SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
PEMBIAYAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN WILAYAH DAN KOTA
PL3141 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan Wilayah dan Kota – Institut Teknologi
Sumatera
Dosen Pengampu:
Ir.Andi Oetomo, M.PI
Zulqadri Ansar, S.T., M.T.
I Gede Adi Saputra
22116145
Nita Febriana 22116175
Dira Fendira Risky
22116168
Annisatun Fitrah
22116159
Miranda Asmara
22116135PL3141 Pembiayaan Pembangunan
OUTLIN
E
Pembiayaan
Pendidikan
Pembiayaan
Kesehatan
Pembiayaan Asuransi
Sosial
Pembiayaan Rakyat
Miskin
PEMBIAYAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN WILAYAH DAN KOTA
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Apa itu
pembiayaan?
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN
Alokasi Biaya Pendidikan
UUSPN No 20 Tahun
2003
Alokasi Biaya 20% dari
APBN/APBD
• Ketersediaan Layanan
Pendidikan
• Keterjangkauan Layanan
Pendidikan
• Kualitas dan relevansi Layanan
Pendidikan
• Kesetaraan Layanan Pendidikan
• Kepastian memperoleh Layanan
Pendidikan
MISI
KEMDIKNAS
5 K
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Biaya Investasi Biaya Operasi Biaya Personal
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Modal Kerja Tetap
Gaji pendidik dan Tenaga Kerja
Peralatan Pendidikan Habis Pakai
Biaya Operasi Pendidikan Tak
Langsung
Listrik, Air, Telekomunikasi,
Transportasi
Jasa telekomunikasi
Pemeliharaan Sarpas
Konsumsi, Pajak dll
Biaya Pendidikan yg Harus
Dikeluarkan Peserta Didik
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
PP No 19/2007 (SNP) Pembiayaan
Pendidikan
pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan
pemerintah daerah yang terdiri atas 5 (lima) jenis:
1) biaya investasi satuan pendidikan
2) biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan
3) biaya operasi satuan Pendidikan
4) biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan
5) bantuan biaya pendidikan dan bea- peserta didik
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
PP No 48/2008  Pendanaan
Pendidikan
JENIS BIAYA
PENDIDIKAN
Biaya Rutin  membiayai kegiatan
operasional dalam satu tahun anggaran
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Biaya Langsung
Biaya Tidak langsung
 Biaya Pribadi (Private Cost)
 Biaya Masyarakat (social cost)
Monetary Cost
Non Monetary Cost
Semua pengeluaran dalam bentuk
uang (langsung & tidak langsung)
Semua pengeluaran dalam tidak dalam
bentuk uang (langsung & tidak langsung)
 Materi, Waktu, Tenaga dll
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya
Pendidikan
• kenaikan harga (rising prices);
• perubahan relatif dalam gaji guru (teacher’s sallaries);
• perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak di
sekolah negeri;
• meningkatnya standar pendidikan (educational standards);
• meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah;
• meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi
(higher education).
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
PEMBIAYAAN
KESEHATAN
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
LINGKUP PEMBIAYAAN KESEHATAN
Sumber
Pembiayaan
Macam Biaya
Kesehatan
Syarat Pokok &
Fungsi
Mekanisme
Model
Pembiayaan
Strategi
Pembiayaan
Definisi
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Definisi pembiayaan kesehatan
• (WHO, 2002)  Dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan
berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga dan masyarakat.
• Biaya kesehatan ditinjau dari dua sudut, yaitu :
1. Penyedia pelayanan kesehatan (Health Provider)
Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan.
2. Pemakai jasa pelayanan (Health Consumer)
Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan.
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Sumber-sumber pembiayaan
kesehatan
• Anggaran pemerintah
• Anggaran masyarakat
• Bantuan biaya dari dalam dan luar negeri
• Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Biaya Pelayanan Kedokteran Biaya Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Untuk upaya kuratif dan rehabilitatif Untuk upaya promotif dan preventif
Secara tunai atau pre paid (asuransi
kesehatan)
Disediakan pemerintah dalam bentuk
anggaran program kesehatan
Macam biaya kesehatan
Biaya Pelayanan
Kedokteran
Biaya Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Syarat pokok & fungsi pembiayaan
pembangunan
1. Jumlah  jumlah dana harus tersedia dengan
cukup dan tidak menyulitkan masyarakat yang akan
memanfatkannya.
2. Penyebaran  penyebaran harus sesuai dengan
kebutuhan, jika dana yang tersedia tidak dapat
dialokasikan dengan baik akan menyulitkan
penyelenggaraan setiap upaya kesehatan
3. Pemanfaatan  pemanfaatan harus diatur secara
seksama
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Syarat pokok & fungsi
pembiayaan pembangunan
Upaya untuk mengatur penyebaran dan pemanfaatan
dana antara lain :
• Peningkatan efektivitas
Upaya yang menghasilkan dampak yang lebih besar
seperti mengutamakan upaya pencegahan bukan
pengobatan penyakit
• Peningkatan efisiensi
• Mekanisme seperti :
1. standart minimal pelayanan yaitu standart minimal sarana dan
standart minimal tindakan
2. kerjasama, baik kerjasama institusi (pengunaan alat kedokteran
yang mahal) dan kerjasama system (system rujukan)
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
MEKANISME PEMBIAYAAN KESEHATAN
Sentralisasi
• Pemerintah merencanakan dan
