kelompok 8

1. BAB VIII
CUTI DAN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPAT UPAH
pasal 59
PENGAJUAN CUTI
pekerjan yang akan mengambil cuti diwajibkan memberitahukan secara
tertulis 2 (dua) hari kerja sebelumnya
pasal 60
CUTI TAHUNAN
1. perusahaan memberikan cuti tahunan sebanyak 12 (duabelas) hari
kerja dengan tetap mendapatkan upah pada pekerja yang telah
bekerja 12 ( dua belas ) bulan berturut – turut.
2. dari 12 (dua belas) hari kerja yang menjadi hak kerja tersebut,
penggunaannya dibicarakan dengan atasannya.
3. kecuali bagi pekerja yang bermaksud menggunakan hak cuti
tahunannya dalam keadaan mendesak, pekerja diwajibkan
memberitahukan maksudnya kepada perusahaan melalui atasannya
pada hari tersebut.
4. kesempatan menggunakan cuti tahunan akan gugur jika pekerja dalam
waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak cuti tahunannya muncul tidak
menggunakan haknya tersebut, kecuali untuk kepentingan
perusahaan.
5. informasi tentang cuti pekerja akan diberitahukan oleh HRD pada saat
hak cuti diperoleh.
- karyawan tetap : awal tahun
- karyawan tetap : setelah bekerja 12 bulan secara proporsional
pasal 61
CUTI BESAR
1. Pekerja yang telah bermasa kerja 5 ( lima ) tahun berturut turut atau
kelipatan 5 ( lima ) tahun masa kerja, memperoleh cuti besar 1 ( satu )
bulan dan uang cuti sebesar 1 ( satu ) bulan upah (GP+tunjangan
tetap) pada saat bulan jatuh tempo.
2. Cuti besar dapat diambil sekaligus 1 ( satu ) bulan kalender atau
bertahap ( jumlah keseluruhannya 22 hari kerja ) dengan
memperhatikan kebutuhan perusahaan dan pekerja, yang
pelaksanaannya diatur melalui Pimpinan Kerja masing masing.

2. Pasal 63
CUTI HAMIL
1. Kepada wanita yang hami diberikan hak cuti 3 ( tiga ) bulan,
pelaksanaannya diatur 1 ½ ( satu setengah ) bulan sebelum saatnya
menurut perhitungan dokter atau bidan akan melahirkan dan 1 ½ (satu
setengah ) bulan setelah melahirkan atau gugur kandungan.
2. Cuti hamil ini dapat diperpanjang apabila dokter memandang perlu
bahwa pekerja wanita yang bersangkutan masih harus istirahat.
3. Jika pekerja sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ayat
1 pasal ini, maka segala akibat hukum serta akibat lainnya yang
timbul, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pekerja yang dikuatkan
dengan pernyataan tertulis.
BAB IX
TATA TERTIB KERJA DAN ATURAN KEDISIPLINAN
Pasal 67
TATA TERTIB KERJA DAN ATURAN KEDISIPLINAN
Tumbuhnya moral dan etos kerja ditentukan oleh kesadaran seluruh pekerja
dan semua golongan, oleh karena itu semua pekerja dituntut untuk
memahami dan melaksanakan tata tertib dan kedisiplinan yang ditetapkan
sebagai berikut:
1. Pekerja wajib hadir di tempat kerja dan meningggalkan lingkungan
pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan, kecuali seizin pimpinan
kerjanya.
2. Pekerja diwajibkan melakukan verifikasi kehadirannya pada saat
dating dan pulang kerja sesuai dengan prosedur yang ditentukan pada
mesin pencatat waktu, atau pada pimpinan kerja bila mesin pencatatat
waktu tidak berfungsi
3. Pekerja yang tidak dapat masuk bekerja di wajibkan:
a. Memberitahukan secara tertulis atau lisan kepada pimpinan
kerja/bagian personalia sebelum atau pada hari kerja yang
bersangkutan dengan menyebutkan alas an.
b. bagi yang tidak dapat masuk bekerja karena sakit, wajib
menyampaikan surat keterangan istirahat sakit yang dikeluarkan
oleh dokter.
c. Surat keterangan sakit harus di serahkan 1 (satu) hari kerja setelah
berlakungan surat keterangan sakit tersebut pada sampai saat
yang bersangkutan kembali bekerja.

