SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
HUKUM KEPEGAWAIAN
DAN KETENAGAKERJAAN
PERLINDUNGAN KERJA
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Dilarang Mempekerjakan Anak
 Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
 Ketentuan teersebut dikecualikan bagi anak
yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun
sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk
melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak
mengganggu perkembangan dan kesehatan
fisik, mental, dan sosial.
Berapa Umur Anak?
 Lihat KUH Perdata
 Lihat UU Perlindungan Anak
Syarat Mempekerjakan Anak
 Pengusaha yang mempekerjakan anak pada
pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :
 a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang
tua atau wali;
 c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu
waktu sekolah;
 e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Perlindungan Waktu Kerja
 Waktu kerja meliputi :
 a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40
(empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Perlindungan Waktu Kerja
 Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh melebihi waktu kerja harus
memenuhi syarat :
 a. ada persetujuan pekerja/buruh yang
bersangkutan; dan
 b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan
paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu)
hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1
(satu) minggu.
Perlindungan Upah Lembur
 Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib
membayar upah kerja lembur.
Perlindungan Waktu Istirahat
 Pengusaha wajib memberi waktu istirahat
dan cuti kepada pekerja/buruh.
Perlindungan Waktu Istirahat
 Waktu istirahat dan cuti, meliputi :
 a. istirahat antara jam kerja, sekurang
kurangnya setengah jam setelah bekerja
selama 4 (empat) jam terus menerus dan
waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam
kerja;
 b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu;
Perlindungan Waktu Istirahat
 c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas)
hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan
bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus
menerus; dan
 d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua)
bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan
kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi
pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam)
tahun secara terusmenerus pada perusahaan yang
sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak
berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua)
tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap
kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
Perlindungan dalam Menjalankan Agama
 Pengusaha wajib memberikan
kesempatan yang secukupnya kepada
pekerja/ buruh untuk melaksanakan
ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

More Related Content

Similar to Hukum Ketenagakerjaan - Perlindungan Kerja (Idik Saeful Bahri)

Tugas plkh 40 kontrak drafting
Tugas plkh 40 kontrak draftingTugas plkh 40 kontrak drafting
Tugas plkh 40 kontrak draftingDesii Nugraha
 
UAS HTK Tsalis Aisah Rahmi 042080191.pdf
UAS HTK Tsalis Aisah Rahmi 042080191.pdfUAS HTK Tsalis Aisah Rahmi 042080191.pdf
UAS HTK Tsalis Aisah Rahmi 042080191.pdfTsalisaisahRahmi
 
Portofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdf
Portofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdfPortofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdf
Portofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdfdisanasaja
 
Hukum Ketenagakerjaan.pdf
Hukum Ketenagakerjaan.pdfHukum Ketenagakerjaan.pdf
Hukum Ketenagakerjaan.pdfReynaldi Wahyu
 
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docxContoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docxPhilippeArgha
 
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan KondisiHubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisiguest200b003b
 
Hukum Perburuhan
Hukum PerburuhanHukum Perburuhan
Hukum PerburuhanDiarta
 
7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui
7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui
7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahuiBenny Benny
 
Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13
Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13
Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13rizkinovita
 
TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.doc
TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.docTEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.doc
TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.docMeneerGultom
 
Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanKurnia Utami
 
HUBUNGAN KERJA.pptx
HUBUNGAN KERJA.pptxHUBUNGAN KERJA.pptx
HUBUNGAN KERJA.pptxssuser26622a
 
Hukum_Ketenagakerjaan 14.ppt
Hukum_Ketenagakerjaan 14.pptHukum_Ketenagakerjaan 14.ppt
Hukum_Ketenagakerjaan 14.pptAdityaKurniawan95
 
Tata cara membuat peraturan perusahaan
Tata cara membuat peraturan perusahaanTata cara membuat peraturan perusahaan
Tata cara membuat peraturan perusahaanDian Rini
 
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniakasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniaKartika Febriyanti
 
