PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
MDG-BIDAN
1. KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
Subdit Bina Pelayanan Kebidanan
Kementerian Kesehatan RI
Disampaikan pada Pertemuan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan
Pusdiklat, 4 Juni 2012
3. (Perpres No. 7/2005)
Peningkatan Akses Masyarakat
terhadap
Layanan Kesehatan yang Berkualitas
Agenda:
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENINGKATAN KUALITAS SDM
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
4. VISI
MASYARAKAT SEHAT
YANG MANDIRI
DAN BERKEADILAN Menciptakan tata kelola
kepemerintahan yang baik
Melindungi kesehatan masyarakat
dengan menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang paripurna,
merata, bermutu, dan berkeadilan
Menjamin ketersediaan dan
pemerataan sumberdaya kesehatan
Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, melalui pemberdayaan
masyarakat, termasuk swasta dan
masyarakat madani
TUJUAN
Terselenggaranya pembangunan
kesehatan secara berhasil-guna
dan berdaya-guna dalam rangka
mencapai derajat kesehatan masy
yang setinggi-tingginya
RENSTRA KEMKES
2010-2014
4
5. VISI
MASYARAKAT
SEHAT YANG
MANDIRI DAN
BERKEADILAN
RPJMN 2010
- 2014
8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL
BIDANG KESEHATAN
1. Peningkatan KIA & KB
2. Perbaikan gizi masyarakat
3. Pengendalian penyakit menular & tidak
menular dan kesling
4. Pemenuhan SDM Kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan,
safety, mutu, penggunaan obat/makanan
6. Jamkesmas
7. Pemberdayaan masyarakat,
penanggulangan bencana dan krisis
8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer,
sekunder dan tersier
8 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN
1. Jamkesmas
2. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal
Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
3. Ketersediaan Obat
4. Saintifikasi Jamu
5. Reformasi Birokrasi
6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
7. Penangananan Daerah Bermasalah
Kesehatan (PDBK)
8. Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World
Class Hospital)
MDG 2015
6. 6
Sasaran yang disepakati secara global dalam MDGs meliputi:
Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
Mencapai pendidikan dasar untuk semua orang
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan
Menurunkan angka kematian anak
Meningkatkan kesehatan ibu
Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
Memastikan kelestarian lingkungan hidup
Membangun kemitraan global untuk pembangunan
TARGET MDGs
7. • Tantangan target pencapaian MDG’s di bidang kesehatan
sampai dengan tahun 2015 mencakup penurunan angka
kematian ibu dan bayi, serta penurunan angka penyakit
menular seperti HIV/AIDS.
• Diharapkan AKI dari 228/100.000 kelahiran hidup menjadi
102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, sementara
AKB dari 34/1000 kelahiran hidup menjadi 23/1000
kelahiran hidup pada tahun 2015.
• Keberhasilan pencapaian target tersebut di atas sangat
dipengaruhi oleh ketersediaan SDM dan Fasilitas pelayanan
kesehatan yang berkualitas
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS
(MDGs)
8. Menghapuskan kemiskinan
yang berat dan kelaparan
Menurunkan
angka kematian anak
Meningkatkan
kesehatan ibu
MDG”s 2015
Millenium Development Goals 2015
Sektor Kesehatan – Pelayanan Kebidanan
Memberantas HIV/AIDS,
Malaria dan