3. 4. Pekerja yang terpaksa meninggalkan pekerjaan keluar lingkungan
Perusahaan, di haruskan memperoleh izin dari pimpinan kerjanya dan
mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan dengan prosedur
yang berlaku.
5. Pekerja diwajibkan melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan
penuh rasa tanggung jawab sesuai instruksi kerja yang berlaku
dengan ketentuan yang diatur oleh pimpinan kerjanya.
6. Pekerja setiap menjalankan tugas harus mengenakan pakaian kerja
harian dengan rapih dan perlengkapan keselamatan kerja yang
diperlukan, serta tanda-tanda pengenal yang diharuskan oleh
perusahaan. Bagi yang menggunakan jilbab akan di atur tersendiri.
7. Pekerja diwajibkan mempergunakan perlengkapan atau peralatan
kerja atau harta milik perusahaan hanya untuk kepentingan
perusahaan. tanpa seizin yang berwenang, dilarang menggunakan
atau memindahkan dari lokasi yang telah ditentukan, kecuali
pemakaiaan tersebut berkenaan dengan tugas dan kewajibannya di
dalam lingkungan perusahaan.
8. Pekerja wajib menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja,
ruang makan dan ruang istirahat serta mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan.
9. Pekerja wajib membuang sampah ditempat yang telah disediakan.
10.Pekerja dilarang membawa barang-barang kedalam pabrik dan atau
melakukan usaha-usaha bisnis pribadi di dalam perusahaan sehingga
mengganggu kegiatan perusahaan.
11.Pekerja wajib mengambil tindakan yang dapat dilakukan apabila
mengetahui suatu kejadian yang dapat merugikan, membahayakan
orang lain atau perusahaan dan segera memberitahukan kepada
atasan/pimpinan perusahaan.
12.Pekerja wajib melaksanakan perintah dan petunjuk atasannya dengan
sebaik-baiknya selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
PKB maupun perundang-undangan yang berlaku.
13.Pekerja wajib menjaga nama baik perusahaan dalam tingkah lakunya
baik di dalam maupun di luar perusahaan.
14.Setiap pekerja wajib menjaga kerahasiaan data perusahaan, baik yang
tertulis dan maupun yang tidak tertulis yang diketahui bersifat rahasia
dan dapat dianggap bersifat rahasia, baik kepentingan pribadi maupun
untuk kepentingan orang lain.
15.Setiap pekerja diwajibkan menjaga kerahasiaan rencana
kegiatan/tindakan perusahaan yang apabila di ketahui orang lain dapat
menimbulkan ancaman bahaya/kerugiaan bagi perusahaan.

4. Pasal 69
SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA DAN ATURAN
KEDISIPLINAN.
perusahaan dan serikat pekerja menyadari bahwa disiplin kerja perlu
ditegakkan, maka pelanggaran terhadap tata tertib kerja dan aturan
kedisiplinan dapat di kenakan sanksi. Dalam menentukan sanksi akan di
pertimbangkan berat ringannya kesalahan/pelanggaran yang dilakukan serta
hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kesalah tersebut.
Jenis peringatan atau sanksi atas pelanggaran tata tertib kerja dan aturan
kedisiplinan adalah sebagai berikut :
a. Teguran
b. Surat Teguran
c. Surat Peringatan I
d. Surat Peringatan II
e. Surat Peringatan III
f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dalam hal masa berlaku suatu sanksi belum habis, masih terjadi pelanggaran
terhadap tata tertib kerja dan aturan kedisiplinan, maka masa berlaku sanksi
yang baru dihitung sejak tanggal dikeluarkannya sanksi baru.
Pasal 76
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
Perbuatan yang dapat mengakibatkan sanksi pemutusan hubungan kerja
(PHK) :
a. Mangkir 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan
secara tertulis yang di lengkapi dengan bukti yang sah dan telah di
panggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis.
b. Mangkir 1 (satu) hari kerja dalam kurung waktu berlaku SP III (untuk
kasus yang sama).
c. Melakukan pelanggaran yang dapat di kenakan sanksi surat
peringatan pertama, kedua, atau ketiga dalam kurun waktu berlakunya
sanksi surat peringatan ke tiga yang sudah di berikan kepada
karyawan tersebut.
d. Penggelapan, pencurian, penipuan, pemsahalsuan, dan sejenisnya
yang merugikan perusahan.

