2. PEMBIAYAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN WILAYAH DAN KOTA
PL3141 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan Wilayah dan Kota – Institut Teknologi
Sumatera
Dosen Pengampu:
Ir.Andi Oetomo, M.PI
Zulqadri Ansar, S.T., M.T.
3. I Gede Adi Saputra
22116145
Nita Febriana 22116175
Dira Fendira Risky
22116168
Annisatun Fitrah
22116159
Miranda Asmara
22116135PL3141 Pembiayaan Pembangunan
7. Alokasi Biaya Pendidikan
UUSPN No 20 Tahun
2003
Alokasi Biaya 20% dari
APBN/APBD
• Ketersediaan Layanan
Pendidikan
• Keterjangkauan Layanan
Pendidikan
• Kualitas dan relevansi Layanan
Pendidikan
• Kesetaraan Layanan Pendidikan
• Kepastian memperoleh Layanan
Pendidikan
MISI
KEMDIKNAS
5 K
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
8. Biaya Investasi Biaya Operasi Biaya Personal
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Modal Kerja Tetap
Gaji pendidik dan Tenaga Kerja
Peralatan Pendidikan Habis Pakai
Biaya Operasi Pendidikan Tak
Langsung
Listrik, Air, Telekomunikasi,
Transportasi
Jasa telekomunikasi
Pemeliharaan Sarpas
Konsumsi, Pajak dll
Biaya Pendidikan yg Harus
Dikeluarkan Peserta Didik
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
PP No 19/2007 (SNP) Pembiayaan
Pendidikan
9. pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan
pemerintah daerah yang terdiri atas 5 (lima) jenis:
1) biaya investasi satuan pendidikan
2) biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan
3) biaya operasi satuan Pendidikan
4) biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan
5) bantuan biaya pendidikan dan bea- peserta didik
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
PP No 48/2008 Pendanaan
Pendidikan
10. JENIS BIAYA
PENDIDIKAN
Biaya Rutin membiayai kegiatan
operasional dalam satu tahun anggaran
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
Biaya Langsung
Biaya Tidak langsung
Biaya Pribadi (Private Cost)
Biaya Masyarakat (social cost)
Monetary Cost
Non Monetary Cost
Semua pengeluaran dalam bentuk
uang (langsung & tidak langsung)
Semua pengeluaran dalam tidak dalam
bentuk uang (langsung & tidak langsung)
Materi, Waktu, Tenaga dll
11. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya
Pendidikan
• kenaikan harga (rising prices);
• perubahan relatif dalam gaji guru (teacher’s sallaries);
• perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak di
sekolah negeri;
• meningkatnya standar pendidikan (educational standards);
• meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah;
• meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi
(higher education).
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
14. Definisi pembiayaan kesehatan
• (WHO, 2002) Dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan
berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga dan masyarakat.
• Biaya kesehatan ditinjau dari dua sudut, yaitu :
1. Penyedia pelayanan kesehatan (Health Provider)
Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan.
2. Pemakai jasa pelayanan (Health Consumer)
Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan.
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
15. Sumber-sumber pembiayaan
kesehatan
• Anggaran pemerintah
• Anggaran masyarakat
• Bantuan biaya dari dalam dan luar negeri
• Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
16. Biaya Pelayanan Kedokteran Biaya Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Untuk upaya kuratif dan rehabilitatif Untuk upaya promotif dan preventif
Secara tunai atau pre paid (asuransi
kesehatan)
Disediakan pemerintah dalam bentuk
anggaran program kesehatan
Macam biaya kesehatan
Biaya Pelayanan
Kedokteran
Biaya Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
17. Syarat pokok & fungsi pembiayaan
pembangunan
1. Jumlah jumlah dana harus tersedia dengan
cukup dan tidak menyulitkan masyarakat yang akan
memanfatkannya.
2. Penyebaran penyebaran harus sesuai dengan
kebutuhan, jika dana yang tersedia tidak dapat
dialokasikan dengan baik akan menyulitkan
penyelenggaraan setiap upaya kesehatan
3. Pemanfaatan pemanfaatan harus diatur secara
seksama
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
18. Syarat pokok & fungsi
pembiayaan pembangunan
Upaya untuk mengatur penyebaran dan pemanfaatan
dana antara lain :
• Peningkatan efektivitas
Upaya yang menghasilkan dampak yang lebih besar
seperti mengutamakan upaya pencegahan bukan
pengobatan penyakit
• Peningkatan efisiensi
• Mekanisme seperti :
1. standart minimal pelayanan yaitu standart minimal sarana dan
standart minimal tindakan
2. kerjasama, baik kerjasama institusi (pengunaan alat kedokteran
yang mahal) dan kerjasama system (system rujukan)
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
19. MEKANISME PEMBIAYAAN KESEHATAN
Sentralisasi
• Pemerintah merencanakan dan
menentukan semua biaya
kesehatan
• Ditanggung oleh pemerintah
pusat
Desentralisasi
• Otonomi: pemda diberi
kewenangan mengatur &
bertanggung jawab pada
pembiayaan kesehatan
• Semi Otonom; pemda
mempunyai tanggung jawab
sesuai peraturan saja, Pem pusat
banyak mengatur &
merencanakan pembiayaan kesh
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
20. MODEL PEMBIAYAAN:
• Individu menanggung secara langsung
besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai
dengan tingkat penggunaannya.
