Kawasan Perdesaan Banyuwangi

1. PERAN BKAD DALAM
MENDUKUNG PENGEMBANGAN
DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN
KAWASAN PERDESAAN
“SELINGKAR IJEN”
HARIS KUNAIFI
TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL ( TPP )
KABUPATEN BANYUWANGI

2. Target Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan dalam RKP 2023
Rata-rata nilai indeks
perkembangan 62
Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional (KPPN)
(nilai)
Rata-rata nilai
indeks desa untuk
mengukur
perkembangan
status desa (nilai)
61,50
Persentase
kemiskinan
desa (%)
10,80 – 11,20
Jumlah revitalisasi
Badan Usaha
Milik (BUM) Desa
berdasarkan
status (BUMDesa)
Maju: 1.500;
Berkembang: 9.000
Jumlah revitalisasi
BUMDes Bersama
berdasarkan status
(Bumdes)
Maju: 150;
Berkembang: 230
58,40

3. Tujuan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Nilai tambah
& skala
ekonomi
Memperluas ska la
ekonomi dengan
memproduksi
komoditas unggulan
kawasan
Posisi daya
tawar yang
lebih besar
Desa menjadi penentu
harga (p rice-m aker)
bukan hanya
penerima harga
(p rice -ta ker)
Kolaborasi &
mencegah
kanibalisasi
Kolaborasi antar desa
dalam sebuah
pembangunan
kawa san perdesaan
yang solid

4. Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan merupakan
Rencana Pembangunan
Janka Menengah 5 tahufi
Isu strategis
kawasan
perdesaan
Tujuan dan
sasaran
pembangunan
kawasan
perdesaan
Strategi dan
arah
kebijakan
kawasan
perdesaan
Program dan
kegiatan
pembangunan
kawasan
perdesaan
Indikator
capaian
kegiatan
Kebutuhan
pendanaan
memuat program pembafigufiafi (kegiatafi prioritas
tahufiafi) dan dapat diubah defigafi mefiyesuaikafi
pada perkembafigafi kebutuhafi kawasafi.
Disusun oleh Tim Koordifiasi Pembafigufiafi
Kawasafi Perdesaafi (TKPKP) Kabupatefi/Kota
dan dapat dibantu oleh Pihak Ketiga
Muatafi RPKP
Penetapan kawasan
perdesaan dan
Rencana
Pembangunan
RPKP
Kawasan perdesaan yang telah
ditetapkan memiliki
Rencana Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Kawasan Perdesaan
ditetapkan dalam
Peraturafi
Bupati/Walikota
Perencanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan

5. Pembangunan Kawasan
perdesaan dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pemerintah
Desa, dan/atau BUM Desa
Bersama dengan
mengikutsertakan
masyarakat Desa
berdasarkan Dokumen RPKP
Sumber Pendanaan
APBN APBD Provifisi APBD Kab/Kota
Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
APBDes
Untuk pembangunan
kawasan perdesaan
dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa
Sumber lain
dana swadaya masyarakat,
swasta, maupun pihak lainnya
serta sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan per
undang-undangan
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan  Pembangunan Berskala Lokal Desa
Pembangunan kawasan perdesaan
dilaksanan oleh Desa
sebagai upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar
besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa
 Pembangunan Berskala Kawasan
Pembangunan berskala kawasan
perdesaan dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota melalui
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
sesuai dengan skala kewenangan
masing-masing, dengan melibatkan
pemerintah desa dan masyarakat