menentukan semua biaya
kesehatan
• Ditanggung oleh pemerintah
pusat
Desentralisasi
• Otonomi: pemda diberi
kewenangan mengatur &
bertanggung jawab pada
pembiayaan kesehatan
• Semi Otonom; pemda
mempunyai tanggung jawab
sesuai peraturan saja, Pem pusat
banyak mengatur &
merencanakan pembiayaan kesh
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
MODEL PEMBIAYAAN:
• Individu menanggung secara langsung
besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai
dengan tingkat penggunaannya.
Direct Payments
by Patients
• Pasien membayar langsung biaya pelayanan
kesehatan baik pelayanan kesehatan
pemerintah maupun swasta
User Payments
• Biaya kesehatan langsung, akan ditanggung
oleh individu sesuai dengan tingkat
penggunaannya.Saving Based
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
…MODEL PEMBIAYAAN (lanjutan)
• Pembayaran yang dilakukan oleh
individu tidak dilakukan secara formal,
jenis dan mekanisme pembayarannya
Informal
• Individu tidak menanggung biaya
langsung pelayanan kesehatan.Insurance
Based
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
STRATEGI PEMBIAYAAN KESEHATAN
1. Kecukupan/adekuasi & kesinambungan pembiayaan
kesehatan pada tk pusat dan daerah dg langkah:
• Mobilisasi sumber2 pembiayaan baik sumber2
tradisional maupun non tradisional
• Kesinambungan fiscal space dalam anggaran kesehatan
• Peningkatan kolaborasi intersektoral utk mendukung
pembiayaan kesehatan
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
2. Pengurangan pembiayaan kesh dg
Pembiayaan Out of Pocket & meniadakan
hambatan pembiayaan utk mendapatkan
pelayanan kesh bg kel miskin dan rentan
(pengembangan ASKES sosial)
•Promosi pemerataan akses dan
pembiayaan & utilisasi pelayanan
•Pencapaian universal coverage &
penguatan jaminan kesmas miskin &
rentan
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
3. Peningkatan efisiensi & efektifitas
pembiayaan kesehatan:
• Kesesuaian tujuan nasional dg reformasi
pembiayaan yg diterjemahkan dalam
anggaran operasional & rencana pembiayaan
• Penguatan kapasitas manajemen
perencanaan anggaran & pemberi yankes
(provider)
• Pengembangan best practice
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
PEMBIAYAAN
ASURANSI SOSIAL
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Pembiayaan Asuransi Sosial
Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan
jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk
oleh pemerintah bedasarkan peraturan-peraturan yang
mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh
golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan
kesejahteraanmasyarakat, terutama para pegawai dan pensiun.
Asuransi Sosial ditawarkan melalui beberapa bentuk oleh
pemerintah dan bersifat wajib (compulsory basis).
Asuransi Sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada
seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial
dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan
solusi secara individu
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Jaminan Pelayanan
Kesehatan
Jaminan Pertanggungan
Kecelakaan
Jaminan Pertanggungan
Kematian
Jaminan Pertanggungan
Pengangguran
Jaminan Pertanggungan
Hari Tua & Pensiun
Lingkup
Asuransi Sosial
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Prinsip Dalam Asuransi Sosial
• Compulsion (Wajib)
• Set Level of Benefit (Manfaat yang merata/sama)
• Floor of Protection (Perlindungan mendasar)
• Subsidy (Subsidi)
• Unpredictability of Loss (Kerugian sulit diprediksi)
• Conditional Benefits (Manfaat bersyarat)
• Contribution Required (Harus ada kontribusi)
• Attachment to Labor Force (Terkait dengan Tenaga Kerja)
• Minimal Advance Funding (Minimum dalam penyisihan
dana)
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Asuransi Sosial di Indonesia
Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan
secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang, dengan tujuan
untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan
masyarakat
Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Negara (UU No. 2 thn 1992)
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Jenis Asuransi Sosial di Indonesia
Asuransi Sosial Pengawai Negeri Sipil TASPEN (tabungan dan asuransi
pegawai negeri)
Asuransi Kesehatan pegawai negeri ASKES (asuransi kesehatan
pegawai negeri
Asuransi Sosial ABRI
Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
Jaminan Sosial Tenaga Kerja JAMSOSTEK (jaminan sosial tenaga kerja)
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Dasar Hukum
Asuransi kecelakaan penumpang  UU no. 33 dan 34 thn 1964
Jamsostek  UU no. 3 thn 1992
Asuransi Kematian & Jaminan Hari Tua PNS/ABRI  UU no. 11
thn 1956 ttg Pembelanjaan Pensiun, UU no. 11/1969 ttg Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
Asuransi Kesehatan  Kepres 230/1968 ttg Pemeliharaan kes
bagi Peg Negeri & Penerima Pensiun PNS + ABRI beserta anggota
keluarganya
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
PEMBIAYAAN
RAKYAT MISKIN
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Pendidikan
Jaminan Pelayanan
Kesehatan
Subsidi
BBM
Listrik
Rumah dll
BPJS
KlS
Sekolah Gratis
Beasiswa
KlP
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Merit VS Demerit Goods?
PL3141 Pembiayaan Pembangunan https://www.youtube.com/watch?v=CytzEvsPKhY
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
TERIMAKASIH
PL3141 Pembiayaan Pembangunan