penyakit menular lainnya
Mendorong kesetaraan gender
dan pemberdayaan perempuan
9. 9
•Propinsi : 78
Menurunkan AKB dari 34 menjadi
24 / 1000 kelahiran hidup
Menurunkan AKI dari 228 menjadi
118 / 100.000 kelahiran hidup
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
NASIONAL
2010-2014
Mengurangi angka kematian bayi &
balita 2/3 dari AKB pada tahun
1990 menjadi 23/1000 kelahiran
hidup
Mengurangi angka kematian ibu
3/4 dari AKI pada tahun 1990
menjadi 102/100.000 kelahiran
hidup
MDG
(Millenium
Development
Goals) 2015
9
10. • Target AKBA World Summit for Children (65 per 1.0000 kh) th 2000 telah
tercapai dan Target MDG diperkirakan dapat tercapai
• Kesenjangan capaian antar propinsi masih tinggi
TUJUAN 4: KEMATIAN BAYI dan BALITA
68
57
91
81
58
46 44
32 30
26
20
23
46
35 34
19
32
0
30
60
90
120
1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015
Kematian
per
1.000
kelahiran
hidup
MDG
2015
11. • Penurunan melambat; Target MDG mungkin tidak tercapai
• Persalinan oleh nakes meningkat 38,5 % (1992) – 73,4 % (2007)
• Dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, budaya
• Kesulitan pengukuran AKI di tingkat daerah
TUJUAN 5: ANGKA KEMATIAN
IBU
102
228
307
334
390
118
226
0
100
200
300
400
500
600
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
SDKI Target Linear (SDKI)
12. DEMAND SUPPLY
Pendididkan perempuan masih
rendah
Jumlah dan sebaran sarana,
fasilitas dan SDM kesehatan
untuk pelayanan KIA belum
merata
Sosial ekonomi rendah Kesinambungan pelayanan KIA
berkualitas, termasuk rujukan
belum memadai
Kondisi sosial budaya tidak
mendukung
Pembiayaan pelayanan KIA
berkualitas belum memadai
Kedudukan dan peranan
perempuan tdk menguntungkan
Transportasi tidak mendukung
Perilaku perawatan KIA di rumah
dan “seeking care”
Sebab Tidak Langsung
Kematian Ibu, Bayi & Balita
MASALAH KIA
13. 13
Risiko kematian ibu & anak terjadi paling
banyak pada periode kelahiran
LAHIR MATI
KEMATIAN IBU
KEMATIAN BBL
KEMATIAN ANAK
INDONESIA ADALAH SALAH SATU DARI 68 NEGARA
YANG MEMILIKI KEMATIAN IBU DAN NEONATAL YANG BURUK
14. Kondisi yang Ingin Dicapai (2015)
•Supply Side:
Semua RS UMUM Prov dan
Kab/kota (500 RSU) mampu
PONEK 24 jam
Semua Puskesmas TT (3000)
mampu PONED
Semua Puskesmas
menyediakan pelayanan
pertolongan persalinan (9700)
Semua desa menjadi desa
Siaga
Semua Yan ANC, Persalinan
Nifas, Penanganan Komplikasi,
KB berkualitas dan terstandar
Semua Bumil bersalin di
fasilitas kesehatan yg
berkualitas & terstandar
• Demand Side:
Semua ibu hamil telah
mengikuti Program
Perencanaan Persalinan
dan Pencegahan
Komplikasi (P4K) dg
Stiker (4,7 jt/tahun)
Setiap ibu hamil memiliki
buku KIA (4,7 jt/tahun)
Semua desa menjadi
Desa Siaga
15. Fokus PENURUNAN AKI DAN AKB
90% KEMATIAN IBU PD SAAT
MELAHIRKAN ATAU BBRP SAAT
SETELAHNYA
Perdar
ahan
(28%)
Eklamsi
a (24%)
Infeksi
(11%)
Kompli
kasi
Pueperi
um
(8%)
Partu
s
macet
(5%)
Abort
us
(5%)
Trau
ma
Obst
etric
(5%
)
Embo
li 3%
dan
lain-
lain
11%
BIAYA KES
NON NAKES
PENDIDIKIN
PENGETAHUAN
BUDAYA
KEMISKINAN
LINGKUNGAN
KELUARGA
POLITIK
SISTEM RUJUKAN
SUPPLY
3 T + 4 T
J AMINAN PERSALINAN DAN KELUARGA
BERENCANA
16. Upaya penurunan AKI dan AKB
• Pelayanan obstetri dan neonatal
esensial sesuai standar
• Pelayanan persalinan yang
berkualitas
• Deteksi dini kasus risiko tinggi
• Penanganan kegawatdaruratan &
komplikasi
• Jampersal
17. “ Kebijakan”
Pengelolaan pelayanan rujukan