Direct Payments
by Patients
• Pasien membayar langsung biaya pelayanan
kesehatan baik pelayanan kesehatan
pemerintah maupun swasta
User Payments
• Biaya kesehatan langsung, akan ditanggung
oleh individu sesuai dengan tingkat
penggunaannya.Saving Based
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
21. …MODEL PEMBIAYAAN (lanjutan)
• Pembayaran yang dilakukan oleh
individu tidak dilakukan secara formal,
jenis dan mekanisme pembayarannya
Informal
• Individu tidak menanggung biaya
langsung pelayanan kesehatan.Insurance
Based
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
22. STRATEGI PEMBIAYAAN KESEHATAN
1. Kecukupan/adekuasi & kesinambungan pembiayaan
kesehatan pada tk pusat dan daerah dg langkah:
• Mobilisasi sumber2 pembiayaan baik sumber2
tradisional maupun non tradisional
• Kesinambungan fiscal space dalam anggaran kesehatan
• Peningkatan kolaborasi intersektoral utk mendukung
pembiayaan kesehatan
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
23. 2. Pengurangan pembiayaan kesh dg
Pembiayaan Out of Pocket & meniadakan
hambatan pembiayaan utk mendapatkan
pelayanan kesh bg kel miskin dan rentan
(pengembangan ASKES sosial)
•Promosi pemerataan akses dan
pembiayaan & utilisasi pelayanan
•Pencapaian universal coverage &
penguatan jaminan kesmas miskin &
rentan
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
24. 3. Peningkatan efisiensi & efektifitas
pembiayaan kesehatan:
• Kesesuaian tujuan nasional dg reformasi
pembiayaan yg diterjemahkan dalam
anggaran operasional & rencana pembiayaan
• Penguatan kapasitas manajemen
perencanaan anggaran & pemberi yankes
(provider)
• Pengembangan best practice
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
26. Pembiayaan Asuransi Sosial
Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan
jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk
oleh pemerintah bedasarkan peraturan-peraturan yang
mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh
golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan
kesejahteraanmasyarakat, terutama para pegawai dan pensiun.
Asuransi Sosial ditawarkan melalui beberapa bentuk oleh
pemerintah dan bersifat wajib (compulsory basis).
Asuransi Sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada
seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial
dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan
solusi secara individu
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
28. Prinsip Dalam Asuransi Sosial
• Compulsion (Wajib)
• Set Level of Benefit (Manfaat yang merata/sama)
• Floor of Protection (Perlindungan mendasar)
• Subsidy (Subsidi)
• Unpredictability of Loss (Kerugian sulit diprediksi)
• Conditional Benefits (Manfaat bersyarat)
• Contribution Required (Harus ada kontribusi)
• Attachment to Labor Force (Terkait dengan Tenaga Kerja)
• Minimal Advance Funding (Minimum dalam penyisihan
dana)
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
29. Asuransi Sosial di Indonesia
Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan
secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang, dengan tujuan
untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan
masyarakat
Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Negara (UU No. 2 thn 1992)
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
30. Jenis Asuransi Sosial di Indonesia
Asuransi Sosial Pengawai Negeri Sipil TASPEN (tabungan dan asuransi
pegawai negeri)
Asuransi Kesehatan pegawai negeri ASKES (asuransi kesehatan
pegawai negeri
Asuransi Sosial ABRI
Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
Jaminan Sosial Tenaga Kerja JAMSOSTEK (jaminan sosial tenaga kerja)
PL3141 Pembiayaan Pembangunan
31. Dasar Hukum
Asuransi kecelakaan penumpang UU no. 33 dan 34 thn 1964
Jamsostek UU no. 3 thn 1992
Asuransi Kematian & Jaminan Hari Tua PNS/ABRI UU no. 11
thn 1956 ttg Pembelanjaan Pensiun, UU no. 11/1969 ttg Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
Asuransi Kesehatan Kepres 230/1968 ttg Pemeliharaan kes
bagi Peg Negeri & Penerima Pensiun PNS + ABRI beserta anggota
keluarganya
PL3141 Pembiayaan Pembangunan