Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perdes no. 12 th 2015 ttg mobil siaga

4,660 views

Published on

Perdes Pembelian Mobil Siaga dari Swadaya dan Sumbangan pihak ke-3

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Perdes no. 12 th 2015 ttg mobil siaga

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN Alamat : Jl.Raya Bojong Sragi Km 2 No.3 Pekalongan 51155 PERATURAN DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN MOBIL SIAGA BERBASIS SWADAYA MASYARAKAT
  2. 2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN MOBIL SIAGA BERBASIS SWADAYA MASYARAKAT KEPALA DESA KEDUNGJARAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Menimbang Mengingat : : a. bahwadalamrangka menjalankantugasdankewajiban Pemerintah Desa untuk memberikan pelayananan secara maksimal kepada warganya dalam segala bidang baik urusan administrasi pemerintahan maupun layanan pendukung lain seperti kesehatan, keamanan dan social; b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, khusunya untuk mengurangi AngkaKematianIbuketika melahirkan dan pertolongan pertama kepada warga sakit berupa pengantaran ke Rumah Sakit terdekat, diperlukan adanya mobil siaga; c. bahwa dana APBDes yang bersumber dari ADD dan DANA DESA sudah habis terserap untuk operasional pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana fisik,makaperlumencari sumberpendanaan lain untuk pengadaan mobil siaga; d. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perluditetapkanPeraturan Desa yang mengatur Pengadaan Mobil Siaga Berbasis Swadaya Masyarakat; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 09); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. 3. 3. PeraturanPemerintahRepublikIndonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ); 4. PeraturanPemerintahRepublikIndonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 ); 6. Peraturan menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republikindonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme Pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 ); 7. Peraturan Desa Kedungjaran Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Dan KEPALA DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENGADAANMOBIL SIAGA BERBASIS SWADAYAMASYARAKAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalamkeputusanini yangdimaksuddengan; a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan; c. Desa adalan Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi; d. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi; f. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi yang merupakan unsur Penyelenggara Pemerintah Desa dan Pengawas dalam hal Pelaksanaan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan kepala Desa ; g. Kepala Desa Adalah Kepala Pemerintahan Desa : h. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Staf,
  4. 4. unsur Pelaksana Teknis dan unsur wilayah ; i. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa ; j. Mobil Siaga adalah unit kendaraan yang dimiliki oleh desa yang dioperasionalkan untuk melayani keperluan warga ketika diperlukan pertolongan cepat darurat; k. Swadaya adalah kemauan dan Kemampuan dari diri sendiri masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan; l. Sumbangan adalah bantuan yang diberikan masyarakat yang bisa berupa uang maupun barang; m. TPK adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang menjalankan PRONA di desa; n. Gawat Darurat adalahsituasi dimana perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat agar tak menimbulkan resiko yang merugikan; o. SPO adalah sebuah aturan yang dibuat sebagai standar dari sebuah pelayanan atas penggunaan mobil siaga; p. Biaya adalah segala pengeluaran yang dinilai uang baik untuk operasional dan perawatan mobil siaga. BAB II TUJUAN PROGRAM Pasal 2 1. Memberikan Pelayanan maksimal kepada warga desa kedungjaran dalam bidang kesehatan dan gawat darurat medis. 2. Memberikan rasa aman, tentram dan nyaman kepada warga atas ketersediaan pertolongan gawat darurat yang sewaktu-waktu diperlukan. BAB III JENIS MODA MOBIL SIAGA Pasal 3 1. Jenis moda mobil siaga adalah kendaraan roda empat yang memenuhi kebutuhan akan tuntutan pelayanan gawat darurat secara cepat. 2. Merk, Model dan harga Mobil Siaga diputuskan melalui Musyawarah khusus membahas pengadaan mobil siaga ini. BAB IV WAKTU DAN PELAKSANA PENGADAAN Pasal 4 1. Waktu pengadaan adalah serta merta setelah perdes dan SK TPK diputuskan. 2. Pelaksana pengadaan Mobil Siaga adalah Panitia atau Tim Pelaksana Kegiatan yang dipilihsecaraMusyawarahMufakatdalamMusyawarah khususmembahas permasalahan Mobil Siaga tersebut. 3. Orang yangmenjadi Pengurusdi TPKsemaksimal mungkin orang yang ahli atau sekurang-kurangnya paham seluk beluk permesinan mobil. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5 1. Pembiayaanyangtimbul untukpengadaanMobil Siagabersumberdari Swadaya Masyarakat. 2. Biaya yang timbul untuk Operasional Pelayanan Mobil Siaga bersumber dari CSR lembaga usaha yang ada di desa dan iuran masyarakat. 3. Biaya Perawatan dan Perlengkapan aksesoris pelengkap bersumber dari APBDes.
