Pembahasan tentang Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd

1. PENETAPAN PENGHASILAN
KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
Dr. Frans Dione, M.Si
081319906898 / fransdionesa@gmail.com
IPDN-KEMDAGRI
Disampaikan pada BIMTEK DPRD Bangka Barat
Hotel All Seasons, Jakarta, 27 Maret 2018
1@Frans_D

2. Landasan Hukum Regulasi
PP 22/2015 tentang
Perubahan atas PP
60/2014
UU 6/2014
tentang
Desa
PP 43/2014
tentang Peraturan
Pelaksanaan
UU 6/2014
PP 60/2014
tentang Dana Desa
Bersumber dari
APBN
PERMENDAGRI:
1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Permendagri No. 82/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa;
6. Permendagri No. 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;
7. Permendagri No. 84/2015 tentang SOTK Pemerintah Desa;
8. Permendagri No.1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Permendagri No.110/2016 tentang BPD.
10. Permendagri No.44/2016 tentang Kewenangan Desa.
11. Permendagri No.45/2016 tentang Penetapan dan Penegasan Desa.
12. Permendagri No.46/2016 tentang Laporan Kepala Desa.
13. Permendagri No.47/2016 tentang Administrasi Desa.
14. Permendagri No.1/20 17 tentang Penataan Desa.
15. Permendagri No.2/20 17 tentang SPM di Desa.
PERMENDES:
1. Permendes No. 1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala
Desa
2. Permendes No. 2/2015 tentang Musyawarah Desa
3. Permendes No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa
4. Permendes No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan
Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa
5. Permendes No. 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
desa Tahun 2015 . (New: Permedes 21/2015).
6. Permendes No. 2/2016 tentang Indeks Desa Membangun.
7. Permendes No. 22/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana desa Tahun 2016.
8. Permendes No. 4/2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
desa Tahun 2017.
PP 47/2015 tentang
Perubahan atas PP
43/2014
2
@Frans_D

3. PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 125/PMK.07/2016 TENTANG
PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2016.
2. PMK TENTANG PENGELOLAAN TRANFER KE DAERAH
DAN DANA DESA 2016, PMK NOMOR
48/PMK.07/2016.
3. PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR:
93/PMK.07/2015 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENYALURAN,
PEMANTAUN, DAN EVALUASI DANA DESA.
4. PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR
247/PMK.07/2015 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA.
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
BARANG/JASA (LKPP).
1. PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 13 TENTANG PEDOMAN
DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI
DESA.
2. PERATURAN KEPALA (PERKA) LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DI
DESA NOMOR 13 TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI
DESA.
3@Frans_D

4. KELEMBAGAAN DESA
MASYARAKAT DESA
LEMBAGA ADAT
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA /DESA ADAT
Pemerintah
Desa
Badan
Perwakilan
Desa
LEMBAGA
PEMERINTAHAN DESA
4@Frans_D

5. DIAGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
SESUAI UU NO 6 TAHUN 2014
5@Frans_D

6. Pembentukan
Tim
Penyusun
RPJMDesa /
RKPDesa
ALUR PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN &
PENGANGGARAN DI DESA
MUSYAWARAH
DESA
MUSRENBANG
DESA
KEPALA
DESA MUS BPD
MUS
BPD
PERDES
RPJM DESA /
RKP DESA
PERDES TTG
APBDESA
Kegiatan: siapkan
bahan: Visi & Misi
Kades, Renstra
Kab/ Kota &
Kebutuhan desa
Tim: Kades ,
Sekdes,perngkat
LPM,KPM & masy
- Peserta: BPD &
unsur masy (LK &
masy)
- Kegiatan: bahas
RPJM Desa / RKP
Desa (Rencana
detail)
- Hasil: usulan
program & Keg
dlm RPJM Desa /
RKP Desa
Kegiatan:
Penyiapan
draf
Ranperdes
RPJM Desa /
RKP Desa
- Peserta:
Pemdes,BPD,To-
koh & Klpk Masy
- Kegiatan: bahas
RPJM Desa / RKP
Desa (Renstra)
- Hasil: Rekomendasi
kebijakan strategis
- Peserta: BPD &
Kades
- Kegiatan: bahas
Ranperdes ttg RPJM
Desa / RKP Desa
- Hasil: kesepakatan
Ranperdes ttg RPJM
Desa /
RKP Desa
- Peserta: BPD &
Kades
- Kegiatan: bahas
Ranperdes ttg
APB Desa
- Hasil:
kesepakatan
Ranperdes ttg
APB Desa
KEPALA
DESA
- Kegiatan: Penyiapan
draft Ranperdes ttg
APBDesa
MENCERMATI PERAN BPD
6@Frans_D

7. MERUPAKAN FORUM PERMUSYAWARATAN YANG DIIKUTI OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA DAN UNSUR MASYARAKAT
DESA UNTUK MEMUSYAWARAHKAN HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS
DALAM PENYELENGGARAANAN PEMERINTAHAN DESA
HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; PENATAAN DESA, PERENCANAAN DESA,
KERJA SAMA DESA, RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA,
PEMBENTUKAN
BUM DESA, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA,
DAN KEJADIAN LUAR BIASA
MUSYAWARAH DESA DILAKSANAKAN PALING KURANG SEKALI DALAM 1
TAHUN
MUSYAWARAH DESA DIBIAYAI DARI APBDESA
MUSYAWARAH DESA
7@Frans_D

