Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakannya. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan beberapa hal penting sebagai berikut: definisi berbagai jenis hak asasi manusia, instrumen dan lembaga yang mendukung pemajuan HAM di Indonesia, peran berbagai pihak dalam penegakan HAM, serta konsekuensi dan tantangan dalam menegakkan HAM.

1. HAK ASASI MANUSIA
KELOMPOK VIII
NAMA:
1. AHMAD YUSUF
(03)
2. ASIF ZINDA NIHRIROH (07)
3. AZKA ERISA
(09)
4. SEPTIAN ZAKARIA
(37)

3. A. Upaya
Pemajuan, Penghormatan, dan
Penegakan HAM

5. Macam-macam HAM
a. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)
Hak asasi pribadi adalah hak kemerdekaan untuk memeluk
agama, beribadat menurut agama yang di anut masing-masing,
menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi atau
berserikat.
b. Hak Asasi Perlakuan Tata Cara dan Perlindungan Hukum
(Procedural Rights)
Dalam hak ini berarti hak yang di miliki tanpa terkecuali untuk
mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan
(Razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hokum).
c. Hak Asasi Persamaan Hukum (Rights Of Legal Equality)
Hak asasi persamaan hokum adalah hak untuk mendapatkan
pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan
pemerintahan.

6. d. Hak Asasi Politik (Political Rights)
Hak asasi politik adalah hak untuk diakui dalam
kedudukan sebagai warga Negara yang sederajat. Setiap
warga Negara berhak mendapatkan hak untuk ikut serta
dalam pemerintahan yaitu dipilih dan memilih.
e. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (Social and
Cultural Rights)
Hak asasi sosial dan kebudayaan adalah hak untuk
mendapatkan pendidikan dan pengajaran atau hak
memilih pendidikan dan
pengembangan kebudayaan yang di sukai.
f. Hak Asasi Ekonomi atau Hak Milik (Property
Rights)
Hak asasi ekonomi atau hak milik adalah hak dan
kebebasan memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli
sesuatu, dan mengadakan suatu perjanjian atau
kontrak.

7. Berbagai Upaya
Pemajuan, Penghormatan, dan
Penegakan HAM
Tahap-tahap menghormati dan melindungi HAM sudah di
upayakan oleh pemerintah, di antaranya sebagai berikut :
1. Diratifikasinya beberapa konvensi internasional tentang
HAM.
2. Diundangkanya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan
UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
Upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di
Indonesia didukung adanya istrumen dan kelembagaan
nasional HAM. Yaitu sebagai berikut penjelasanya :

8. a. Instrumen HAM di Indonesia
1. Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 sampai dengan pasal
34.
2. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia.
3. Keppres No. 12 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan.
4. Instruksi presiden No. 26 tahun 1998 tentang
menghentikan istilah pribumi dan Non pribumi dalam
perumusan dan penyelenggraraan kebijakan perencanaan
program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan .
5. Keppres No. 181 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan.
6. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum.
7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
8. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang engadilan
HAM.

9. 1. Komnas
HAM
b. Kelembagaan
HAM
3. Pengadilan
HAM
2. Jaksa
Agung

10. 1. Komnas HAM
Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) adalah Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun
1993.
 Tujuan Komnas HAM antara lain:
a). Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila
dan UUD 1945,Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia.
b). Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna
mendukung terwujudnya pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat pada umunya.

11.  Untuk mencapai tujuan tersebut,Komnas HAM berusaha:
(a). Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional
mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat
Indonesia maupun internasional.
(b). Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan BangsaBangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan
memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses
dan/atau ratifikasinya.
(c). Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi
manusia serta memberikan pendapat,pertimbangan dan
saran kepada badan pemerintah negara mengenai
pelaksanaan hak asasi manusia.
(d). Mengadakan kerja sama regional dan internasional
dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi
manusia.

12.  Komnas HAM mempunyai wewenang dalam melakukan tugas
penyelidikaan, yaitu :
a.melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa
timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau
lingkungan patut diduga terdapat pelanggaranhak asasi manusia
yang berat.
b.Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau
kelompok tertentu atas terjadinya pelanggaranhas asasi
manusia yang berat,serta mencari keterangan dan barang bukti.
c. Memanggil pihak pengadu,korban atau pihak yang diadukan
untuk dimintak dan didengar keterangannya.
d.Memanggil saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya.
e.Meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat
kejadian dan ditempat lainnya yang dianggap perlu.

