondisi global yang kondusif dan stabilitas
ekonomi domestik yang terjaga baik.

15. 15
DAFTAR PUSTAKA
Hapsari Anita Dwi Putri. KETERBATASAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI HAMBATAN PEMBANGUNAN EKONOMI
INDONESIA. 2019
Paparan Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia pada Talk Show Acara
PengukuhanDewanPengurusPusatGabunganPerusahaanEksporIndonesia(GPEI),Jakarta,21
Februari 2018.
PusatData dan Sistem Informasi,Kementerian Perdagangan dalam
http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/economic-indicators/indonesia-export-import
PusatData dan Sistem Informasi,Kementerian Perdagangan dalam
http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/economic-indicators/indonesia-export-import
Tambunan, tulus. 2006. Kondisi Infrastruktur Indonesia. Kadin Indonesia