More Related Content

What's hot

Bab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganBab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganLatifah Tio
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk  Persampahan (Master Plan)Rencana Induk  Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Joy Irman
 
Beberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regionalBeberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regionalSugeng Budiharsono
 
Bab i Rancang Kota
Bab i Rancang KotaBab i Rancang Kota
Bab i Rancang KotaLatifah Tio
 
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanKebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangMusnanda Satar
 
Expose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrExpose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrRyan Nugraha
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
 
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota SurakartaPaparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota SurakartaBagus ardian
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...Dadang Solihin
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiPengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiSugeng Budiharsono
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1infosanitasi
 

What's hot (20)

Bab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganBab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancangan
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk  Persampahan (Master Plan)Rencana Induk  Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
 
Beberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regionalBeberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regional
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
Bab i Rancang Kota
Bab i Rancang KotaBab i Rancang Kota
Bab i Rancang Kota
 
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanKebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Expose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrExpose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtr
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota SurakartaPaparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiPengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
 

Similar to Pembiayaan Kesejahteraan Wilayah & Kota

6 KAK JKN.docx
6 KAK JKN.docx6 KAK JKN.docx
6 KAK JKN.docxholipah2
 
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptxPPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptxnoviariansari
 
Rpjpk pembahasan diy
Rpjpk pembahasan diyRpjpk pembahasan diy
Rpjpk pembahasan diyAbi Muhlies
 
Pengetahuan dan Kebijakan PKH
Pengetahuan dan Kebijakan PKH Pengetahuan dan Kebijakan PKH
Pengetahuan dan Kebijakan PKH regifebri
 
Data perbandingan peserta jaminan kesehatan perkecamatan di kota
Data perbandingan peserta jaminan kesehatan perkecamatan di kotaData perbandingan peserta jaminan kesehatan perkecamatan di kota
Data perbandingan peserta jaminan kesehatan perkecamatan di kotaPutri Lestari
 
Sistem Ekonomi Indonesia : Sistem Ekonomi Demokrasi
Sistem Ekonomi Indonesia : Sistem Ekonomi DemokrasiSistem Ekonomi Indonesia : Sistem Ekonomi Demokrasi
Sistem Ekonomi Indonesia : Sistem Ekonomi Demokrasiarifdefri
 
Presentasi Sistem Ekonomi Indonesia
Presentasi Sistem Ekonomi IndonesiaPresentasi Sistem Ekonomi Indonesia
Presentasi Sistem Ekonomi Indonesiawiwitwijanarko
 
