orde baru

1. BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara
kekuasaanmasa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai
sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Orde baru lahir
sebagai upayauntuk: mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama,
penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara
Indonesia,melaksanakan Pancasila dan UUD1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun
kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses
pembangunan bangsa.
Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dibahas
dalam makalah ini, yaitu:
 Bagaiman latar belakang lahirnya orde baru ?
 Bagaimana politik dalam negri pada masa orde baru ?
 Bagaimana kehidupan bidang ekonomi pada masa orde baru ?
 Bagaimana perkembangan social budaya pada masa orde baru ?

2. BAB II
PEMBAHASAN
Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Orde baru lahir karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain :
1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 19652.
2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan
30September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah
berlangsunglama..
3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%
sedangkanupaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan
bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-
besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar
PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili
5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat
bergabungmembentuk Kesatuan Aksi berupa ³Front Pancasila´ yang selanjutnya lebih
dikenaldengan ³Angkatan 66´ untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan
30September 19656.
6. Kesatuan Aksi ³Front Pancasila´ pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-
GR mengajukan tuntutan’’TRITURA(Tri Tuntutan Rakyat).
7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan
KabinetSeratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di
kabinettersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September
1965.
8. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya
untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965
tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar
Biasa(Mahmilub)
9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang
sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas
Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil

3. langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan
sulit dikendalikan.
Upaya menuju pemerintahan Orde Baru :
Setelah dikelurkan Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada
kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.Penataan
dilakukan didalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya
Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena
Suharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Munculnya konflik
dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia.
Hal ini disebabkan karena saat itu Soekarno masih berkuasa sebagai presiden
sementara Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Konflik Dualisme inilah yang
membawa Suharto mencapai puncak kekuasaannya karena akhirnya Sukarno mengundurkan
diri dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Suharto.Pada tanggal 23 Februari
1967,
MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden
Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai pejabatPresiden RI.
Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan
menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno .Tanggal 12Maret 1967 Jendral
Suharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai
berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru. PadaSidang Umum
bulan Maret 1968 MPRS mengangkat Jendral Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia
Perkembangan PolitikMasaOrdeBaru
1. Politik dalam negeri era order baru.
a. Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan
(28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama
Dwi Darma Kabinet Amper yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet
AMPERA yang disebutCatur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut.
 Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
 Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968.

4.  Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.
 Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala
bentuk dan manifestasinya b.
b. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden
untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama
Kabinet Pembangunan..
c. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik Setelah pemilu 1971 maka
dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai
tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga
pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan
program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu:
 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII,
danPartai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok
partai politik Islam).
 Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik,
PartaiMurba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat
nasionalis).
 Golongan karya (golkar)
d. Pemilihan Umum Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan
umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu:
tahun 1971, 1977,1982, 1987, 1992, dan1997.
e. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat pada tanggal 2
Agustus 1969.
Kebijakan lain yang di ambil pemerintah Orde baru adalah menetapkan peran
ganda ABRI yang di kenal dengan Dwifungsi ABRI.ABRI tidak hanya berperan
dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara tetapi juga berperan di bidang politik.
Hal terbukti dari banyaknya anggota ABRI yang ternyata memegang jabatan sipil seperti
walikota,bupati dan gubenur bahkan ABRI memiliki jatah di keanggotaan
MPR/DPR.Alasan yang mendasari kebijakan tersebut tertuang dalam pasal 27 ayat
(1)UUD 1945.Pasal tersebut mengemukakan bahnwa “segala warga Negara bersama
kedudukankannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.Bukan hanya pada bidang politik pemerintahan,ternyata kedudkan ABRI

