Tingginya jumlah pejabat pemerintah yang melakukan korupsi menyebabkan kurangnya
kepercayaan kepada pemerintah. Korupsi adalah masalah global yang meresap dengan efek
merugikan pada kinerja ekonomi, stabilitas politik, dan integrasi masyarakat (Hellman, Jones,
Kaufmann, & Schankerman, 1999; Mauro, 1995; Nye, 1967). Tidak hanya memiliki efek pada
stabilitas politik tetapi juga memiliki efek pada kinerja ekonomi dan integrasi sosial. Pelaporan
kasus korupsi di media massa semakin meluas, dengan semakin banyak kasus korupsi
terungkap. Indeks korupsi Indonesia berdasarkan hasil survei Transparency International untuk
tahun 2017 berada di nomor 37. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia bergerak dari nomor 32 di
tahun 2013, nomor 34 di tahun 2014, nomor 36 di tahun 2015, dan nomor 37 pada tahun 2016
dan 2017. Peneliti mengambil salah satu kasus yang paling banyak dibicarakan, karena
menyangkut seluruh warga negara Indonesia, yaitu kasus E-KTP.
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
Kasus Penyimpangan Korupsi e-KTP di Indonesia
1. STUDI KASUS PENYIMPANGAN ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA
PEMERINTAHAN INDONESIA
Disusun Oleh :
ANDI AULIA TRI ANANDA
(220605552009)
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2023
2. KASUS PENYIMPANGAN KORUPSI E-KTP DI INDONESIA tahun 2010
Abstrak
Tingginya jumlah pejabat pemerintah yang melakukan korupsi menyebabkan kurangnya
kepercayaan kepada pemerintah. Korupsi adalah masalah global yang meresap dengan efek
merugikan pada kinerja ekonomi, stabilitas politik, dan integrasi masyarakat (Hellman, Jones,
Kaufmann, & Schankerman, 1999; Mauro, 1995; Nye, 1967). Tidak hanya memiliki efek pada
stabilitas politik tetapi juga memiliki efek pada kinerja ekonomi dan integrasi sosial. Pelaporan
kasus korupsi di media massa semakin meluas, dengan semakin banyak kasus korupsi
terungkap. Indeks korupsi Indonesia berdasarkan hasil survei Transparency International untuk
tahun 2017 berada di nomor 37. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia bergerak dari nomor 32 di
tahun 2013, nomor 34 di tahun 2014, nomor 36 di tahun 2015, dan nomor 37 pada tahun 2016
dan 2017. Peneliti mengambil salah satu kasus yang paling banyak dibicarakan, karena
menyangkut seluruh warga negara Indonesia, yaitu kasus E-KTP.
3. PEMBAHASAN
Kasus e-KTP ini melibatkan beberapa pejabat pemerintah dan anggota DPR yang
diduga terlibat dalam tindakan korupsi yang melibatkan penggelapan dana proyek e-
KTP senilai miliaran rupiah. Kasus ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam
sejarah Indonesia. Selama persidangan kasus ini, terungkap bahwa proyek pengadaan e
-KTP tersebut melibatkan praktik korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan
pihak swasta. Dana proyek yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan sistem e-
KTP dan menghasilkan kartu identitas elektronik yang valid diduga dieksploitasi untuk
keuntungan pribadi oleh para pelaku korupsi.
Kasus ini menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara dan
merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Setelah penyelidikan
dan persidangan yang berlarut-larut, beberapa orang terlibat dalam kasus ini dihukum
dan dijatuhi vonis penjara. Selain kasus korupsi, masalah lain yang sering terkait dengan
e-KTP di Indonesia adalah kualitas data yang kurang akurat, pemalsuan, dan masalah
keamanan data pribadi. Beberapa laporan menunjukkan adanya pemalsuan e-KTP dan
penyalahgunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem e-KTP. Pemerintah Indonesia
terus berupaya meningkatkan sistem e-KTP dan memperbaiki masalah yang ada.
Langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan keamanan data, meningkatkan
validitas identitas, dan memperbarui teknologi yang digunakan dalam kartu identitas
elektronik ini.
Penyebab
Kasus e-KTP di Indonesia melibatkan beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya
kontroversi dan masalah terkait. Berikut adalah beberapa penyebab kasus e-KTP:
1. Korupsi dan Penyelewengan Dana: Salah satu penyebab utama kasus e-KTP
adalah korupsi dan penyelewengan dana dalam proyek pengadaan e-KTP. Proyek
ini melibatkan anggaran yang sangat besar, dan beberapa pejabat pemerintah
diduga memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Dana yang seharusnya
digunakan untuk meningkatkan sistem e-KTP dan menghasilkan kartu identitas
elektronik yang valid disalahgunakan oleh para pelaku korupsi.
2. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Kasus e-KTP juga menyoroti
lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait proyek pemerintah.
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan dan pelaksanaan
proyek ini memungkinkan praktik korupsi terjadi tanpa terdeteksi. Pengawasan
yang lemah juga membuat pelaku korupsi merasa bebas untuk melakukan
tindakan korupsi.
4. 3. Kelemahan Sistem Keamanan: Masalah keamanan data juga menjadi penyebab
kasus e-KTP. Sistem keamanan yang lemah dapat menyebabkan data pribadi
yang terdaftar dalam e-KTP mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Hal
ini dapat mengarah pada penyalahgunaan data, pemalsuan identitas, dan
kejahatan cyber.
4. Kurangnya Integrasi dan Koordinasi antara Instansi Terkait: Koordinasi yang
buruk antara instansi terkait dalam pengelolaan e-KTP juga menyebabkan
masalah. Kurangnya integrasi data antara departemen dan lembaga yang
berbeda dapat mengakibatkan inkonsistensi dan kurangnya keakuratan data
dalam sistem e-KTP.
5. Teknologi yang Tidak Memadai: Penggunaan teknologi yang tidak memadai atau
usang dalam pembuatan e-KTP juga dapat menjadi penyebab masalah.
Teknologi yang kurang canggih atau tidak diperbarui dapat membuat e-KTP lebih
rentan terhadap pemalsuan dan penyalahgunaan.
Dampak
Kasus e-KTP di Indonesia memiliki dampak yang signifikan, baik secara politik, ekonomi,
maupun sosial. Berikut adalah beberapa dampak terkait dengan kasus e-KTP:
1. Kerugian Keuangan Negara: Kasus e-KTP melibatkan korupsi dan
penyelewengan dana, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang
signifikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki sistem e-KTP
dan memberikan manfaat bagi masyarakat disalahgunakan untuk kepentingan
pribadi. Hal ini merugikan negara dan menghambat pembangunan infrastruktur
dan pelayanan publik yang lebih baik.
2. Kerusakan Kepercayaan Publik: Kasus e-KTP merusak kepercayaan publik
terhadap pemerintah dan sistem pemerintahan. Kasus korupsi yang melibatkan
pejabat pemerintah dan anggota DPR membuat masyarakat kehilangan
kepercayaan terhadap integritas dan transparansi pemerintahan. Hal ini dapat
menghasilkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi
partisipasi mereka dalam proses politik.
3. Gangguan Administrasi dan Pelayanan Publik: Kasus e-KTP juga dapat
menyebabkan gangguan administrasi dan pelayanan publik. Ketidakakuratan
data dan kerentanan terhadap pemalsuan dapat mengganggu proses
administratif, seperti pendaftaran penduduk, pelayanan kesehatan, perbankan,
dan sebagainya. Selain itu, perbaikan dan pembaruan sistem e-KTP yang
diperlukan untuk mengatasi masalah juga dapat memakan waktu dan sumber
daya yang signifikan.