Obstetri & Neonatal Dasar dan Komprehensif
( PONED & PONEK )
Lembaga dimana rujukan kasus diharapkan
dapat diatasi dengan baik, artinya tidak boleh
ada kematian karena keterlambatan dan
kesalahan penanganan
18. UPAYA PENANGANAN TERPADU
KEGAWATDARURATAN
1. Dimasyarakat
Peningkatan kemampuan bidan terutama di desa dlm
memberikan pelayanan esensial, deteksi dini dan
penanganan kegawatdaruratan (PPGDON)
2. Di Puskemas
Peningkatan kemampuan dan kesiapan puskesmas dlm
memberikan Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi
Dasar ( PONED )
3. Di Rumah Sakit
Peningkatan kemampuan dan kesiapan RS kab / kota
dlm PONEK
4. Pemantapan jarigan pelayanan rujukan obstetri &
neonatal
Koordinasi lintas program, AMP kab / kota dll
19. Puskesmas PONED
Puskesmas yang memiliki kemampuan
untuk memberikan pelayanan obstetri
neonatal emergensi dasar langsung
terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan
neonatal dengan komplikasi yang
mengancam jiwa ibu dan neonatus
20. 1. Pelayanan Obstetri Emergensi
Dasar :
Pemberian oksitosin parenteral
Pemberian antibiotik parenteral
Pemberian sedatif parenteral pada
tindakan kuretase digital dan plasenta
manual
Melakukan kuretase, plasenta manual,
dan kompresi bimanual
Partus dengan tindakan ekstraksi
vacum,ekstraksi forcep
21. 2. Pelayanan Neonatal Emergensi
Dasar
Resusitasi bayi asfiksia
Pemberian antibiotik parenteral
Pemberian anti konvulsan
parenteral
Pemberian Phenobarbital
Kontrol suhu
Penanggulangan gizi
22. RUMAH SAKIT PONEK 24 JAM
Rumah sakit yang memiliki tenaga dengan
kemampuan serta sarana dan prasarana
penunjang yang memadai untuk memberikan
pertolongan kegawatdaruratan obstetri dan
neonatal dasar dan komprehensif dan
terintergrasi selama 24 jam secara langsung
terhadap ibu hamil, nifas dan neonatus, baik
yang datang sendiri atau atas rujukan kader,
bidan, Puskesmas PONED, dll
23. Upaya Pelayanan PONEK
• Stabilisasi di UGD & persiapan
pengobatan definitif
• Penanganan kasus gawatdarurat oleh
tim di ruang tindakan
• Penanganan operatif cepat
• Perawatan intesif ibu dan bayi
• Pelayanan ANC risti
24. Kemampuan PONEK meliputi :
1. Pelayanan obstetri
komprehensif
• Pelayanan obstetri emergensi dasar
(PONED)
• Transfusi darah
• Bedah Caesar
2. Pelayanan Neonatal
Komprehensif
• Pelayanan neonatal emergensi
dasar
• Pelayanan neonatal intensif
25. Kriteria RS PONEK 24 jam
1. Memberikan pelayanan PONEK 24 jam secara efektif
(cepat, tepat-cermat dan purnawaktu) bagi bumil/bulin,
bufas, BBL – ada SOP
2. Memiliki kelengkapan sarana dan tenaga terampil untuk
melaksanakan PONED/PONEK (sesuai dengan standar
yang dikembangkan) – tim PONEK terlatih
3. Kemantapan institusi dan organisasi, termasuk
kejelasan mekanisme kerja dan kewenangan unit
pelaksana/tim PONEK- ada kebijakan
4. Dukungan penuh dari Bank Darah / UTD – RS, Kamar
Operasi, HCU/ICU/NICU, IGD dan unit terkait lainnya
5. Tersedianya sarana/peralatan rawat intensif dan
diagnostik pelengkap (laboratorium klinik, radiologi, RR
24 jam, obat dan penunjang lain. )
26. JAMPERSAL
• Program Jaminan Persalinan adalah
Program pemeriksaan kehamilan
(Antenatal), persalinan dan Pemeriksaan
masa nifas (Postnatal) bagi seluruh ibu
hamil yang menggunakan fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan
program dan pembiayaannya ditangung
pemerintah
• Jaminan Persalinan TERINTEGRASI
dengan program JAMKESMAS.