6. Kelembagaan
Kawasan
Perdesaan
TKPKP
• Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan
Perdesaan (TKPKP) dibentuk di tingkat Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota
• TKPKP menyelenggarakan pembangunan
kawasan perdesaan sesuai lingkup
kewenangannya
TKPKP Pusat
• Terdiri dari unsur K/L terkait
yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri
• Bertugas melakukan
pembinaan kepada TKPKP
Provinsi dan Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan
pembangunan Kawasan
perdesaan.
• TKPKP Pusat dalam
melaksanakan tusi
berkoordinasi dengan TKPKP
Provinsi dan TKPKP
Kabupaten/Kota
TKPKP Provifisi
• Terdiri dari unsur Kepala SKPD
terkait yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur
• Bertugas melakukan
pembinaan kepada TKPKP
Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan
pembangunan Kawasan
Perdesaan
• J umlah TKPKP Provinsi
disesuaikan dengan
kebutuhan dan/atau kondisi
daerah
BadanKerjasamaAntarDesa
• BKAD dibentuk dengan Keputusan
Bersama Kepala Desa, berdasar hasil
Musyawarah Antar Desa dalam deliniasi
kawasan perdesaan, dengan anggota
yang ditunjukmewakili Pemerintah Desa
dan Masyarakat Desa.
• Bertugas untuk: (i) membantu
Pemerintah Desa dalam menyusun data
inventarisasi dan identifikasi mengenai
wilayah, potensi ekonomi, mobilitas
penduduk, serta sarana dan prasarana
Desa, (ii) melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Desa, masyarakat Desa dan
lembaga ekonomi yang ada di Desa
dalam penyelenggaraan pembangunan
Kawasan Perdesaan
TKPKP Kab/Kota
• Terdiri dari unsur Kepala SKPD terkait,
yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Walikota
• Bertugas untuk: (i) mengkoordinasikan
pembentukan KP, (ii)
mengkoordinasikan penyusunan RPKP,
(iii) pembinaan dan pendampingan
kepada pemerintah desa dan BKAD
dalam penyelenggaraan Kawasan
perdesaan, dan (iv) mengalokasikan
anggaran pembangunan sesuai
dengan urusan dan kewenangan
• Jumlah TKPKP Kab/Kota disesuaikan
dengan kebutuhan dan/atau kondisi
daerah

7. KAWASANPERDESAANAGROWISA
T
A
KABUP
A
TENBANYUWANGI
Kawasan Perdesaan
Agrowisata Ijen
LATAR BELAKANG
Terdapat 3 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) di Banyuwangi,
salah satunya WPP 1 Kawah Ijen. Sehingga KP Agrowisata Ijen
memiliki letak strategis sebagai penopang “Diamond Triangle”
Pariwisata Banyuwangi (sesuai RTRW Kab Banyuwangi 2012-2032)
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
Pengembangan perdagangan dan jasa
agribisnis yang dapat mendukung
kegiatan pariwisata di kaki Gunung Ijen.
Pengembangan klaster komoditi guna
percepatan pertumbuhan komoditi dan
pengorganisasian pengembangan
komoditi di kaki / lereng Gunung Ijen.
Sumber :
RPJMD Provinsi Jawa Timur
RTRW Kabupaten Banyuwangi
Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi
Kawasan
Strategis
Agrowisata
(RTRW
Banyuwangi)

9. KONSEP KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA KABUPATEN BANYUWANGI
Subsektor hulu
(off farm)
Usahasarana produksi
Subsektor budidaya
(onfarm)
Subsektor hilir
(off farm)
Pengolahan
dan Pemasaran
Klaster Kopi, KambingEtawa,PerikananDarat,UBK
Subsektor hulu
Usahasarana/Objek wisata
Sub Sistem
Layanan/Event
Subsektor hilir
Pemasaran/Promosi
Subsektor penunjang
Sarana danPrasarana
Klaster W
isatadanHomestay
Kawasan PerdesaanAgrowisata
Subsektor penunjang (non farm)
Saranadan Prasarana

10. GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN BANYUWANGI
No Kecamatan No Desa
Lua
s
(km
2)
Jumlah
Pendudu
kan
(jiwa)
Kepadat
an
(jiwa/km
2)
1 Licin
1
Tamansari
24.26 6288 259
2
Kluncing
18.83 3484 185
3
Banjar
4.36 2511 576
4
Licin
3.83 4029 1052
5
Segobang
10.17 5354 526
6
Pakel
12.3 2622 213
7
Jelun
3.87 2497 645
8
Gumuk
5.24 2562 489
2 Kalipuro
9
Bulusari
7.23 4476 619
10
Telemung
5.72 5053 883
3 Glagah
11
Kampunganyar
31.08 4385 141
12
Taman Suruh
10.47 4441 424
13 Kemiren 2.5 2802 1121
14 Paspan 6.94 3730 537
Profil Kawasan Perdesaan
Sumber:
Kecamatan Licin Dalam Angka; 2017
Kecamatan Kalipuro Dalam Angka; 2017
Kecamatan Glagah Dalam Angka; 2017