5. 4. Gangguan Keamanan dan Privasi Data: Masalah keamanan data terkait e-KTP
dapat membahayakan privasi dan keamanan individu. Jika data pribadi yang
terdaftar dalam e-KTP jatuh ke tangan yang salah, dapat digunakan untuk
penyalahgunaan identitas, kejahatan cyber, atau tindakan ilegal lainnya. Hal ini
dapat mengancam keamanan dan privasi individu serta memicu kerugian
finansial dan reputasi.
5. Perubahan Kebijakan dan Reformasi Sistem: Kasus e-KTP memicu perubahan
kebijakan dan reformasi dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan data.
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memperbaiki sistem e-KTP,
memperkuat pengawasan, meningkatkan keamanan data, dan meningkatkan
koordinasi antara instansi terkait. Reformasi ini bertujuan untuk membangun
sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya.
Dampak kasus e-KTP dapat berjangka panjang dan membutuhkan waktu untuk
memulihkan kepercayaan publik, memperbaiki sistem, dan memulihkan kerugian
keuangan. Pemerintah Indonesia terus bekerja untuk mengatasi masalah ini dan
memastikan bahwa e-KTP menjadi alat yang efektif dalam administrasi publik dan
pelayanan kepada masyarakat.
Solusi Pemerintah
Untuk mengatasi kasus e-KTP dan mencegah terulangnya masalah di masa depan,
pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah dan solusi yaitu:
1. Penegakan Hukum yang Tegas: Pemerintah telah melakukan upaya penegakan
hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dalam kasus e-KTP. Proses
pengadilan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum sesuai
dengan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan
mengirimkan pesan bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi.
2. Penguatan Pengawasan dan Transparansi: Pemerintah telah memperkuat
mekanisme pengawasan terkait proyek-proyek pemerintah, termasuk pengadaan
dan implementasi e-KTP. Langkah-langkah telah diambil untuk memperkuat
transparansi dalam proses pengadaan, audit keuangan, dan pengawasan
terhadap pengelolaan dana proyek. Ini melibatkan peningkatan peran lembaga-
lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
6. 3. Peningkatan Keamanan Data: Pemerintah telah mengambil langkah-langkah
untuk meningkatkan keamanan data dalam sistem e-KTP. Ini meliputi penguatan
infrastruktur keamanan, perlindungan terhadap akses yang tidak sah, enkripsi
data, dan perlindungan terhadap ancaman siber. Peningkatan keamanan data
bertujuan untuk melindungi privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data.
4. Peningkatan Integrasi dan Koordinasi: Pemerintah fokus pada peningkatan
integrasi data antara instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan lembaga lainnya. Peningkatan
koordinasi dan pertukaran informasi antara instansi ini bertujuan untuk
meningkatkan akurasi dan keandalan data dalam sistem e-KTP.
5. Pembaruan Teknologi: Pemerintah berupaya untuk memperbarui teknologi yang
digunakan dalam sistem e-KTP. Peningkatan infrastruktur teknologi, termasuk
hardware dan software, dilakukan untuk memperkuat keamanan, keandalan, dan
efektivitas sistem e-KTP. Pembaruan teknologi juga termasuk pengenalan fitur
keamanan dan validasi yang lebih baik untuk mengurangi risiko pemalsuan dan
penyalahgunaan data.
6. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah juga berfokus pada
pendidikan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya e-KTP, pentingnya
melaporkan penyalahgunaan atau pemalsuan, dan perlindungan data pribadi.
Kampanye informasi dan edukasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang manfaat dan pentingnya e-KTP, serta hak dan tanggung
jawab terkait penggunaan dan perlindungan data pribadi.
Solusi-solusi ini diharapkan dapat memperbaiki sistem e-KTP, mencegah kasus korupsi,
meningkatkan keamanan data, dan membangun kepercayaan publik terhadap
administrasi publik. Pemerintah terus bekerja untuk mengimplementasikan solusi ini
dan memastikan bahwa e-KTP berfungsi dengan baik sebagai alat identifikasi dan
administrasi penduduk yang efektif.