5. dalam masyarakat Indonesia juga merambat di sector ekonomi.Banyak anggota ABRI
menjadi kepala skepala BUMN maupun komisaris di berbagai perusahaan swasta .
2. Kerja Sama Luar Negri
Keadaan ekonomi Indonesia paska Orde Lama sangat parah,hutangnya
mencapai 2,3-2,7 miliar sehingga pemerintah Indonesia meminta Negara-negara
kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah
mengikuti perundingan dengan Negara-negara kreditor di Tokyo Jepang pada 19-20
September 1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa
ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai
untuk mengimpor bahan-bahan baku. Perundingan dilanjutkan di Paris, Perancis dan
dicapai kesepakatan sebagai berikut:
 Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1968 ditunda
pembayarannya hinggaatahuna1972-1979
 Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun1969 dab 1970
dipertimbangkan untukaditundaajugaapembayarannya.
Perundingan dilanjutkan di Amsterdam, Belanda pada tanggal 23-24
Februari 1967. Perundingan itu bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan
bantuan luar negri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunak yang
selanjutnya dikenal dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia). Melalui
pertemuan itu pemerintah Indonesia berhasil mengusahakn bantuan luar negri.
Indonesia mendapatkan penangguhan dan keinginan syarat-syarat pembayaran
utangnya.
3. PembangunanaNasional
Dilakukan pembangunan nasional pada masa orde baru dengan tujuan terciptanya
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan
kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman
pembangunan nasional adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.
Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat
dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi trilogi Pembangunan adalah
sebagai berikut :

6.  Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan
sosialabagiaseluruharakyataIndonesia.
 Pertumbuhanaekonomiayangacukupatinggi.
 Stabilitasanasionalayangasehatadanadinamis
Pelaksanannya pembanguanan nasional dilakukan secara bertahap yaitu:
a. Jangkaapanjangamencakupaperiodea25asampaia30atahun
b. Jangkaapendekamencakupaperiodea5atahun (pelita / pembangunan lima tahun),
merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap
pelita akanaselaluasalingaberkaitan/berkesinambungan .
SelamaaperiodeaOrdeaBaruaterdapata6apelita,ayaitu:
 PelitaaI
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan
awalapembangunaaORBA.
Tujuan Pelita I : untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus
meletakkan dasar-dasarabagiapembangunanadalamatahapaberikutnya.
Sasaran Pelita I : pangan, sandang, perbaikan prasarana,perumahan rakyat,
perluasanalapanganakerja,adanakesejahteraanarohani.
Titik Berat Pelita I : pembanguan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk
mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang
pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil
pertanian.
Muncul peristiwa marali (malapetaka limabelas januari) terjadi pada tanggal
15-16 Januari 1974 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke
Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa
yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia
sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah
pengrusakan dan pembakaranabarang-barangabuatanaJepang.
 Pelita II
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979.
Sasaran Utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana
dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.

7. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil, pertimbuhan ekonomi rata-rata
mencapai 7 % per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi
mencapai 60 % dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47 %.
Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi menjadi 9,5 %.
 Pelita III
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III
pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan
penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan
Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:
 Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang,
pangan, dan perumahan
 Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan
kesehatan.
 Pemerataan pembagian pendapatan
 Pemerataan kesempatan kerja
 Pemerataan kesempatan berusaha
 Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya
bagi generasi muda dan kaum perempuan
 Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
 Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
 Pelita IV
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. titik
beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap
perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan
moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat
dipertahankan
 Pelita V
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik
beratnya pada sektor pertnian dan industri. Indonesia memiliki kondisi

8. ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata 6,8% per tahun.
Posisi perdagangan luar negri memperlihatkan gambaran yang
menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya .
 Pelita VI
Dilaksankan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik
beratnya pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan
industri dan pertanian serta pembanguan dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia sebagai pendukungnya. Pada periode ini terjadi krisis
moneter yang melanda Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Karena krisis moneter dan peristiwa plitik dalam negri yang mengganggu
perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
Kehidupan Bidang Ekonomi Orde Baru
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Negara bersama aparat ekonominya mendominasi
seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta.
Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha
penyelamtan ekonomi nasioanl terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi,
penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat . Tindakan
pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang
menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang
lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut :
1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi terpimpin, pemerintah
menempuh cara:
 Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembangunan
 MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penylematan, program
stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional
terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendaliakan inflasi

9. agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan Rehabilitasi adalah perbaikan
secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan
sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi kearah
terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Langkah-langakah yang diambil Kabinet pada saat itu yang mengacu pada Tap MPRS
tersebut adalah sbb :
1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan
kemacetan, seperti :
 Rendahnya penerimaan Negara
 Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara
 Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank
 Terlalu banyak tunggakan hutang luar negri
 Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan
prasarana.
4. Debirokrtisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian
5. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil
Untuk melaksanakan langkah-langkahpenyelamatan tersebut maka ditempuh cara :
 Mengadakan operasi pajak
 Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan
menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang
 Penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta
menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara
 Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor
Program stabilisasi dilakukan dengan cara membendung laju inflasi.
Hasilnya bertolak belakang dengan perbaikan inflasi sebab harga bahan kebutuhan pokok
melonjak namun inflasi berhasil dibendung (pada tahun 1967- awal 1968). Sesudah kabinet
pembangunan dibentuk pada bulan juli 1968 berdasarkan Tap MPRS NO.XLI/MPRS/1968,
kebijakn ekonomi pemerintah dialihkan pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga
barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valas. Sejak saat itu kestabilan ekonomi
nasional relatif tercapai sebab sejak 1966 kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valas dapat
diatasi.

10. Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi.
Selam 10 tahun mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana ekonomi dan sosial.
Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat
kekuasaan oleh golongan dan kepentingan tertentu. Dampaknya lembaga tidak dapat
melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan perbaikan tata hidup masyarakat.
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi masa Orde Baru
Dampak Positif Dari Kebijakan Politik Pemerintahan Orba
Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga
kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat. Situasi
keamanan pada masa ORBA relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu
mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
Dampak Negatif dari Kebijakan Politik Pemerimtah ORBA :
Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.
a. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
b. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar
kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang
diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai
Negara demokrasi.
c. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan
sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Suharto
selalu terpilih.
d. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan
daerah yang diwakilinya.
e. Kebijakn politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.
f. Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan bebangsa dan
benegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar
terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.

11. g. Kondisi politik lebih payah dengan adnya upaya penegakan hukum yang sangat lemah.
Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerimtah yang berkuasa sehingga
tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat.
Dampak Positif Kebijakan Ekonomi Orde Baru
a. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah
terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkrit.
b. Indonesia mengubah ststus dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang
memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
c. Penurinan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
d. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin
meningkat.
Dampak Negatif Kebijakan Ekonomi Orde Baru
a. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan summer daya alam.
b. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam
masyarakat tersa semakin tajam.
c. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (marginalisasi sosial)
d. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme).
e. Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil
kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.
f. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan
politik, ekonomi, dam sosial yang demokratis dan berkeadilan.
g. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan
ekonomi sangat rapuh.
h. Pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan disejumlah wilayah yang
justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian.
Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional
Indonesia menkelang akhir tahun 1997.

12. Kehidupan Bidang Sosial-Budaya Era Orde Baru
Masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai kemajuan dalam proses untuk
mewujudkan cita-cita nasional. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat dapat
digambarkan dari berbagai sisi. Selama dasawarsa 1970-an laju pertumbuhan penduduk
mencapai 2,3% setiap tahun. Dalam tahun tahun awal 1990-an angka tadi dapat diturunkan
menjadi sekitar 1,6% setiap tahun. Jika awal tahun 1970-an penduduk Indonesia mempunyai
harapan hidup rata-rata sekitar 50 tahun maka pada tahun 1990-an harapan hidup lebih dari
61 tahun. Dalam kurun waktu yang sama angka kematian bayi menurun dari 142 untuk setiap
1000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Hal ini antara lain
dimungkinkan makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh
adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu sampai di
tingkat desa atau RT.
Dalam himpunan Tap MPR Tahun 1993 di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan
dasar sudah makin merata. Pada tahun 1968 fasilitas sekolah dasar yang ada hanya dapat
menampung sekitar 41% dari seluruh anak yang berumur sekolah dasar. Fasilitas sekolah
dasar yang telah dibangun di pelosok tanah air praktis mampu menampung anak Indonesia
yang berusia sekolah dasar. Kondisi ini merupakan landasan kuat menuju pelaksanan wajib
belajar 9 tahun di tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu, jumlah rakyat yang masih
buta huruf telah menurun dari 39% dalam tahun 1971 menjadi sekitar 17% di tahuan1990-an.
Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat
pendidikan angkatan kerja. Dalam tahun 1971 hampir 43% dari seluruh angkatan kerja tidak
atau belum pernah sekolah. Pada tahun 1990-an jumlah yang tidak atau belum pernah sekolah
menurun menjadi sekitar 17%. Dalam kurun waktu yang sama angkatan kerja yang
berpendidikan SMA ke atas adalah meningkat dari 2,8% dari seluruh angkatan kerja menjadi
hampir 15%. Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju
pembangunan di waktui-waktu yang akan datang.
Kebinekaan Indonesia dari berbagai hal (suku, agama, ras, budaya, antar golongan
dsb.) yang mempunyai peluang yang tinggi akan terjadinya konflik, maka masa Orde Baru
memunculkan kebijakan yang terkait dengan pemahaman dan pengamalan terhadap dasar
negara Pancasila. Berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 ditetapkan tentang P-4 yaitu
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa). Dengan
Pancasila akan dapat memberikan kekuatan, jiwa kepada bangsa Indonesia serta