12 aspek hukum ketenagakerjaan
12 aspek hukum ketenagakerjaan12 aspek hukum ketenagakerjaan
12 aspek hukum ketenagakerjaanRakyatCerdas
 

Similar to Hukum Ketenagakerjaan - Perlindungan Kerja (Idik Saeful Bahri) (20)

Tugas plkh 40 kontrak drafting
Tugas plkh 40 kontrak draftingTugas plkh 40 kontrak drafting
Tugas plkh 40 kontrak drafting
 
UAS HTK Tsalis Aisah Rahmi 042080191.pdf
UAS HTK Tsalis Aisah Rahmi 042080191.pdfUAS HTK Tsalis Aisah Rahmi 042080191.pdf
UAS HTK Tsalis Aisah Rahmi 042080191.pdf
 
Portofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdf
Portofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdfPortofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdf
Portofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdf
 
Hukum Ketenagakerjaan.pdf
Hukum Ketenagakerjaan.pdfHukum Ketenagakerjaan.pdf
Hukum Ketenagakerjaan.pdf
 
BAB 7 CUTI PEGAWAI.pptx
BAB 7 CUTI PEGAWAI.pptxBAB 7 CUTI PEGAWAI.pptx
BAB 7 CUTI PEGAWAI.pptx
 
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docxContoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
 
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan KondisiHubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
 
Hukum Perburuhan
Hukum PerburuhanHukum Perburuhan
Hukum Perburuhan
 
7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui
7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui
7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui
 
Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13
Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13
Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13
 
TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.doc
TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.docTEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.doc
TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.doc
 
Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan
 
HUBUNGAN KERJA.pptx
HUBUNGAN KERJA.pptxHUBUNGAN KERJA.pptx
HUBUNGAN KERJA.pptx
 
Peraturan perusahaan
Peraturan perusahaanPeraturan perusahaan
Peraturan perusahaan
 
Peraturan perusahaan
Peraturan perusahaanPeraturan perusahaan
Peraturan perusahaan
 
Hukum_Ketenagakerjaan 14.ppt
Hukum_Ketenagakerjaan 14.pptHukum_Ketenagakerjaan 14.ppt
Hukum_Ketenagakerjaan 14.ppt
 
Tata cara membuat peraturan perusahaan
Tata cara membuat peraturan perusahaanTata cara membuat peraturan perusahaan
Tata cara membuat peraturan perusahaan
 
Hukum perburuhan
Hukum perburuhanHukum perburuhan
Hukum perburuhan
 
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniakasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
 
12 aspek hukum ketenagakerjaan
12 aspek hukum ketenagakerjaan12 aspek hukum ketenagakerjaan
12 aspek hukum ketenagakerjaan
 

More from Idik Saeful Bahri

Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Idik Saeful Bahri
 

More from Idik Saeful Bahri (20)

Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 

Recently uploaded

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 

Recently uploaded (6)

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 

Hukum Ketenagakerjaan - Perlindungan Kerja (Idik Saeful Bahri)

  • 2. Dilarang Mempekerjakan Anak  Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.  Ketentuan teersebut dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
  • 3. Berapa Umur Anak?  Lihat KUH Perdata  Lihat UU Perlindungan Anak
  • 4. Syarat Mempekerjakan Anak  Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :  a. izin tertulis dari orang tua atau wali;  b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;  c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;  d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;  e. keselamatan dan kesehatan kerja;  f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan  g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • 5. Perlindungan Waktu Kerja  Waktu kerja meliputi :  a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau  b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
  • 6. Perlindungan Waktu Kerja  Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat :  a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan  b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
  • 7. Perlindungan Upah Lembur  Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur.
  • 8. Perlindungan Waktu Istirahat  Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
  • 9. Perlindungan Waktu Istirahat  Waktu istirahat dan cuti, meliputi :  a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;  b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
  • 10. Perlindungan Waktu Istirahat  c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan  d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terusmenerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
  • 11. Perlindungan dalam Menjalankan Agama  Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.