6. Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang
penuntutan, Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dutuntut untuk menegakkan
supremassi hukum, penegakan hak asasi manusia, pemeberantasan korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN), serta perlindungan kepentingan umum.
7. Klasifikasi Hakim :
1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim
Agung.
2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer).
3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim
Konstitusi.
8.
9.
10.
11. 1. Pasal yang mengatur tentang
kewenangan POLRI di UU No 2
Tahun 2002 adalah pasal
A. 16
B. 2
C. 6
D. 32
E. 28
2. UU No 16 Tahun 2004 berisi
tentang
A. POLRI
B. Kejaksaan Republik Indonesia
C. Polri dan Kejaksaan Republik
Indonesia
D. TNI
E. ADVOKAT
3. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah ini yaitu
A. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien
B. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas
C. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
D. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
E. Melakukan Penangkapan
4. Di bidang pidana ,Kejaksaan Republik Indonesia dapat
A. Mengawas POLRI
B. Mengawasi dan menyidik tindak pidana sesuatu norma
C.Mengeluarkan surat edaran bebas bersyarat
D. Melakukan penuntutan
E. Melakukan Penangkapan
5. Penegakan hukum dapat
dilakukan dengan cara
A. Represif
B. Agresif
C. Ekslusif
D. kooperatif
E. Impulsif
12. kesimpulan :
Adanya para penegak hukum di Indonesia
adalah untuk menjamin keadilan serta
kepastian hukum yang berlaku di
Indonesia sehingga hukum tersebut tidak
bersifat tumpul ke atas dan tajam ke
bawah.