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Ihm Sheva Hambuako
 
Epidemiologi (4)
Epidemiologi (4)Epidemiologi (4)
Epidemiologi (4)EllyeUtami
 
Undang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosialUndang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosialSisKa L. Putri
 
Kebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iKebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iNandya Guvita
 
pembiayaan
pembiayaanpembiayaan
pembiayaanHrdnt
 
1_ HK. PEMBIAAYAAN KESEHATAN_2023.pptx
1_ HK. PEMBIAAYAAN KESEHATAN_2023.pptx1_ HK. PEMBIAAYAAN KESEHATAN_2023.pptx
1_ HK. PEMBIAAYAAN KESEHATAN_2023.pptxRikiSTHMMHKES
 
Working Paper Jamkesda
Working Paper JamkesdaWorking Paper Jamkesda
Working Paper JamkesdaArticle33
 

Similar to Pembiayaan Kesejahteraan Wilayah & Kota (20)

6 KAK JKN.docx
6 KAK JKN.docx6 KAK JKN.docx
6 KAK JKN.docx
 
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptxPPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
 
Bab 1 revisi
Bab 1 revisiBab 1 revisi
Bab 1 revisi
 
Rpjpk pembahasan diy
Rpjpk pembahasan diyRpjpk pembahasan diy
Rpjpk pembahasan diy
 
Pengetahuan dan Kebijakan PKH
Pengetahuan dan Kebijakan PKH Pengetahuan dan Kebijakan PKH
Pengetahuan dan Kebijakan PKH
 
Bahan jkn ciloto 18 okt 2019
Bahan jkn ciloto   18 okt 2019Bahan jkn ciloto   18 okt 2019
Bahan jkn ciloto 18 okt 2019
 
tugas SIK
tugas SIKtugas SIK
tugas SIK
 
tugas SIK
tugas SIK tugas SIK
tugas SIK
 
Data perbandingan peserta jaminan kesehatan perkecamatan di kota
Data perbandingan peserta jaminan kesehatan perkecamatan di kotaData perbandingan peserta jaminan kesehatan perkecamatan di kota
Data perbandingan peserta jaminan kesehatan perkecamatan di kota
 
Sistem Ekonomi Indonesia : Sistem Ekonomi Demokrasi
Sistem Ekonomi Indonesia : Sistem Ekonomi DemokrasiSistem Ekonomi Indonesia : Sistem Ekonomi Demokrasi
Sistem Ekonomi Indonesia : Sistem Ekonomi Demokrasi
 
Presentasi Sistem Ekonomi Indonesia
Presentasi Sistem Ekonomi IndonesiaPresentasi Sistem Ekonomi Indonesia
Presentasi Sistem Ekonomi Indonesia
 
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
 
COMMON GOOD BIOETIKA.pptx
COMMON GOOD BIOETIKA.pptxCOMMON GOOD BIOETIKA.pptx
COMMON GOOD BIOETIKA.pptx
 
Epidemiologi (4)
Epidemiologi (4)Epidemiologi (4)
Epidemiologi (4)
 
Undang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosialUndang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosial
 
Kelompok 4
Kelompok 4Kelompok 4
Kelompok 4
 
Kebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iKebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial i
 
pembiayaan
pembiayaanpembiayaan
pembiayaan
 
1_ HK. PEMBIAAYAAN KESEHATAN_2023.pptx
1_ HK. PEMBIAAYAAN KESEHATAN_2023.pptx1_ HK. PEMBIAAYAAN KESEHATAN_2023.pptx
1_ HK. PEMBIAAYAAN KESEHATAN_2023.pptx
 
Working Paper Jamkesda
Working Paper JamkesdaWorking Paper Jamkesda
Working Paper Jamkesda
 

Recently uploaded

KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 

Recently uploaded (16)

KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 

Pembiayaan Kesejahteraan Wilayah & Kota

  • 1.
  • 2. PEMBIAYAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN WILAYAH DAN KOTA PL3141 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Perencanaan Wilayah dan Kota – Institut Teknologi Sumatera Dosen Pengampu: Ir.Andi Oetomo, M.PI Zulqadri Ansar, S.T., M.T.
  • 3. I Gede Adi Saputra 22116145 Nita Febriana 22116175 Dira Fendira Risky 22116168 Annisatun Fitrah 22116159 Miranda Asmara 22116135PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 4. OUTLIN E Pembiayaan Pendidikan Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan Asuransi Sosial Pembiayaan Rakyat Miskin PEMBIAYAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN WILAYAH DAN KOTA PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 7. Alokasi Biaya Pendidikan UUSPN No 20 Tahun 2003 Alokasi Biaya 20% dari APBN/APBD • Ketersediaan Layanan Pendidikan • Keterjangkauan Layanan Pendidikan • Kualitas dan relevansi Layanan Pendidikan • Kesetaraan Layanan Pendidikan • Kepastian memperoleh Layanan Pendidikan MISI KEMDIKNAS 5 K PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 8. Biaya Investasi Biaya Operasi Biaya Personal Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia Modal Kerja Tetap Gaji pendidik dan Tenaga Kerja Peralatan Pendidikan Habis Pakai Biaya Operasi Pendidikan Tak Langsung Listrik, Air, Telekomunikasi, Transportasi Jasa telekomunikasi Pemeliharaan Sarpas Konsumsi, Pajak dll Biaya Pendidikan yg Harus Dikeluarkan Peserta Didik PL3141 Pembiayaan Pembangunan PP No 19/2007 (SNP) Pembiayaan Pendidikan
  • 9. pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri atas 5 (lima) jenis: 1) biaya investasi satuan pendidikan 2) biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 3) biaya operasi satuan Pendidikan 4) biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 5) bantuan biaya pendidikan dan bea- peserta didik PL3141 Pembiayaan Pembangunan PP No 48/2008  Pendanaan Pendidikan
  • 10. JENIS BIAYA PENDIDIKAN Biaya Rutin  membiayai kegiatan operasional dalam satu tahun anggaran PL3141 Pembiayaan Pembangunan Biaya Langsung Biaya Tidak langsung  Biaya Pribadi (Private Cost)  Biaya Masyarakat (social cost) Monetary Cost Non Monetary Cost Semua pengeluaran dalam bentuk uang (langsung & tidak langsung) Semua pengeluaran dalam tidak dalam bentuk uang (langsung & tidak langsung)  Materi, Waktu, Tenaga dll
  • 11. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Pendidikan • kenaikan harga (rising prices); • perubahan relatif dalam gaji guru (teacher’s sallaries); • perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak di sekolah negeri; • meningkatnya standar pendidikan (educational standards); • meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; • meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (higher education). PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 13. LINGKUP PEMBIAYAAN KESEHATAN Sumber Pembiayaan Macam Biaya Kesehatan Syarat Pokok & Fungsi Mekanisme Model Pembiayaan Strategi Pembiayaan Definisi PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 14. Definisi pembiayaan kesehatan • (WHO, 2002)  Dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga dan masyarakat. • Biaya kesehatan ditinjau dari dua sudut, yaitu : 1. Penyedia pelayanan kesehatan (Health Provider) Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. 2. Pemakai jasa pelayanan (Health Consumer) Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 15. Sumber-sumber pembiayaan kesehatan • Anggaran pemerintah • Anggaran masyarakat • Bantuan biaya dari dalam dan luar negeri • Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 16. Biaya Pelayanan Kedokteran Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk upaya kuratif dan rehabilitatif Untuk upaya promotif dan preventif Secara tunai atau pre paid (asuransi kesehatan) Disediakan pemerintah dalam bentuk anggaran program kesehatan Macam biaya kesehatan Biaya Pelayanan Kedokteran Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 17. Syarat pokok & fungsi pembiayaan pembangunan 1. Jumlah  jumlah dana harus tersedia dengan cukup dan tidak menyulitkan masyarakat yang akan memanfatkannya. 