• Penyelenggaraan program mengacu pada
Pedoman Pengelolaan Program KIA.
27. Kebijakan operasional (1)
•Pengelolaan Jaminan Persalinan dilakukan pada
setiap jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota) menjadi satu kesatuan dengan
pengelolaan Jamkesmas.
•Kepesertaan Jaminan Persalinan merupakan
perluasan kepesertaan dari Jamkesmas, yang
terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan
manajemen Jamkesmas
•Sasaran program Jaminan Persalinan adalah
seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan
persalinan.
28. Kebijakan operasional (2)
• Peserta Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan
pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan
(Rumah Sakit) di kelas III
• Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan
mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu
dan Anak (KIA).
• Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan
dilakukan dengan cara klaim oleh fasilitas
kesehatan. Untuk persalinan tingkat pertama di
fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan
Jaringannya) dan fasilitas kesehatan swasta yang
bekerjasama dengan Tim Pengelola
Kabupaten/Kota.
29. Kebijakan operasional (3)
•Prinsip Portabilitas, Pelayanan terstruktur
berjenjang berdasarkan rujukan dengan
demikian jaminan persalinan tidak mengenal
batas wilayah
•Pusat dapat melakukan realokasi dana antar
kabupaten/kota,
30. STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN
DAN KETEKNISIAN MEDIK (KEPMENKES 1144/2010)
30
DIREKTUR
Kasubdit Bina
Yanwat
Dasar
Kasubdit Bina
Yanwat
RS Umum
Kasubdit Bina
Yanwat
RS Khusus
Kasubdit Bina
Pelayanan
Kebidanan
Kasubdit Bina
Pelayanan
KMKF
Kasie
Standarisasi
Kasie
Evaluasi
Kasie
Evaluasi
Kasie
Standarisasi
Kasie
Standarisasi
Kasie
Evaluasi
Kasie
Evaluasi
Kasie
Standarisasi
Kasie
Standarisasi
Kasie
Evaluasi
Kasubag TU
31. 31
RUANG LINGKUP
SUBDIT BINA PELAYANAN KEBIDANAN
Pengelolaan dalam pengembangan
pelayanan kebidanan meliputi : kesehatan
reproduksi remaja, pra nikah, hamil,
bersalin, nifas, bayi baru lahir, anak balita
sehat, pelayanan KB, klimakterium pada
kasus normal dan abnormal/bermasalah
sesuai kewenangan bidan
33. 33
PELAYANAN KEBIDANAN
• Merupakan bagian integral dari sistem pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh bidan, dilakukan secara
mandiri, kolaborasi, konsultasi dan rujukan bagi kesehatan
reproduksi perempuan sepanjang siklus kehidupannya,
termasuk bayi dan anak Balita.
• Pelayanan kebidanan diselenggerakan mulai dari tingkat
primer, sekunder, dan tersier yang tersusun dalam suatu
mekanisme rujukan timbal-balik.
34. 34
Pelayanan Kebidanan
di tingkat Pelayanan Primer
Meliputi : Puskesmas dan jaringannya termasuk
Polindes / Poskesdes, Bidan Praktik Mandiri, Klinik
Bersalin serta fasilitas kesehatan lainnya milik
pemerintah maupun swasta.
Memberikan pelayanan kebidanan essensial,
melakukan promotif, preventif, deteksi dini dan
memberikan pertolongan pertama pada kegawat-
daruratan obstetri neonatal (PPGDON) untuk
tindakan pra rujukan dan PONED di Puskesmas
serta pembinaan UKBM termasuk Posyandu.
35. 35
Pelayanan Kebidanan
di tingkat Pelayanan Sekunder
• Meliputi : Rumah Sakit Umum dan Khusus baik milik
Pemerintah maupun Swasta yang setara dengan RSU
Kelas D, C dan B Non Pendidikan, termasuk Rumah
Sakit Bersalin (RSB), serta Rumah Sakit Ibu dan Anak
(RSIA).