  5. 5. BAB VI KETENTUAN PELAYANAN Pasal 6 1. Setiap warga desa kedungjaran berhak mendapat layanan mobil siaga. 2. Warga tak dibebani biaya Pelayanan antar Jemput ke rumah sakit. 3. Mobil siagabersifatGawatDarurat untukpelayananpertamakecelakaanwarga, antar jemput warga ke rumah sakit. 4. Mobil siaga tak diperbolehkan untuk pengantaran Periksa Dokter, Sunat, Hajatan. 5. Mobil Siaga hanya untuk warga desa Kedungjaran, akan tetapi atas dasar pertimbangan kemanusiaan maka atas persetujuan kepala desa bisa untuk membantu kegiatan sejenis di desa lain. BAB VI PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Desa dan Standar Operasional Prosedur. Pasal 8 PeraturanDesaini mulai berlakupadatanggal diundangkan.agarsetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatanya dalam lembaran Desa atau dalam rapat Desa. Disahkandi : Kedungjaran Pada tanggal: 20 November2015 KETUA BPD KEDUNGJARAN SUUD KEPALA DESA KEDUNGAJARAN SARIDJO Diundangkan dalam Berita Desa Pada tanggal 20 November 2015 Sekretaris Desa WASDARI
  6. 6. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN Jl. Raya Sragi Bojong KM2 No.3 Kedungjaran Sragi Pekalongan KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN Nomor : 4 TAHUN 2015 Tentang PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN MOBIL SIAGA BERBASIS SWADAYA KEPALA DESA KEDUNGJARAN, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa wajib memberikan Pelayanan Maksimal kepada Warga dalam bidang Administrasi Pemerintahan dan Layanan lain seperti Kesehatan serta keamanan; b. bahwa Pemerintah desa bersama masyarakat untuk menjalankan kewajiban tersebut diatas perlu melakukan pengadaan mobil siaga guan pengantara warga ke rumah sakit terdekat. c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanahuruf adanhuruf b, maka perlumenetapkanKeputusanKepala desa tentang Penetapan Tim PelaksanaKegiatanPengadaanMobil Siagaberbasis Masyarakat desa Kedungjaran Tahun 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ); 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarHak Asal Usul danKewenanganLokal BerskalaDesa( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 ); 5. Peraturan menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme Pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
  7. 7. 8. Peraturan Desa Kedungjaran Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019. 9. Peraturan Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongannomor : Tahun 2015 tentang Pengadaan Mobil Siaga Berbasis Swadaya Masyarakat. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : MenetapkanTimPelaksanaKegiatanProgram Pengadaan Mobil Siaga Berbasis Swadaya Masyarakat Tahun 2016 dengan pengurus sebagai berikut : 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara : WASDARI : SISWANDI : AGUS TAMTOMO KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Berbasis Swadaya Masyarakat Desa Kedungjaran Tahun 2016 bertugas dan berkewajiban : 1. Bertugas Mendata, menyiapkan dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat permohonan Prona. 2. Bertugas Mengumpulkan Dana Pembiayaan dari pemohon Prona. 3. Bertugasmembelikan/Mengadakan berbagai perlengkapan pelaksanaan Prona yang sudah dipercayakan padanya. 4. Bertugas memberi Sosialisasi seperlunya kepada Pemohon Prona mengenai prona. 5. Bertugas sebagai Koordinator Rapat-rapat pelaksanaan Prona. 6. Berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemasukan dan pengeluaran dana prona secara berkala kepada Kepala Desa dan kepada pemohon Prona pada akhir masa tugas. KETIGA : Masa Tugas kepengurusan TPK Prona hingga Sertifikat telah dibagikan. KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Prona dari pemohon Prona. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkandi : KEDUNGJARAN Pada Tanggal : 27 Januari 2016 KepalaDesaKedungjaran SARIDJO Tembusan disampaikankepadaYth.: 1. BPN Kab. Pekalongan 2. Bapak Camat Sragi; 3. KetuaBPD DesaKedungjaran; 4. PengurusKarangTaruna yangbersangkutan; 5. Arsip

×