5. e. Melakukan perbutan asusila atau pelecehan seksual yang melanggar
kaidah dan norma-norma yang berlaku dilingkungan perusahaan
dengan bukti-bukti yang sah secara hukum.
f. Melakukan penganiayaan, penghinaan secara kasar, tindak
kekerasan, mengancam pengusaha atau pekerja atau tamu
perusahaan beserta keluarganya
g. Membongkar rahasa perusahaan yang seharusnya di rahasiakan
kecuali untuk kepentingan Negara.
h. Berjudi, ,minum-minuman keras dan atau mabuk , madat,
menyalahgunakan obat-obatan terlarang (narkotika, psikotropIka, dan
zat adiktif) d lingkungan perusahaan.
i. Menggunakan hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk
kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu yang bisa menimbulkan
kerugian, mengurangi keuntungan dan atau menambah biaya bagi
perusahaan.
j. melakukan perbuatan selain yang setelah di sebutkan pada ayat-ayat
di atas di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5
tahun (lima) tahun atau lebih.
BAB X
PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA
Pasal 77
UMUM
1. Pemutusan HUbungan Kerja adalah tindakan yang dilakukan oleh
perusahaan atau pekerja untuk memutuskan /mengakhiri hubungan
kerjha sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Putusnya Hubungan Kerja dapat terjad dalam hal :
a. Dalam masa percobaan.
b. Mengundurkan diri.
c. Berakhirnya jangka waktu yang di perjanjikan.
d. sakit berkepanjangan.
e. Tidak mampu bekerja (Medcal Unfit)
f. Meninggal dunia.
g. Mencapai batas usia kerja.

6. h. Pelanggaran tata tertib kerja dan aturan kedisiplinan.
i. Putusan Pengadilan.
j. Rasionalsme, merger, akuisisi, perubahan kepemlikan, serta pailit.
k. Tidak cakap bekerja.
l. Force Majeure.
BAB XII
MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN
Pasal 95
Masa Berlaku
1. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja bersama ini adalah 2 ( dua )
tahun sejak tanggal ditandatangani bersama oleh pihak perusahaan
dan pihak serikat pekerja, yang penandatangananya maksimal 1 bulan
setelah selesai perundingan.
2. untuk musyawarah perjanjian kerja bersama berikutnya kedua belah
pihak sepakat untuk membicarakan keinginan tersebut paling lambat 3
( tiga ) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa perjanjian kerja
bersama ini.
Pasal 96
Perubahan
Apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja bersama ini ada ketentuan
– ketentuan yang oleh salah satu pihak diangap perlu untuk diperbaiki atau
diubah maka hal tersebut dapat dilakukan atas dasar kesepakatan kedua
belah pihak.
Pasal 97
Perpanjangan
sebelum masa berlakunya perjanjian kerja bersama ini berakhir, serikat
pekerja dan perusahaan bersama – sama menyusun perjanjian kerja
bersama yang baru. Apabila perjanjian kerja yang baru belum selesai pada
waktunya, perjanjian kerja bersama yang lama dianggap sebagai telah
diperpanjang secara langsung untuk waktu paling lama 1 ( satu ) tahun.