11. LOCUS CLUSTER
PERKEBUN
AN RAKYAT
(KOPI)
KAMB
ING
ETA
WA
PERIKAN
AN
DARA
T
USAHA
BERBASIS
KOMUNITAS
(UMKM)
HOMESTAY
DAN DESA
WISATA
PENDUKUNG
TELEMUNG TELEMUNG KAMPUNGANYAR KAMPUNGANYAR KAMPUNGANYAR 14 DESA
BULUSARI BULUSARI SEGOBANG TAMANSURUH KEMIREN
KAMPUNGANYAR KAMPUNGANYAR KLUNCING KEMIREN LICIN
TAMANSARI TAMANSARI BANJAR PASPAN TAMANSARI
KLUNCING TAMANSURUH JELUN
PAKEL KEMIREN BANJAR
PAKEL
SEGOBANG

12. KLASTER DAN SASARAN KLASTER

13. KAWASANPERDESAANAGROWISA
T
A
Kawasan Perdesaan
Agrowisata Ijen
SUSUNAN FUNGSI DAN PERSEBARAN KOMODITAS
Keterangan :
Kopi Rakyat
Kambing PE
Wisata (Alam,
Budaya, dan
Event)
Homestay
Pendukung
Wisata
Perikanan
Darat
Sumber : RPKP
2020-2024dan
Observasi Lapang
2019.
Wisata
WisataAlam
Desa Wisata
Event Wisata
Homestay
PendukungWisata (Pusat
Kuliner,Oleh – Oleh)
Perkebunan Kopi
Rakyat
PengolahanBiji
Kopi
PengolahanKopi
Bubuk
Peternakan
Kambing PE
PengolahanSusu
Cair
Pengolahan Susu
Siap Konsumsi
Pengolahan Susu
Bubuk
Wisatawan :
Wisatawan lokal maupun
mancanegara dengan tujuan
utama wisata Kawah Ijen.
Wisata terintegrasi dengan
perkebunan kopi, peternakan
kambing, dan kegiatan
lainnya. Terdapat paket tour
yang dikelola oleh beberapa
BUMDes.
Pemasaran :
Lokal, Nasional,
Internasional
(wisatawan Itali)
Banyuwangi, dsk
Skala provinsi,
Surabaya, dsk
Perikanan Darat Budidaya
Ikan Hias
Ikan Konsumsi

14. PENGEMBANGAN KEGIATAN
Mengadakankegiatan(event)secarabersama-sama
Mengembangkandestinasi wisata alam dan atraksi di masing-masingdesa
Meningkatkansarana/prasaranapenghubung (interkoneksitas) antar destinasi desa-desa
di lokasi kawasan
Membangun kemitraandalam mengembangkanpemasaranproduk unggulan kawasan
perdesaan
MengembangkankegiatanBumdesma dalam mendukung wisata kawasan

15. KERJA SAMA
ANTAR DESA

16. Permendes No. 21
Th. 2020 -
Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Permendagri No. 44
Th. 2016 –
KewenanganDesa
Permendagri No. 96 Th.
2017 - Tata Cara Kerja
Sama Desa Di Bidang
Pemerintahan Desa
Permendes No. 5
Th. 2016 -
Pembangunan
Kawasan
pedesaan
Pergub Kerja Sama
Desa
Perda
Perbup
KERANGKA
YURIDIS
KERJA
SAMA DESA

17. RUANG
LINGKUP
KERJA
SAMA
DESA
KERJA
SAMA
ANTAR-
DESA
KERJA
SAMA
DESA
DENGAN
PIHAK
KETIGA
KERJA SAMA DESA
ADALAH KESEPAKATAN
BERSAMAANTAR DESA
DAN/ ATAU DENGAN
PIHAK KETIGAYANG
DIBUAT SECARA
TERTULIS UNTUK
MENGERJAKAN BIDANG
PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN,
PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN, DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT YANG
MENJADI POTENSI DAN
KEWENANGAN DESA
SERTA MENIMBULKAN
HAK DAN KEWAJIBAN
PARA PIHAK

18. Pasal
24
KERJA SAMA ANTAR DESA
DILAKUKAN ANTARA
a. DesadenganDesalaindalam1(satu)Kecamatan
b. DesadenganDesalainantarKecamatandalam1(satu)daerah
Kabupaten/Kota
Catatan:
ApabilaDesadenganDesadilainDaerahKabupaten/Kotadalam1(satu)
daerahProvinsimengadakankerjasama, makaharusmengikutiketentuan
kerjasamaantardaerah.