13. f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangansecara
tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan s esuai
dengan aslinya.
g. Atas perintah penyelidikan dapat melakukan tindakan berupa :
1.Pemeriksaan surat.
2.Penggeledaan dan penyitaan.
3.Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan,
bangunan dan tempat tempat lainnya yang diduki atau
dimiliki Pihak tertentu.
4.Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan
penyelidikan.

14. 2. Jaksa Agung
Jaksa agung bertugas melakukan :
a). Penyidikan.
(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dilakukan oleh jaksa agung.
(2) Penyidikan wajib diselesaikan paling lama 90 hari sejak
tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap
oleh penyidik, jangka waktu penyidikan dapat diperpanjang
paling lama 90 ( sembilan puluh ) hari oleh ketua pengadilan
HAM sesuai dengan daerah hukumnya, dan apabila
penyidikan belum selesai, penyidikan dapat diperpanjang
paling lama 60 hari. Apabila dalam jangka waktu penyidikan
tidak ditemukan bukti yang cukup, maka jaksa agung wajib
mengeluarkan SP3, penyidikan hanya akan dibuka kembali
apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil
penidikan untuk dilakukan penuntutan.

15. b). Penuntutan
(1). Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi
manusia yang berat dilakukan oleh jaksa agung.
(2) Jangka waktu penuntutan wajib
dilakasanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari
terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

16. 3. Pengadilan HAM
(a).Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat,diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM dalam waktu
paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak
perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM (pengadilan HAM
tingkat pertama).
(b).Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dimohonkan banding ke pengadilan tinggi,maka perkara
tersebut diperiksa dan di putus dalam waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke
pengadilan tinggi.
(c). Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung,perkara
tersebut diperiksa dan di putus dalam waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara di limpahkan ke
Mahkamah Agung.

17. B. Berperan Serta dalam Upaya
Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM

18. 1. Konsekuensi Suatu Negara yang Tidak
Menegakkan HAM
A. Adanya tuntutan – tuntutan dari LSM nasional
maupun Internasional terhadap pemerintah dari
Negara yang bersangkutan.
B. Negara tersebut akan di kucilkan dari
peraturan dunia Internasional
C. Jika terjadi pelanggaran HAM, misalnya kejahatan
genosida dari pemerintah yang berkuasa kepada
rakyatnya, maka melalui resolusi Dewan Keamanan
PBB, Pemimpin Negara yang bersangkutan dapat di tuntut
untuk di ajukan ke Mahkama Internasional.

19. 2. Hambatan dalam Menegakkan HAM
A. Keterbatasan
pengetahuaan
masyarakat terhadap
bentuk – bentuk
pelanggaran HAM.
B. Rendahnya kesadaran
dan keberanian
masyarakat untuk
melaporkan pelanggaran
HAM yang terjadi baik
mengenai dirinya
maupun pihak lain.
D. Sulitnya mencari
calon hakim ad hoc
diluar hakim karir.
C. Belum optimalnya
kemampuan para
hakim di peradilan
HAM ad hoc.
E. Sulitnya mencari jaksa
sebagai penuntut umum
sebab hanya orang yang
berpengalaman
penuntutnya saja yang
dilibatkan

20. 3. Peran Kita dalam Menegakkan HAM
A. Dalam Kehidupan Bermasyarakat
• 1) Menghindari perbuatan yang dapat
merendahkan, melecehkan nilai – nilai kemanusiaan
• 2) Mencegah segala tindakan atau perbuatan yang
mengarah ke pelanggaran HAM, baik oleh diri sendiri
maupun yang dilakukan orang lain.
B. Dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara
• 1) Berani melaporkan kepada pihak yang berwajib
(Komnas HAM) jika melihat peristiwa pelanggaran HAM
• 2) Berani menjadi saksi dalam proses di pengadilan jika
benar – benar mengetahui peristiwa pelanggaran HAM.

21. C. Instrumen Hukum dan Peradilan HAM
Internasional
1. Intstrumen
Hukum HAM
Internasional
A. HAM
Bersifat
Universal
B. Pelanggaran
HAM
Internasional
2. Peradilan
HAM
Internasional
A. Mahkama
Internasional
(MI)
B. Mahkama
Militer
Internasional
C. Mahkama
Pidana
Internasional

22. 1. Intstrumen Hukum HAM
Internasional
A. HAM Bersifat Universal
Perangkat hukum atau instrument hak asasi manusia
yang merupakan induk dari instrumen-instrumen
lainnya, yaitu :
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal
Declaration of Human Rights)
2. Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia
dalam Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya (International
Convenant of Economic, Social, and Cultural Rights)
3. Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia
dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara
(International Convenant on Civil and Political Rights)

