Diskusi 4 Hukum Administrasi Negara Universitas Terbuka Privat Domain Public Domain Pemanfaatan barang milik negara

1. DISKUSI 4 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Bapak Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian,
NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban diskusi 4 mata kuliah Hukum
Administrasi Negara berikut:
1. Jelaskan perbedaan Private Domain dan Public Domain?
Jawaban:
Pada dasarnya, barang milik negara dapat diklasifikasikan dalam dua jenis utama1
:
1) Benda privat atau privat domain
2) Benda publik atau public domain
Benda privat atau privat domain adalah barang-barang milik negara yang pemanfaatannya
untuk peningkatan pegawai. Contohya adalah mobil dinas pegawai. Barang-barang itu,
speerti rumah dinas atau mobil dinas, diperuntukkan bagi aparat yang diberikan fasilitas
khusus tersebut. Dengan demikian, masyarakat umum tidak bisa menikmati barang milik
negara tersebut2
.
Barang atau benda public domain merupakan benda barang milik negara yang digunakan
untuk kepentingan umum. Artinya, masyarakat umum dapat memanfaatkan atau
menggunakan barang publik tersebut, seperti jalan raya, jembatan, Gedung-gedung
pemerintahan, jaringan-jaringan listrik, ataupun bentuk-bentuk barang dinas yangdigunakan
oleh umum, tanpa memerlukan izin3
.
2. Barang milik negara dapat dimanfaatkan di luar tugas pokok dan fungsi lembaga
negara. Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan barang milik negara tersebut!
Jawaban:
Pengelolaan barang atau benda milik negara, dibedakan pola utilitas terhadap barang milik
negara menjadi dua hal4
:
1) Penggunaan
2) Pemanfaatan milik negara
1
Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan Kedua belas, Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka, September 2020.Hal 4.3.
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid.

2. DISKUSI 4 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
Pemanfaatan barang milik negara, pemanfaatannya dilakukan di luar tugas pokok fungsi
kementerian ataupun Lembaga negara tersebut. Misalnya, Gedung pertemuan yang dimiliki
oleh sebuah Kemneterian tersebut. Misalnya, Gedung pertemuan yang dimiliki oleh sebuah
Kementerian bukanlah satu barang milik negara yang pemanfaatannya berkaitan langsung
dengan tugas pokok fungsi dari Kementerian atau Lembaga tersebut. Lain halnya dengan
peralatan buldoser yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Buldoser tersebut
merupakan peralatan yang secara langsung disebut sebagai sarana untuk melaksanakan
tugas pokok fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum5
.
Dalam pemanfaatan barang milik negara, pemakainya bisa saja pihak ketiga yang bukan
pengguna barang yakni pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara.
Tentu saja hal itu diperkenankan sepanjang pemanfaatan oleh pihak ketiga tersebut tidak
mengubah status kepemilikan barang milik negara tersebut6
.
Pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningjatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Pihak
ketiga yang dapat dijadikan mitra dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik
negara7
:
1) Badan Usaha Milik Negara
2) Badan Usaha Milik Daerah
3) Badan Hukum lainnya
Dalam pemanfaatan barang milik negara yang digunakan oleh pihak ketiga tersebut, ada
beberapa pola yang dapat digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan RI No. 96/PMK.06/20078
:
1) Sewa;
Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai
2) Pinjam pakai;
Pinjam pakai barang milik negara adalah penyerahan penggunaan barang milik negara
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu, tanpa
5
Ibid.
6
Ibid.
7
Inisiasi Tuton ke-4. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Pengelolaan Barang Milik Negara”. Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka. 2021
8
Ibid.4.32-4.54

3. DISKUSI 4 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
menerima imbalan, setelah jangka waktu berakhir, barang milik negara tersebut
diserahkan kembali kepada pemerintah pusat.
3) Kerja sama pemanfaatan;
Pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
4) Bangun guna serah dan bangun serah guna;
Pemanfaatan tanah milik pemerintah puat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan
dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah serta
bangunan dan/atau saranan, berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola
barang setelah berakhirnya jangka waktu.
Ada dua model pemanfaatan Barang Milik Negara khususnya yang berupa tanah9
:
a. Bangun Guna Serah (BGS): pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak
lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati.
b. Bangun Serah Guna (BSG): pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak
lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya dan
setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu yang
disepakati.
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1) Inisiasi Tuton ke-4. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Pengelolaan Barang Milik
Negara”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
2) Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan
Kedua belas, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, September 2020.
9
Inisiasi Tuton ke-4. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Pengelolaan Barang Milik Negara”. Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka. 2021