Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dokumen menjelaskan tentang dasar, fungsi, tujuan, paradigma, jenis-jenis pendidikan, standar nasional pendidikan, dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional.

1. KELOMPOK 7 :
Nama Kelompok (3A) :
1. Eddy Fitriyanto (13310001)
2. Martia Dian Pratiwi (13310009)
3. Hamidah Fa’iliyah (13310027)

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Dalam perjalanan sejarahnya PGRI sebagai
organisasi perjuangan, organisasi profesi
dan ketenagakerjaan harus tetap konsisten
terhadap jati dirinya yang bersumber pada visi
masa depannya. Seperti yang telah kita
ketahui bahwa visi PGRI adalah “mewujudkan
PGRI sebagai organisasi dinamis, mandiri dan
beribawa yang dicintai oleh anggotanya,
disegani oleh mitranya, dan diakui
keberadaanya oleh masyarakat luas”.

3. Untuk melaksanakan misi dalam rangka
mewujudkan visi PGRI telah banyak piranti Lunak
yang tersedia. Dengan mengacu kepada UUD
1945, maka sejak reformasi bergulir telah banyak
produk hukum yang diterbitkan, diantaranya :
a. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang
Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
c. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-
2014

4. Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah
“Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”.
a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui
pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Mewujudkan Bangsa yang berdaya-saing adalah bangsa yang
mengedepankan pembangunan sumber daya manusia
berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan
penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian,
pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara
berkelanjutan.
c. Mewujudkan masyarakat Demokratis berlandaskan hukum
adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih
kokoh.
d. Mewujudkan Indonesia Aman, damai dan bersatu adalah
pembangunan kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan
esensial minimum serta disegani dikawasan regional dan
Internasional

5. e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan
berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan
daerah serta mengurangi kesenjangan sosial secara
menyeluruh.
f. Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari adalah
memperbaiki pengelolaan pelaksana pembangunan
yang dapat menjaga keseimbangan antara
pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan
kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan
kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan
masa depan.
g. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan
yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi
masyarakat dan pemerintah agar pembangunan
Indonesia berorientasi dalam segala aspek.

6. Sistem Pendidikan Nasional
1.Dasar, Fungsi dan tujuan
• Pendidikan nasional adalah pendidikan yang
berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan
nasional Indonesia dan tanggap terhadap
tutntutan perubahan zaman.
• Fungsi pendidikan Nasional adalah
mengembangkan kemampuan serta membentuk
watak dan peradaban bangsayang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. • Tujuan Pendidikan Nasional adalah
mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertqwa
kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi
warga Negara yang demokratis dan
bertanggung jawab.
Ketentuan dasar, fungsi, dan tujuan system
pendidikan nasional tersebut diatur dalam
pasal 2 dan pasal 3 dalam UU Sisdiknas.

8. 2. Paradigma Pendidikan
Pasal 4 UU Sikdiknas ini mengatur prinsip penyelenggaraan
sebagai berikut :
a. Pendidikan diselenggarakansecara demokratis dan berkeadilan
serta tidak diskriminatif dengan menjujung tinggi HAM, nilai
keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa
b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistemik dengan
system terbuka dan multimakna
c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan
dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang
hayat.
d. Pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan,
membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta
didik dalam proses pembelajaran.
e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya
membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
f. Pendiddikan diselenggarakan dengan m,emberdayakan semua
komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan
dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

9. 3 (tiga) bentuk pendidikan yang diakui dalam
pasal 13 ayat (1) UU Sisdiknas :
1) Pendidikan formal, adalah jalur pendidikan yang
tersktruktur dan berjenjang yang terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.
2) Pendidikan nonformal, adalah jalur pendidikan di
luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan
secara tersktruktur dan berjenjang.
3) Pendidikan informal, adalah jalur pendidikan
keluarga dan lingkungan.

10. 4. Peraturan Pemerintah No 19 tahun
2005
Peraturan pemerintah ini mengatur tentang Standar
Nasional Pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam
pasal 35 UU Sisdiknas.
Standar Nasional Pendidikan meliputi :
1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan
8. Standar penilaian pendidikan.

11. Kebijakan Pokok Pendidikan Nasional
• Terdapat tiga pilar kebijakan pokok
pembangunan pendidikan nasional, yaitu:
1.Pemerataan dan perluasan akses
2.Peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan
daya saing
3.Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra
publik.

12. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan
Nasional
Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Peningkatan Akses
Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas akan dilaksanakan
dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi hak
dasar warga negara. Untuk itu upaya penarikan kembali siswa putus
sekolah dan lulusan SD termasuk SDLB, MI dan Paket A yang tidak
melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B serta upaya
menurunkan angka putus sekolah harus dioptimalkan.
2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara
melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas
penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan
upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal
jenjang SD/MI atau yang sederajat