13. membimbing dalam mengejar kehidupan lahir dan batin yang makin baik menuju masyarakat
yang adil dan makmur. Dengan penghayatan terhadap Pancasila oleh manusia Indonesia akan
terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Karena
itulah diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi
sikap dan tingkah laku setiap orang Indonesia. Untuk melaksanakan semua ini dilakukanlah
penataran-penataran baik melalui cara-cara formal, maupun non-formal sehingga di
tradisikan sebagai gerakan Budaya.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
1. Lahirnya orde baru dilatarbelakangi oleh terjadinya G30S 1965, diikuti dengan
kondisi politik, keamanan dan ekonomi yang kacau (inflasi tinggi). Wibawa presiden
Sukarno semakin menurun setelah gagal mengadili tokoh-tokoh yang terlibat G30S.
Presiden mengeluarkan SUPERSEMAR 1966 bagi Letjen Suharto guna mengambil
langkah yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden
Sukarnomengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Suharto.

14. 2. Perkembangan politik pada masa orde baru diawali dari penataan politik dalam negeri
yaitu setelah sidang MPRS 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden dan dibentuklah
Kabinet Pembangunan, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik, pemilihan
umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus 1969. Kedua,
melakukan penataan politik luar negeri yaitu dengan kembali menjadi anggota PBB serta
normalisasi hubungan dengan beberapa negara.
3. Pada masa awal Orde Baru pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat mulai
dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur dll. Upaya
pembangunanekonomi dilaksanakan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima
Tahun) yangdimulai pada tanggal 1 April 1969. Namun pada akhir tahun 1997 Indonesia
dilandakrisis ekonomi. Kondisi kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela.
4. Dalam bidang social budaya pada masa orde baru telah mengalami kemajuan. Antara
lainmakin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas pendidikan
dasar sudah makin merata dengan adanya program wajib belajar 9 tahun. Ditetapkan
tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia
Pancakarsa)untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Saran
Dengan permasalahan yang dialamai oleh pemerintahan pada masa Orde Baru, seperti
dengan banyaknya uatang luar negri bangsa indonesia untuk pembangunan, meskipun
pembangunan berjalan dengan lancar, tapi inonesia menanggung utang yang begitu banyak.
Selain itu, pemerintah pada zaman tersebut terjadi sentralisasi dalam pemerintahan dan
kegiatan ekonomi.
Oleh karena itu penulis memberikan salah terhada permasalah tersebut. Yaitu lakukan
otonomi daerah kepada seluruh propinsi,sehingga potensi-potensi yang ada pada dareah
tersebut bisa dioptimalkan dengan seefisien mungkin. Harus terjadi transparansi dalam sistem
keuangan sehingga masyarakat bisa mengerti.

15. DAFTAR PUSTAKA
http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/11/indonesia-masa-orde-baru/
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
http://www.indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru/
http://adypato.wordpress.com/2010/06/16/kondisi-ekonomi-indonesia-pada-masa-orde-baru/

16. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya
makalahyang berjudul ³Orde Baru´. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Secara garis
besar makalah ini memuat latar belakang tenteng politik dalam negri era order baru,
kehidupan di bidang ekonomi pada masa orde baru, perkembangan sosial budaya pada masa
orde baru.
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai
pihak, penulis tidak mungkin menyelesaiakan penyusunan makalah ini, untuk itu ucapan
terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif agar makalah ini lebih bermanfaat bagi para
pembaca.
Penulis
DAFTAR ISI
Kata pengantar ...............................................................................................................
Daftar Isi ........................................................................................................................
Bab I PENDAHULUAN ................................................................................................
 Latar belakang ....................................................................................................
 Rumusan masalah ..............................................................................................

17. Bab II PEMBAHSAN ....................................................................................................
 Latar belakang orde baru ....................................................................................
 Pollitik dalam negeri ..........................................................................................
 Kehidupan bidang ekonomi orde baru ...............................................................
 Kehidupan bidang social budaya era orde baru .................................................
Bab III PENUTUP .........................................................................................................
 Kesimpulan ........................................................................................................
 Saran ...................................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................