19. o Kerja sama antar Desa dan Kerja sama
dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan Desa dan
kemampuan APBDesa
o Camat atas nama Bupati/Wali Kota
memfasilitasi pelaksanaan Kerja sama antar
Desa ataupun Kerja sama dengan Pihak
Ketiga
KETENTUAN DASAR
KERJASAMA

20. BADAN KERJA
SAMA ANTAR DESA
(BKAD)

21. Pasal
24
Adalah badan yang dibentuk atas dasar
kesepakatan antar-Desa untuk membantu
kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama
antar-Desa.
BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA
(BKAD)
BKAD dibentuk sesuai dengan
kebutuhan Desa melalui mekanisme
Musyawarah antar-Desa

22. 1. 5 (lima) orang perwakilan masing-masing desa ( Pemdes, BPD,
LKD, Lembaga Desa Lain, Tokoh Masyarakat ) membahas
rencana kerja sama antar-Desa, sebelum penyelenggaraan
Musyawarah Antar-Desa;
2. Pihak Kecamatan dapat memfasilitasi pembahasan kerja sama
antar-Desa. Para Pendamping Desa dapat melakukan asistensi
terhadap proses pembahasan kerja sama antar-Desa;
3. Agenda pembahasan fokus pada kebutuhan yang menjadi
peluang setiap Desa untuk melakukan pengembangan kerja
sama antar-desa berdasarkan pemetaan potensi yang telah
dilakukan;
4. ................
MEKANISME PEMBENTUKAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA
(BKAD)
1. PRA MUSYAWARAH ANTAR-DESA

23. 4. Pembahasan pra MAD berupa :
a. Usulan rencana kerja sama antar-Desa, yang dapat berupa :
1) pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah
yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar- Desa;
2) Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program
pembangunan antar-Desa;
3) Rencana kerja sama antar-Desa berdasarkan hasil pemetaan
potensi desa; dan/atau
4) Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja
sama antar-Desa.
b. Usulan tata kerja BKAD;
c. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja
Sama Antar-Desa;
d. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang
Pembentukan BKAD;
e. Usulan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa tentang
Penetapan Pengurus BKAD.
Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar-
Desa, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing melalui
Musyawarah Desa, sebelum dibawa dalam forum Musyawarah Antar-Desa.

24. MEKANISME PEMBENTUKAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD)
2. MUSYAWARAH ANTAR-DESA
AGENDA MUSYAWARAH ANTAR-DESA antara lain membahas :
1. Usulan rencana kerja sama antar-Desa;
2. Usulan Tata Kerja BKAD:
a. Usulan pemilihan, penetapan dan/atau pemberhentian
kepengurusan BKAD;
b. BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga/Unit kerja
sesuai kebutuhan atau bidang kegiatan antar-Desa;
c. Kelompok/lembaga/Unit kerja BKAD hanya menjalankan
program kerja BKAD dan bukan menjadi pihak yang
menetapkan kerja sama;
d. Kelompok/lembaga/Unit kerja bertanggungjawab kepada
pengurus BKAD; 3. ........

25. 3. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama
Antar-Desa;
4. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang
Pembentukan BKAD;
5. Usulan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan
Pengurus BKAD.
Berdasarkan berita acara musyawarah antar-desa,
selanjutnya dilakukan konsultasi dan penetapan :
1. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar-
Desa;
2. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang
Pembentukan BKAD;
3. Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan
Pengurus BKAD.
Produk hukum tersebut selanjutnya disampaikan kepada Camat
sebagai laporan

26. TUGAS BKAD :
Mengelola kerja sama antar-Desa,
meliputi mempersiapkan, melaksanakan
dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja
sama.