2. Penyebaran  penyebaran harus sesuai dengan kebutuhan, jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik akan menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan 3. Pemanfaatan  pemanfaatan harus diatur secara seksama PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 18. Syarat pokok & fungsi pembiayaan pembangunan Upaya untuk mengatur penyebaran dan pemanfaatan dana antara lain : • Peningkatan efektivitas Upaya yang menghasilkan dampak yang lebih besar seperti mengutamakan upaya pencegahan bukan pengobatan penyakit • Peningkatan efisiensi • Mekanisme seperti : 1. standart minimal pelayanan yaitu standart minimal sarana dan standart minimal tindakan 2. kerjasama, baik kerjasama institusi (pengunaan alat kedokteran yang mahal) dan kerjasama system (system rujukan) PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 19. MEKANISME PEMBIAYAAN KESEHATAN Sentralisasi • Pemerintah merencanakan dan menentukan semua biaya kesehatan • Ditanggung oleh pemerintah pusat Desentralisasi • Otonomi: pemda diberi kewenangan mengatur & bertanggung jawab pada pembiayaan kesehatan • Semi Otonom; pemda mempunyai tanggung jawab sesuai peraturan saja, Pem pusat banyak mengatur & merencanakan pembiayaan kesh PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 20. MODEL PEMBIAYAAN: • Individu menanggung secara langsung besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat penggunaannya. Direct Payments by Patients • Pasien membayar langsung biaya pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta User Payments • Biaya kesehatan langsung, akan ditanggung oleh individu sesuai dengan tingkat penggunaannya.Saving Based PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 21. …MODEL PEMBIAYAAN (lanjutan) • Pembayaran yang dilakukan oleh individu tidak dilakukan secara formal, jenis dan mekanisme pembayarannya Informal • Individu tidak menanggung biaya langsung pelayanan kesehatan.Insurance Based PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 22. STRATEGI PEMBIAYAAN KESEHATAN 1. Kecukupan/adekuasi & kesinambungan pembiayaan kesehatan pada tk pusat dan daerah dg langkah: • Mobilisasi sumber2 pembiayaan baik sumber2 tradisional maupun non tradisional • Kesinambungan fiscal space dalam anggaran kesehatan • Peningkatan kolaborasi intersektoral utk mendukung pembiayaan kesehatan PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 23. 2. Pengurangan pembiayaan kesh dg Pembiayaan Out of Pocket & meniadakan hambatan pembiayaan utk mendapatkan pelayanan kesh bg kel miskin dan rentan (pengembangan ASKES sosial) •Promosi pemerataan akses dan pembiayaan & utilisasi pelayanan •Pencapaian universal coverage & penguatan jaminan kesmas miskin & rentan PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 24. 3. Peningkatan efisiensi & efektifitas pembiayaan kesehatan: • Kesesuaian tujuan nasional dg reformasi pembiayaan yg diterjemahkan dalam anggaran operasional & rencana pembiayaan • Penguatan kapasitas manajemen perencanaan anggaran & pemberi yankes (provider) • Pengembangan best practice PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 26. Pembiayaan Asuransi Sosial Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah bedasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraanmasyarakat, terutama para pegawai dan pensiun. Asuransi Sosial ditawarkan melalui beberapa bentuk oleh pemerintah dan bersifat wajib (compulsory basis). Asuransi Sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 27. Jaminan Pelayanan Kesehatan Jaminan Pertanggungan Kecelakaan Jaminan Pertanggungan Kematian Jaminan Pertanggungan Pengangguran Jaminan Pertanggungan Hari Tua & Pensiun Lingkup Asuransi Sosial PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 28. Prinsip Dalam Asuransi Sosial • Compulsion (Wajib) • Set Level of Benefit (Manfaat yang merata/sama) • Floor of Protection (Perlindungan mendasar) • Subsidy (Subsidi) • Unpredictability of Loss (Kerugian sulit diprediksi) • Conditional Benefits (Manfaat bersyarat) • Contribution Required (Harus ada kontribusi) • Attachment to Labor Force (Terkait dengan Tenaga Kerja) • Minimal Advance Funding (Minimum dalam penyisihan dana) PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 29. Asuransi Sosial di Indonesia Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (UU No. 2 thn 1992) PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 30. Jenis Asuransi Sosial di Indonesia Asuransi Sosial Pengawai Negeri Sipil TASPEN (tabungan dan asuransi pegawai negeri) Asuransi Kesehatan pegawai negeri ASKES (asuransi kesehatan pegawai negeri Asuransi Sosial ABRI Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jaminan Sosial Tenaga Kerja JAMSOSTEK (jaminan sosial tenaga kerja) PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 31. Dasar Hukum Asuransi kecelakaan penumpang  UU no. 33 dan 34 thn 1964 Jamsostek  UU no. 3 thn 1992 Asuransi Kematian & Jaminan Hari Tua PNS/ABRI  UU no. 11 thn 1956 ttg Pembelanjaan Pensiun, UU no. 11/1969 ttg Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Asuransi Kesehatan  Kepres 230/1968 ttg Pemeliharaan kes bagi Peg Negeri & Penerima Pensiun PNS + ABRI beserta anggota keluarganya PL3141 Pembiayaan Pembangunan
  • 32.
  • 36. PL3141 Pembiayaan Pembangunan https://www.youtube.com/watch?v=CytzEvsPKhY