• Memberikan pelayanan kebidanan essensial, melakukan
promotif, preventif, deteksi dini, melakukan penapisan
(skrining) awal kasus komplikasi mencegah terjadinya
keterlambatan penanganan dan kolaborasi dengan
nakes lain dalam penanganan kasus (PONEK).
36. 36
Pelayanan Kebidanan
di tingkat Pelayanan Tersier
• Meliputi : Rumah Sakit yang setara dengan Rumah Sakit
Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas A, kelas B
pendidikan, milik Pemerintah maupun swasta.
• Memberikan pelayanan kebidanan essensial, melakukan
promotif, preventif, deteksi dini, melakukan penapisan
(skrining) awal kasus komplikasi mencegah terjadinya
keterlambatan penanganan, kolaborasi dg nakes lain
dalam penanganan kasus PONEK dan asuhan
kebidanan/penatalaksaaan kegawat-daruratan pada
kasus-kasus kompleks sebelum mendapat penanganan
lanjut.
38. 38
• Hasil penelitian Pusdiknakes dengan WHO
(1999) menunjukan; bahwa bidan tidak
percaya diri dalam melakukan asuhan
kebidanan karena tidak terampil, hal ini
merupakan dampak dari kesempatan praktik
yang kurang selama pendidikan, 80 % bidan
tidak pernah mengikuti pelatihan dalam
5 tahun terakhir.
• Hasil penelitian Direktorat Keperawatan
dengan WHO (2000) menunjukkan; bahwa
70,9% tenaga bidan tidak pernah mendapat
training dalam 3 tahun terakhir.
39. 39
Hasil Kajian SMPFA tentang
layanan kasus rujukan
di 10 Kabupaten tahun 2000
• Penerimaan pasien bukan oleh tenaga medis
• Dokter & bidan sbg tenaga terlatih justru ada dilini belakang
• Prosedur penerimaan rujukan lambat karena birokrasi administrasi
• Bank darah RS belum berfungsi sbg antara penyimpanan darah
• Belum tersedia UTD RS
• Keterbatasan pelayanan pemeriksaan penunjang
• Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana
• Keterbatasan keterampilan Puskesmas dalam melakukan pelayanan
emergensi obstetri dan neonatal
• Umpan balik rujukan belum berjalan dengan baik
• Juklak sistem rujukan belum baku
• Persepsi terhadap protap pelayanan emergensi belum sama
• Pengetahuan masyarakat tentang kegawatdaruratan masih rendah
• Kemampuan ibu dalam pengambilan keputusan yang rendah
• Faktor geografis, transportasi dan finansial yang masih rendah
40. 40
• Hasil bimtek Subdit kebidanan Direktorat
keperawatan ke Rumah Sakit dan
Puskesmas di 5 Provinsi (2004), a.l.
ditemukan bahwa semua rumah sakit dan
puskesmas belum menerapkan standar dan
pedoman Asuhan kebidanan, kondisi
tersebut berdampak pada kualitas
pelayanan kebidanan.
41. *Kualitas institusi pendidikan
belum memadai
*Kurikulum tidak
menjawab kebutuhan
*Jumlah dosen yang kompeten
dan terkualifikasi
*Infrastruktur
termasuk lahan praktek
& jumlah kasus
Isu Pendidikan dan Pelatihan Bidan (WHO, 2006)
42. 42
MASALAH
PELAYANAN KEBIDANAN
• AKI & AKB Masih tinggi
• Kualitas pendidikan dan pelayanan
kebidanan belum optimal
• Kualitas SDM bidan masih rendah
• Sarana prasarana belum memadai
• Distribusi bidan belum merata
44. 44
• Bertujuan:
Menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas dan
sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan
profesi.
• Sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan
asuhan yang diberikan bidan dalam seluruh aspek
pengabdian profesinya kepada individu, keluarga dan
masyarakat, baik dari aspek input, proses dan output
dalam menjalankan praktik / pekerjaannya.
• Berisikan antara lain tentang standar kompetensi, standar
pendidikan bidan, standar pendidikan berkelanjutan bidan,
kode etik bidan Indonesia, standar praktik dan standar
pelayanan kebidanan.
