Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to SKRIPSI HUKUM
Similar to SKRIPSI HUKUM (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
SKRIPSI HUKUM
- 1. DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS, DIGITAL LIBRARY MEMPUBLISH KARYA CIVITAS AKADEMIKA. BAGI ANDA YANG MENGUTIP ISI DARI HASIL PENELUSURAN MEDIA INI, HARAP CANTUMKAN SEBAGAI SITASI PADA KARYA ANDA. DIGITAL LIBRARY TIDAK MENANGGUNG SEGALA BENTUK TUNTUTAN HUKUM YANG TIMBUL ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INI. (KEPENTINGAN DI LUAR AKADEMIS MENJADI TANGGUNGJAWAB YANG BERSANGKUTAN) Kami Menyediakan Jasa Referensi dan Bimbingan Skripsi, Tesis, PTK, Makalah, MP3, Perangkat Pembelajaran Silabus dan RPP Kurikulum 2013, Ebook, Kumpulan Soal CPNS, Kumpulan Soal Pelajaran SD, SMP SMA Sederajat, Jika berminat silahkan hubungi pusatilmiah@gmail.com atau 085720716585 SKRIPSI HUKUM CAMPURAN 1. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENJAMIN DENGAN PIHAK PEMBERI KREDIT KEPADA USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA _______ STUDI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK _______ 2. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) DALAM HUKUM PIDANA DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE) 3. HUKUM WARIS ADAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN NIAS) 4. IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI TERHADAP PEMBERLAKUAN ZONA BEBAS SENJATA NUKLIR DI ASEAN PADA UMUMNYA DAN INDONESIA PADA KH_______SNYA 5. IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR 1945 (STUDY KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-V/2007) 6. IMPLEMENTASI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDY PUTUSAN NO. 514/PID.B/1997/PN-LP) 7. IMPLEMENTASI SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA (SKPPP/SKP3) (SUDI KASUS PERKARA SOEHARTO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN) 8. IMPLIKASI PENERAPAN KONSEP LARANGAN TERBANG OLEH SUATU NEGARA DAN KETERKAITANNYA PADA PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND BERDASAR PERATURAN INTERNASIONAL (KONVENSI CHICAGO 1944) 9. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL (ADOPSI ILEGAL) 10. KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENERIMA GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 11. KAJIAN KRIMINOLOGI PEMALSUAN DATA DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
- 2. 12. KAJIAN UNDANG-UNDANG MONEY LAUNDERING DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KNOW YOUR COSTUMER PADA PERUSAHAAN ASURANSI 13. KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO TANPA AGUNAN BERDASARKAN UU NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (STUDI PADA PEMBERIAN KREDIT PEDULI USAHA MIKRO KPUM SUMUT SEJAHTERA PADA PT BANK SUMUT) 14. KEABSAHAN DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DENGAN DIGITAL SIGNATURE MELALUI ELECTRONIC COMMERCE (E- COMMERCE) 15. KEBERADAAN SKB 5 MENTERI DIBANDINGKAN DENGAN UU KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN UU HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999 16. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAKAN PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) ( STUDI KASUS REG. NO. 1444/ PID.B / 2001/P.N. _______) 17. KEDUDUKAN DAN PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM RANGKA MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUME 18. KEDUDUKAN, PENGATURAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH UDARA DAN RUANG ANGKASA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI NEGARA KHATULISTIWA 19. KEJAHATAN PERDAGANGAN WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN PELANGGARAN HAK AZASI MANUSIA 20. KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN PADA TAWANAN PERANG DALAM PERSFEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KONVENSI JENEWA 1949 21. KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN N0.65/PID.B/2005/PN._______) 22. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG- UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 23. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SAMOSIR 24. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 25. KEWENANGAN DALIHAN NATOLU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA HUKUM ADAT BATAK TOBA (STUDI DI KEC. BORBOR,KAB. TOBA SAMOSIR) 26. KINERJA BPN PROVINSI _______ (SUMUT) DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS : KANTOR WILAYAH BPN SUMUT) 27. LARANGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM NOMINEE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 3. 28. LEGAL STANDING DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2003-JANUARI 2007 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG) 29. LEMBAGA EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL 30. LEMBAGA TRUSTS DI INDONESIA (TRANSPLANTASI DARI SISTEM ANGLO SAXON KE SISTEM EROPA KONTINENTAL) 31. MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH 32. MEKANISME PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) TERHADAP KEJAHATAN-KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER 33. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA GATT DAN WTO DITINJAU DARI SEGI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI 34. PASAR MODAL SEBAGAI SARANA PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN DAN ALTERNATIF SARANA INVESTASI BAGI MASYARAKAT (INVESTOR) 35. PELAKSANAAN ANALISIS TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN SEBAGI JAMINAN HUTANG DALAM KAITANNYA DENGAN PROSES PEMBERIAN KREDIT (STUDI PENELITIAN PADA PT. BPR DUTA ADIARTA _______) 36. PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG _______ TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG DALAM LALU LINTAS PENGANGKUTAN DARAT 37. PELAKSANAAN EKSEKUSI SITA JAMINAN DALAM PROSES PERADILAN MENURUT RBG 38. PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN DAIRI) 39. PELAKSANAAN PERDAGANGAN ALAT-ALAT BERAT DAN MEKANISME PEMBAYARAN PADA PT UNITED TRACTORS, TBK 40. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA (SFI) CABANG LHOKSEUMAWE 41. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAKAI JASA BIRO PERJALANAN PADA PT. WINAYA TRAVEL SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 42. PELAKSANAAN SUNSET POLICY PAJAK TAHUN 2008 (STUDI PADA KPP PRATAMA _______ PETISAH DAN KPP PRATAMA _______ BARAT) 43. PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA PARA AHLI WARIS KORBAN BENCANA ALAM TSUNAMI DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (STUDI KASUS PT. TASPEN CAB. NANGGROE ACEH DARUSSALAM) 44. PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN OTONOMI DESA 45. PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI _______)
- 4. 46. PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI KASUS L/C FIKTIF BNI 46) 47. PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH _______) 48. PENCABUTAN DELIK ADUAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN AKIBATNYA DALAM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NO. REG. : 1276/PID.B/2007PN.LP) 49. PENCEMARAN LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN: SUATU PERSPEKTIF DARI EKOLOGI DAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL 50. PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG MEREK MENURUT KONSEPSI UU MEREK (UU NO.15 TAHUN 2001) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI _______ NO.02/MEREK/2004/PN.NIAGA MDN)