Beragam kebijakan pendidikan masyarakat secara global dan nasional

1. Kebijakan
Pendidikan Masyarakat
Global & Nasional

2. Literature Review
1. Pembukaan UUD 1945
2. UU SISDIKNAS No 20 Th 2003
3. UU Otonomi Daerah
4. Peraturan menteri tentang mutu
dan akreditasi pendidikan
5. Regulasi tentang jenis dan satuan-
satuan PNF/Penmas
1. Lifelong learning
2. Education for All (EFA)
3. Kesepakatan Joutin Dakkar
4. Millenium Development Goals
(MDGs)
5. Sustainable Development Goals
(SGDs)
Kebijakan Global Kebijakan Nasional

3. 1. Lifelong Learning
Pembelajaran sepanjang
hayat adalah perbuatan
manusia secara wajar dan
alamiah yang prosesnya
tidak selalu memerlukan
kehadiran guru, pamong,
atau pendidik. -Delker (1974)

4. 02
Education for All (EFA)
deklarasi universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan “setiap
orang memiliki hak untuk pendidikan”
Kesepakatan Joutin Dakkar
6 capaian:
PAUD
Pendidikan Dasar
Kecakapan Hidup
Kesetaraan
Pengarusutamaan Gender
Mutu Pendidikan
03

5. MDGs
4

6. SDGs
4

7. Literature Review
Pasal 31 ayat 1
“Tiap-tiap warga negara
berhak untuk memperoleh
pengajaran dan pendidikan"
Alinea ke-4 salah satu
tujuan bangsa Indonesia
adalah Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa
1. Pembukaan UUD 1945
Kebijakan Nasional

8. 2.UU SISDIKNAS No 20 Th 2003
(1) Jalur pendidikan
terdiri atas pendidikan
formal, nonformal, dan
informal yang dapat
saling melengkapi dan
memperkaya.
Pasal 26
(1) Pendidikan nonformal
diselenggarakan bagi
warga masyarakat yang
memerlukan
layanan pendidikan yang
berfungsi sebagai
pengganti, penambah,
dan/atau
pelengkap pendidikan
formal dalam rangka
mendukung pendidikan
sepanjang
hayat
Pasal 27
(1) Kegiatan pendidikan
informal yang
dilakukan oleh keluarga
dan lingkungan
berbentuk kegiatan
belajar secara mandiri.
Pasal 13
Pasal 55
Pendidikan berbasis Masyarakat

9. —3. UU Otoda
UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 (1)
“Pendidikan merupakan salah satu
urusan pemerintahan wajib, terkait
dengan Pelayanan Dasar yakni
pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.”

10. 04
Peraturan menteri tentang mutu dan
akreditasi pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

11. 5. Regulasi tentang jenis dan satuan-satuan PNF/Penmas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
LKP Kober PKBM
Majelis
Taklim
Pasal 100
BAB IV
Pasal 105
Pasal 104 Pasal 106
PNF PAUD-
NF
Pasal 103 Pasal 107

12. Program Pendidikan
Pasal 111
Pendidikan
Pemberdayaan
Perempuan
Pasal 112
Pendidikan Keaksaraan
Pasal 113
Pendidikan
Keterampilan dan
Pelatihan Kerja
Pasal 108
Pendidikan Kecakapan
Hidup
Pasal 109
PAUD
Pasal 110
Pendidikan
Kepemudaan
Pasal 114
Pendidikan
Kesetaraan

13. THANK YOU