Dokumen tersebut membahas upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan seperti pelayanan jemput bola di desa/kecamatan, pelayanan untuk kelompok rentan, dan pengembangan SDM aparatur.

1. Oleh :
ASMADI, SH
NIP. 19690401 199103 1 016
Parigi, Desember 2023
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK MENDUKUNG
KEMUDAHAN LAYANAN SOSIAL DASAR
1
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KAB. PARIGI MOUTONG

2.  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
 Melaksanakan Pelayanan Administrasi Dan Dokumen Kependudukan Yang
Berbasis Teknologi Informasi
 Mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan Yang Berbasis Teknologi
Informasi
 Membangun Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi
Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
VISI
“ Terwujudnya Tertib Administrasi Dan Dokumen Kependudukan
Dengan Pelayanan Prima Yang Profesional Menuju Penduduk
Yang Berkualitas Produktif Dan Berdaya Saing “
MISI

3. REGULASI PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN, PEMUTAKHIRAN DAN PENERBITAN
DOKUMEN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. UNDANG UNDANG DASAR 1945 PASAL 26 AYAT (3)
2. 1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN
3. UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
4. UU_NO_24_TAHUN_2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
5. UU_NO_52_TAHUN_2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
6. UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
7. PP_NO_37_TAHUN_2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
8. PP_NO_40_TAHUN_2019 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
9. PERPRES_NO_25_TAHUN_2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
10. PERPRES_NO_26_TAHUN_2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
SECARA NASIONAL
11. PERPRES_NO_67_TAHUN_2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA AAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
12. PERPRES_NO_126_TAHUN_2012 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
13. PERPRES_NO_96_TAHUN_2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
14. PERMENDAGRI_NO_109_TAHUN_2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
15. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA
DARING

4. Loket pendaftaran VERIFIKASI BERKAS
PENGADUAN BERKAS
BERMASALAH
CSO/ (PENGINPUTAN/ ENTRY
DATA (BERKAS)
VERIFIKASI PEJABAT HASIL
PENGAJUAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK (BARKOT)
CETAK DOKUMEN
DISTRIBUSI DOKUMEN
STANDAR ALUR PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

5. RUANG LINGKUP ADMINDUK
PENDAFTARAN PENDUDUK PENCATATAN SIPIL
PENCATATAN ATAS
PELAPORAN PERISTIWA
KEPENDUDUKAN
PENCATATAN
BIODATA
PENCATATAN ATAS
PELAPORAN PERISTIWA
PENTING
 Penerbitan NIK;
 Perubahan Alamat;
 Pindah/datang dlm Wilayah
Indonesia;
 Pindah datang Antar Negara;
 Penduduk Pelintas Batas;
 Pendataan Penduduk Rentan
Adminduk;
 Pelaporan Penduduk yang tidak
mampu mengantar sendiri.
PENERBITAN
NIK, KK, KTP, Surat
Keterangan kependudukan
 Kelahiran;
 Lahir Mati (umur Kandungan > 28 minggu);
 Perkawinan;
 Pembatalan Perkawinan;
 Perceraian;
 Pembatalan Perceraian;
 Kematian;
 Pengangkatan Anak;
 Pengakuan Anak;
 Pengesahan Anak;
 Perubahan Nama;
 Perubahan Status Kewarganegaraan;
 Peristiwa Penting Lainnya;
 Pelap Pddk yg tdk mampu melaporkan sendiri
PENERBITAN
AKTA-AKTA /
Pembuatan Catatan Pinggir
PEMUTAKHIRAN
BIODATA
DATA/INFODUK
SIAK
Pemanfaatan Data Untuk
Pemerintahan & pembangunan
Output dokumen Dafduk & Capil
sebanyak 22 dokumen,
termasuk KTP-el

6. STRATEGI PELAYANAN
• Disdukpil melakukan pelayanan dengan mendekatkan tempat
pelayanan kepada penduduk serta melaksanakan pelayanan
keliling/jemput bola (INOVASI) kepada penduduk, dengan
menggunakan aplikasi SIAK.
• Agar efektif, dalam melaksanakan pelayanan keliling, dilaksanakan
dgn berbasis pada data kependudukan hasil konsolidasi
oleh Pemerintah Pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Data
kependudukan tersebut berupa data by name, by address,
dan sudah teridentifikasi status sipilnya melalui verifikasi
lapangan, sehingga penyelesaian penerbitannya dapat
terukur sampai dusun/kampung, desa/kelurahan,
kecamatan, kabupaten/kota.

7. PROGRES PENGEMBANGAN INOVASI
O Sektor Pelayanan Publik
 Pembukaan Unit Pelayanan/Front Office di Kecamatan
 Melaksanakan Pelayanan dengan Inovasi “Jebolan
Adminduk” Pelayanan jemput bola Administrasi
Kependudukan di Kecamatan dan Desa.

 Melaksanakan Pelayanan dengan Inovasi “Jebolan
SIPEMODAL” Pelayanan jemput bola mobile daerah
terpencil, masyarakat Komunitas Daerah Terpencil (KAT)
 Melaksanakan Pelayanan dengan Inovasi “Jebolan SMA”,
pelayanan jemput bola siswa SMA perekapan KTP bagi
pelajar yang memasuki usia 17 tahun.
 Melaksanakan pelayanan Identitas Kependudukan Digital
(IKD)

8. PROGRES PENGEMBANGAN INOVASI
 Melaksanakan Pelayanan dengan Inovasi
“Jemput DUREN”, pelayanan jemput bola
Penduduk Rentan yakni masyarakay korban
bencana alam, bencana social serta kelompok
masyarakat yang oleh karena sesuatu sebab
tertentu mengalami kesulitan yang bersifat social,
ekonomi, atau psikologis serta tidak memiliki
kemampuan untuk mengatasi kesulitan.
 Melaksanakan Pelayanan dengan Inovasi “Anak
Lahir Berakta (ANITA)” . Pelayanan Akta Lahir
kepada masyarakat yang berada di rumah sakit
bagi ibu ibu yang melahirkan

9. PROGRES PENGEMBANGAN INOVASI
OPengembangan SDM
 Pelatihan Pegawai Operator Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK)
 Pelatihan Pegawai Administrator Database
(ADB) tim teknis
 Pelatihan para Pejabat Dukcapil