27. 1. Perumusan rencana kerjasama antar-Desa
2. Penyiapan bahan rancangan produk hukum desa
terkait kerjasama antar-Desa;
3. Penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa tentang
Kerja Sama Desa ke dalam program dan
rencana kerja BKAD;
4. Pelaksanaan program dan rencana kerja BKAD;
5. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala
Desa masing-masing mengenai langkah-langkah yang
harus dilakukan apabila ada permasalahan;
6. Penanganan masalah-masalah akibat pelaksanaan
kerjasama antar Desa;
7. Pelestarian dan pengembangan hasil-hasil
kerjasama antar Desa;
FUNGSI POKOK
BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD)

28. BADAN KERJA SAMA
ANTAR-DESA (BKAD)
BKAD terdiri atas :
a. Pemerintah Desa
b. Anggota BPD
c. Lembaga Kemasyarakatan Desa
d. Lembaga Desa lainnya
e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan
gender.
BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala
Desa

29. BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD)
 BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa
 BKAD ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
Permakades merupakan produk hukum yang diakui oleh UU Desa, sehingga
BKAD tidak perlu ditetapkan dengan Akte Notaris.
 BKAD bukanlah institusi yang bersifat eksklusif atau berada
diatas institusi Desa, sehingga BKAD tidak perlu menjadi organisasi
berbadan hukum privat seperti Perkumpulan Badan Hukum dan lain
sebagainya. Dalam praktek hukum, AD/ART Perkumpulan Badan Hukum
hanya mengenal rapat anggota, sedangkan BKAD tunduk kepada
Musyawarah Antar-Desa dan pertanggungjawabannya kepada Kepala
Desa.
 Ketentuan AD/ART badan hukum privat tidak kompatible dengan BKAD
yang diatur dalam UU Desa, sesuai asas hukum Lex Posterior Derogat Legi
Priori (Peraturan perundang- undangan yang lebih baru,
mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih lama)

30. Pasal
24
Susunan pengurus Badan Kerjasama Antar-Desa, paling
sedikit terdiri atas:
– Ketua;
– Sekretaris;
– Bendahara;
– Kelompok/Bidang/Unit Kerja sesuai dengan objek
yang dikerjasamakan.
Keanggotaan dan masa bhakti Badan Kerjasama Antar-
Desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.
Anggota Badan Kerjasama yang berhenti sebelum masa
bhaktinya berakhir digantikan status keanggotaannya
oleh calon pengganti berdasarkan hasil musyawarah
antar-desa.

31. TATA KERJA BKAD
Pelaksanaan kerjasama antar Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama
Antar Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan
Kerjasama Antar Desa;
• Anggaran Dasar paling sedikit memuat:
– Nama, tempat kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu;
– Azas dan prinsip;
– Visi, misi dan tujuan;
– Pendirian keanggotaan;
– Kegiatan usaha;
– Aset dan sumber pendanaan;
– Kelembagaan, tatacara pengangkatan, pemberhentian dan masa bhakti;
– Bentuk kelembagaan operasional;
– Hubungan antar kelembagaan;
– Jaringan Kerjasama;
– Pertanggungjawaban;
– Perselisihan;
– Pembubaran;
– Penutup.

32. KUALIFIKASI ANGGOTA
BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD)
1. Jujur;
2. Bertanggungjawab;
3. Mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada
masyarakat;
4. Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
5. Mempunyai bakat kepemimpinan lokal;
6. Mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat;
7. Mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi;
8. Mempunyai kemampuan/keterampilan dalam melakukan
penyelesaian masalah;
9. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan
lembaga/organisasi.

33. PEMBIAYAAN BKAD
• Pengurus Badan Kerjasama Antar-Desa dapat
diberikan biaya operasional yang besarnya
dicantumkan dalam Keputusan Bersama Kepala
Desa.
• Biaya operasional BKAD dicantumkan dalam
Peraturan Desa tentang APBDes masing-masing
desa.

34. PELAPORAN KERJASAMA ANTAR DESA
• BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama
Kepala Desa kepada Kepala Desa dalam forum Musyawarah
Antar-Desa;
• BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama
Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan
Bupati/Walikota melalui Camat;
• Laporan tersebut dilengkapi dengan dokumen terkait kerja sama desa;
• Berdasarkan laporan dari BKAD, Kepala Desa bersama BPD
melakukan evaluasi, hasil evaluasi diumumkan kepada
masyarakat;
• Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama desa kepada
Bupati/Walikota dan Camat, yang termuat dalam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

35. TERIMA KASIH