23. B. Pelanggaran HAM Internasional
Walaupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah
disahkan, namun ternyata berbagai pelanggaran terhadap hak asasi
manusia di dunia ini masih saja terjadi. Berikut ini beberapa catatan
sejarah mengenai berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang
terjadi di dunia.
1. Republik Afrika Selatan (1960). Peristiwa terjadi pada waktu rezim
apartheid berkuasa dimana kelompok minoritas kulit putih melakukan
penindasan terhadap warga Negara kulit hitam. Penindasan tersebut
terjadi dalam peristiwa Sharpeville yang mengakibatkan 77 orang tewas
terutama pihak sipil. Kemudian peristiwa ini dijadikan simbol perjuangan
anti apartheid. Setelah itu pada tahun 1976 terjadi peristiwa berdarah
Sowito yang menelan korban terutama anak-anak sekolah.
2. Republik Afrika Tengah (1976). Jean Bedel Bokassa menjalankan
pemerintahannya secara otoriter dan melakukan berbagai kejahatan
terhadap kemanusiaan. Selama memerintah dari tahun 1976 smapai
dengan tahun 1980, tidak kurang dari 1500 orang sebagai lawan
politiknya hilang tanpa jelas beritanya.

24. 3. Uganda (1971). Saat Idi Amin memeribtah dari tahun
1971 smapai 1979, pemerintahannya sangat otoriter dan
sangat terror. Terjadi pengusiran 80.000 orang keturunan
Asia, penangkapan secara sewenang-wenang sehingga
mengakibatkan 300.000 orang menjadi korban
pembunuhan tanpa proses peradilan yang jelas.
4. Uni soviet (1979). Tentara Uni Soviet mengadakan
invansi ke kota Kabul Afganistan untuk mendukung
pemerintahan Babrak Karmal yang berhasil melakukan
kudeta terhadap pemerintahan yg sah, sehingga
menimbulkan korban perang yang berkepanjangan
sampai tahun 1990-an.

25. 4. Amerika Serikat (1989). Terjadi di Cleveland California
seorang bernama Patrick Edward P. mendorong murid SD
dengan korban 5 anak tewas dan 30 lainnya luka-luka.
Semua korban adalah anak-anak dari Asia, sehingga
diduga ada unsur rasialisme. Peristiwa yang sama
pernah terjadi di
Alabama, Illionis, Chicago, Philadelphia, dan Florida dari
tahun 1985 sampai dengan 1988.
5. Indonesia (1999). Pada saat berlangsungnya jajak
pendapat di Timor-Timur pada tahun 1999 yang di
fasilitasi oleh PBB, terjadi tindak kekerasan yang
melibatkan aparat keamanan, sehingga diperkirakan 600
orang tewas dan pembakaran rumah-rumah dan
gedung-gedung pemerintah.

26. 2. Peradilan HAM Internasional
 Berikut ini adalah lembaga – lembaga tersebut :
A. Mahkama Internasional (MI)
Mahkam Internasional bertugas menyelelesaikan sengketa
antaranegara dan memutus perkara hukum yang
dilimpahkan oleh pihak yang bersengketa. Mahkama
Internasional merupakan sebuah pengadilan Internasional
yang khusus atau terbatas hanya menangani NegaraNegara yang bersengketa .
B. Mahkama Militer Internasional ( Internasional
Military Tribunal )
Mahkam Militer Internasional dibentuk pada tahun 1945
untuk mengadili tindak kejahatan internasional, seperti
kasus kejahatan dalam Perang Dunia II

27. C. Mahkama Pidana Internasional (Internasional
Criminal Court )
International Criminal Court (ICC) dibentuk berdasarkan
pada Statua Roma tanggal 17 Juli 1998 untuk mengadili
tindak kejahatan kemanusiaan, yaitu genosida
(genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against
humanity), kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan
(aggression).
Untuk kategori pelanggaran HAM berat berskala
Internasional yang berlaku di wilayah tertentu, dibentuk
sebuah pengadilan Internasional (Internasional Tribunal)
HAM. Dewan keamanan PBB memiliki kewenangan
membentuk pengadilan Internasional di suatu Negara
dengan 3 syarat, yaitu :
A. Kasus tersebut berlangsung dalam suatu konflik yang
berlarut – larut
B. Mengancam perdamaian Internasional maupun regional.
C. Pemerintah Negara yang bersangkutan tidak berdaya dan
tidak sanggup menciptakan pengadilan yang objektif.

28. THANKS FOR WATCHING !