8. HUBUNGAN KONSULTATIF DALAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA
• Kepala Desa dengan BPD yaitu BPD mempunyai fungsi membahas dan
menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan
pengawasan kinerja kepala desa.
• BPD dengan etos kerja yang tinggi untuk mengawasi dan meminta
keterangan laporan dalam bentuk laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan desa.
• BPD dalam forum musyawarah desa menyatakan pendapat atas
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
• Dalam pelaksanaan tugas BPD tersebut di atas mendapatkan BIAYA
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL sehingga BPD dalam melaksanakan
tugas dengan kerja keras dalam wujud terjadinya perombakan program
kerja BPD yang responsif terhadap aspirasi masyarakat desa.
8@Frans_D

9. Hak Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai
hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi
dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2) Selain tunjangan, Badan Permusyawaratan Desa memperoleh
biaya operasional.
3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh
pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan kepada
pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang
berprestasi.
PP 43 Tahun 2014 (Pasal 78)
9@Frans_D

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi,
kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian
keanggotaan, pemberhentian anggota, serta
peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan
Desa diatur dalam Peraturan Menteri.
PP 43 Tahun 2014 (Pasal 79)
PERMENDAGRI NO. 110 Tahun 2016
10@Frans_D

11. HAK BPD
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah
Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan
fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
PERMENDAGRI NO. 110 Tahun 2016 (Pasal 51)
11@Frans_D

12. BIAYA OPERASIONAL BPD
1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari
APBDesa.
2) Biaya operasional digunakan untuk dukungan pelaksanaan
fungsi dan tugas BPD.
3) Alokasi biaya operasional memperhatikan komponen
kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.
PERMENDAGRI NO. 110 Tahun 2016 (Pasal 54)
12@Frans_D

13. HAK ANGGOTA BPD
(1) Anggota BPD berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
PERMENDAGRI NO. 110 Tahun 2016 (Pasal 55)
(2) Hak anggota BPD huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam
musyawarah BPD.
(3) Selain hak itu anggota BPD berhak:
a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di
dalam negeri; dan
b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kotabagi pimpinan dan anggota BPDyang berprestasi.
13@Frans_D

14. HAK ANGGOTA BPD
1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh
tunjangan.
2) Tunjangan meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan
tunjangan lainnya.
3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan tunjangan
kedudukan.
4) Tunjangan lainnya merupakan tunjangan kinerja.
PERMENDAGRI NO. 110 Tahun 2016 (Pasal 56)
14@Frans_D

15. HAK ANGGOTA BPD
1) Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan
kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
2) Tunjangan kinerja, dapat diberikan dalam hal terdapat
penambahan beban kerja.
3) Tunjangan kinerja bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
4) Besaran tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati/Wali kota.
PERMENDAGRI NO. 110 Tahun 2016 (Pasal 57)
15@Frans_D

16. PENDANAAN
Pendanan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
PERMENDAGRI NO. 110 Tahun 2016 (Pasal 69)
16@Frans_D

17. DESA
MEBANGUN
Kewenangan
berdasarkan Hak
Asal Usul
Kewenangan lokal
berskala desa
Kewenangan yg
ditugaskan
Kewenangan lain
yg ditugaskan
• Sistem org masy
• Kelembagaan, pranata
dan hukum adat
• Tanah kas desa
• Kesepakatan dlm
kehidupan masy desa
• Mengatur dan
mengurus kepentingan
masy
• Muncul karena
perkembangan dan
prakarsa masy
BERBASIS
DESA
KEBIJAKAN
DESA
• Pendapatan
asli
• APBN
• Bagian dr hsl
pajak dan
retribusi
• ADD
• Bantuan
keuangan dr
APBD
• Hibah dan
sumbangan
pihak ke 3
• Lain2
pendptan
desa yg sah
MEBANGUN
DESA
• Penyelengg
Pemdes
• Pelaks Bangdes
• Pembin Kemasy
• Pemberdayaan
masy
SUMBER
APBDES
17@Frans_D

18. Pendapatan asli Desa
Lain-lain
Pendapatan
yang sah
hibah dan
sumbangan
pihak ketiga
1
5
6
7
bantuan
keuangandari
APBD
Prov/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN :
• Dari realokasi anggaran
pusat berbasis desa
• 10% dari dan diluar
dana transfer ke
daerah secara
bertahap
Bagian dari PDRD
kabupaten/kota
• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)
• Paling sedikit 10% dari dari
dana perimbangan yang
diterima kab/kota dikurangi
DAK
• Pemerintah dapat menunda
dan/atau mengurangi dana
perimbangan jika kab/kota
tidak mengalokasikan ADD
SUMBER-SUMBER PENDAPATANDESA
18@Frans_D

19. Penghasilan Kades &
Perangkat Desa
 Penghasilan tetap;
 Tunjangan, dan
 penerimaan lainnya yang
sah.
Penghasilan BPD
 Tunjangan, dan
 penerimaan lainnya yang
sah.
19@Frans_D

20. 20@Frans_D