Standar Profesi Bidan
(Permenkes No. 369/Menkes/SK/III/2007)
45. 45
Standar Asuhan Kebidanan
(Permenkes No. 938/Menkes/SK/VIII/ 2007)
• Berisikan tentang standar pengkajian kebidanan,
perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan,
perencanaan, implementasi, evaluasi dan pencatatan
asuhan kebidanan
• Bertujuan sebagai :
1.Acuan dan landasan dalam melaksanakan
tindakan/kegiatan dalam lingkup tanggung jawab bidan.
2.Mendukung terlaksananya Asuhan Kebidanan berkualitas
3.Parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan yang
diberikan bidan
4.Perlindungan hukum bagi Bidan dan Klien/Pasien
46. 46
Kepmenpan No. 1/PER/M.PAN/1/2008 tentang
Jabfung Bidan dan Angka Kreditnya
(hasil revisi Kepmenpan No. 93 /KEP/M.PAN/11/2001)
• Merupakan pengembangan karier seorang tenaga kesehatan
dalam hal ini kebidanan yang ditentukan oleh banyaknya
pelaksanaan kegiatan yang diperhitungkan dalam satuan kredit.
• Bertujuan :
1.Meningkatkan mutu pelayanan
2.Meningkatkan profesionalisme kebidanan
3.Menumbuhkan “professional pride”
4.Meningkatkan motivasi kerja
• Kepmenpan No. 1 /PER/M.PAN/1/ 2008 berisikan Klasifikasi
Jenjang Jabatan Fungsional Bidan yaitu :
1. Bidan Terampil (gol. II.a s.d III.d) dengan pendidikan bidan, D1 & D3
Kebidanan
2. Bidan Ahli (gol.III.a s.d IV.c) dengan pendidikan D4, S1 & S2
Kebidanan
47. 47
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
(Permenkes No.1464/Menkes/SK/X/2010)
Berisikan :
Area kewenangan bidan :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu
2. Pelayanan Kesehatan Anak
3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana
Pemberlakuan Uji Kompetensi sebagai syarat
registrasi, proses perizinan dan penyelenggaraan praktik
1. Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau
bekerja di semua fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus
berpendidikan minimal Diploma III (D III) Kebidanan
48. Pedoman Asuhan Kebidanan
Pada Masa Perimeopause
(Kepmenkes No. 229/Menkes/SK/II/2010)
• Berisikan tentang tinjauan teori kebutuhan pada masa
perimenopause dan asuhan kebidanan pada masa
perimenopause
• Bertujuan sebagai :
1. Acuan dan pedoman bagi bidan dalam melaksanakan
asuhan kesehatan reproduksi pada masa
perimenopause,
2. Mendukung terlaksananya asuhan kebidanan berkualitas
pada masa perimenopause,
3. Parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan
yang diberikan bidan pada asuhan perimenopause,
4. Perlindungan hukum bagi Bidan dan Klien.
49. Pedoman Rawat Gabung
(Kepmenkes No. 230/Menkes/SK/II/2010)
• Berisikan tentang konsep rawat gabung dan langkah langkah
pelaksanaan rawat gabung
• Bertujuan :
1. Memenuhi hak ibu dan bayi untuk selalu berada disamping ibu
setiap saat,
2. Bayi segera memperoleh colocstrum dan ASI,
3. Bayi memperoleh stimulasi mental dini untuk tumbuh kembang
anak,
4. Bayi bisa memperoleh ASI setiap saat,
5. Ibu memperoleh dukungan dari suami dan keluarga dalam
pemberian ASI,
6. Ibu memperoleh pengalaman dalam merawat payudara dan
cara menyusui yang benar,
7. Ibu dan keluarga memperoleh pengalaman cara merawat bayi
baru lahir,
8. Ibu dapat mengamati dan menjaga bayinya setiap saat.
50. 50
Siti Romlah, SKM, MKM
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 No. 4 – 9.
Jakarta 12950
Gedung B Lantai 4, Ruang 410.
Hp. 081514690887
E mail: sraamy_oke@yahoo.com
sraamy.oke@gmail.com
*
